<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/antisipasi-kejahatan-skimming-bri-percepat-proses-migrasi-ke-chip_m_196856.jpeg" alt="Ilustrasi penarikan dana nasabah bank lewat ATM" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penarikan dana nasabah bank lewat ATM</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perbankan BUMN yang terdiri dari PT BRI (Persero) Tbk, PT BNI (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan PT BTN (Persero) Tbk akhirnya memutuskan untuk membatalkan rencana penarikan biaya pengecekan saldo dan tarik tunai di ATM Link Himbara.  Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sunarso mengatakan, tadinya alasan keputusan pengenaan tarif tersebut untuk mendorong masyarakat pada penggunaan aplikasi mobile banking.  “Rasanya polemiknya lebih seru daripada manfaat yang diperoleh, bank tadinya mau mengeducate orang supaya lebih ke mobile banking," ujarnya dalam acara rapat dengar pendapat di Komisi VI, Senin (14/6).  Sunarso mengatakan, karena menimbulkan polemik dan pembahasan dari sebagian besar masyarakat, sehingga pihaknya mengurungkan rencana tersebut. "Jadi kami berempat memutuskan bahwa tidak akan mengenakan biaya itu," ucapnya.  Sunarso menjelaskan, sebenarnya penarikan tarif pada ATM semua bank. Namun, hanya ATM Link Himbara yang tidak mengenakan penarikan biaya cek saldo dan tarik tunai selama dari mulai diperkenalkan hingga saat ini.  Seperti diketahui, mulanya Bank Himbara berencana mengenakan biaya transaksi di ATM Himbara atau ATM Link mulai 1 Juni. Cek saldo akan dikenakan biaya Rp 2.500 dan Rp 5.000 untuk tarik tunai, dari semula Rp 0 alias gratis. Sementara, untuk transfer tak mengalami perubahan biaya alias dikenakan biaya Rp 4.000.

Akhirnya Cek Saldo dan Tarik Tunai Bank BUMN di ATM Link Tetap Gratis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/HARYO-KUNCORO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>SETELAH gratis sejak diperkenalkan kali pertama pada Desember 2015, jaringan ATM Link yang dibangun bank-bank BUMN (badan usaha milik negara) kembali mengenakan biaya. Keputusan tersebut sontak memunculkan penolakan nasabah. Di tengah masa pandemi yang memukul daya beli masyarakat, pungutan biaya transaksi tentu memberatkan.  Di satu sisi, klaim bahwa pungutan biaya transfer ditujukan untuk mendukung cashless society agaknya kontradiktif. Transfer adalah representasi dari transaksi nontunai. Pengutipan biaya transfer justru mendorong penyelesaian urusan keuangan melalui pembayaran tunai. Artinya, ketergantungan pada uang tunai akan semakin kuat.  Di sisi lain, Himbara (Himpunan Bank-Bank Milik Negara) berargumen pengenaan kembali biaya transaksi sesama bank BUMN dimaksudkan sebagai prakondisi menuju transaksi perbankan secara digital. Seperti internet banking maupun mobile banking dari masing-masing bank BUMN sekaligus mendukung GNNT (gerakan nasional nontunai).  Dua pandangan di atas tampak saling bertentangan. Masing-masing pemikiran memiliki alur logika yang kuat. Perbedaan perspektif atas dasar kepentingan yang berbeda menghasilkan simpulan yang berbeda pula. Karena itu, mencari titik temu secara konseptual untuk mengompromikan keduanya agak sulit.  Polemik di atas sejatinya tidak perlu terjadi jika keputusan pemungutan kembali biaya transaksi ATM Link tidak dibuat mendadak. Tenggat satu minggu antara pengumuman dan eksekusi memberi kesan keputusan diambil secara sepihak tanpa melibatkan dan sosialisasi ke semua pemangku kepentingan yang terlibat.  Bahwa keputusan tersebut persis pada hari H, kemudian ditunda, tidak serta-merta menyelesaikan akar permasalahan. Terlebih, keputusan pengenaaan kembali biaya transaksi hanya didasarkan pada kesepakatan antara Himbara dan PT Jalin Pembayaran Nusantara (sebagai penyedia jaringan ATM Merah Putih).  Pengenaan biaya atas dasar kesepakatan, apalagi dengan pihak ketiga, bisa dicap sebagai ”kolusi”. Dugaan ”kolusi” ini tidak terlalu berlebihan. Empat bank (Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank BTN) yang tergabung dalam Himbara itu adalah market leader dalam industri perbankan di tanah air.  Perilaku leader senantiasa menjadi rujukan (benchmark) bagi bank lain. Bank yang ukurannya lebih kecil berstatus sebagai follower. Bank follower akan berupaya memosisikan diri agar tidak terlalu jauh dari leader. Alhasil, bank follower akan mengikuti jejak bank leader, termasuk dalam hal tarif transaksi.  Kompleksitas persoalan muncul tatkala bank leader memasang tarif yang jauh lebih rendah daripada harga pasar. Dalam konteks ini, penetapan biaya ATM Link yang lebih murah dari harga pasar masih bisa diartikan secara positif. Bank leader ”berharap” bank follower untuk memotong biaya transaksi. Penafsiran lain adalah bank leader hendak ”mengajak” bank follower untuk bergabung dengan ATM Link.  Hanya, bank follower -dengan keterbatasan kapasitas yang dimiliki- tidak mampu mengikuti strategi bank leader. Konsekuensinya, penetapan harga yang lebih murah oleh leader bisa dimaknai negatif sebagai predatory pricing yang mengarah pada monopoli dengan menggusur eksistensi bank lain.  Kondisi itu mirip dengan kasus SMS (short message service). Tarif SMS ketika itu juga didasarkan pada kesepakatan. Belakangan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) menemukan bukti kesepakatan mengarah pada kartel yang merugikan konsumen. Harga SMS ditetapkan lebih tinggi demi mendapatkan keuntungan ekstra.  Motif mendapatkan keuntungan ekstra agaknya lebih masuk akal daripada motif monopoli. Perusahaan induk (holding company) perbankan pelat merah tidak jadi dibentuk. Tiap bank BUMN tetap beroperasi dengan manajemen terpisah seperti awal mula. Karena itu, pungutan biaya transaksi ikut menentukan rapor individu tiap bank BUMN.  Alhasil, pemungutan kembali biaya transaksi antarbank BUMN hanya masalah waktu. Ia seakan memutar jarum jam balik ke titik origin. Nasabah seolah terkena PHP alias pengharapan palsu. Menganulir, menunda, dan kemudian mencabut kembali penggratisan biaya transaksi berpotensi menurunkan kepercayaan terhadap bank BUMN.  Lebih lanjut, citra Himbara sebagai BUMN juga akan tergerus. Dalam spektrum jangka panjang, langkah itu bisa merugikan mereka sendiri. Perbankan BUMN toh tidak hanya bersaing dengan sesama bank, tetapi juga dengan fintech yang lebih efisien, termasuk di antaranya bisa melakukan transfer secara gratis.  Dengan konfigurasi problematika di atas, otoritas finansial perlu ”turun gunung” untuk mencari happy-happy solution bagi nasabah bank BUMN, Himbara, dan untuk bank lain. Penetapan tarif QRIS, isi ulang uang elektronik, dan metode pembayaran nontunai lainnya bisa diadopsi pada tarif transaksi perbankan.  Regulasi tentang tarif transaksi semacam ini bahkan bisa difungsikan sebagai insentif agar bank mampu menawarkan benefit yang lebih atraktif. Dengan begitu, otoritas finansial secara tidak langsung mengondisikan persaingan sehat berbasis inovasi. Selama spirit inovasi terjaga, kompetisi senantiasa melahirkan tarif yang wajar.  Demikian pula, industri perbankan pada umumnya dan Himbara pada khususnya juga perlu transparan perihal mekanisme penentuan tarif. Hal itu penting untuk menghindarkan kecurigaan yang berkepanjangan. Formula tarif transaksi toh bukan rahasia perusahaan, apalagi bank BUMN yang notabene milik publik.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/surabaya/02/06/2021/kakak-dihukum-seumur-hidup-adik-divonis-18-tahun/">Kakak Dihukum Seumur Hidup, Adik Divonis 18 Tahun</a>  Bagi nasabah bank, barangkali sudah saatnya membentuk wadah resmi semacam serikat pekerja di ranah perusahaan atau komite sekolah di satuan pendidikan. Jika wadah nasabah ini memiliki posisi tawar yang kuat kepada perbankan, kasus gonjang-ganjing ATM Link dengan berbagai variannya tidak bakal terjadi lagi. (*)  <hr />  *) Haryo Kuncoro, Guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, direktur riset SEEBI (the Socio-Economic &amp; Educational Business Institute) Jakarta

Gonjang-ganjing ATM Link

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/bri-ingatkan-masyarakat-segera-ganti-kartu-terindikasi-skimming_m_199263.jpeg" alt="Direktur Bisnis dan Konsumer BNI Tambok mengatakan, saat ini akses maupun transaksi sudah berjalan normal (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Bisnis dan Konsumer BNI Tambok mengatakan, saat ini akses maupun transaksi sudah berjalan normal (JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) sepakat untuk menjadwalkan kembali implementasi penyesuaian biaya transaksi cek saldo dan tarik tunai yang dilakukan di mesin-mesin ATM Merah Putih atau ATM dengan tampilan ATM Link. Artinya, penyesuaian tarif yang pada awalnya akan diimplementasikan pada 1 Juni 2021 menjadi ditunda. Penundaan ini diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat lebih luas lagi.  Wakil Direktur Utama BNI Adi Sulistyowati menegaskan kembali, meski tarif tranksasi di ATM Link nantinya akan disesuaikan, para nasabah Himbara masih bisa menikmati layanan cek saldo dan tarik tunai secara gratis melalui ATM yang berlogo sama dengan penerbit kartu. Misalnya pemilik kartu ATM BNI tidak dikenakan biaya transaksi tersebut jika digunakan di ATM Link BNI.  "Nasabah juga memiliki pilihan untuk melakukan pengecekan saldo secara gratis melalui layanan mobile banking," ungkapnya dalam keterangannya, Selasa (1/6).  Setelah perubahan tarif nanti diberlakukan, BRI, BNI, Mandiri, dan BTN yang bergabung dalam layanan ATM Link memastikan layanan transaksi di ATM Link akan lebih baik, dengan jaringan yang luas. "Tetapi patut diingat penyesuaian tarif baru untuk tarif cek saldo dan tarik tunai tetap lebih rendah dibandingkan jaringan ATM lain di Indonesia. Khusus untuk nasabah penerima bansos, cek saldo, dan tarik tunai di ATM Link tidak akan dikenakan biaya sama sekali," tegasnya.  Selain jangkauan yang lebih luas, lanjutnya, penyesuaian biaya transaksi ATM Link diharapkan memberikan dampak positif pada peningkatan kualitas layanan, keamanan, dan kenyamanan nasabah dalam bertransaksi. "Himbara juga mengajak nasabah untuk dapat bertransaksi secara nontunai (cashless) dan melakukan berbagai macam transaksi perbankan secara digital," pungkasnya.

Pengenaan Biaya Cek Saldo dan Transfer Lewat ATM Link Ditunda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/antisipasi-kejahatan-skimming-bri-percepat-proses-migrasi-ke-chip_m_196856.jpeg" alt="Ilustrasi penarikan dana nasabah bank lewat ATM" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penarikan dana nasabah bank lewat ATM</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sunarso memberikan penjelasan terkait pengenaan biaya transaksi untuk cek saldo sebesar Rp 2.500 dan tarik tunai sebesar 5.000 di ATM Link per 1 Juni 2021 mendatang.  Sunarso menjelaskan, biaya transaksi akan dikenakan apabila nasabah menggunakan ATM yang tidak sama dengan kartu debit yang dimilikinya.  “Apabila menggunakan kartu misalnya kartu BRI cek saldo di ATM Link yang bukan BRI. Jadi, kalau ATM nya BRI dipakai di ATM BRI, sama dengan mesinnya itu tidak dikenakan biaya," kata Sunarso dalam Konferensi pers secara virtual, Selasa (25/5).  Sunarso mengungkapkan, tidak adanya pengenaan biaya disebabkan oleh periode promosi, sebab sebelum tahun 2018 juga dikenakan biaya. Sementara, pengenaan biaya saat ini tidak semahal pada tahun 2018 lalu dan tak semahal ATM lain.  Sehingga, Sunarso menyarankan bagi nasabah BRI yang tidak ingin dikenakan biaya ketika cek saldo di ATM sebaiknya dilakukan di ATM BRI atau ATM Link milik BRI.  Bahkan, jika ingin cara yang lebih mudah dengan menggunakan mobile banking. Sebab, saat ini pihaknya telah memiliki aplikasi digital banking yakni BRImo.  Seperti diketahui, ATM Link merupakan mesin tarik tunai gabungan dari empat bank BUMN yakni BRI, BTN, Mandiri dan BNI. ATM ini lahir sebagai produk konsolidasi operasional antar-bank Himbara.  Pada Desember 2015, ATM Link pertama diperkenalkan di Blok B Pusat Grosir Tanah Abang, Jakarta Pusat, oleh Menteri BUMN saat itu, Rini Soemarno. Selanjutnya di tahun 2016, jaringan ATM Link mulai meluas. Penyebaran awalnya berada di Jabodetabek, sebelum kemudian meluas ke seluruh Indonesia.

Jika Cek Saldo Tak Ingin Kena Tarif, Cari ATM Link Sesuai Bank

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/bri-ingatkan-masyarakat-segera-ganti-kartu-terindikasi-skimming_m_199263.jpeg" alt="Direktur Bisnis dan Konsumer BNI Tambok mengatakan, saat ini akses maupun transaksi sudah berjalan normal (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Bisnis dan Konsumer BNI Tambok mengatakan, saat ini akses maupun transaksi sudah berjalan normal (JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebijakan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mengenakan biaya transaksi cek saldo dan tarik tunai di ATM Link per 1 Juni mendatang menuai tanggapan. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Media Wahyudi Askar menilai, itu keputusan bisnis semata. Berusaha mencari untung di tengah krisis akibat persebaran SARS-CoV-2.  “Hemat saya ini adalah cara kuno,” ucap Media saat dihubungi Jawa Pos, kemarin (24/5).  Menurut dia, masih banyak opsi lain untuk menghindar dari krisis perbankan. Ketimbang membebani biaya administrasi kepada konsumen atau nasabah.  Namun, pada prinsipnya, setiap pilihan yang diambil jangan sampai meningkatkan kerentanan masyarakat berpenghasilan rendah. Sebab, kelompok tersebut mendominasi pengguna ATM.  Melalui jaringan yang tersebar hingga ke daerah terpencil, banyak masyarakat kecil yang sangat bergantung dari ATM Link. Pengenaan biaya tambahan tentu saja akan merugikan masyarakat. Sekaligus berpotensi mengurangi aktivitas perbankan yang justru saat ini harus terus didorong.  Di sisi lain, kebijakan tersebut memiliki dampak berbeda sesuai dengan profil konsumen di setiap wilayah. Seperti di perkotaan, masyarakatnya tentu memiliki literasi terkait keuangan dan teknologi yang baik. Sehingga, diperkirakan akan jumlah transaksi secara online akan meningkat.  “Tapi di perdesaan, dengan berbagai kendala SDM (sumber daya manusia) termasuk jaringan internet, hal ini malah akan merugikan,” jelas lulusan doktoral University Of Manchester itu.  Di banyak negara lain, pengenaan biaya administrasi kepada nasabah justru dikurangi. Tujuannya, untuk meningkatkan aktivitas perbankan dengan nilai profit yang jauh lebih besar.  Di Inggris, nasabah dapat menggunakan ATM milik bank apa saja untuk bertransaksi tanpa dikenakan biaya. Hanya, jika penyedia layanan dimiliki oleh industri keuangan nonbank, maka transaksi akan dikenakan biaya.  Media menyebut, keputusan mengenakan biaya transaksi di ATM Link akan menghalangi upaya peningkatan inklusi keuangan. Khususnya di wilayah perdesaan.  Dia menyangsikan alasan Himbara yang menyebut pengenaan biaya akan meningkatkan transaksi daring. Itu tidak sesederhana yang dibayangkan.  Himbara seharusnya lebih bijak. Karena literasi keuangan digital masyarakat masih rendah.  “Kalaupun pengenaan tarif harus dilakukan, sebenarnya bisa menyesuaikan dengan aspek lainnya. Seperti ada ketentuan nilai transaksi dan jumlah deposit,” pungkas Media.  Terpisah, Senior Vice President Transaction Banking Retail Sales Bank Mandiri Thomas Wahyudi menjelaskan, Himbara sepakat untuk menyesuaikan skema biaya penggunaan ATM Link mulai 1 Juni 2021. Rinciannya, biaya atas transaksi cek saldo menjadi Rp 2.500 dan tarik tunai menjadi Rp 5.000.  Sedangkan, transaksi cek saldo dan tarik tunai nasabah dengan kartu debit salah satu bank Himbara di ATM bank yang sama tidak dikenakan biaya atau gratis. Misalnya, transaksi kartu Bank Mandiri di ATM Bank Mandiri. Meski ada logo ATM Link, tidak dikenakan biaya.  Thomas memastikan, bahwa biaya transaksi di ATM Link akan lebih hemat dibandingkan dengan jaringan ATM lainnya. “Penyesuaian ini senada dengan konsep healthy business untuk bisnis yang berkelanjutan,” terangnya.

Pedes, Ekonom ini Sebut Cara Himbara Cari Duit Kuno

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/bri-ingatkan-masyarakat-segera-ganti-kartu-terindikasi-skimming_m_199263.jpeg" alt="Direktur Bisnis dan Konsumer BNI Tambok mengatakan, saat ini akses maupun transaksi sudah berjalan normal (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Bisnis dan Konsumer BNI Tambok mengatakan, saat ini akses maupun transaksi sudah berjalan normal (JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengenaan biaya cek saldo dan transaksi di ATM Link mulai 1 Juni 2021 pada perbankan yang termasuk dalam Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) berpotensi menurunkan citra bank BUMN tersebut di mata masyarakat. Adapun perbankan pelat merah yang tergabung dalam jaringan ATM Link diantaranya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.  Pengamat ekonomi dari CORE Indonesia Piter Abdullah memandang, kenaikan biaya dari semula gratis tersebut, akan membuat opini masyarakat mengenai Bank Himbara hanya fokus pada keuntungan tanpa memikirkan nasabah. Bahkan menurutnya, keputusan bank Himbara mengenakan biaya pada transaksi di ATM Link tidak akan menguntungkan mereka.  "Bahkan bisa merugikan dari perspektif jangka panjangnya," ujarnya dalam keterangannya, Senin (24/5).  Adapun biaya cek saldo dikenakan sebesar Rp 2.500, sedangkan transaksi tarik tunai sebesar Rp 5.000. Sementara biaya transfer antarbank tidak mengalami perubahan atau tetap di angka Rp 4.000.  Menurutnya, meski kenaikan biaya transaksi ATM Link bukan merupakan beban berat, namun kenaikan tersebut tidak menyenangkan di mata nasabah. "Tidak akan terlalu beratkan nasabah karena mereka tidak akan setiap hari cek saldo dan tarik tunai. Tapi walaupun tidak berat, kenaikan biaya itu tidak menyenangkan di mata nasabah," imbuhnya.  Piter mengungkapkan, persaingan perbankan kini sudah memasuki era baru. Perbankan tidak hanya bersaing dengan sesama bank, tetapi juga dengan fintech yang lebih efisien. "Termasuk di antaranya bisa melakukan transfer secara gratis," sambungnya.  Tren perbankan lainnya yang harus diperhatikan kata dia, yaitu bank sudah mengarah ke layanan digital, yang juga mengedepankan efisiensi. "Kalau bank Himbara masih mengandalkan posisinya sebagai bank pemerintah saja, tidak melakukan inovasi meningkatkan layanan digital juga, memperbaiki efisiensi, mereka bisa kalah bersaing nantinya," jelasnya.  Hal senada juga dikatakan oleh ekonom INDEF Nailul Huda yang menilai, pengenaan biaya administrasi tambahan ini memberatkan nasabah. Terlebih di tengah pandemi yang memukul ekonomi dan daya beli masyarakat.  "Terlebih bagi segmen yang tidak terjangkau layanan cashless society dimana uang tunai masih jadi pilihan utama mereka bertransaksi," ucapnya.  Menurutnya, saat ini masih banyak masyarakat di perdesaan yang belum melek layanan teknologi finansial sehingga mengandalkan ATM sebagai alat transaksi perbankan. Sehingga pengenaan tarif penggunaan ATM Link akan merugikan masyarakat.  "Faktanya masyarakat kita juga masih banyak yang tergolong cash society. Jadi apapun alasannya, pengenaan tarif ini akan merugikan masyarakat," pungkasnya.

Pengamat Sebut Pengenaan Biaya di ATM Link Turunkan Citra Bank Himbara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ylki-konsumen-seharusnya-punya-hak-memilih-taksi-di-bandara_m_.jpg" alt="Ketua YLKI Tulus Abadi" width="100%">
<figcaption>Ketua YLKI Tulus Abadi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perbankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mengumumkan cek saldo dan tarik tunai di anjungan tunai mandiri (ATM) Link yang sebelumnya gratis kini dikenakan biaya mulai 1 Juni 2021. Keempat bank yang masuk dalam Himbara diantaranya, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.  Ketua pengurus harian Yayasan Layanan Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyebut, pemberlakuan biaya tersebut merupakan klaim sepihak yang mengatasnamakan demi kenyamanan nasabah. "Terkait hal ini, pihak bank berdalih demi kenyamanan nasabah. Lah, kenyamanan apanya? Emang ada surveinya terkait hal tersebut? Aneh bin ajaib. Itu klaim sepihak, mengatasnamakan konsumen. Klaim yang paradoks," kata Tulus dalam keterangannya, Sabtu (22/5).  Tulus mengatakan, pada kenyataannya, yang terjadi bank menjadikan biaya admin sebagai pendapatan utama. Maka dari itu, pihaknya mempertanyakan keadilan bagi konsumen atau nasabah.  "Jika dicermati, hidupnya bank hanya mengandalkan biaya admin dari nasabah. Coba kita cermati, setiap nasabah per bulan minimal dipotong Rp 14.000. Belum biaya lain-lain, seperti pajak," katanya.  "Jadi, lama-lama uang nasabah itu habis dimakan biaya administrasi. Ini namanya nabung mau untung atau mau buntung?" ungkapnya.  Tulus menyebut, pengenaan tarif di ATM milik BUMN bertolak belakang dengan literasi keuangan masyarakat. Sebab, untuk menarik minat masyarakat, lembaga jasa keuangan harus memberikan manfaat kepada nasabahnya.  Sehingga, pihaknya menilai wacana ini harus ditolak karena merupakan kebijakan eksploitatif. "Apalagi jika cek saldo dikenakan biaya. Makin tekor konsumen, saldonya makin tergerus. Lalu apa gunannya menyimpan uang di bank? Lebih baik nyimpan di kasur saja," pungkasnya.

Himbara Klaim Demi Kenyamanan Nasabah, YLKI: Kenyamanan Apanya?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/bri-ingatkan-masyarakat-segera-ganti-kartu-terindikasi-skimming_m_199263.jpeg" alt="Direktur Bisnis dan Konsumer BNI Tambok mengatakan, saat ini akses maupun transaksi sudah berjalan normal (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Bisnis dan Konsumer BNI Tambok mengatakan, saat ini akses maupun transaksi sudah berjalan normal (JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perbankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mengumumkan cek saldo dan tarik tunai di anjungan tunai mandiri (ATM) Link yang sebelumnya gratis kini dikenakan biaya mulai 1 Juni 2021. Keempat bank yang masuk dalam Himbara yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.  Pengamat Indef Bhima Yudhistira mengatakan, pengenaan biaya ini berpotensi membuat provider layanan di luar bank Himbara atau swasta mengambil pasar. Nasabah perbankan pelat merah bisa direbut dengan berbagai inovasi dari pihak lain yang lebih menguntungkan bagi nasabah.  "Sekarang mulai berkembang aplikasi untuk memangkas berbagai biaya yang sebelumnya dikenakan oleh bank," ujarnya saat dihubungi oleh JawaPos.com, Jumat (21/5).  Menurutnya, sebaiknya tidak perlu ada beban tambahan ke nasabah bank Himbara, sebab selama ini nasabah bersikap loyal lantaran salah satunya adanya layanan cek saldo dan tarik tunai tanpa biaya di ATM Link.  "Arah pengembangan sistem pembayaran khususnya bank juga dituntut untuk memberikan efisiensi, sehingga cost bisa ditekan dan ujungnya nasabah diuntungkan," ungkapnya.  Bhima pun menyarankan Bank Himbara mencari pendapatan lain seperti mendorong kenaikan permintaan kredit, dan mencari fee based income misalnya dari bank insurance.  "Ini kan era digital, Bank Himbara harusnya lebih kreatif cari pendapatan berbasis fee, jangan hanya bermain di layanan ATM," pungkasnya.  Sebagai informasi, cek saldo dan tarik tunai di ATM Link akan dikenakan biaya alias tak lagi gratis. Pengenaan biaya akan dilakukan mulai 1 Juni 2021 mendatang.  Keempat bank BUMN tersebut mematok biaya Rp 2.500 untuk jenis transaksi cek saldo dari sebelumnya Rp 0. Sementara, transaksi tarik tunai dikenakan biaya Rp 5.000 dari semula Rp 0. Sedangkan jenis transaksi transfer tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp 4.000.  Dengan demikian, bila ingin melakukan transaksi cek saldo dan tarik tunai di ATM Bank BUMN lain yaitu BNI, Mandiri, dan BTN dengan menggunakan kartu debit BRI tidak lagi gratis. Hal itu berlaku juga pada ATM dengan tampilan ATM LINK.  "Untuk nasabah BRI yang bertransaksi di ATM bank lain (selain ATM BRI, Bank Himbara atau ATM dengan tampilan ATM LINK) , akan dikenakan biaya transaksi yang saat ini berlaku," berdasarkan keterangan situs BNI.  Adapun biaya transaksi yang berlaku saat ini diantaranya, cek saldo sebesar Rp 4.000, tarik tunai sebesar Rp 7.500, dan transfer sebesar Rp 6.500.

Yaaah, ATM Link Nggak Gratis Lagi, Hati-hati Pasar Direbut Swasta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/BANK-MANDIRI3.jpg" alt="Ilustrasi layanan teller Bank Mandiri" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi layanan teller Bank Mandiri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perbankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mengumumkan cek saldo dan tarik tunai di anjungan tunai mandiri (ATM) Link yang sebelumnya gratis kini dikenakan biaya. Aturan ini mulai diterapkan per 1 Juni 2021.  Keempat bank yang masuk dalam Himbara adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.  Pengamat Indef Bhima Yudhistira mengatakan, pengenaan biaya ini berpotensi membuat provider layanan di luar bank Himbara atau swasta mengambil pasar. Nasabah perbankan pelat merah bisa direbut dengan berbagai inovasi dari pihak lain yang lebih menguntungkan bagi nasabah.  “Sekarang mulai berkembang aplikasi untuk memangkas berbagai biaya yang sebelumnya dikenakan oleh bank,” ujarnya saat dihubungi oleh JawaPos.com, Jumat (21/5).  Menurut Bhima, semestinya tidak perlu ada beban tambahan ke nasabah bank Himbara. Sebab, selama ini nasabah bersikap loyal lantaran adanya layanan cek saldo dan tarik tunai tanpa biaya di ATM Link.  “Arah pengembangan sistem pembayaran khususnya bank juga dituntut untuk memberikan efisiensi, sehingga cost bisa ditekan dan ujungnya nasabah diuntungkan,” ungkapnya.  Bhima menambahkan, bank Himbara disarankan untuk mencari pendapatan lain seperti mendorong kenaikan permintaan kredit, dan mencari fee based income misalnya dari bank insurance.  “Ini kan era digital, bank Himbara harusnya lebih kreatif cari pendapatan berbasis fee. Jangan hanya bermain di layanan ATM,” pungkasnya.  Sebagai informasi, cek saldo dan tarik tunai di ATM Link akan dikenakan biaya alias tak lagi gratis. Pengenaan biaya akan dilakukan mulai 1 Juni 2021 mendatang. Keempat bank BUMN tersebut mematok biaya Rp 2.500 untuk jenis transaksi cek saldo dari sebelumnya Rp 0. Sementara, transaksi tarik tunai dikenakan biaya Rp 5.000 dari semula Rp 0. Sedangkan jenis transaksi transfer tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp 4.000.  Dengan demikian, bila ingin melakukan transaksi cek saldo dan tarik tunai di ATM Bank BUMN lain yaitu BNI, Mandiri, dan BTN dengan menggunakan kartu debit BRI tidak lagi gratis. Hal itu berlaku juga pada ATM dengan tampilan ATM Link.  "Untuk nasabah BRI yang bertransaksi di ATM bank lain (selain ATM BRI, Bank Himbara atau ATM dengan tampilan ATM Link, Red) , akan dikenakan biaya transaksi yang saat ini berlaku," tulis keterangan situs BNI.  Adapun biaya transaksi yang berlaku saat ini diantaranya cek saldo sebesar Rp 4.000, tarik tunai sebesar Rp 7.500, dan transfer sebesar Rp 6.500.

Cek Saldo Dan Transaksi Di ATM Link Berbayar, Swasta Bisa Curi Nasabah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/bni-atm.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perbankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mengumumkan terkait penyesuaian tarif transaksi tarik tunai dan cek saldo di mesin anjungan tunai mandiri (ATM) Link. Berdasarkan informasi yang dikutip dari situs resmi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, ada beberapa transaksi yang akan dikenakan biaya.  "Dalam rangka mendukung kenyamanan nasabah bertransaksi maka setiap transaksi cek saldo dan tarik tunai kartu BRI di ATM Bank Himbara atau ATM dengan tampilan ATM Link akan dikenakan biaya," tulis keterangan tersebut seperti dikutip, Jumat (21/5).  Cek saldo atau tarik tunai di ATM Link akan dikenakan biaya alias tak lagi gratis. Pengenaan biaya dilakukan mulai 1 Juni 2021 mendatang.  Keempat bank BUMN tersebut mematok biaya Rp 2.500 untuk jenis transaksi cek saldo dari sebelumnya Rp 0. Sementara, transaksi tarik tunai dikenakan biaya Rp 5.000 dari semula Rp 0. Sedangkan jenis transaksi transfer tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp 4.000.  Dengan demikian, bila ingin melakukan transaksi cek saldo dan tarik tunai di ATM bank BUMN lain yaitu BNI, Mandiri, dan BTN dengan menggunakan kartu debit BRI tidak lagi gratis. Hal itu berlaku juga pada ATM dengan tampilan ATM LINK.  "Untuk nasabah BRI yang bertransaksi di ATM bank lain (selain ATM BRI, Bank Himbara atau ATM dengan tampilan ATM LINK) , akan dikenakan biaya transaksi yang saat ini berlaku," jelas BRI.  Adapun biaya transaksi yang berlaku saat ini diantaranya, Cek Saldo sebesar Rp 4.000, Tarik Tunai sebesar Rp 7.500, dan Transfer sebesar Rp 6.500.

Mulai 1 Juni, Cek Saldo dan Transaksi di ATM Link Tak Lagi Gratis

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ATM LINK

Berita Terkini