<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/09/IMG_20251209_214214-3754779585.jpg" alt="Verrell Bramasta bersama atlet disabilitas. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Verrell Bramasta bersama atlet disabilitas. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&mdash; Verrell Bramasta memberikan perhatian secara serius terkait adanya dugaan penyelewengan, konseling, atau pemotongan dana atlet penyandang disabilitas di bawah struktur NPCI (National Paralympic Committee Indonesia) di daerah. Verrell Bramasta mengatakan, dirinya menerima laporan adanya indikasi dan pemotongan dana atlet disabilitas di bawah struktur NPCI daerah, termasuk sebagian dana pelatihan yang diduga diselewengkan untuk kepentingan di luar kegiatan olahraga. "Ini bukan sekedar soal administrasi. Ada dugaan penyalahgunaan kekuasaan. Atlet yang sudah mengharumkan nama daerah justru diperlakukan tidak manusiawi," kata Verrell Bramasta. Putra Venna Melinda tidak rela jika hak-hak atlet difabel dirampas. Sedangkan mereka berjuang di tengah keterbatasan untuk mengharumkan nama bangsa. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/016895783/verrell-bramasta-tegaskan-komitmennya-bekerja-untuk-rakyat-di-dpr">Verrell Bramasta Tegaskan Komitmennya Bekerja untuk Rakyat di DPR</a> Verrell Bramasta meminta negara harus hadir bukan hanya saat mereka berdiri di podium membawa medali. Negara harus hadir pada saat hak-hak mereka terancam atau dirampas. Verrell mendesak Kemenpora untuk mengusut tuntas janji temu dana, termasuk memastikan hak 22 atlet NPCI Bekasi dapat dipenuhi sebagaimana mestinya. Selain itu, Verrell meminta pemerintah memperkuat mekanisme pengawasan agar praktik serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang. Bagi Verrell Bramasta, olahraga bukan sekadar pertandingan. aku adalah ruang martabat, keadilan, dan kesempatan. Oleh karena itu, apa yang menjadi hak mereka tidak boleh disunat, namun lagi-lagi tidak diberikan sama sekali. &ldquo;Kalau mereka bisa berjuang untuk merah-putih, maka negara wajib berjuang untuk mereka juga,&rdquo; tegas Verrell Bramasta. Pembelaan Verrell Bramasta terhadap atletnya sejati bukan kali ini saja.Dalam rapat Komisi X bersama Menpora Erick Thohir pada bulan September 2025 lalu, Verrell mengungkapkan ada puluhan atlet penyandang disabilitas yang tidak menerima gaji dan uang.makan. Tak hanya itu, menurut Verrell, mereka juga harus menghadapi upaya pembungkaman pada saat mereka menuntut haknya. &nbsp;

Verrell Bramasta menerima laporan adanya dugaan penyelewengan dana atlet disabilitas di bawah struktur NPCI daerah.

Verrell Bramasta Pasang Badan Soal Dugaan Penyelewangan Dana Atlet Disabilitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/09/r5MsuAsUe4VVjTibecuOr7mT93kLVKLiMZdBBg8l-1-1691837231.jpg" alt="Anggota DPR RI Verrell Bramasta mdminta pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) supaya lebih memperhatikan hak sekaligus nasib para Atlet Disabilitas. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Anggota DPR RI Verrell Bramasta mdminta pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) supaya lebih memperhatikan hak sekaligus nasib para Atlet Disabilitas. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Artis yang kini menjadi anggota DPR RI dan duduk di Komisi X, Verrell Bramasta, meminta pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Menpora) supaya lebih memperhatikan hak sekaligus nasib para Atlet Disabilitas dan NON - DBON (Desain Besar Olahraga Nasional). "Pemerintah melalui Kemenpora agar memperhatikan hak dan nasib para atlet distabilitas dan Non -DBON. Diharapkan juga agar para atlet tersebut bisa kembali ke Pelatnas,"kata Verrell Bramasta dalam keterangannya. Verrell menyampaikan hal tersebut saat Raker dengan Menpora di Komplek Senayan, pada Senin (8/9). Menurut putra Venna Melinda, apa yang dia ungkapkan itu merupakan aspirasi saat menerima audiensi sekitar 15 atlet berprestasi pada awal bulan Juli lalu. Terdiri dari para peraih medali SEA Games dan atlet disabilitas dari NPCI Kabupaten Bekasi.&nbsp; Pertemuan kala itu berlangsung di Gedung DPR RI dan menjadi ruang penting untuk Verrell Bramasta dkk mendengarkan secara langsung suara dari para atlet yang selama ini berjuang, namun sayangnya belum mendapat kepastian atas hak dan penghargaan bagi mereka. Dalam pertemuan tersebut, para atlet disabilitas dari NPCI Bekasi menyampaikan berbagai keresahan. Mulai dari keterlambatan gaji dan uang makan selama berbulan-bulan, mekanisme degradasi yang dinilai tidak adil, hingga pemecatan sepihak yang terjadi justru setelah mereka menyuarakan aspirasinya ke DPRD.&nbsp; Bahkan, sebanyak 22 atlet disabilitas mengajukan permintaan perlindungan ke Kemenpora melalui Verrell Bramasta. Sementara itu, para atlet peraih medali SEA Games dari tahun 2019 hingga 2023 juga menyuarakan kekecewaan mereka atas janji pengangkatan menjadi ASN, namun belum terealisasi. Menurut Verrell Bramasta, mereka khawatir ketika perhatian publik mulai bergeser ke atlet baru, prestasi mereka yang sudah lebih dulu mengharumkan nama bangsa perlahan bakal dilupakan. "Apa yang menjadi aspirasi teman-teman sudah saya sampaikan ke Mepora untuk bisa ditindaklanjuti. Negara harus hadir secara nyata dalam memberikan perlindungan, penghargaan, dan kepastian bagi para atlet nasional tanpa terkecuali," tegas Verrell. Lebih lanjut Verrell Bramasta mengatakan, para atlet tersebut telah mengukir prestasi membawa nama Indonesia, sudah seharusnya mendampingi dan membersamai ketika mereka mempertanyakan haknya. Bagi Verrell, atlet&mdash;baik penyandang disabilitas maupun non-disabilitas adalah bagian dari wajah bangsa.&nbsp; "Jangan biarkan mereka merasa sendirian," tandas Verrell Bramasta. &nbsp;

Verrell Bramasta, anggota DPR RI, meminta perhatian Kemenpora untuk hak dan nasib atlet disabilitas dan NON-DBON.

Hak-hak Cenderung Diabaikan, Verrell Bramasta Minta Kemenpora Perhatikan Atlet Disabilitas

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/17/Screenshot_2025-06-17-22-05-11-326_comandroidchrome-edit-2615458026.jpg" alt="Tangkapan layar video viral dugaan pengusiran atlet disabilitas dari asrama National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kabupaten Bekasi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar video viral dugaan pengusiran atlet disabilitas dari asrama National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kabupaten Bekasi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com-Viral di media sosial dugaan pengusiran atlet disabilitas dari asrama National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kabupaten Bekasi. Para atlet itu mengaku diusir dari mess atlet tanpa alasan jelas.&nbsp; Tak hanya itu mereka juga dicoret dari daftar atlet aktif NPCI, serta tidak menerima gaji secara penuh. Kasus dugaan pengusiran hingga intimidasi terhadap atlet disabilitas di Kabupaten Bekasi memicu kemarahan publik. Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina angkat bicara dan menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. &ldquo;Saya memandang bahwa peristiwa yang menimpa sejumlah atlet disabilitas binaan NPCI Kabupaten Bekasi bukan sekadar persoalan teknis keolahragaan, tetapi juga menjadi cermin bagaimana negara, melalui lembaga-lembaganya, memperlakukan warganya yang berada dalam posisi paling rentan,&rdquo; ujar Selly, Selasa (17/6). Selly mengecam keras tindakan pembungkaman yang dilakukan pihak National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Bekasi terhadap para atlet. Tak hanya itu, honor para atlet pun disebut belum dibayarkan selama dua bulan. Ia menilai sistem perlindungan sosial di Indonesia masih menyimpan celah besar yang perlu segera dibenahi. Apalagi, menurutnya, atlet disabilitas bukanlah penerima belas kasihan, melainkan pejuang prestasi yang telah mengharumkan nama daerah dan bangsa. &ldquo;Karena itu, apa yang diterima bukan untuk menerima belas kasihan. Melainkan untuk dihormati, dihargai, dan dipenuhi hak-haknya, termasuk hak atas rasa aman, kejelasan status, dan penghargaan yang layak atas kontribusi mereka,&rdquo; tegasnya. Sebagaimana mandat Ketua DPR RI Puan Maharani, Selly mendesak Komisi Nasional Disabilitas untuk segera turun tangan menyelidiki kasus ini. Ia menekankan pentingnya verifikasi langsung kepada para atlet dan memastikan tak ada bentuk intimidasi maupun pembungkaman yang melanggar UU. Selly juga menuntut agar Pemkab Bekasi dan NPCI setempat menyampaikan penjelasan terbuka serta mengambil langkah-langkah pemulihan yang adil bagi para korban. &ldquo;Prinsip transparansi dalam pengelolaan dana hibah, honorarium, serta mekanisme pembinaan harus dijadikan landasan bersama agar tidak ada lagi ruang abu-abu yang merugikan mereka yang seharusnya dilindungi,&rdquo; ujarnya lantang. Sebagai Kapoksi PDI Perjuangan di Komisi VIII, Selly berjanji akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Ia menyebut bahwa perlindungan terhadap penyandang disabilitas adalah amanat ideologis dan konstitusional yang tak bisa dinegosiasikan. &ldquo;Karena bagi kami, perlindungan terhadap penyandang disabilitas bukan sekadar program sosial, melainkan amanat ideologis dan konstitusional dalam membangun Indonesia yang berkeadilan dan berperikemanusiaan,&rdquo; imbuhnya. (*)

Kasus pengusiran atlet disabilitas dari NPCI Bekasi memicu kemarahan publik, Selly Andriany Gantina desak penyelidikan.

Viral! Atlet Disabilitas Diusir Dari Mess, Anggota DPR: NPCI Bekasi Dinilai Langgar UU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Menpora-Amali-langsung-Video-Call-Windy-Cantika-Ucapkan-Selamat-Setelah-Penyerahan-Medali-Olimpiade-Tokyo-2020.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali mengaku bahagia dengan adanya sejumlah rekor nasional, yakni para atletik dan renang yang tercipta pada ajang Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI Papua 2021. Adanya rekor tersebut menunjukan bahwa kualitas atlet disabilitas semakin baik.  Pihaknya juga menjadikan ajang Peparnas XVI ini untuk mencari talenta-talenta yang selanjutnya ditempatkan di Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) NPC yang berlokasi di Solo, Jawa Tengah.  "Seperti yang pernah saya sampaikan, ajang Peparnas ini adalah ajang untuk melihat bakat-bakat, talenta yang bisa didorong ke Pelatnas yang ada di Solo. NPC akan melihat mana mereka yang bisa ditempatkan di Pelatnas," kata dia dikutip, Selasa (9/11).  Menpora menegaskan, rekor nasional yang tercipta membuktikan bahwa atlet-atlet paralimpik atau disabilitas tidak kalah dengan yang non disabilitas. Dia berharap rekor tersebut memberi motivasi bagi masyarakat dan atlet normal.  "Ini membuktikan atlet-atlet paralimpik atau disabilitas tidak kalah dengan yang non disabilitas. Maka saya berharap pada masyarakat semua, kita beri semangat mereka. Kita dukung mereka setara sama dengan yang non disabilitas," ujarnya.  Sementara itu, terkait venue-venue yang digunakan dalam pertandingan Peparnas XVI, terutama Akuatik, juga sudah berstandar internasional sama seperti PON XX beberapa waktu lalu. Selain itu, venue pun sudah ramah disabilitas.  "Kalau venue-nya berstandar internasional. Sebelum pertandingan saya sudah datang kesini dengan Ketua NPC Indonesia, Senny Marbun meninjau, beliau menyampaikan ini luar biasa. Saya kira desainnya itu sudah ramah difabel. Jadi kemarin pertandingan dipakai untuk PON, sekarang untuk Peparnas," tutup Amali.

Rekor Baru Peparnas Papua, Menpora: Bukti Atlet Disabilitas Tak Kalah