<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/15/2af01d13-8d51-4e72-8852-589a36e0dbc5-2694120112.jpg" alt="Kementerian Ketenagakerjaan meluncurkan Layanan Kewirausahaan 2025 di Balai Perluasan Kesempatan Kerja (BPKK) Bekasi, Jawa Barat, Kamis (14/8/2025). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kementerian Ketenagakerjaan meluncurkan Layanan Kewirausahaan 2025 di Balai Perluasan Kesempatan Kerja (BPKK) Bekasi, Jawa Barat, Kamis (14/8/2025). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Di tengah tantangan ketenagakerjaan dan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masih dirasakan banyak pekerja, pemerintah terus mencari cara untuk memulihkan ekonomi sekaligus memperluas peluang usaha. Salah satu langkah nyata ditempuh Kementerian Ketenagakerjaan melalui peluncuran Layanan Kewirausahaan 2025 di Balai Perluasan Kesempatan Kerja (BPKK) Bekasi, Jawa Barat, Kamis (14/8/2025). Mengusung tema &ldquo;Sejahtera dengan Kerja Wirausaha&rdquo;, program ini diikuti 200 peserta yang seluruhnya merupakan korban terdampak PHK. Acara dibuka oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan, yang menekankan pentingnya layanan ini sebagai instrumen strategis pemulihan ekonomi nasional. &ldquo;Keterpaduan antara pelatihan teknis, konseling bisnis, akses pasar, dan bantuan modal diharapkan mampu menjadi solusi nyata bagi pekerja yang terdampak PHK,&rdquo; ujar Wamenaker. Ia juga mengajak semua pihak untuk menjaga kesinambungan kolaborasi agar layanan kewirausahaan dapat diakses secara merata dan menyesuaikan dengan kebutuhan di berbagai daerah. Kepada para peserta, Wamenaker memberikan dorongan semangat bahwa kehilangan pekerjaan bukanlah akhir dari segalanya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/15/140b67ff-1a93-48a0-aca9-92bc1ba979db-1964854250.jpg" alt="Kementerian Ketenagakerjaan meluncurkan Layanan Kewirausahaan 2025 di Balai Perluasan Kesempatan Kerja (BPKK) Bekasi, Jawa Barat, Kamis (14/8/2025). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kementerian Ketenagakerjaan meluncurkan Layanan Kewirausahaan 2025 di Balai Perluasan Kesempatan Kerja (BPKK) Bekasi, Jawa Barat, Kamis (14/8/2025). (Istimewa)</figcaption>
</figure> &ldquo;Mengalami PHK memang tidak mudah, tetapi sering kali menjadi pintu menuju hal-hal baru. Inilah saatnya mengevaluasi kekuatan, menambah keterampilan, dan membangun jejaring baru,&rdquo; tambahnya. Senada dengan itu, Direktur Jenderal Binapenta dan PKK, Darmawansyah, menegaskan bahwa layanan ini merupakan langkah strategis untuk menekan angka pengangguran sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi nasional. &ldquo;Perluasan kesempatan kerja melalui layanan kewirausahaan ini adalah upaya menciptakan lapangan kerja baru atau mengembangkan yang sudah ada,&rdquo; ujarnya. Menurutnya, para peserta akan mendapatkan pembekalan seputar pengetahuan dan keterampilan berwirausaha, termasuk strategi pengembangan usaha, guna memunculkan ide-ide kreatif dan inovatif. Selain itu, mereka juga akan memperoleh pendampingan berkelanjutan. &ldquo;Proses mencetak para pemberi kerja ini cukup panjang, mulai dari pendampingan, coaching, hingga business matching, sehingga calon pengusaha dapat berkembang menjadi mandiri,&rdquo; ucapnya.

Pemerintah Indonesia terus mencari cara untuk memulihkan ekonomi sekaligus memperluas peluang usaha.

Dorong Ekonomi dan Atasi Pengangguran, Kemnaker Hadirkan Layanan Kewirausahaan 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/ilustrasi-kartu-prakerja.jpg" alt="ILUSTRASI KARTU PRAKERJA - Adnan Reza Maulana/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI KARTU PRAKERJA - Adnan Reza Maulana/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon peserta peningkatan kompetensi kerja Program Kartu Prakerja Gelombang 46 sudah bisa mendaftar secara daring melalui situs resmi prakerja.go.id.  Pemerintah juga telah mengumumkan bahwa Program Kartu Prakerja akan dilanjutkan pada 2023, dan bisa diikuti oleh siapa saja yang memenuhi syarat.  "Masyarakat dari Sabang sampai Merauke bisa mengakses beasiswa pelatihan dari pemerintah ini, untuk mengasah diri dengan berbagai pelatihan praktis," kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso di Jakarta, Kamis (6/10)  Pendaftaran Program Kartu Prakerja dilakukan secara dalam jaringan (daring) melalui situs resmi prakerja.go.id. Pendaftaran biasanya dibuka per gelombang, dan per 6 Oktober gelombang pendaftaran adalah yang ke-46.  Syarat untuk mengikuti Program Kartu Prakerja, menurut Susiwijono, yaitu warga negara Indonesia berusia minimal 18-64 tahun, tidak sedang menempuh pendidikan formal, bukan penerima bantuan sosial lainnya selama pandemi Covid-19, dan bukan pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, ASN, prajurit TNI, anggota Polri, perangkat desa, dan direksi/komisaris/dewan pengawas pada BUMN atau BUMD.  Calon peserta adalah mereka yang sedang mencari kerja, yang terkena PHK, dan yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja. Pendaftaran juga dibuka untuk pelaku usaha mikro dan kecil.  Syarat administratif lainnya untuk Program Kartu Prakerja adalah maksimal dua NIK dalam satu kartu keluarga yang menjadi penerima Kartu Prakerja.  Calon peserta bisa membuat akun di situs resmi Kartu Prakerja untuk mendaftar program itu. Setelah mendaftar, mereka akan diminta mengikuti tes supaya bisa bergabung ke gelombang pendaftaran.  Setelah terpilih menjadi peserta, dia bisa memilih pelatihan di platform digital yang bermitra dengan Program Kartu Prakerja. Pilih metode pembayaran dengan Kartu Prakerja.  Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta akan mendapatkan sertifikat elektronik. Dia juga akan diminta memberikan ulasan dan penilaian (rating) untuk pelatihan yang sudah diikuti.  Pemerintah akan memberikan insentif per bulan dan insentif pengisian survei setelah peserta menyelesaikan pelatihan.  Pemerintah memperbarui besaran bantuan dan skema pada implementasi Program Kartu Prakerja 2023.  Dengan skema normal pada 2023, bantuan yang diterima peserta total senilai Rp 4.200.000 per orang, berupa bantuan biaya pelatihan Rp 3.500.000, insentif setelah pelatihan Rp 600.000 diberikan satu kali dan insentif Rp 100.000 untuk dua kali pengisian survei.  Susiwijono mengatakan pemerintah saat ini sedang mempersiapkan teknis pelaksanaan Program Kartu Prakerja untuk tahun depan.

Calon Peserta Program Prakerja Gelombang 46 Sudah Bisa Mendaftar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/wow-pupr-siap-tampung-ratusan-ribu-tenaga-padat-karya-di-2018_m_178040.jpeg" alt="Ilustrasi tenaga kerja konstruksi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tenaga kerja konstruksi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran senilai Rp11,24 triliun untuk program padat karya di 2018. Dengan dana itu, diharapkan bisa menyerap 263.600 tenaga kerja. "Pelaksanaan program padat karya yang dilaksanakan akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah," ujar Kapuskom Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (28/12). Program padat karya, menurutnya, merupakan jawaban atas kritik dimana pengembangan infrastruktur yang masih dikembangkan pemerintah saat ini masih belum maksimal mendukung pertumbuhan ekonomi. Untuk 2018, pagu anggaran yang diterima Kementerian PUPR tercatat sebesar Rp 107,3 triliun, naik tipis dibanding alokasi pagu APBNP 2017 yang tercatat sebesar Rp 106,2 triliun. Terkait realiasi penggunaan angaran 2017, Endra menyebut hingga 28 Desember 2017, progres fisik mencapai 91,71 persen, dengan penyerapan anggaran mencapai 90,48 persen. "Kita berharap sampai akhir tahun, penyerapan baik fisik maupun keuangan bisa mencapai 93 persen," imbuh Endra. Sementara untuk mempercepat pelaksanaan proyek di 2018, Kementerian PUPR telah melakukan lelang dini sebanyak 1.941 paket pekerjaan dengan nilai proyek mencapai Rp 11,52 triliun. "Lewat lelang dini, kita berharap pekerjaan di lapangan bisa bergerak cepat langsung dikerjakan," pungkasnya.

Wow! PUPR Siap Tampung Ratusan Ribu Tenaga Padat Karya di 2018