<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/24/Screenshot_2025-11-24-22-09-23-240_comandroidchrome-edit-2506843852.jpg" alt="Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko memaparkan strategi mengurangi kemiskinan di Indonesia di kantornya, Senin (24/11). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko memaparkan strategi mengurangi kemiskinan di Indonesia di kantornya, Senin (24/11). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menegaskan komitmen untuk mempercepat pengurangan angka kemiskinan melalui strategi terpadu lintas sektor.&nbsp; BP Taskin merupakan lembaga non-struktural yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto melalui Perpres Nomor 163 Tahun 2024. Lembaga ini diberi mandat memastikan program penanggulangan kemiskinan berjalan terukur, berkelanjutan, dan tepat sasaran. <h2>Fokus Utama: Pengentasan Kemiskinan Tidak Sekadar Bantuan Sosial</h2> Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menyoroti cara pandang publik yang selama ini menganggap penanggulangan kemiskinan identik dengan pemberian bantuan tunai. "Selama ini pengentasan kemiskinan kerap dimaknai sebatas pemberian bantuan. Padahal kemiskinan juga terkait kekurangan aset dan akses, mulai dari kepemilikan tanah, rumah, ternak, hingga akses ekonomi yang dinamis," ujar Budiman di kantornya, Senin (24/11). BP Taskin menerapkan pendekatan multidimensi dengan menyoroti tiga aspek kemiskinan. Yakni, kekurangan uang, minimnya aset, dan terbatasnya akses ekonomi masyarakat. <h2>Koperasi dan Intervensi Daerah Jadi Tulang Punggung Strategi</h2> Untuk mempercepat hasil, BP Taskin memperkuat koordinasi dengan kementerian, lembaga pusat, dan pemerintah daerah. Sinkronisasi ini dilakukan agar program lintas sektor berjalan akurat dan bisa dievaluasi secara berkelanjutan. Salah satu langkah strategis adalah memperkuat intervensi di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. BP Taskin menggandeng Kementerian Koperasi dan UKM untuk membangun 80.000 koperasi yang dapat menjadi motor ekonomi masyarakat, sekaligus meningkatkan akses pembiayaan dan usaha rakyat. <h2>Program Pro-Rakyat Mulai Dirasakan Masyarakat</h2> Sejumlah program langsung untuk masyarakat telah berjalan, termasuk pembagian becak listrik gratis di Jepara, Demak, Kudus, Indramayu, Tangerang, Tegal, dan Kendal.&nbsp; Selain itu, pembangunan fasilitas jamban di kawasan kumuh DKI Jakarta juga tengah berlangsung, diikuti berbagai program lain yang diperluas sesuai kebutuhan daerah. Wakil Kepala BP Taskin, Iwan Sumule menegaskan pentingnya konsolidasi lintas kementerian untuk mempercepat dampak program. "Seluruh program pengentasan kemiskinan akan dikonsolidasikan melalui BP Taskin agar terintegrasi dan tersampaikan tepat sasaran," tambahnya. (*)

Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan multidimensi

Tak Hanya Bansos! Ini Cara Baru BP Taskin Mengatasi Kemiskinan di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/ab999c46-aa16-4e56-a29a-826bc4e08656.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan pentingnya investasi sumber daya manusia (SDM) dalam konteks penanggulangan kemiskinan. Pendirian SMKN Jateng merupakan salah satu langkah jangka panjang dalam pengentasan kemiskinan di Jateng.  Hal itu diungkapkan Ganjar saat mengunjungi SMKN Jawa Tengah di Purbalingga sekaligus melihat aktivitas belajar dan vaksinasi siswa, Senin (25/7). Menurutnya, dalam konteks penanggulangan kemiskinan, investasi SDM memang tidak murah dan tak mudah.  "Tapi, investasi SDM ini mempunyai nilai tinggi karena mereka akan sangat kompetitif," kata Ganjar.  Salah satu upaya Ganjar dalam menyiapkan SDM unggul dan kompetitif ini yakni dengan pendirian SMKN Jateng. Keberadaan SMKN Jateng ini, kata dia, adalah juga menjadi langkah jangka panjang dalam pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah.  Sebab, SMKN Jateng dikhususkan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu agar mendapatkan pendidikan bagus dan berkualitas. Setiap siswa tidak ditarik biaya. Bahkan, semua kebutuhan hidup selama belajar di SMKN Jateng sudah ditanggung.  "Saya selalu tanya kepada anak-anak, mereka tinggal di mana, orang tuanya kerja apa. Tadi penjual cilok. Pedagang, terus sopir, ada juga yang maaf sudah yatim dan yatim piatu," ucap Ganjar.  Lebih lanjut diungkapkan sang gubernur, sebenarnya pihaknya ingin memberikan lebih banyak akses kepada anak-anak agar bisa mendapatkan sekolah yang baik dan tak berbayar. "Tapi, syaratnya memang harus dari keluarga yang tidak mampu. Jadi mohon maaf yang lain pernah titip, saya katakan tidak, silakan ambil sekolah lain. Khusus SMK Jateng ini kita harapkan bisa memberikan akses itu," jelas Ganjar.  Setelah memberikan akses, lanjut Ganjar, maka yang menjadi fokus berikutnya adalah meningkatkan kualitas dan kedisiplinan siswa. Untuk itu, di setiap SMKN Jateng selalu ditekankan beberapa hal yaitu skill, knowledge, dan attitude sehingga dapat membentuk karakter anak. Harapannya ketika lulus, setiap anak memiliki karakter dan disiplin yang kuat sehingga mampu berkompetisi.  "Sekarang mereka sudah ada gambaran, kalau sudah lulus mau kerja di mana, itu sudah ada pilihan. Agar bisa menuju ke tempat yang dia pilih itu butuh kemampuan yang tidak biasa-biasa saja. Mereka musti unggul sehingga bisa berkompetisi. Inilah yang kita harapkan nanti jangka panjangnya begitu. Tentu sambil berjalan kita mau ciptakan kualitas anak-anak yang sekolah di vokasi ini bagus, the best," papar Ganjar.  "Tadi ada siswa yang bercita-cita merehab rumah orang tuanya. Jadi betul-betul harapan kami anak-anak ini minimal menyelamatkan diri lalu bisa membantu keluarga," ungkapnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/ab2e08bf-13dc-4857-bfd7-b27268179b52.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan pentingnya investasi sumber daya manusia (SDM) dalam konteks penanggulangan kemiskinan. Salah satu upaya dalam menyiapkan SDM unggul dan kompetitif yakni dengan pendirian SMKN Jateng. (Istimewa)  Ganjar menambahkan untuk mencapai tujuan itu pasti akan ada tantangan, masukan, dan kritikan. Semua itu menjadi dasar SMKN Jateng untuk terus memperbaiki diri. Misalnya dari segi kedisiplinan, Ganjar pernah mendapatkan kritikan dari perusahaan bahwa tenaga kerja lokal banyak yang kurang disiplin. Atas dasar itu, Ganjar memberikan pesan khusus kepada setiap sekolah agar membangun kedisiplinan sejak dini.  Pembangunan disiplin anak itu bisa dilakukan melalui aktivitas dan kebiasaan sehari-hari. Misalnya setiap siswa selesai praktik, semua alat harus dikembalikan ke tempatnya. Begitu juga bagaimana merawat mesin atau peralatan yang digunakan.  "Saya melihat ini bersih, tertata rapi, tapi makin hari mesti makin detail karena disiplin bisa dibangun dengan kebiasaan yang dilakukan terus-menerus. Sanksi harus jelas karena beberapa alat ini kan mahal, kalau kemudian ia mengambil maka harus ditindak tegas, kalau perlu dikeluarkan. Kita akan bisa menjaga setiap kali mereka belajar di sini, sudah belajar disiplin dan karakter," tegas Ganjar.  SMKN Jateng di Purbalingga saat ini memiliki 283 siswa. Terdiri atas 96 siswa kelas X, 95 siswa kelas XI, dan 92 siswa kelas XII. Ratusan siswa tersebut terbagi dalam dua jurusan yaitu Teknik Pengelasan dna Teknik Pemesinan. Sekolah itu juga sudah bekerja sama dengan salah satu perusahaan yaitu PT Komatsu dalam hal kebutuhan tenaga kerja.  Ersa, siswi kelas XII Teknik Pengelasan mengungkapkan rasa syukurnya bisa bersekolah di SMKN Jateng karena tidak dipungut biaya sehingga meringankan beban orang tua. Setelah lulus, dia ingin bekerja sambil kuliah. Dia juga ingin memberikan pendapatan dari bekerja untuk membantu keluarganya.  "Sangat bersyukur bisa sekolah di sini tanpa biaya, meringankan beban keluarga. Semoga sekolah ini bisa menjadi rantai bagi anak-anak yang kurang mampu untuk melanjutkan sekolah," ujar anak pedagang cilok itu. (bay/ria)

Ganjar Genjot Investasi SDM Lewat SMKN Jateng, Upaya Atasi Kemiskinan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/pemberian-voucher-bukanlah-solusi-untuk-urai-kemiskinan_m_156158.jpeg" alt="Ilustrasi kawasan miskin di Jakarta" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kawasan miskin di Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finances (INDEF) Bustanul Arifin, mengkritik cara pemerintah dalam mengurangi kemiskinan melalui bantuan non tunai dalam bentuk voucher. Cara ini dianggap bukan solusi dalam mengurai kemiskinan. Menurut dia, bantuan voucher tidak menjamin masyarakat miskin yang secara keseluruhan mendapatkan jatah. Sebab, pasokan beras di Tanah Air masih dalam kondisi fluktuatif. "Suplai masih bermasalah dan stok juga. Kalau beras diganti dengan voucher, masa (masyarakat miskin) makan voucher," ketus Bustanul dalam diskusi di Gado Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (9/9). Sekedar informasi, pemerintah bakal mengganti bantuan beras untuk rakyat sejahtera (rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Masyarakat yang berhak, diberikan kartu voucher untuk bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga murah. Saat ini, dirinya menilai kesiapan pemerintah dalam melakukan program ini masih sangat minim. Indikatornya terlihat sejak tiga bulan lalu saat beras subsidi sudah di salurkan ke daerah-daerah. Kondisi itu mempengaruhi pasokan beras di Badan Usaha Urusan Logistik (Bulog) menjadi menipis. "Prediksi saya, tahun depan ini (BPNT) belum bisa diterapkan di Indonesia," tegasnya.

Pemberian Voucher Bukanlah Solusi untuk Urai Kemiskinan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/ini-cara-kementerian-koperasi-atasi-kemiskinan_m_150232.jpeg" alt="Ilustrasi Potret kemiskinan di NTB." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Potret kemiskinan di NTB.</figcaption>
</figure>JawaPos - Angka Kemiskinan pada Maret 2017 tercatat sudah sampai 27,77 juta orang atau 10,64 persen dari total penduduk Indonesia. Angka tersebut bertambah 6,90 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2016 yang sebesar 27,76 juta orang (10,70 persen). Melihat fakta tersebut, Sekretaris Menteri Koperasi dan UKM Agus Muharam angkat bicara. Pihaknya mengaku ingin berkontribusi mengurai angka kemiskinan melalui peran UMKM. Salah satu cara yang ditempuh pihaknya adalah melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan usaha dari UMKM itu sendiri. "Kalau dari koperasi adalah bagaimana meningkatkan para pelaku usaha ini sampai dia bisa meningkatkan usahanya dan memperluas lapangan kerja. Tentu itu akan secara otomatis berkurang (kemiskinan)," ujarnya di Kementerian Koperasi, Jakarta, Jumat (11/8). Selain itu, pihaknya juga akan merangkul sejumlah perusahaan swasta dalam pengembangan UMKM. Salah satunya melalui pelatihan keterampilan. Tidak sampai disitu, instansi pendidikan juga dirangkul untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha di usia muda. "Kita melaksanakan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Diskusikan untuk mendorong pihak swasta agar mau berpartner dalam pelatihan bagi UMKM. HIPMI&nbsp;dan KADIN kita ajak untuk mengadakan pelatihan pada pelakui usaha mikro kecil," jelasnya. "Kalau dengan perguruan tinggi kita mengadakan kegiatan kewirausahaan. kemudian dengan lembaga atau perusahaan multinasional melakukan kemitraan dengan mereka," tambahnya. Bahkan, lanjut Agus, pihaknya juga sedang berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dalam mendorong penyediaan domain gratis. Hal&nbsp;itu dilakukan agar UMKM bisa merambah sektor e-commerce dalam usahanya. "Dengan kominfo kita juga bekerjasama untuk menggunakan domain secara gratis," pungkasnya.

Ini Cara Kementerian Koperasi Atasi Kemiskinan