<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/15/ilustrasi-logo-OJK-3422689515.jpg" alt="Ilustrasi logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) kepada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (AJS) dan PT Berdikari Insurance (BIC) yang dinilai telah melanggar sejumlah ketentuan di bidang perasuransian. "Pengenaan sanksi PKU tersebut merupakan rangkaian proses pengawasan yang dilakukan OJK sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pemegang polis dan masyarakat," kata Plt Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M Ismail Riyadi dalam keterangannya, Jumat. PT AJS dan PT BIC tetap wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo sesuai ketentuan perundangan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/finance/015036606/24-juta-orang-ikut-program-restrukturisasi-jiwasraya-siapkan-tim-khusus-untuk-rayu-yang-masih-angel">2,4 Juta Orang Ikut Program Restrukturisasi, Jiwasraya Siapkan Tim Khusus untuk Rayu yang Masih 'Angel'</a> Setelah dikenakannya sanksi itu, maka PT AJS dan PT BIC dilarang melakukan kegiatan penutupan pertanggungan baru untuk seluruh lini usaha bagi perusahaan asuransi tersebut sejak 11 September 2024 sampai dengan perusahaan dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi PKU untuk seluruh kegiatan usaha tersebut. Selanjutnya, OJK meminta PT AJS dan PT BIC untuk tetap membuka saluran komunikasi dengan pemegang polis sebagai bentuk pelayanan konsumen atau pemegang polis. Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyatakan bahwa pihaknya mengenakan 125 sanksi administratif terhadap pelaku industri perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun selama April 2024. &ldquo;Dalam rangka penegakan hukum dan pelindungan konsumen di sektor PPDP pada April 2024, Bidang Pengawasan PPDP melakukan pengenaan sanksi administratif kepada lembaga jasa keuangan di sektor PPDP sebanyak 125 sanksi,&rdquo; kata Ogi Prastomiyono di Jakarta, Senin (13/5). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015077068/ojk-pastikan-sektor-jasa-keuangan-terjaga-kredit-perbankan-tumbuh-double-digit">OJK Pastikan Sektor Jasa Keuangan Terjaga, Kredit Perbankan Tumbuh Double Digit</a> Ia menyampaikan bahwa sanksi tersebut terdiri dari 104 sanksi peringatan atau teguran dan 21 sanksi denda yang dapat diikuti dengan sanksi peringatan atau teguran. Sejalan dengan upaya pengembangan sektor PPDP, ia menyatakan bahwa pihaknya juga terus berupaya mendorong penyelesaian masalah lembaga jasa keuangan melalui pengawasan khusus terhadap tujuh perusahaan asuransi.

OJK Melarang PT AJS dan PT BIC melakukan kegiatan penutupan pertanggungan baru untuk seluruh lini usaha terhitung 11 September 2024.

OJK Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha pada Asuransi Jiwasraya dan Berdikari Insurance

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/DEOLIPA.jpg" alt="Deolipa Yumara" width="100%">
<figcaption>Deolipa Yumara</figcaption>
</figure>JawaPos.com-PT Asuransi Jiwasraya terancam gulung tikar setelah beroperasi selama 163 tahun. Musababnya tak lain karena keuangannya yang terus merugi. Serikat Pekerja Jiwasraya mencatat kerugian sampai dengan akhir 2022 mencapai Rp 34 triliun.  Kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) juga membayangi keberlangsungan hidup para pegawai. Berdasarkan data serikat pekerja, baru-baru sudah ada 70-100 orang pekerja dihentikan.  Serikat Pekerja pun berusaha sekuat-kuatnya mengupayakan agar perusahaan tetap beroperasi. Sebab, pegawai yang mendapat PHK pun tak dipenuhi haknya.  "Banyak masalah-masalah yang belum selesai misalnya bagaimana kami yang telah bekerja selama puluhan tahun dan memperhatikan nasib pensiunan dengan ditutupnya Jiwasraya, sehingga hal ini menambah kerugian baik kami pegawai maupun pensiunan," kata Ketua Umum Serikat Pekerja Jiwasraya, Hotman David di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (15/12).  Hotman mengatakan, penutupan Jiwasraya direncanakan terjadi pada Juni 2023. Namun, itu pun belum pasti. Antara perusahaan dan pegawai juga belum ada kesepakatan. "Dengan program PHK yang dikakukan, kami seluruh pegawai Jiwasraya menginginkan pekerjaan sampai pensiun nanti karena hal ini telah dijanjikan kami semua akan diberikan kelangsungan pekerjaan," imbuhnya.  Sementara itu, Pengacara Serikat Pekerja Jiwasraya, Deolipa Yumara menambahkan, sangat disesalkan jika perusahaan plat merah itu harus tutup. Carut-marutnya keuangan Jiwasraya ditengarai kesalahan pemilihan direksi yang tak kompeten.  Namun, Deolipa menyakini Jiwasraya masih bisa diselamatkan jika kembali dikelola dengan benar. Mengingat perusahaan BUMN ini masih memiliki aset berupa ratusan gedung di daerah, lalu ada aset finansial seperti obligasi, saham, reksadana, deposito, tabungan dan lain sebagainya.  "Jiwasraya masih punya aset. Ada aset-aset Benny Tjokro disita Kejagung akan dikembalikan ke Jiwasraya itu ada. Kalau ini tetap dijalankan Jiwasraya tetap sehat-sehat saja," kata Deolipa. (*)

Rugi hingga Rp 34 T, Serikat Pekerja Harap Jiwasraya Tetap Beroperasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Heru-Hidayat-ASABRI.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa dugaan korupsi PT ASABRI, Heru Hidayat menilai Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung kehabisan akal menuntut pidana mati. Tim kuasa hukum Heru, Kresna Hutauruk menuturkan dalam repliknya JPU menggunakan dalil putusan pengadilan yang sudah dibatalkan dalam putusan kasasi.  "Kami sangat menyayangkan tindakan JPU yang menggunakan dalil putusan Pengadilan Negeri yang sudah dibatalkan oleh Putusan Kasasi hanya untuk memaksakan tuntutan di uar dakwaan, yang jelas menyimpang. Ini menunjukkan JPU sudah kehabisan akal," kata Kresna di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (21/12).  Menurutnya, tidak ada hal baru dalam replik JPU selain mengulang apa yang dituangkan dalam surat dakwaan Heru Hidayat. Satu-satunya hal baru dalam replik Jaksa hanya mengutip putusan Pengadilan Negeri dalam perkara Susi Tur Andayani di mana hakim memutus di luar dakwaan.  Dia mengutarakan, JPU lupa atau memang sengaja mengabaikan fakta bahwa putusan Susi tersebut sudah dibatalkan oleh putusan kasasi. Karena hakim memutuskan di luar dakwaan.  "Dalam duplik, kami sudah membantah dalil JPU tersebut sebab Putusan Pengadilan Negeri perkara tersebut sudah dibatalkan oleh putusan kasasi yang berkekuatan hukum tetap dengan alasan pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dan musyawarah majelis hakim didasarkan atas surat dakwaan jaksa," ungkap Kresna.  Menurut Kresna, Jaksa seharusnya tidak menyesatkan masyarakat dengan memaksakan sesuatu yang berada di luar koridor hukum. Tuntutan pidana mati terhadap Heru Hidayat, jelas melanggar aturan dan berlebihan karena menuntut di luar dakwaan.  "JPU tidak boleh menyesatkan masyarakat dan menghalalkan segala cara dengan kekuasaannya untuk menuntut terdakwa di luar surat dakwaan," ujar Kresna.  Terlebih, lanjut Kresna, Jaksa sama sekali tidak pernah mencantumkan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Pasal 2 Ayat (2) UU Tipikor merupakan pasal yang mengatur pidana mati bagi terdakwa jika melakukan korupsi dalam keadaan tertentu seperti bencana nasional, krisis moneter atau pengulangan tindak pidana. Namun, dalam tuntutan JPU justru menuntut Heru Hidayat dengan pidana mati.  Kresna juga menyayangkan tindakan JPU yang kembali memaksakan tuduhan kerugian negara dalam kasus ASABRI sebesar Rp22 triliun hanya dengan menghitung uang keluar ASABRI periode 2012-2019. Padahal dalam periode tersebut ASABRI tidak hanya keluar uang, melainkan juga menerima keuntungan dari penjualan saham bahkan sampai saat ini masih memiliki saham dan unit penyertaan reksa dana yang masih bernilai.  "Apabila metode penghitungan hanya menghitung uang keluar, tentunya bukan hanya ASABRI yang mengalami kerugian, perusahaan seluruh dunia juga akan mengalami kerugian. Oleh karena itu, jelas kerugian negara dalam perkara ini tidak tepat," tegas Kresna.  Sebelumnya, dalam pembacaan replik Jaksa menyebut hakim bisa memutus di luar dakwaan. Hal ini sebagaimana dilihat dari putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Nomor: 17/ PID.SUS/TPK/PN.JKT.PST, tanggal 23 Juni 2014 atas nama Susi Tur Andayani terkait perkara tindak pidana korupsi berupa suap, dalam pengurusan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).  Dalam putusannya, Hakim memutus Pasal yang berkualifikasi delik berbeda dengan Pasal yang tercantum di dalam Surat Dakwaan yaitu Hakim memutus dengan menggunakan ketentuan dari Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU Tipikor. Selain dari perkara tersebut, lanjut Leonard, masih terdapat putusan pengadilan lain, yang mana Hakim dalam memutus perkara bisa di luar dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa.  "Demikian halnya penggunaan pasal 63, 64 dan 65 KUHP yang dalam praktik peradilan sering digunakan meskipun tidak dicantumkan dalam Surat Dakwaan, oleh karena pasal-pasal tersebut merupakan pemberatan dan bukan merupakan unsur delik. Pasal-pasal tersebut bersifat sama dengan apa yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," ucap Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Kamis (16/12).  Leonard pun menegaskan, alasan Kejaksaan menuntut hukuman mati, karena perkara ini telah menimbulkan kerugian keuangan negara sangat besar dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp22.788.566.482.083 atau Rp22,7 triliun. Jaksa pada Kejaksaan Agung dalam tuntutannya pun meyakini, Heru Hidayat menikmati aliran uang PT ASABRI senilai Rp12.643.400.946.226 atau Rp12,64 triliun.  "Nilai kerugian keuangan negara dan atribusi yang dinikmati oleh terdakwa Heru Hidayat sangat jauh di luar nalar kemanusiaan dan sangat mencederai rasa keadilan masyarakat," cetus Leonard.  Terlebih, Heru Hidayat pada perkara lain yakni perkara tindak pidana korupsi pada PT Asuransi Jiwasraya juga telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Perbuatannya itu dengan nilai kerugian keuangan negara yang juga sangat fantastis, yaitu telah merugikan keuangan sebesar Rp16.807.283.375.000 atau Rp16 triliun.  "Dengan atribusi yang dinikmati oleh Terdakwa Heru Hidayat seluruhnya sebesar Rp10.728.783.375.000," ujar Leonard.  Karena itu, Kejaksaan Agung menilai skema kejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa Heru Hidayat, baik dalam perkara a quo maupun dalam perkara korupsi sebelumnya pada PT Asuransi Jiwasraya sangat sempurna sebagai kejahatan yang complicated dan sophisticated. Karena dilakukan dalam periode waktu sangat panjang dan berulang-ulang, juga melibatkan banyak skema termasuk kejahatan sindikasi yang menggunakan instrumen pasar modal dan asuransi.  Selain itu juga menggunakan banyak pihak sebagai nominee dan mengendalikan sejumlah instrumen di dalam sistem pasar modal, menimbulkan korban baik secara langsung dan tidak langsung yang sangat banyak dan bersifat meluas.  "Perbuatan terdakwa telah mencabik-cabik rasa keadilan masyarakat dan telah menghancurkan wibawa negara karena telah menerobos sistem regulasi dan sistem pengawasan di pasar modal dan asuransi dengan sindikat kejahatan yang sangat luar biasa berani, tak pandang bulu, serta tanpa rasa takut yang hadir dalam dirinya dalam memperkaya diri secara melawan hukum," pungkas Leonard.

Heru Hidayat Minta Jaksa Tak Halalkan Segala Cara untuk Menuntut Mati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/korupsi-benny-tjokro.jpg" alt="Benny Tjokrosaputro - MUHAMAD ALI/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Benny Tjokrosaputro - MUHAMAD ALI/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi empat terdakwa kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asuransi Jiwasraya. Mereka yakni mantan Direktur Utama (Dirut) Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Rahim; Direktur PT Maxima Integra, Joko Hartono Tirto; Komisaris PT Hanson International, Benny Tjokrosaputro dan Komisaris Utama PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat.  "Amar putusan tolak kasasi JPU dan terdakwa," sebagaimana bunyi amar putusan kasasi, Rabu (25/8).  Pembacaan putusan ini dilakukan pada Selasa (24/8) kemarin. Perkara ini diadili oleh Hakim Agung Suhadi sebagai ketua majelis dengan anggota Eddy Army dan Ansori. Putusan ini secara otomatis menguatkan pengadilan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta.  Karena itu, Hendrisman Rahim dan Joko Hartono Tirto dijatuhi hukuman 18 tahun penjara. Sementara itu, Benny Tjoktrosaputro dan Heru Hidayat tetap divonis seumur hidup. Mereka divonis terbukti merugikan keuangan negara sebesar Rp 16.807.283.375.000,00.  Mereka tetap terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasasi Ditolak, Benny Tjokro-Heru Hidayat Tetap Divonis Seumur Hidup

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Sidang-Jiwasraya.jpg" alt="ILUSTRASI: Sidang kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya. (Muhammad Ridwan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Sidang kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya. (Muhammad Ridwan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera (Tram), Heru Hidayat tetap divonis seumur hidup oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Heru Hidayat terbukti secara bersama-sama melakukan korupsi pada PT Asuransi Jiwasraya yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 16.807.283.375.000,00.  Vonis tingkat banding ini menguatkan amar putusan pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Karena Hakim PT DKI Jakarta menolak permohonan banding yang dilayangkan Heru Hidayat.  "Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt Pst tanggal 26 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut," sebagaimana putusan PT DKI Jakarta, Senin (1/3).  Perkara ini diadili oleh Ketua Majelis Hakim Haryono dengan anggota Leni Halida dan Lafat Akbar. Putusan terhadap Heru Hidayat dibacakan pada 24 Februari 2021.  Heru Hidayat juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus korupsi Jiwasraya. Selain dipidana seumur hidup, Heru Hidayat juga dijatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti senilai Rp 10.728.783.335.000,00.  Heru divonis melanggar Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.  Selain Heru, terdapat lima terdakwa lainnya yang juga mengajukan banding, Komisaris PT Hanson International, Benny Tjokrosaputro; Direktur PT Maxima Integra, Joko Hartono Tirto; mantan Dirut Jiwasraya Hendrisman Rahim; mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Syahmirwan dan mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo.  Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memvonis banding terhadap Hary Prasetyo. Hukumannya dipotong dari seumur hidup menjadi 20 tahun pidana penjara dan denda Rp 1 miliar subsider empat bulan kurungan. Meski demikian, Hary Prasetyo tetap terbukti secara bersama-sama melakukan korupsi pada PT Asuransi Jiwasraya yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 16,8 triliun.  Hary Prasetyo tetap terbukti melanggar pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=3u6jXXVzp_w

Banding Ditolak, Heru Tetap Divonis Seumur Hidup di Kasus Jiwasraya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jiwasraya-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Kantor Jiwasraya di Jalan Juanda, Jakarta.(Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kantor Jiwasraya di Jalan Juanda, Jakarta.(Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Percepatan Restruksturisasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) melansir jumlah pemegang polis yang mengikuti program restrukturisasi polis Jiwasraya hingga 18 Januari 2021 mencapai 102.856 peserta. Jumlah ini terdiri dari 101.294 peserta yang berasal dari 884 perusahaan untuk pemegang polis kategori korporasi, 1.156 peserta dari pemegang polis kategori ritel, dan 406 peserta dari pemegang polis kategori bancassurance.  "Terdapat kenaikan jumlah peserta yang sangat signifikan dalam 2 pekan pasca kami mengumumkan tahapan sosialisasi di akhir Desember 2020 dan mulai mengirimkan surat penawaran program restrukturisasi pada awal Januari 2021. Capaian ini tentu saja akan menambah motivasi dan semangat kami dalam rangka menyelamatkan seluruh polis Jiwasraya," ujar R. Mahelan Prabantarikso, Koordinator Tim Satgas Restrukturisasi Polis Jiwasraya bidang Komunikasi dan Hukum, Selasa (19/1).  Mahelan menjelaskan, adanya kenaikan jumlah peserta yang mengikuti program restrukturisasi tak lepas dari peran sejumlah pihak. Diantaranya pemerintah, regulator, otoritas hingga internal dan agen Jiwasraya.  Ia pun mengapresiasi respons seluruh pemegang polis baik itu yang telah berkenan mengikuti program penyelamatan polis, hingga para nasabah yang saat ini dalam antrean sosialisasi dan penawaran program restrukturisasi polis.  "Secara khusus Kami juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala pengertian dari seluruh para pemegang polis Jiwasraya yang berkenan mengikuti program penyelamatan polis. Karena bagaimana pun juga, para pemegang polis-lah yang menjadi salah satu faktor utama dari upaya penyelamatan polis ini," tutur Mahelan yang juga Direktur Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Jiwasraya.  Pada kesempatan yang sama, anggota Tim Percepatan Restrukturisasi Polis Jiwasraya, Fabiola Sondakh mengatakan, demi mempercepat dan menyukseskan pelaksaan program restrukturisasi polis Jiwasraya, pihaknya telah menyiapkan sedikitnya 1.094 agen dan ratusan pegawai yang tersebar di kantor pusat dan wilayah untuk melakukan sosialisasi program restrukturisasi. Fabiola pun optimistis program restrukturisasi ini akan diikuti oleh seluruh pemegang polis.  "Semoga kerja keras ini dapat dipahami sebagai tanggungjawab dan komitmen kami sebagai manajemen baru dalam rangka menyelamatkan seluruh polis Jiwasraya. Upaya ini adalah upaya terbaik yang saat ini dapat kami berikan kepada seluruh pemegang polis," kata Fabiola yang juga Direktur Pemasaran Ritel Jiwasraya.  Seperti diketahui, dalam rangka menyelamatkan seluruh polis Jiwasraya pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menyiapkan dana mencapai Rp 22 triliun yang berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk mendirikan perusahaan asuransi baru bernama IFG Life. Tak hanya itu, terdapat tambahan modal senilai Rp 4,7 triliun yang berasal setoran dividen IFG yang nantinya akan diberikan kepada IFG Life.  Selain melanjutkan manfaat atas polis eks Jiwasraya yang telah direstrukturisasi, dana tersebut juga akan digunakan oleh IFG Life sebagai modal untuk menyasar bisnis di sektor asuransi sesehatan, jiwa dan pengelolaan dana pensiun. IFG Life sendiri diyakini akan menjadi perusahaan asuransi terbesar lantaran memiliki target pemegang polis yang berasal dari ekosistem BUMN dan masyarakat umum.  https://youtu.be/gtUBhv_kmoA

102 Ribu Pemegang Polis Jiwasraya Ikut Program Restrukturisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jiwasraya-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Kantor Jiwasraya di Jalan IR H. Juanda di Jakarta, Kamis (2/1/2019). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kantor Jiwasraya di Jalan IR H. Juanda di Jakarta, Kamis (2/1/2019). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah dan Manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) telah berupaya untuk mengembalikan dana nasabah dan kembali menyehatkan perusahaan melalui restrukturisasi. Restrukturisasi yang ditawarkan kepada nasabah adalah mengganti produk lama dengan produk yang baru. Meskipun langkah tersebut akan mengurangi manfaat yang diterima oleh pemegang polis.  Anggota Tim Percepatan Restrukturisasi Jiwasraya untuk Program Jangka Panjang, R Mahelan Prabantarikso mengatakan, terdapat tiga kemungkinan respons nasabah saat ditawari restrukturisasi. Diantaranya, nasabah menyetujui, nasabah menolak, dan nasabah diam tidak ambil keputusan.  Mahelan menjabarkan, untuk nasabah yang menolak dan tidak mengambil keputusan akan tetap berada di Jiwasraya. Sementara, nasabah yang setuju restrukturisasi akan mendapat produk baru dan dialihkan ke IFG Life.  Menurutnya, nasabah yang menolak restrukturisasi tersebut akan tinggal di Jiwasraya dengan aset yang tidak clean and clear.  "Terkait dengan hal ini apabila nasabah-nasabah pemegang polis semacam ini maka akan ditinggal di Jiwasraya," ujarnya dalam teleconference, Rabu (23/12).  Ia menyebut, terkait perizinan akan diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selanjutnya, keputusan akan bergantung dari pemegang saham.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/17/12/2020/forum-korban-asuransi-jiwasraya-tolak-tawaran-restrukturisasi/">Forum Korban Asuransi Jiwasraya Tolak Tawaran Restrukturisasi</a>  "Ketika ini jadi dilikuidasi maka pemegang polis yang tidak mau direstrukturisasi dan mungkin barangkali nggak mau respons restrukturisasi setelah dijelaskan, maka yang bersangkutan akan tinggal di Jiwasraya dengan aset yang unclean dan unclear," jelasnya.  Setelah melalui proses likuidasi, lanjutnya, maka statusnya akan menjadi utang dan piutang. Hasil penjualan aset yang bermasalah itu nantinya akan dikembalikan.  "Kapan waktunya, Ya nanti kita akan kami sampaikan bahwa setelah melalui proses likuidasi maka semua menjadi utang piutang dan akan dikembalikan sejumlah aset yang unclean dan unclear yang bisa terjual atau mungkin dilikuidasi oleh kurator atau satu lembaga yang akan melakukan likuidasi," pungkasnya.

Begini Jadinya Jika Nasabah Jiwasraya Tak Ikut Restrukturisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jiwasraya-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Kantor Jiwasraya di Jalan IR H. Juanda di Jakarta, Kamis (2/1/2019). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kantor Jiwasraya di Jalan IR H. Juanda di Jakarta, Kamis (2/1/2019). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim percepatan restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mencatat terdapat 656 kontrak polis korporasi yang telah bersedia mengikuti program Restrukturisasi Polis Jiwaraya, hingga 15 Desember 2020.  Anggota Tim Percepatan Restrukturisasi Jiwasraya Jangka Menengah Indra Widjaja mengatakan, dengan telah direstrukturisasi 656 kontrak polis korporasi ini, maka sudah lebih dari 31 persen pemegang polis korporasi yang menyepakati program Restrukturisasi Polis Jiwasraya dari total kontrak polis korporasi Jiwasraya secara keseluruhan sebanyak 2.094 kontrak.  Angka ini mengalami peningkatan yang pesat sejak Tim Percepatan Restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengumumkan Program Restrukturisasi Polis Jiwasraya untuk pemegang polis korporasi pada Agustus 2020 lalu.  "Dengan capaian ini Kami optimistis bahwa program restrukturisasi polis Jiwasraya dapat diikuti oleh seluruh pemegang polis Jiwasraya baik itu ritel, bancassurance, dan korporasi," ujarnya dalam keterangannya, Kamis (17/12).  Indra mengungkapkan, meningkatnya jumlah pemegang polis korporasi yang mengikuti program Restrukturisasi Polis Jiwaraya tak lepas dari adanya pengertian dari seluruh pemegang polis menyikapi kondisi keuangan Jiwasraya saat ini.  Adapun faktor yang turut menentukan meningkatnya jumlah pemegang polis korporasi yang mengikuti program Restrukturisasi Jiwasraya didasarkan pada pemahaman para pemegang polis mengenai esensi dan tujuan dari pelaksanaan program restrukturisasi polis Jiwasraya.  "Oleh karenanya izinkan Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemegang polis Jiwasraya yang telah memberi pengertian, dukungan serta memahami kondisi keuangan Jiwasraya saat ini," jelas Indra yang juga menjabat sebagai Direktur Pemasaran Korporat Jiwasraya.  Seperti diketahui, pada Jumat (11/12) kemarin Tim Percepatan Restrukturisasi Jiwasraya telah secara resmi mengumumkan pelaksanaan program Restrukturisasi Polis Jiwasraya yang diperuntukkan bagi seluruh pemegang polis Jiwasraya.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/17/12/2020/forum-korban-asuransi-jiwasraya-tolak-tawaran-restrukturisasi/">Forum Korban Asuransi Jiwasraya Tolak Tawaran Restrukturisasi</a>  Adapun pelaksanaan program Restrukturisasi Polis Jiwasraya dibagi ke dalam 3 tahap. Pertama, pengumuman yang diikuti imbauan untuk seluruh pemegang polis melakukan registrasi data. Kedua, tahap sosialisasi yang akan dilakukan pada awal tahun 2021 dengan pemaparan skema indikatif dan alur program restrukturisasi.  Ketiga, tahap penutupan polis baru atau closing. Pada tahapan terakhir ini, secara bertahap polis yang sudah direstrukturisasi akan dipindah ke IFG Life.  Indra menambahkan, Tim Percepatan Restrukturisasi Jiwasraya pun menargetkan pelaksanaan program restrukturisasi polis Jiwasraya hingga proses migrasi polis ke IFG Life dapat selesai pada kuartal II tahun depan.  "Semoga upaya dan kerja keras ini dipahami sebagai bentuk komitmen dan tanggungjawab Kami dalam menyelamatkan seluruh polis Jiwasraya. Sekali lagi, Kami berterima kasih," tutupnya.  Sebagaimana diketahui, selain membentuk Tim Percepatan Restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Pemerintah melalui jajaran manajemen baru Jiwasraya juga telah membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Restrukturisasi Polis Jiwasraya. Tim Satuan Tugas (Satgas) Restrukturisasi Polis Jiwasraya memiliki fungsi sebagai pelaksana teknis program Restrukturisasi Polis Jiwasraya.

Pemegang Polis Korporat Sepakat Ikut Program Restrukturisasi Jiwasraya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jiwasraya-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Kantor Jiwasraya di Jalan IR H. Juanda di Jakarta, Kamis (2/1/2019). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kantor Jiwasraya di Jalan IR H. Juanda di Jakarta, Kamis (2/1/2019). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Forum Korban BUMN Asuransi Jiwasraya (Persero) menyampaikan beberapa tanggapan terkait skema restrukturisasi. Forum yang beranggotakan nasabah pemegang polis Jiwasraya Saving Plan yang membeli polis melalui agen penjual sejumlah bank nasional dan asing.  Dalam keterangan resmi yang diterima oleh JawaPos.com Kamis (17/12), pertama, skema restrukturisasi polis tidak dijelaskan secara gamblang kepada pemegang polis. Rancangan skema restrukturisasi tidak pernah didiskusikan bersama nasabah. Nasabah hanya disodori hasil akhir yang tidak ada satupun opsi yang adil. Serta, narasi komunikasi Jiwasraya dengan nasabah tidak persuasif bahkan intimidatif.  Kedua, kasus gagal bayar Jiwasraya adalah murni kesalahan tata kelola perusahaan dan lemahnya pengawasan dari pemerintah, dalam hal ini kementerian BUMN sebagai pemegang kuasa dan Kementerian Keuangan sebagai pemegang saham pengendali, serta OJK sebagai regulator.  “Tidak sedikitpun kesalahan dari nasabah Jiwasraya termasuk nasabah JS Saving Plan. Mengapa nasabah harus menerima potongan. Sedangkan pihak-pihak yang tidak menjalankan fungsi dan perannya tidak menerima paycut,” tulisnya.  Ketiga, munculnya produk JS Saving plan tidak terlepas dari tanggung jawab OJK sebagai pihak pemberi izin sekaligus pihak yang melakukan pengawasan. Sehingga pihaknya menuntut pertanggungjawaban OJK untuk menyelesaikan kasus Jiwasraya ini dengan mengutamakan kepentingan korban yang bergantung pada kredibilitas OJK dalam memberi izin dan melakukan pengawasan.  Ke empat, nasabah JS Saving plan diperlakukan paling tidak adil dibandingkan nasabah Jiwasraya lainnya. Pihaknya ditawarkan skema penyelesaian cicilan 15 tahun tanpa bunga, atau cicilan 5 tahun tanpa bunga dengan potongan 29 persen hingga 31 persen, sedangkan nasabah lainnya dicicil dengan bunga dan dipotong 5 persen.  Kelima, pihaknya menolak opsi restrukturisasi yang ditawarkan karena tidak mengutamakan azas keadilan dan win win solution. Semua opsi yang ditawarkan dinilai sangat memberatkan nasabah. “Kami mengharapkan solusi penyelamatan yang benar-benar win-win, salah satunya dengan melibatkan Bank penjual melalui pinjaman tanpa bunga dengan jaminan Polis Jiwasraya,” tulisnya.  Ke enam, OJK perlu bertindak untuk mediasi nasabah dengan pemerintah sebagai pemegang saham pengendali agar tercipta skema yang adil.  Terakhir, cerminan tanggung jawab negara selaku pemegang saham 100 persen Jiwasraya dipertaruhkan pada skema restrukturisasi ini.  “Kepercayaan terhadap investasi BUMN dan negara, juga terhadap asuransi dan lembaga keuangan lainnya,” tutupnya.

Forum Korban Asuransi Jiwasraya Tolak Tawaran Restrukturisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jiwasraya-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Kantor Jiwasraya di Jalan IR H. Juanda di Jakarta, Kamis (2/1/2019). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kantor Jiwasraya di Jalan IR H. Juanda di Jakarta, Kamis (2/1/2019). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Manajemen baru PT Asuransi Jiwasraya (Persero) telah menyiapkan flying team dalam rangka menyukseskan program restrukturisasi polis Jiwasraya. Direktur Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Mahelan Prabantarikso menjelaskan, nantinya flying team ini akan menjadi perwakilan manajemen pada saat berkomunikasi secara aktif kepada seluruh pemegang polis Jiwasraya.  "Flying team ini berasal dari internal perusahaan yang sudah dibekali informasi lengkap mengenai program restrukturisasi polis Jiwasraya. Nantinya flying team ini akan menghubungi para pemegang polis Jiwasraya hingga ke pelosok-pelosok daerah sebagai komitmen kami dalam memberi pelayanan yang terbaik pada saat melaksanakan program restrukturisasi," jelas Mahelan dalam keterangan resminya, Senin (7/12).  Mahelan menambahkan, pembentukan flying team diharapkan membuat penyebaran informasi mengenai program restrukturisasi polis Jiwasraya dapat tersampaikan secara lengkap, terstruktur, dan komprehensif. Adapun informasi yang akan disosialisasikan flying team meliputi skema restrukturisasi, produk substitusi, hingga status polis setelah dilakukan restrukturisasi.  Ia pun optimistis keberadaan flying team akan turut membantu tim internal di sejumlah kantor wilayah pada saat pelaksanaan program restrukturisasi polis Jiwasraya. "Jadi setelah program restrukturisasi kami umumkan secara resmi dalam beberapa waktu mendatang, sesuai kesepakatan antara pemerintah dan DPR RI, nantinya flying team akan bertahap melakukan komunikasi dengan seluruh pemegang polis baik secara online atau offline dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat," kata Mahelan yang juga menjadi Koordinator Tim Satuan Tugas (Satgas) Restrukturisasi Jiwasraya bagian Hukum dan Komunikasi.  Sebagaimana diketahui, bersamaan dengan pembentukan flying team, manajemen baru Jiwasraya juga diketahui telah menyiapkan tiga produk baru dalam rangka merealisasikan program restrukturisasi guna menyelamatkan seluruh polis Jiwasraya. Direktur Teknik Jiwasraya, Angger P. Yuwono mengatakan, tiga produk baru Jiwasraya yang bernama Tata Masa Depan (Tampan), Manfaat Bertahap (Mantap), dan Pendanaan Hari Tua (PHT), sedianya akan dirilis bersamaan dengan pengumuman program restrukturisasi polis Jiwasraya pada bulan ini.  "Setelah pemegang polis menyetujui program restrukturisasi, produk lama asuransinya akan diganti dengan produk baru. Ini berlaku untuk semua produk mulai dari Saving Plan hingga produk Dwiguna atau Endowment di kategori ritel dan korporasi," kata Angger.  Angger menjelaskan, penerbitan tiga produk ini merupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan program restrukturisasi polis Jiwasraya yang ditujukan demi meminimalkan kerugian yang akan dialami pemegang polis dan keuangan negara, sebagai ekses dari tingginya pemberian manfaat dari produk-produk lama Jiwasraya. Selain itu, keberadaan produk tiga baru tersebut juga diyakini akan menjamin keberlangsungan manfaat polis yang akan diterima pemegang polis, pada saat polis-polis Jiwasraya yang telah direstrukturisasi dipindahkan ke IFG Life.  "Setelah semua pemegang polis bersedia direstrukturisasi maka polis-polis baru ini bersama portofolio Jiwasraya yang sehat akan dipindahkan ke IFG Life. Dengan dukungan pendanaan dari pemerintah dan DPR RI, kami optimistis IFG Life akan menjadi perusahaan yang sehat, berkelanjutan serta berpotensi menjadi market leader di industri asuransi nasional," pungkas Angger.  https://www.youtube.com/watch?v=qvikmtFJ4V0

Muluskan Restrukturisasi, Manajemen Jiwasraya Siapkan Flying Team

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#asuransi jiwasraya

Berita Terkini