<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/20/menkeu3-1771079862.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati." width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati secara resmi telah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal atau KEM-PPKF 2025 yang disampaikan dalam Sidang Paripurna DPR RI, hari ini, Senin (20/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam KEM-PPKF 2025, Menkeu menyampaikan pertumbuhan ekonomi RI era Prabowo berkisar 5,1-5,5 persen. Angka itu dirancang seiring dengan optimisme atas kerja keras dan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas ekonomi serta komitmen untuk melakukan terobosan kebijakan pada tahun 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Utamanya, ditopang oleh terkendalinya inflasi, kelanjutan dan perluasan hilirisasi SDA, pengembangan industri kendaraan listrik, dan digitalisasi yang didukung oleh perbaikan iklim investasi dan kualitas SDM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada tahun 2025, diperkirakan (pertumbuhan ekonomi di APBN 2025) berada pada kisaran 5,1 persen-5,5 persen. Laju pertumbuhan ini diharapkan akan menjadi&nbsp; fondasi yang kuat untuk pertumbuhan yang lebih tinggi dalam beberapa tahun ke depan," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Untuk diketahui KEM-PPKF menjadi dasar penyusunan anggaran ditahun berikutnya, yakni APBN 2025. Sri Mulyani juga memastikan bahwa KEM-PPKF 2025 ini disusun pada masa transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk pemerintahan selanjutnya, yakni Presiden terpilih Prabowo Subianto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Menkeu juga mengatakan dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian di pasar keuangan global yang masih tinggi, yield SBN Tenor 10 Tahun diperkirakan berada pada kisaran 6,9 persen - 7,3 persen. Adapun nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS diperkirakan berada di rentang Rp 15.300 - Rp 16.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, inflasi diperkirakan dapat dikendalikan dikisaran 1,5 persen - 3,5 persen. Sedangkan dengan mencermati tensi geopolitik yang saat ini masih&nbsp;</div> <div dir="auto">berlanjut maka harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar USD 75 - 85 per barel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Lifting minyak bumi 580 ribu - 601 ribu barel per hari dan lifting gas 1.004-1.047 ribu barel setara minyak per hari," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sri Mulyani juga menjelaskan, efektivitas kebijakan fiskal dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan diharapkan akan berkontribusi positif pada penurunan tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 pada kisaran 4,5 persen - 5,0 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, angka kemiskinan diperkirakan akan berada pada rentang 7,0 persen - 8,0 persen. Adapun Rasio Gini diperkirakan terus membaik dalam rentang 0,379-0,382. Indeks Modal Manusia (IMM) juga ditargetkan sekitar 0,56.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP), dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditargetkan untuk terus meningkat, masing-masing di rentang 113-115 dan 104-105," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Pada tahun 2025, diperkirakan (pertumbuhan ekonomi di APBN 2025) berada pada kisaran 5,1 persen-5,5 persen," papar Menkeu Sri Mulyani.

Pertumbuhan Ekonomi RI di APBN 2025 Era Prabowo Dirancang 5,1-5,5 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/06/menkeu-3267745987.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati." width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan harga minyak mentah dunia pada tahun 2024 masih diwarnai ketidakpastian global. Hal ini karena minyak mentah sangat bergantung pada situasi geopolitik dan mulai banyaknya penggunaan energi terbarukan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Harga minyak agak sulit untuk diproyeksikan. Kita lihat beberapa lembaga internasional membuat beberapa outlook," kata Sri Mulyani saat Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (5/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sri Mulyani mengatakan, jika pertumbuhan ekonomi global tahun depan akan lebih baik, maka harga minyak akan meningkat cukup baik. Meskipun beberapa waktu terakhir ini menggambarkan kekhawatiran outlook pertumbuhan ekonomi dunia yang memburuk.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada Mei 2023, Energy Information Administration (EIA) memprediksi harga minyak mentah acuan seperti Brent akan berada di kisaran USD 74,5 per barel pada 2024. Kemudian, Bloomberg memperkirakan nilainya berada di kisaran USD 86 per barel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu Bank Dunia pada April 2023 memproyeksikan angka USD 86 per barel. Adapun Indonesia harga patokan minyak mentah atau Indonesia Crude Price (ICP) pada 2024 diperkirakan berada di rentang USD 75-85 per barel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Proyeksi tersebut tidak jauh berbeda dari proyeksi 2023 yang berada di kisaran USD 80-85 per barel. Menkeu juga menjelaskan tern harga minyak yang masih tinggi membuat banyak pihak melihat proyeksi pertumbuhan ekonomi global belum akan membaik, sehingga sisi permintaan dan produksi akan terdampak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak Bumi (OPEC+) seperti Arab Saudi telah berencana memangkas produksi untuk merespons permintaan yang diperkirakan akan melemah lantaran perekonomian dunia yang melemah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Maka ini menunjukkan kita berharap untuk harga minyak mungkin masih akan tetap terjaga pada kisaran USD 75-85 seperti yang kami sampaikan di Kebijakan Ekonomi Maksro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN 2024," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, Menkeu memproyeksikan bahwa komoditas batu bara yang menjadi andalan ekspor akan menurun menjadi USD 200 per metrik ton pada 2023 dan USD 155 per metrik ton pada 2024. Sedangkan minyak mentah kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) diperkirakan akan berada di level USD 1.020 dolar pada 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini sesuatu yang kami jaga karena terus terang komoditas mempengaruhi APBN cukup besar, baik dari sisi penerimaan pajak, bea cukai, maupun PNBP," tandasnya.</div>

Hal ini karena minyak mentah sangat bergantung pada situasi geopolitik dan mulai banyaknya penggunaan energi terbarukan.

Sri Mulyani Sebut Harga Minyak Mentah 2024 Masih Diwarnai Ketidakpastian Global

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/SIMULASI-PEMUNGUTAN-SUARA-MIFTAHULHAYAT-4.jpg" alt="Peserta mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara dengan desain surat suara dan formulir yang disederhanakan untuk pemilu tahun 2024 di Halaman Kantor KPU, Jakarta, Selasa (22/3/2022). Penyelenggaraan simulasi ini dalam rangka mempersiapkan dan" width="100%">
<figcaption>Peserta mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara dengan desain surat suara dan formulir yang disederhanakan untuk pemilu tahun 2024 di Halaman Kantor KPU, Jakarta, Selasa (22/3/2022). Penyelenggaraan simulasi ini dalam rangka mempersiapkan dan</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Sejumlah pakar memperkirakan perekonomian tahun depan bakal lebih menantang. Bahkan Presiden Joko Widodo mewanti-wanti bahwa ekonomi 2023 akan gelap. Makanya, perlu sejumlah perbaikan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional.<br /> <br /> Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan, perlu ada perubahan asumsi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Dia menilai asumsi makro APBN 2023 masih terlalu tinggi di tengah perburukan ekonomi global. Sehingga ada kemungkinan meleset.<br /> <br /> Makanya perlu ada perhitungan ulang. Antara lain, inflasi. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah sepakat bahwa inflasi tahun depan berada di kisaran 3,3 persen sampai 3,6 persen secara tahunan.<br /> <br /> Namun, Bhima menilai, inflasi bisa lebih di 2023. Yakni di kisaran 5,5 persen hingga 6 persen secara <em>year-on-year</em> (YoY).<br /> <br /> "Masih ada efek dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan ancaman krisis pangan yang berpotensi meningkatkan inflasi di 2023," ucap Bhima di Workshop Jelang KTT G20 di Jogjakarta.<br /> <br /> Lalu, soal nilai tukar rupiah. Yang asumsinya akan bergerak di kisaran Rp 14.750 sampai Rp 14.800 per USD. Padahal, belakangan nilai tukar rupiah terdepresiasi. Bhima memperkirakan rupiah akan bergerak di sekitar Rp 15.600 hingga Rp 16.000 per USD.<br /> <br /> Selain itu, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) juga perlu diubah. Dari yang ditetapkan USD 90 per barel menjadi di kisaran USD 60 sampai USD 70 per barel.<br /> <br /> Harga ICP bisa lebih rendah di tahun depan. Resesi global akan menurunkan permintaan bahan baku. Sehingga kebutuhan minyak pun akan melambat," jelas lulusan University Of Bradford itu.<br /> <br /> Bhima menyangsikan realisasi investasi bisa mencapai Rp 1.000 triliun pada 2023. Sebab, sudah memasuki musim tahun politik.<br /> <br /> Jelang 2024. Para investor biasanya justru <em>wait and see</em> untuk melakukan ekspansi. Karena stabilitas politik menjadi saah satu pertimbang penting.<br /> <br /> Meski demikian, tahun-tahun politik berpotensi mengerek pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ditopang oleh konsumsi domestik. Sejalan dengan gelaran kampanye menuju pemilu 2024.<br /> <br /> "Pertumbuhan ekonomi 2023 di kisaran 4,5 persen. Karena konsumsi dalam negeri besar," tandasnya.<br /> <br /> Sementara itu, Senior Economist DBS Bank Radhika Rao menilai inflasi tetap menjadi masalah. Ketidakpastian ekonomi berimbas buruk terhadap rupiah.<br /> <br /> Itu menjadi kekhawatiran lebih besar bagi pemerintah. Cadangan devisa internasional Indonesia turun menjadi USD 130,8 miliar pada September 2022. Turun USD 10 miliar sejak awal tahun alias secara <em>year-to-date</em> (YtD).<br /> <br /> "Itu antara lain akibat intervensi untuk mendukung mata uang serta pembayaran utang luar negeri," kata Radhika kepada <em>Jawa Pos</em>, Selasa (1/11).<br /> <br /> Dia menilai penting adanya kenaikan upah di 2023 yang cukup signifikan. Sehingga mampu mengalahkan inflasi.<br /> <br /> Kelompok perwakilan tenaga kerja menyerukan peningkatan lebih tinggi pada 2023. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menuntut kenaikan 13 persen. Itu didasarkan atas harga bahan bakar 7 sampai 8 persen.<br /> <br /> "DBS Group Research meramalkan kenaikan 9 sampai 10 persen. Alasan lain untuk kenaikan lumayan besar itu termasuk kebutuhan untuk mengimbangi tingkat inflasi, kebutuhan mendukung konsumsi sejalan pelonggaran pembatasan mobilitas, dan menjelang pemilihan umum pada Februari 2024," pungkasnya.

Pemerintah Diminta Hitung Ulang Asumsi Makro dan Naikkan UMR