<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/07/SRI-MULYANI-TV-PARLEMEN-3137875524.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Pemerintah dan DPR RI telah sepakat mengubah asumsi makro ekonomi dalam Rancangan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2024. Dua hal yang diubah, yakni terkait dengan harga Indonesia Crude Price (ICP) atau harga patokan minyak mentah Indonesia dan lifting minyak yang keduanya kompak dinaikkan. Menkeu menyebut, perubahan asumsi makro ini dilakukan untuk menyelaraskan dengan perkembangan ekonomi terkini dan prospek perkeonomian kedepan. Terlebih saat ini harga minyak mentah dunia telah tembus pada harga lebih dari USD90 per barel. "Sehingga perlu dilakukan penyesuaian pada asumsi harga minyak mentah (ICP) menjadi $82 per barel dan lifting minyak bumi menjadi 635 ribu barel per hari. Asumsi lain masih sesuai dengan yang diusulkan dalam RAPBN 2024," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (7/9). Lebih lanjut, Menkeu merinci bahwa untuk pertumbuhan ekonomi tidak ada perubahan, yakni tetap 5,2 persen sesuai dengan RUU RAPBN 2024 yang telah disampaikan pemerintah. "Inflasi tetap ditargetkan sebesar 2,8 persen, suku bunga SBN tiga di 10 tahun tetap 6,7 persen dan nilai tukar rupiah tetap di Rp 15.000," tandasnya. Atas perubahan itu, maka berikut ini asumsi dasar ekonomi makro terbaru dalam RAPBN 2024 berdasarkan kesepakatan panja A: - Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen - Inflasi sebesar 2,8 persen - Nilai tukar rupiah bergerak di sekitar Rp15.000 per Dolar AS. - Imbal hasil surat berharga negara (SBN) 10 tahun diprediksi pada level 6,7 persen - Harga minyak mentah Indonesia USD 82 per barel. - Lifting minyak bumi masing-masing mencapai 635 ribu barel per hari - Lifting gas bumi 1,03 juta barel setara minyak per hari. Sebagai informasi, harga minyak mentah dunia terus meroket, Brent naik 56 sen menjadi USD90,60 per barel dari sebelumnya USD90,04 pada perdagangan Rabu (6/9) kemarin. Merespons situasi tersebut, Sri Mulyani mengungkapkan penyebab meroketnya harga minyak mentah dunia disebabkan oleh komitmen Saudi dan Rusia untu mengurangi jumlah produksi. Selain itu, karena pembatalan eksplorasi minyak di Alaska oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Dia memastikan, kebijakan yang diambil oleh Presiden Joe Biden dan komitmen Saudi serta Rusia yang mengurangi jumlah produksi akan menimbulkan dinamika dari sisi suplai juga demand. Dari sisi demand, kata Menkeu, hal ini akan berpengaruh terhadap berbagai outlook terhadap perekonomian tahun depan yang masih mencari keseimbangan. Utamanya dalam menyeimbangkan inflasi tanpa mendisrupsi pertumbuhan ekonomi. "Ini masih akan menjadi satu ketidakpastian yang harus kita terus perhatikan dan tentu ekonomi kedua terbesar RRT yang sedang terus berjuang untuk mengembalikan dan memulihkan ekonomi yang cenderung melemah," tutur Menkeu. &nbsp; &nbsp;

Pemerintah dan DPR sepakat mengubah asumsi makro ekonomi dalam Rancangan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2024.

Sri Mulyani Ubah Asumsi Makro RAPBN 2022, Harga ICP dan Lifting Minyak Ditetapkan Lebih Tinggi

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/17/Menkeu-Sri-Mulyani-2831742043.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah telah menyiapkan dana bonus untuk para atlet, pelatih, dan asisten pelatih cabang olahraga yang meraih medali di SEA Games." width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah telah menyiapkan dana bonus untuk para atlet, pelatih, dan asisten pelatih cabang olahraga yang meraih medali di SEA Games.</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membeberkan asumsi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Mulai dari patokan harga minyak mentah hingga inflasi pada tahun akhir kepemimpinan Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pernyataan ini disampaikan Sri Mulyani dalam Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Rancangan APBN Tahun Anggaran 2024 di Rapat Paripurna DPR pada Jumat (19/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menkeu menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan berada dalam kisaran 5,3&ndash;5,7 persen. Adapun inflasi dipatok pada rentang 1,5 persen hingga 3,5 persen. Selanjutnya, nilai tukar rupiah pada tahun depan ditargetkan berada di kisaran Rp 14.700 hingga Rp 15.300 per dolar Amerika Serikat (AS).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun antara 6,49 persen hingga 6,91 persen. Sri Mulyani melanjutkan harga minyak mentah Indonesia diperkirakan berada di rentang USD 75&ndash;USD 85 per barel dan lifting minyak di level 597.000 hingga 652.000 barel per hari. Adapun, lifting gas ditargetkan mencapai 999.000&ndash;1.054.000 barel setara minyak per hari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan mencermati risiko dan dinamika global serta dalam negeri, agenda pembangunan untuk tahun 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Menkeu dalam Rapat Paripurna DPR, ditulis Minggu (21/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sri Mulyani mengatakan bahwa arah kebijakan fiskal pada tahun depan akan ditempuh melalui tiga fungsi APBN, yakni stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Selain itu, Menkeu mengatakan kebijakan mobilisasi pendapatan negara ke depan akan dijaga keseimbangannya, antara penerimaan negara dengan iklim investasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melihat kinerja pertumbuhan ekonomi saat ini yang semakin kuat yang didorong oleh keberhasilan transformasi ekonomi, pendapatan negara diperkirakan mencapai antara 11,81 persen hingga 12,38 persen dari PDB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, belanja negara mencapai rentang antara 13,97 persen hingga 15,01 persen dari PDB, dan keseimbangan primer diupayakan bergerak menuju positif pada kisaran defisit 0,43 persen hingga surplus 0,003 persen dari PDB. Di samping itu, untuk mendukung kebijakan APBN 2024 tetap ekspansif, terarah, dan terukur defisit direncanakan pada kisaran 2,16 persen hingga 2,64 persen dari PDB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Demikian pengantar dan keterangan pemerintah atas KEM PPKF tahun 2024 yang disusun dengan mempertimbangkan perkembangan dan tantangan serta dinamika ekonomi global dan domestik. Tantangan dan resiko yang harus tetap kita hadapi, dan di satu sisi sasaran pembangunan yang harus terus kita ikhtiar untuk dicapai," tandas Menkeu.</div>

Menkeu mengatakan, arah kebijakan fiskal pada tahun depan akan ditempuh melalui 3 fungsi APBN, yakni stabilisasi, alokasi, dan distribusi.

Sri Mulyani Beberkan Asumsi Dasar Penyusunan RAPBN 2024, dari ICP hingga Inflasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Rapat-Paripurna-Dery-Ridwansah-12.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Rapat Paripurna ke-10 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019). Rapat Paripurna DPR tersebut menyetujui postur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Rapat Paripurna ke-10 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019). Rapat Paripurna DPR tersebut menyetujui postur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Belum jelas kapan pandemi Covid-19 di Indonesia berakhir. Meski demikian, pemerintah sudah menyiapkan skenario untuk memulihkan ekonomi tahun depan. Itu tergambar pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (RAPBN) 2021.  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, fokus kebijakan pemerintah tahun depan akan diarahkan untuk pemulihan ekonomi pascapandemi.  Pemerintah menyesuaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) dengan kondisi ekonomi yang dibayangi ketidakpastian tinggi akibat pandemi.  Realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal I 2020 yang hanya 2,97 persen, kata dia, mencerminkan adanya kontraksi yang dalam dan menuju skenario berat. Kondisi itu membuat pemerintah menakar berbagai skenario perkembangan ekonomi ke depan.  Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, menjelaskan, tahun depan pemerintah akan memfokuskan pembangunan pada pemulihan industri, pariwisata, dan investasi. Lalu, reformasi sistem kesehatan nasional dan jaring pengaman sosial serta reformasi sistem ketahanan bencana. ’’Fokus pembangunan ini diharapkan mampu menghidupkan kembali mesin ekonomi nasional yang sedang berada dalam momentum pertumbuhan,’’ papar mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut.  Dengan berbagai dinamika itu, tahun depan pemerintah menargetkan asumsi pertumbuhan ekonomi RI mencapai 4,5–5,5 persen. Pemerintah juga menetapkan defisit anggaran tahun depan di kisaran 3,21–4,17 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).  Selain itu, rasio perpajakan ditetapkan hanya 8,25–8,63 persen. Posisi rasio tersebut terbilang amat rendah. Data mencatat, rasio perpajakan RI merosot sejak 2015. Jika mengacu pada standar internasional, angka tax ratio yang ideal mencapai 15 persen.  Menurut Ani, proyeksi rasio perpajakan itu telah memperhitungkan kebutuhan untuk mempercepat pemulihan ekonomi melalui tambahan insentif perpajakan (tax expenditure) dan aktivitas ekonomi yang masih memasuki proses pemulihan.  Kebijakan perpajakan tahun depan juga difokuskan pada pemberian insentif yang lebih tepat dan relaksasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Optimalisasi penerimaan melalui perluasan basis pajak serta peningkatan pelayanan kepabeanan dan ekstensifikasi barang kena cukai juga digenjot. ’’Konsistensi dalam melakukan reformasi perpajakan dan pemulihan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan rasio perpajakan secara bertahap di masa yang akan datang,’’ terang dia.  Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira memandang asumsi yang dipaparkan pemerintah terbilang terlalu optimistis. Jika dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi, dia menilai momentum pemulihan belum bisa terealisasi secara optimal tahun depan. ’’Butuh waktu, khususnya untuk industri manufaktur untuk kapasitas produksi bisa 100 persen. Butuh waktu bagi mereka yang di-PHK diterima kembali ke sektor usaha. Ada jeda. Jadi, (asumsi makro) masih terlalu overshoot, masih terlalu optimistis,’’ ujarnya kepada Jawa Pos.  Bahkan, Bhima memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2021 masih berada di bawah 4 persen. Pertimbangan itu didasarkan pada kinerja ekspor yang masih tertekan karena pandemi di banyak negara yang menjadi mitra dagang RI.  Menurut Bhima, pemulihan ekonomi nasional amat ditentukan dua hal. Yakni, konsistensi kebijakan pemerintah dan besaran stimulus yang digelontorkan. Namun, akar masalah kembali muncul saat konsistensi kebijakan pemerintah menjadi longgar. ’’Pandeminya belum selesai, korban positif masih meningkat, tapi PSBB sudah berencana dilonggarkan. Ini kontradiktif,’’ jelasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=i7Ji6xoY3lk  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=mhCoBuAf_vs  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=YvaUszIDkwg

Menteri Keuangan Sri Mulyani Rancang Skenario Pemulihan Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/grafis-realisasi-apbn.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Dinamika politik nasional yang terjadi saat ini diyakini belum begitu membawa dampak besar bagi perekonomian. Aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi masih berjalan dengan baik. Begitu pun pasar uang, perputaran modal masih berlangsung normal. Namun, dalam jangka panjang, ada dua kemungkinan. Terutama menyangkut iklim investasi.  Ekonom Indef Didin S. Damanhuri menyatakan, investor yang berinvestasi dengan cara yang kurang apik seperti pencari renten (rent seeker) bisa jadi justru menikmati dinamika politik yang terjadi sekarang.  "Saya melihat KPK ini dilemahkan. Nah, kondisi seperti ini bisa jadi yang dicari investor rent seeker," ujarnya, Selasa (24/9).  Namun, bagi investor yang menaati peraturan atau yang bukan rent seeker, justru pelemahan KPK dinilai dapat menambah ketidakpastian. Sebab, surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kepada pelaku korupsi lebih mudah diberikan. Hal tersebut membuat persepsi bahwa nasib pelaku korupsi memang tidak terkatung-katung, tapi justru lebih mudah keluar dari kasus yang menjeratnya.  "Ini jangan-jangan yang korupsi tidak lama bisa di-SP3-kan," ujarnya.  Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika menambahkan, Indonesia masih cukup kuat dari sisi penanaman modal dalam negeri (PMDN). Ketika ada gonjang-ganjing ekonomi, investor PMDN masih tetap bertahan. Tidak mudah lari keluar seperti investor penanaman modal asing (PMA). Kuatnya investasi PMDN di dalam negeri adalah modal yang baik bagi Indonesia.  Sementara itu, realisasi APBN 2019 masih mencatat jumlah yang minim. Hingga Agustus, penerimaan negara tercatat Rp 1.189,3 triliun. Jumlah itu baru 54,9 persen dari target APBN 2019 Rp 2.165,1 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, realisasi penerimaan negara hingga Agustus melemah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.  "Pendapatan kita 54,9 persen dari target jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang 60,8 persen," ujarnya, Selasa.

Investasi Tetap Tumbuh Positif, Realisasi APBN Masih Minim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Rapat-Paripurna-Dery-Ridwansah-11.jpg" alt="Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah (kedua kiri) dan Bambang Soesatyo (kiri) menerima tanggapan pemerintah dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat Rapat Paripurna ke-10 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 di Kom" width="100%">
<figcaption>Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah (kedua kiri) dan Bambang Soesatyo (kiri) menerima tanggapan pemerintah dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat Rapat Paripurna ke-10 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 di Kom</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020 akhirnya disahkan menjadi Undang-undang melalui sidang paripurna DPR RI. Seluruh fraksi menyetujui postur APBN 2020 yang sebelumnya telah dibahas melalui Banggar dan Komisi XI DPR RI.  Pengesahan itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati selaku perwakilan pemerintah. Dalam pidatonya, Sri Mulyani mengapresiasi dukungan yang telah diberikan seluruh anggota legislatif.  "Saya sebagai wakil pemerintah untuk mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang mendukung," kata Sri Mulyani.  Pada kesempatan itu, Sri Mulyani memaparkan target-target asumsi makro ekonomi yang telah dipatok pemerintah dalam APBN 2020. Di antaranya, pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi 5,3 persen, inflasi 3,1 persen, nilai tukar rupiah 14.400 per USD, dan tingkat bunga SPN 3 bulan 5,4 persen.  Selain itu, pemerintah juga mematok harga minyak mentah Indonesia (ICP) USD 63 per barel, lifting minyak bumi 755 ribu per barel per hari, lifting gas bumi 1,19 juta barel setara minyak per hari. Kemudian, tingkat pengangguran dipatok sebesar 4,8-5 persen, angka kemiskinan 8,5-9 persen, indeks gini rasio 0,375-0,380, dan indeks pembangunan manusia mencapai 72,51 poin.  Menurut Sri Mulyani, penetapan asumsi makro tersebut telah realistis mengikuti dinamika perekonomian global yang tengah tidak menentu. Dia bilang, APBN 2020 harus tetap dikelola secara terukur.  "Dinamika global yang tinggi masih akan terus menciptakan ketidakpastian bagi asumsi di atas. Hal ini harus terus diantisipasi dan dikelola secara tepat dan terukur," terangnya.  Sementara itu, pemerintah juga mematok pendapatan negara dalam APBN 2020 sebesar Rp 2.233,2 triliun. Rinciannya, dana yang berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.865,7 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 367 triliun, serta penerimaan hibah sebesar Rp 500 miliar.  Sedangkan untuk belanja negara dalam APBN 2020 direncanakan sebesar Rp 2.540,4 triliun atau meningkat 8,5 persen. Rinciannya, belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.683,5 triliun, transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 856,9 triliun.

Sidang Paripurna DPR RI Sahkan RUU APBN 2020

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/RAPAT-BADAN-ANGGARAN-JAWA-POS.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah bersama Bank Indonesia dan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyepakati sejumlah asumsi makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Hasil keepakatan asumsi makro ekonomi RAPBN 2020 tak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Hanya beberapa indikator ekonomi yang akan dipatok lebih tinggi dibanding APBN 2019.  Untuk pertumbuhan ekonomi, pemerintah bersama dengan lembaga legislator telah sepakat mematok pertumbuhan ekonomi pada 2020 berada di antara 5,2 persen sampai dengan 5,5 persen. Target itu tak jauh berbeda dengan target yang dicantum pada RAPBN 2019 yang berada dikisaran 5,3 persen.  Anggota Banggar dari Fraksi Golkar John Kennedy Aziz mengatakan, angka yang dipatok untuk pemerintah dinilainya cukup realistis. Bahkan menurutnya, target pertumbuhan ekonomi itu lebih rendah dari Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) yang sebelumnya berada dikisaran 5,4 sampai 5,6 persen.  "Ini telah mempertimbangkan kondisi ekonomi domestik dan prospek pelemahan ekonomi global," kata John di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (8/7).  Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga ditargetkan untuk besaran inflasi pada tahun depan berada dikisaran 2 sampai dengan 4 persen. Sedangkan besaran nilai tukar rupiah, pemerintah dipatok bisa menstabilkan dikisaran Rp 14.000 sampai dengan Rp 14.500 per USD.  Dari angka tersebut, hanya besaran nilai tukar rupiah yang dipatok lebih berat dibandingkan pada RAPBN 2019 lalu. Pada tahun sebelumnya, pemerintah ditargetkan tidak boleh lebih dari Rp 15.000 per USD. Sementara untuk inflasi tahun lalu, pemerintah dipatok berada dikisaran plus minus 3,5 persen. John berdalih, angka tersebut telah mempertimbangkan kondisi ekonomi global yang tidak menentu.  "Beberapa faktor yang diperkirakan sangat berpengaruh terhadap pergerakan nilai tukar rupiah pada tahun 2020 antara lain risiko berlanjutnya trade war dan dampaknya pada volume perdagangan dan pertumbuhan ekonomi dunia," katanya.  Selain ketiga indikator tersebut, pemerintah juga diminta menjaga tingkat bunga SPN 3 bulan berada dikisaran 5 sampai 5,5 persen yang sebelumnya 5,3 persen. Selanjutnya, harga minyak atau ICP (Indonesian Crude Price) pada 2020 diperkirakan pada kisaran 60 dollar AS hingga 70 dollar AS per barrel.  John mengatakan, pergerakan harga minyak mentah diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh gangguan geopolitik. Salah satunya kemungkinan masih akan berlanjutnya sanksi AS terhadap Iran dan Venezuela. Selan itu, juga akan dipengaruhi oleh ketidakpastian keberlanjutan pemangkasan produksi minyak mentah negara-negara OPEC+.  "Potensi masih berlanjutnya perang dagang antara AS dengan Tiongkok serta konflik dengan Meksiko," tuturnya.  Adapun untuk target lifting minyak bumi, pemerintah telah dipatok sebesar USD 695 sampai dengan 840 per barrel pada tahun depan. Sedangkan untuk lifting gas bumi, pemerintah dipatok 1.191 sampai dengan 1.300 ribu barrel setara minyak per hari.  Menurutnya, faktor yang mempengaruhi perkiraan target tersebut, antara lain berdasarkan pengunaan produksi alamiah akibat sumur migas yang telah tua. Sementara belum ada kegiatan eksplorasi sumur-sumur minyak baru, serta penurunan pada beberapa blok migas yang dalam proses terminasi.  "Pemerintah akan terus mendorong peningkatan lifting minyak dan gas bumi, diantaranya melalui optimalisasi produksi dengan pemanfaatan teknologi, memperbaiki iklim investasi, menyederhanakan proses perizinan serta mendorong peningkatan kegiatan eksplorasi berkelanjutan," pungkasnya.  Sebagaimana diketahui, rapat kerja tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro dan Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo.

Pemerintah-Banggar DPR RI Sepakati Asumsi Makro Ekonomi RAPBN 2020

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/SRI-MULYANI-ISTIMEWA-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menyambut tahun pertama Pemerintahan baru di 2020, sejumlah asumsi makro dipaparkan dengan cukup optimistis. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mematok pertumbuhan ekonomi antara 5,3 persen hingga 5,6 persen tahun depan. Untuk mencapai itu, sektor konsumsi dan investasi diharapkan menjadi mesin penggerak pertumbuhan dengan kisaran pertumbuhan antara 5,2 persen mendekati 7,5 persen.  “Investasi diharapkan tumbuh mendekati pertumbuhan ekonomi (5,6 persen). Kita harapkan bisa mendekati 7,5 persen,” jelasnya di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (23/4).  Pada bagia lain, Sri Mulyani berkeinginan pertumbuhan impor tetap terjaga di level 6 persen. Sementara dari sisi suplai, pemerintah masih akan melihat lagi produktifitas masing-masing sektor. Bisa dari pertanian atau sektor manufaktur yang selama ini diharapkan dapat tumbuh di atas 4-5 persen.  Disamping itu, mantan direktur Bank Dunia ini juga memberi kelonggaran untuk nilai tukar rupiah yakni dikisaran Rp 15 ribu. Sri Mulyani yakin nilai tukar rupiah tahun depan bisa lebih jinak lantaran saat ini sudah menyentuh level Rp 14 ribu. Sementara harga minyak mentah dipatok sebesar USD 60 - USD 70 per barel.  “Harga minyak kita masih USD60-70 per barel dan juga untuk lifting migas kira-kira setara dengan yang selama ini diproduksi meskipun angkanya masih dalam range,” terangnya.  Pemerintah juga membahas tentang program prioritas yang akan dilakukan tahun depan. Diantaranya merupakan program yang dijanjikan dalam masa kampanye Pilpres 2019 lalu. “Kita akan menampung prioritas seperti tadi untuk pembangunan SDM, KIP kuliah, maupun kartu prakerja (vokasi) ini akan dikoordinasikan dengan menteri terkait, kartu sembako akan re-design bersama dengan PKH dan BPNT (bantuan pemerintah nontunai),” lanjutnya.  Sedangkan untuk jaminan sosial, Sri Mulyani akan meninjau kembali anggaran BPJS Kesehatan berdasarkan audit dari BPKP. Dalam paparannya, Sri Mulyani berharap asumsi awal inflasi 2020 akan terjaga di level 2-4 persen dengan suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) di kisaran 5 hingga 5,3 persen.

Begini Sri Mulyani Susun Asumsi Makro Tahun Pertama Pemerintahan Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/segini-proyeksi-terbaru-pemerintah-untuk-harga-minyak-di-apbn-2018_m_195371.jpeg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Naiknya harga komodita, termasuk minyak mentah mendorong pemerintah mulai menyiapkan sejumlah skenario. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memproyeksikan asumsi harga minyak mentah menjadi USD 55 - 60 per barel. Angka itu lebih tinggi dibanding asumsi yang makro yang tercatat pada APBN 2018 yang dipatok USD 48 per barel. Proyeksi itu tidak terlepas dari harga minyak yang tengah tinggi. Ditambah lagi, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (USD) belum menunjukan sinyal penguatan. Saat ini, harga minyak mentah acuan Brent tercatat sebesar USD 63,61 per barel. Sementara itu acuan West Texas Intermediate (WTI) tercatat sebesar USD 60,32 per barel. Untuk lifting minyak dan gas, Kementerian Keuangan tetap memproyeksikannya sebesar 800 ribu barel minyak dan 1,2 juta metrik ton gas. "Harga minyak mentah ada di kisaran USD 55 - 60 per barel, lifting minyak tetap dijaga di 800ribu bph, dan gas 1.200 boepd," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (12/3). Dia menambahkan, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan tetap sama, yakni sebesar 5,4 persen di tahun 2018. Sementara itu, nilai tukar rupiah diproyeksikan sedikit melemah dari asumsi di APBN 2018 menjadi Rp 13.500 per USD atau naik Rp 100. "Untuk 2018, evaluasi pelaksanaan APBN. PE (Pertumbuhan Ekonmi) kita tetap perkirakan di 5,4 persen, kita terus berusaha menstabilkan harga, menjaga momentum konsumsi, dan akselarasi invest dan ekspor. Inflasi di 3,5 persen, tingkat SPN outlook-nya 5 persen," pungkasnya.&nbsp;

Segini Proyeksi Terbaru Pemerintah Untuk Harga Minyak  di APBN 2018

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/cita-rapbn-2018-cukup-moderat-namun-perlu-kerja-keras_m_152529.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengapresiasi RAPBN 2018 yang disusun dengan hati-hati. CITA menilai target-target dalam RAPBN 2018 sangat moderat meski tetap optimistik dan kredibel. Direktur Eksekutif CITA, Yustinus Prastowo mengatakan ini menjadi pertanda baik bagi kendali pengelolaan perekonomian nasional, khususnya kebijakan fiskal berkesinambungan dan sehat. "Targetnya kami pikir tetap realistis dan penuh kehati-hatian. Jadi kami apresiasi itu," ujarnya dalam diskusi di Jakarta, Selasa (22/8). Lanjutnya, semenjak anjloknya harga komoditas, perekonomian Indonesia terus mengalami perlambatan hingga tumbuh dibawah 5 persen di tahun 2015. Namun, ditengah pencarian titik keseimbangan baru perekonomian global, ekonomi Indonesia justru tumbuh sebesar 5 persen. Kemudian pada 2017, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen. Hanya saja, target tersebut dianggap sulit untuk dicapai. Pasalnya, hingga semester-I 2017, ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 5,01 persen. Sehingga, dalam sisa waktu 6 bulan berikutnya, pemerintah harus mampu mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen agar target di 2017 tercapai. "Jadi sulit untuk pemerintah untuk mengejar target di 2017 ini," kata dia. Selain itu, Prastowo juga menyebut jika pemerintah perlu bekerja ekstra keras dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2018 sebesar 5,4 persen. "Target itu tidaklah mudah. Perlu kerja keras untuk mencapainya. Pertimbangan ini atas dasar kinerja pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya dan dampak keekonomian dari pembangunan infrastruktur yang baru dirasakan secara signifikan setelah tahun 2019," pungkasnya.

CITA: RAPBN 2018 Cukup Moderat, Namun Perlu Kerja Keras

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/bi-perkirakan-pertumbuhan-ekonomi-2018-sebesar-53-persen_m_151425.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen dalam RAPBN 2018. Target tersebut lebih besar dibanding APBNP 2017 sebesar 5,2 persen. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menilai, target tersebut sebagai sesuatu yang realistis. Sebab, selama ini pemerintah terus menggenjot pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif. "Kalau pemerintah sampaikan itu di 5,4 persen adalah sesuatu yang dapat dipahami," ujarnya di Jakarta, Rabu (16/8). Lanjutnya, BI justru memiliki perkiraan tersendiri perihal pertumbuhan ekonomi pada 2018 mendatang. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi akan berada di angka 5,1 sampai 5,5 persen. Sehingga dirinya memperkirakan ada di angka 5,3 persen. "BI nanti pada saat pembahasan di DPR akan kita sampaikan. Kita masih melihat ada di kisaran 5,1 - 5,5 persen. Kalau tengah-tengah mungkin sekitar 5,3 persen. Tapi nanti akan kita bicarakan dengan DPR," pungkasnya.

BI Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi 2018 sebesar 5,3 persen

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#asumsi makro

Berita Terkini