<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/22/KOPERASI-MERAH-PUTIH-22-1576155587.jpg" alt="Koperasi Desa Merah Putih resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto di desa Bentangan, kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025)." width="100%">
<figcaption>Koperasi Desa Merah Putih resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto di desa Bentangan, kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto tampak menunjukkan keberpihakannya terhadap masyarakat desa dan ekonomi lokal di awal masa pemerintahannya. Hal ini terlihat dari komitmennya untuk membentuk banyak Koperasi Desa (Kopdes) dan Koperasi Kelurahan (Kopkel) Merah Putih di tanah air. Tak sekadar membentuk, melalui Kopdes Merah Putih, Prabowo bercita-cita untuk menghidupkan kembali koperasi hingga akhirnya desa akan menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan. "Kita hidupkan perekonomian rakyat. Kopdes dan kopkel merah putih kita bangun, koperasi kita bangkitkan kembali, UMKM kita berdayakan serta ekonomi lokal kita tumbuhkan, desa dan kelurahan akan menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan," kata Prabowo saat menyampaikan RAPBN 2026 dan Nota Keuangannya di Senayan, Jakarta, Jumat (15/8). Untuk diketahui, Kopdes Merah Putih sudah diresmikan Prabowo pada 21 Juli 2025 di Klaten, Jawa Tengah. Dimana saat itu terbentuk sebanyak 80.000 kopdes di Tanah Air. Prabowo sempat kaget dengan realisasi pembentukan kopdes dan kopkel tersebut. Pasalnya, Kopdes Merah Putih sudah berdiri dan bisa diresmikan hanya 9 bulan setelah dirinya dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Mulanya, ia berharap puluhan ribu Kopdes Merah Putih ini bisa terbentuk dan diresmikan pada Oktober atau November 2025 mendatang. Namun, ternyata pembentukan dan peresmiannya bisa jauh lebih cepat dari perkiraan. "Tapi saya jujur, dalam hati saya, ya sudahlah, kira-kira, Oktober-November nanti terbentuk, ya kan. Tau-tau (para menteri) laporan. Pak, kita Juli siap diresmikan. Hah? Berapa? 80 ribu semuanya. Yang benar? Terima kasih, saudara-saudara sekalian. Katanya semua kerja sebagai satu tim. Bergerak semua," jelas Prabowo dalam sambutannya saat peresmian Kopdes Merah Putih. Untuk diketahui, pembentukan Kopdes Merah Putih bisa dipercepat lantaran kolaborasi antar kementerian. Terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan (sebagai Ketua Satgas Nasional). Lalu Kementerian Koperasi (sebagai Wakil Ketua Satgas), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian. Kemudian, Kementerian BUMN, Komdigi, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin). <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/23/Koperasi-Merah-Putih-Dery-Ridwansah-6-1395031571.jpg" alt="Warga melakukan aktivitas di apotik Koperasi Merah Putih di kelurahan Mampang, Kota Depok, Jawa Barat, Senin (21/07/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Warga melakukan aktivitas di apotik Koperasi Merah Putih di kelurahan Mampang, Kota Depok, Jawa Barat, Senin (21/07/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> Kopdes Genjot Ekonomi Lokal Prabowo menegaskan bahwa koperasi adalah lambang kekuatan kolektif rakyat. Ia mengibaratkannya sebagai lidi: satu lidi lemah, tapi ratusan lidi bersama bisa menyapu bersih tantangan. &ldquo;Koperasi adalah alatnya orang lemah, alatnya bangsa yang lemah. Tapi kalau bersatu, mereka jadi kekuatan. Dari ekonomi lemah menjadi ekonomi yang kuat. Itulah konsep koperasi,&rdquo; tegas Prabowo. Ia mengungkapkan, mereka yang kaya cenderung membuat PT atau holding, bukan koperasi. Oleh karena itu, negara perlu hadir untuk memperkuat kelembagaan ekonomi rakyat kecil yang selama ini terpinggirkan. Program ini ditujukan untuk mendorong kemandirian desa di sektor pangan, pertanian, UMKM, kesehatan, logistik, dan keuangan inklusif. Seluruh koperasi desa kini terintegrasi dalam sistem digital nasional berbasis transparansi dan efisiensi pelayanan. "80 ribu koperasi desa merah putih telah terbentuk dan siap bekerja mempermudah masyarakat desa mengakses sembako, logistik, pupuk, hingga layanan keuangan," ujarnya. Tak hanya mempermudah akses perekonomian, Prabowo juga memastikan kehadiran Kopdes Merah Putih bisa mengatasi perputaran uang yang selama ini terkonsentrasi di kota-kota. Sehingga dengan begitu, koperasi di setiap desa akan membantu meningkatkan ekonomi desa dan menciptakan jutaan lapangan kerja baru. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/23/Koperasi-Merah-Putih-Dery-Ridwansah-2-1945814537.jpg" alt="Warga membeli kebutuhan sehari-hari pada gerai sembako dan klinik kesehatan Koperasi merah Putih di kelurahan Mampang, Kota Depok, Jawa Barat, Senin (21/07/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Warga membeli kebutuhan sehari-hari pada gerai sembako dan klinik kesehatan Koperasi merah Putih di kelurahan Mampang, Kota Depok, Jawa Barat, Senin (21/07/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> Berantas Rentenir di Desa Selain itu, kehadiran Kopdes Merah Putih juga menjadi harapan besar Prabowo untuk memberantas rentenir di desa. Menurutnya, para rentenir yang beroperasi di desa telah memberi bunga yang tak masuk akal kepada masyarakat. "Tidak boleh ada rakyat kita lagi yang pinjam uang dari rentenir dengan bunga yang tidak masuk akal. Lintah darat akan kita hilangkan dari bumi Indonesia," tegas Prabowo saat di Gedung DPR RI, kemarin. Harapan ini secara pasti Prabowo wujudkan dengan memperbolehkan setiap kopdes merah putih untuk mengajukan pinjaman ke perbankan dengan plafon sebesar Rp 3 miliar. Pinjaman ini diberikan guna mempermudah masyarakat dalam memperoleh akses pembiayaan dengan bunga rendah, serta pengadaan kebutuhan pokok hingga pembangunan fasilitas kesehatan, seperti klinik dan apotek di desa. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025 yang mengatur tentang pinjaman hingga Rp 3 miliar untuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.&nbsp; Dalam aturan itu disebutkan bahwa suku bunga pinjaman per tahunnya ditetapkan sebesar 4 persen dengan tenor paling lama 72 bulan atau 6 tahun. Pinjaman ini diberikan untuk Tak hanya itu, pemerintah melalui Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Permendes PDT) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa dalam rangka Pembiayaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Telah mengatur bahwa setiap desa yang kopdesnya mengajukan pinjaman, bisa memanfaatkan Dana Desa untuk mendukung pengembalian pinjaman dan mengalami gagal bayar angsuran. Dalam hal ini besaran Dana Desa yang boleh digunakan adalah sebesar 30 persen. Sebagai contoh, apabila desa memiliki pagu dana desa sebesar Rp 400 juta hingga Rp 499,99 juta akan memiliki dukungan pengembalian pinjaman maksimal 30 persen dari dana desa per tahun. Itu artinya dana dukungan desa setelah dihitung pokok dan jumlah bunga per tahun sebesar Rp 149,99 juta atau sebesar Rp 12,49 juta pokok atau jumlah bunga per bulan. Melalui Kopdes Merah Putih, Prabowo meyakini bahwa ekonomi lokal di pedesaan akan semakin hidup. Lebih jauh, kehadirannya bisa menghapus kemiskinan hingga memperkuat ketahanan pangan. "Ini adalah pendekatan baru yang akan menghidupkan ekonomi lokal di pedesaan memotong rantai distribusi logistik yang rumit, menciptakan lapangan kerja baru dan menghapus kemiskinan sekaligus memperkuat ketahanan pangan di desa," ungkap Prabowo. "Perekonomian daerah akan berdenyut kencang dan kemandirian daerah akan semakin memperkokoh persatuan dan kemandirian bangsa," pungkasnya.

Prabowo Subianto berkomitmen membangun ekonomi lokal melalui Koperasi Desa Merah Putih, memberantas rentenir dan menciptakan lapangan kerja.

Kopdes Merah Putih, Jalan Ninja Prabowo Genjot Ekonomi Lokal hingga Berantas Rentenir di Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/08/produksi-jagung-1774179300.jpg" alt="Presiden Prabowo bersama Mentan Andi Amran Sulaiman dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo melakukan panen raya jagung serentak di Kabupaten Bengkayang. (Humas Kementan)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo bersama Mentan Andi Amran Sulaiman dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo melakukan panen raya jagung serentak di Kabupaten Bengkayang. (Humas Kementan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk memperkuat ketahanan pangan di dalam negeri. Ini sejalan dengan keyakinannya bahwa produksi pangan dalam negeri adalah fondasi utama bagi masa depan Indonesia. Selain itu, Prabowo juga meyakini tidak ada satu pun bangsa yang benar-benar merdeka tanpa kemampuan memproduksi pangannya sendiri. Pasalnya, ketergantungan pada pangan impor hanya akan membuka celah intervensi dari pihak luar. "Tidak ada negara yang merdeka berdaulat tanpa dia bisa produksi makannya sendiri karena itu produksi pangan bagi saya adalah strategis. Selalu bangsa kita diganggu bahkan dirusak melalui pangan. Kalau ada bangsa lain yang ingin merusak kita, dia akan merusak pangan kita,&rdquo; kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, Istana Kepresidenan Jakarta, pada awal Agustus ini. Bahkan, komitmen terhadap ketahanan pangan ini telah masuk dalam 8 agenda prioritas pemerintahan Prabowo untuk tahun 2026 mendatang. Secara konkret, pemerintah melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mengalokasikan senilai Rp 164,4 triliun untuk anggaran ketahanan pangan. Adapun nantinya, anggaran ini akan digunakan untuk mendorong produktivitas, stabilitas harga dan kesejahteraan petani serta nelayan. Jika dilihat sejak tahun 2022, anggaran ketahanan pangan era Prabowo ini menjadi paling tinggi, pasalnya pada tahun 2022 hanya disiapkan sebesar Rp 88,8 triliun. Lalu, anggaran ketahanan pangan pada tahun 2023 disiapkan sebesar Rp 115,1 triliun, pada tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp 159,5 triliun, dan tahun 2025 sesuai outlook APBN ditetapkan sebesar Rp 155,2 triliun. Secara rinci, Prabowo menyebut, alokasi anggaran ketahanan pangan ini sebagai wujud pemerintah guna membangun pondasi kemandirian bangsa. Terlebih, pemerintah sudah menargetkan bisa mencapai swasembada pangan, terutama beras, gula, dan jagung. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/11/KEMENTAN-1-464943394.jpg" alt="MODERASI PERTANIAN: Staf Kementan menumpang mesin pertanian yang dipakai untuk mengolah sawah baru di Merauke. (HUMAS KEMENTAN)" width="100%">
<figcaption>MODERASI PERTANIAN: Staf Kementan menumpang mesin pertanian yang dipakai untuk mengolah sawah baru di Merauke. (HUMAS KEMENTAN)</figcaption>
</figure> Target Swasembada Beras Jika menilik soal target swasembada beras, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan akan mempercepat dari target Presiden Prabowo. Sebelumnya, Prabowo meminta sekitar tahun 2027 atau 3 tahun ke depan bisa mencapai swasembada beras. Namun, Amran menargetkan bahwa tahun ini tak ada lagi impor beras. Bahkan, Mentan juga mengungkapkan bahwa stok beras nasional saat ini telah mencapai lebih dari 4 juta ton. Bahkan diklaim sebagai capaian dari swasembada beras. &ldquo;Tertinggi selama 57 tahun dan pernah kita capai 3 juta ton, yaitu tahun 1984,&rdquo; jelas Amran. Sejumlah langkah untuk mencapai target swasembada beras pun terus dilakukan, diantaranya mencakup pompanisasi, optimalisasi lahan rawa, dan cetak sawah baru. Dengan begitu, program-program tersebut akan berkontribusi terhadap peningkatan produksi beras yang diharapkan mencapai jutaan ton setiap tahunnya. Target Swasembada Jagung Komitmen Prabowo untuk mencapai target swasembada jagung telah tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Jagung Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah (CJP). Melalui Inpres tersebut, ditetapkan bahwa target pengadaan jagung pipilan kering yang bersumber dari dalam negeri untuk tahun 2025 sebesar 1 juta ton, dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 5.500 per kilogram (kg) dengan kadar air 18 sampai 20 persen. Adapun pelaksanaan pengadaan itu dilakukan oleh Perum Bulog berdasarkan penugasan dari Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA). Dalam inpres juga meminta Bulog melakukan pengolahan jagung hasil serapan menjadi sesuai standar kualitas CJP.&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/31/gula-impor-2272227720.jpg" alt="ILUSTRASI Kedatangan gula impor. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Kedatangan gula impor. (ANTARA)</figcaption>
</figure> Target Swasembada Gula Pemerintah melalui Kementerian Pertanian, telah menyusun Roadmap Swasembada Gula Nasional yang menargetkan swasembada gula konsumsi pada 2028 dan swasembada total, termasuk kebutuhan industri dan bioetanol, pada 2030. Adapun komitmen pemerintah untuk mempercepat terwujudnya swasembada gula nasional melalui langkah pembenahan menyeluruh dari hulu ke hilir. Dalam hal ini, &nbsp;pemerintah optimistis dapat mengejar swasembada gula paling lambat 2027. Berdasarkan taksasi awal 2025, produksi gula diperkirakan mencapai 2,901 juta ton dari luas areal sekitar 538 ribu hektare. Jika mengacu pada rata-rata realisasi 95 persen, maka produksi aktual 2025 diprediksi mencapai 2,75 juta ton, tertinggi dalam lima tahun terakhir. Untuk mengakselerasi target swasembada, pemerintah melakukan strategi intensifikasi melalui bongkar ratoon seluas 275 ribu hektare hingga 2027, disertai intervensi benih unggul, perbaikan irigasi, dan pupuk yang tepat sasaran. Langkah ini akan diperkuat dengan perluasan areal tebu seluas 500 ribu hektare (200 ribu hektare inti dan 300 ribu hektare plasma) serta pembangunan dan reaktivasi 10 unit pabrik gula di Jawa dan luar Jawa.

Pemerintahan Prabowo Subianto fokus pada ketahanan pangan dengan anggaran besar untuk mencapai swasembada beras, jagung, dan gula.

Menilik Komitmen Ketahanan Pangan Prabowo dan Sederet Target Swasembada Beras hingga Gula

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/08/Anggaran-MBG-Dery-Ridwansah-1JPG-2036364518.jpg" alt="Siswa saat menyantap makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 03 Jati Pulogadung, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Siswa saat menyantap makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 03 Jati Pulogadung, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membangun generasi unggul Indonesia melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Prabowo mengungkapkan, anggaran MBG pada 2026 mencapai Rp 335 triliun. "Alokasi anggaran untuk MBG tahun 2026 kita alokasikan sebesar 335 triliun rupiah," kata Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Pengantar RAPBN 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/8). Prabowo menyebut, generasi unggul hanya dapat lahir dari anak-anak yang sehat dan memiliki asupan gizi yang cukup.&nbsp;"Kita bangun generasi unggul, anak-anak kita melalui makan bergizi gratis. Generasi unggul lahir dari tubuh yang sehat. Dengan gizi terpenuhi, kita hilangkan stunting dalam waktu yang secepat-cepatnya," ucap Prabowo. Menurutnya, program MBG saat ini telah dilaksanakan di seluruh provinsi Indonesia dan terus dikembangkan agar dapat menjangkau seluruh pelosok negeri. Ia menegaskan, pemerataan akses gizi menjadi kunci untuk memastikan tidak ada satu pun anak Indonesia yang tertinggal. "Program makan bergizi gratis telah dilaksanakan di seluruh provinsi dan terus dibangun agar menjangkau seluruh pelosok negeri," ujar Prabowo. Prabowo menjelaskan, target program MBG adalah menjangkau 82,9 juta penerima manfaat yang terdiri dari siswa, ibu hamil, dan balita. Mereka akan memperoleh asupan gizi optimal melalui satuan pelayanan pemenuhan gizi yang dibangun hingga ke wilayah terpencil. "MBG kita targetkan mampu menjangkau 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita akan menerima manfaat asupan gizi optimal melalui satuan pelayanan pemenuhan gizi yang dibangun di pelosok negeri," tutur Prabowo. Prabowo mengklaim, program ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas gizi dan sumber daya manusia di masa depan, tetapi juga pada pertumbuhan ekonomi lokal. "MBG meningkatkan kualitas gizi anak-anak kita, kualitas SDM masa depan Indonesia, dan juga memberdayakan UMKM dan ekonomi lokal yang akan tumbuh semakin kuat, menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru dan memberdayakan jutaan petani, nelayan, peternak, dan pelaku-pelaku UMKM," pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis 2026 sebesar Rp 335 triliun untuk generasi unggul.

Prabowo Ungkap Alokasi Anggaran MBG 2026 Capai Rp 335 Triliun: Kita Bangun Generasi Unggul Lewat Makan Bergizi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/28/Screenshot_28-7-2025_124648_wwwinstagramcom-1-2463614356.jpeg" alt="Massa membubarkan ibadah jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) di Padang Sarai, Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Massa membubarkan ibadah jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) di Padang Sarai, Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tokoh agama Miftah Maulana Habiburrahman atau akrab disapa Gus Miftah angkat bicara terkait isu intoleransi yang terjadi di Tanah Air. Dia menilai, fenomena ini bukan hanya persoalan sosial, melainkan ancaman serius terhadap persatuan bangsa. Dalam konteks tersebut, Gus Miftah menyampaikan harapannya kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Gus Miftah menyebut bahwa salah satu program Prabowo yaitu Astacita memuat nilai-nilai penting untuk menjaga kerukunan umat beragama. Menurutnya, program ini bukan sekadar janji politik, tapi memiliki potensi besar dalam membangun fondasi kebangsaan yang kuat melalui pendekatan moderasi beragama. Dalam keterangannya, Gus Miftah menegaskan bahwa konsep moderasi beragama merupakan bagian penting dari Astacita yang diusung pemerintahan Prabowo. Dia pun menyambut baik arah kebijakan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam merawat keberagaman masyarakat di Tanah Air. "Saya melihat ada niat baik dalam Astacita, terutama yang menekankan pentingnya moderasi dalam beragama," ujar Gus Miftah, Rabu (30/7). Menurutnya, pendekatan ini bisa menjadi jawaban atas meningkatnya tensi akibat perbedaan keyakinan yang tidak dikelola dengan baik. Lebih lanjut, Gus Miftah menjelaskan bahwa moderasi beragama bukan berarti menafikan keyakinan pribadi, melainkan mengajak masyarakat untuk bersikap inklusif dan toleran. Ia pun menekankan bahwa agama dan Pancasila tidak perlu dipertentangkan, karena keduanya bisa saling mendukung demi stabilitas bangsa. "Seringkali yang memecah belah kita adalah narasi-narasi yang membenturkan agama dengan Pancasila, padahal keduanya bisa seiring sejalan," tegasnya.&nbsp; Gus Miftah menilai bahwa program seperti ini perlu dikawal agar tidak berhenti di level wacana, tapi benar-benar dijalankan secara konsisten. Sebagai tokoh agama yang sering berdakwah di lintas komunitas, Gus Miftah menyatakan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat dalam mewujudkan Indonesia yang rukun dan damai. Ia pun berharap pemerintahan Presiden Prabowo benar-benar serius mengimplementasikan semangat Astacita dalam kebijakan nyata di lapangan. Dalam kesempatan itu, Gus Miftah mengajak seluruh elemen bangsa untuk meninggalkan sikap saling curiga dan saling membenci. Menurutnya, masa depan Indonesia bergantung pada kemampuan rakyat dalam menghargai perbedaan dan merawat persatuan. "Kalau kita bisa merangkul perbedaan dengan cinta, maka tidak akan ada ruang bagi permusuhan," pungkasnya.

Gus Miftah menekankan pentingnya moderasi beragama dalam program Astacita Presiden Prabowo untuk menjaga persatuan bangsa.

Soroti Kasus Intoleransi, Gus Miftah Singgung Astacita Presiden Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/28/JKT_-Raker-Komisi-XII-dengan-Menteri-Lingkungan-Hidup_SALMAN-TOYIBI-6JPG-3182660540.jpg" alt="Menteri Lingkungan Hidup / Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq saat rapat kerja dengan Komisi XII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Lingkungan Hidup / Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq saat rapat kerja dengan Komisi XII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menggelar program Asta Pesantren. Gelaran itu merupakan Gerakan Gaya Hidup Sadar Sampah di Lingkungan Pondok Pesantren (Ponpes). Sekaligus, menjadi salah satu rangkaian Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2025. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan, pengelolaan sampah yang baik merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. "Nah, pondok pesantren memiliki peran besar dalam membentuk karakter santri yang berwawasan lingkungan," ujarnya di Ponpes Al Muhajirin 3, Purwakarta kemarin. Dia juga berharap pesantren dapat menjadi percontohan dalam pengelolaan sampah yang efektif. Sehingga tidak ada lagi sampah yang berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Menurut data KLH, pada tahun 2023 total timbunan sampah nasional mencapai 56,63 juta ton. Sementara tingkat pengelolaan sampah baru mencapai 39 persen dari target 100 persen pada tahun 2025. Karena itu, pesantren didorong untuk mengadopsi pola hidup yang lebih ramah lingkungan dengan menerapkan langkah-langkah konkret. Antara lain mengurangi sampah dengan menghindari penggunaan produk sekali pakai, mengelola sisa makanan dengan metode kompos atau pakan maggot, hingga mendirikan bank sampah. "Jika setiap santri menghasilkan 0,5 kilogram sampah per hari, maka di Al-Muhajirin saja akan ada 3.500 kilogram (3,5 ton) sampah per hari. Ini angka yang cukup besar. Kami berharap pesantren dapat menjadi contoh bagi masyarakat," jelasnya. &nbsp; <h3>Delapan Ponpes di Program Asta Pesantren</h3> 1.Ponpes Al Muhajirin 3, Purwakarta 2.Ponpes Nur El Falah, Serang, Banten 3.Ponpes Eco Daaruttauhid, Bandung Barat, Jawa Barat 4.Ponpes Assalam, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. 5.Ponpes Al Munawwir, Bantul, DIY 6.Ponpes Nurul Hidayah, Kota Probolinggo, Jawa Timur 7.Ponpes Islamic Center Al Hidayah, Kampar, Riau 8.Ponpes Darunnajah, Lampung Timur, Lampung. &nbsp;

Kementerian Lingkungan Hidup menggelar program Asta Pesantren. Gelaran itu merupakan Gerakan Gaya Hidup Sadar Sampah di Lingkungan Ponpes.

Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq Ajak Ponpes Terlibat Pengelolaan Sampah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/01/WhatsApp-Image-2025-03-01-at-124830-3324561729.jpg" alt="Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Para kepala daerah terpilih telah selesai menjalani retret di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Jumat (28/2). Hampir 1 minggu, para kepala daerah mendapat pembekalan. Pembekalan diberikan Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Lalu ada tokoh-tokoh lain termasuk Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 Joko Widodo. Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran mengatakan, sangat beruntung bisa ikut retret kepala daerah. Banyak pembekalan yang diterima untuk membawa Kalteng maju, sejahtera, dan bermartabat dalam falsafah Huma Betang di bawah bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. &rdquo;Retretnya sangat menyenangkan dan memberikan kesempatan untuk lebih mengasah leadership dan pengembangan diri. Ya pasti kangen rumah, tapi saya juga punya tanggung jawab yang besar untuk kesejahteraan masyarakat Kalteng,&rdquo; kata Agustiar Sabran di Magelang. &rdquo;Rumah sekarang bagi saya bukan hanya lingkup kecil rumah pribadi dan keluarga tapi Kalteng lah rumah saya, yang harus saya urus untuk melayani semua masyarakat sesuai dengan visi dan misi yg sudah disampaikan saat kampanye,&rdquo; ucap Agustiar Sabran. &rdquo;Kalteng selalu menjadi rumah bagi saya. Lewat falsafah Huma Betang di bawah Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, saya mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu memajukan provinsi tercinta kita. Saling bahu-membahu membangun pendapatan daerah, karena sesuai pesan dari Presiden Prabowo Kalteng adalah masa depan Indonesia,&rdquo; tambah dia. Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng tersebut juga menambahkan, retret kali ini membuka kesempatan untuk seluruh daerah di Indonesia saling berkoordinasi mendukung program pemerintah pusat. Terlebih mewujudkan Astacita Presiden Prabowo Subianto. &rdquo;Saya memiliki banyak pengalaman berharga selama retreat, seperti kesempatan untuk berbagi pengalaman dengan teman-teman kepala daerah lain, mempelajari strategi baru, dan paling terpenting kami mendapatkan informasi berbagai program dari langsung sumber pembuat kebijakan yaitu para menteri, terkhusus langsung dari pak Presiden Prabowo tentang intisari dari astacita,&rdquo; terang Agustiar Sabran. Agustiar Sabran juga mengungkapkan, Presiden Prabowo memberikan atensi lebih untuk Kalteng. Menurut Presiden Prabowo, Kalteng adalah masa depan Indonesia. &rdquo;Ya, Pak Prabowo memberikan tugas khusus untuk wilayah Kalteng, yaitu untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut, dalam rangka menunjang program strategis nasional yaitu kedaulatan pangan, Kalteng sebagai lumbung pangan nasional (Food Estate). Saya akan bekerja sama dengan tim untuk mencapai tujuan tersebut,&rdquo; tutur Agustiar Sabran. Agustiar Sabran akan langsung tancap gas bekerja bersama Wakil Gubernur (Kalteng) Edy Pratowo melancarkan program-program strategis untuk Kalteng. &rdquo;Penting saya tekankan hal pertama tentu kita harus bersatu saling merangkul, itu pondasi Kalteng untuk selanjutnya meningkatkan pendapatan daerah. Dari pendapatan daerah ini kita bisa melancarkan program-program strategis untuk Kalteng,&rdquo; tandas Agustiar Sabran.

Gubernur Kalteng Agustiar Sabran siap membawa Kalteng maju, sejahtera, dan bermartabat dalam falsafah Huma Betang di bawah NKRI

Dapat Pembekalan di Retret, Gubernur Agustiar Sabran Punya Cara Jitu Tingkatkan Pendapatan Daerah Kalteng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/08/fito-2539094901.jpg" alt="Komisi IX DPR RI mendorong obat tradisional berbahan baku alam (fitofarmaka) produksi dalam negeri dan sudah tersertifikasi masuk dalam program JKN. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Komisi IX DPR RI mendorong obat tradisional berbahan baku alam (fitofarmaka) produksi dalam negeri dan sudah tersertifikasi masuk dalam program JKN. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi IX DPR RI mendorong obat tradisional berbahan baku alam (fitofarmaka) produksi dalam negeri dan sudah tersertifikasi masuk dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Wakil Ketua Komisi IX Putih Sari menyatakan, dorongan fasilitasi tersebut merupakan salah satu upaya mewujudkan ketahanan (utilitas) industri obat, sesuai dengan Astacita Presiden Prabowo yang ingin mengedepankan dan mengembangkan obat-obatan dalam negeri, mengingat Indonesia memiliki bahan baku yang melimpah. <div>"Komisi IX DPR RI mendorong agar percepatan terhadap ketahanan industri obat, termasuk obat tradisional dan suplemen kesehatan bisa dilaksanakan secara baik. Hal ini sesuai dengan amanat UU Kesehatan dan Instruksi Presiden Prabowo Subianto tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan, termasuk ketahanan bahan baku obat tradisional dan suplemen kesehatan," kata dia dalam pernyataan di Jakarta, Jumat (8/11).</div> <div>&nbsp;</div> <div>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/013436820/perhimpunan-dokter-berharap-fitofarmaka-masuk-jkn-agar-bisa-diresepkan-untuk-pasien-bpjs-kesehatan">Perhimpunan Dokter Berharap Fitofarmaka Masuk JKN Agar Bisa Diresepkan untuk Pasien BPJS Kesehatan</a></div> <div>&nbsp;</div> <div>Lebih lanjut, ia mengatakan pentingnya kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung industri farmasi domestik, terutama dalam pengembangan riset yang memanfaatkan kekayaan bahan baku alam. Oleh karena itu, ia mendorong industri fitofarmaka dalam negeri untuk melakukan riset dan pengembangan bahan baku dari alam untuk produk obat tradisional dan suplemen kesehatan.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana menyampaikan selain bisa memperkuat utilitas industri dalam negeri, pengembangan dan dorongan program ini juga bisa memacu perekonomian Indonesia. Hal tersebut dikarenakan, pengembangan fitofarmaka akan secara langsung memberikan dampak positif pada kesejahteraan petani bahan baku obat.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Pastinya ada dampaknya bagi petani-petani lokal yang ada di seluruh Indonesia. Tadi juga dikatakan ada banyak tanaman-tanaman sekitar 2.000-3.000 tanaman yang ada di Indonesia, yang bisa dikembangkan untuk riset dan juga&nbsp;development&nbsp;untuk obat tradisional," ujarnya.</div> Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan penggunaan obat berbahan alam (fitofarmaka) berpotensi membuat layanan kesehatan di Tanah Air menjadi lebih terjangkau sekaligus aman. Guna mewujudkan hal tersebut, Kemenperin mendorong pemanfaatan obat berbahan alam yang telah teruji secara klinis di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) di seluruh Indonesia, serta menargetkan peningkatan penggunaan fitofarmaka dalam layanan kesehatan nasional. Produksi Obat Kanker untuk JKN Dalam upaya meningkatkan ketahanan dan kualitas industri obat nasional, Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke PT Ferron Par Pharmaceuticals yang merupakan bagian dari Dexa Group. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung fasilitas produksi fitofarmaka serta proses manufaktur farmasi dan obat tradisional yang aman dan berkualitas. Putih Sari&nbsp;mengapresiasi fasilitas produksi PT Ferron Par Pharmaceuticals yang memenuhi standar Cara Pembuatan Obat dan Obat Tradisional yang Baik (CPOB dan CPOTB) untuk memastikan keamanan, khasiat, mutu, keterjangkauan, dan kepatuhan terhadap ketentuan halal.&nbsp;"Kami juga mendorong agar percepatan terhadap ketahanan industri obat, sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengedepankan dan mengembangkan bahan baku obat dalam negeri, untuk bisa kita utamakan,"&nbsp;imbuhnya. Komisaris PT Ferron Par Pharmaceuticals Prof. Raymond Tjandrawinata menyampaikan paparan mengenai riset dan pengembangan Obat Modern Asli Indonesia (OMAI), yang merupakan salah satu fokus Dexa Group. Dia menyampaikan, Obat Modern Asli Indonesia adalah bukti dari kekayaan alam Indonesia yang bertransformasi menjadi solusi kesehatan yang ilmiah dan tepercaya. "Kami percaya bahwa dengan penelitian yang berkelanjutan dan kolaborasi dengan berbagai pihak, OMAI dapat menjadi produk yang membawa manfaat luas, tidak hanya bagi masyarakat Indonesia tetapi juga bagi dunia," kata Prof. Raymond. Sementara itu Direktur PT Ferron Par Pharmaceuticals, Benny Sutisna Suwarno menyampaikan fasilitas produksi Ferron memiliki sertifikasi Nasional seperti dari Badan POM dan juga sertifikasi internasional. Sejak 2008, perseroan telah mendapat sertifikasi dari Inggris yakni dari UK-MHRA. "Sejak saat itu kita aktif mengekspor produk ke Inggris dan kita pertahankan hingga saat ini, bahkan meluas hingga ke Polandia dan Belanda. Selain itu kami mendapat audit dari Portugal dan kami memburu sertifikasinya. Kita juga mendapat sertifikasi dari Australia, Jerman," jelasnya. Ia&nbsp;melanjutkan, untuk mendukung kemandirian farmasi, Ferron juga memproduksi obat kanker yang saat ini untuk memenuhi kebutuhan JKN. &nbsp;

Komisi IX dorong obat tradisional berbahan baku alam (fitofarmaka) produksi dalam negeri dan sudah tersertifikasi masuk dalam program JKN.

Dukung Astacita di Industri Obat, Komisi IX DPR RI Dorong Fitofarmaka Tersertifikasi Masuk Program JKN

Astacita

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Astacita

Berita Terkini