<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/10/IMG-20240910-WA0011-2817717935.jpg" alt="Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Cahyo R. Muzhar secara resmi menyerahkan presidensi Sesi Tahunan Asia-Africa Legal Consultative Organization (AALCO)" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Cahyo R. Muzhar secara resmi menyerahkan presidensi Sesi Tahunan Asia-Africa Legal Consultative Organization (AALCO)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com &ndash; Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Cahyo R. Muzhar secara resmi menyerahkan presidensi Sesi Tahunan Asia-Africa Legal Consultative Organization (AALCO) ke-61 kepada Madam Suphanvasa Chotikajan Tang dari Kementerian Luar Negeri Kerajaan Thailand.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selama masa presidensinya, Indonesia berhasil mengarahkan keberlanjutan agenda AALCO dan memperkenalkan dua agenda baru, yaitu Asset Recovery Expert Forum yang diusulkan oleh Indonesia dan Legal Issues in Outer Space yang diusulkan oleh India. "Asset Recovery Expert Forum bertujuan memerangi korupsi dan memastikan pengembalian aset hasil kejahatan yang dialihkan ke luar negeri. Usulan ini telah disetujui dalam Inter-Sessional Meeting pada Juni lalu, di mana negara-negara anggota AALCO sepakat untuk membentuk daftar kontak berisi otoritas dan pakar terkait," ujar Cahyo, Selasa (10/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Cahyo menambahkan, Sekretariat AALCO akan berperan sebagai fasilitator komunikasi agar proses pengembalian aset hasil dari tindak kejahatan dapat berjalan lebih efektif. "Di masa mendatang Asset Recovery Expert Forum juga dapat dikembangkan agar tidak hanya menjadi forum untuk pengembalian aset hasil tindak kejahatan yang dilarikan ke luar negeri, namun juga, misalnya, untuk pengembalian benda budaya yang hilang pada masa penjajahan di negara-negara Asia-Afrika," jelas Cahyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, agenda Legal Issues in Outer Space juga memperoleh perhatian signifikan. Meskipun belum semua negara Asia-Afrika terlibat dalam penjelajahan antariksa, namun Cahyo menganggap pandangan negara-negara ini juga penting untuk diakui.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Angkasa luar merupakan warisan bersama umat manusia dan harus dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh umat manusia, bukan hanya negara tertentu," tambahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi keorganisasian, selama masa presidensi Indonesia, AALCO juga mencatat kemajuan penting dengan diterimanya Burkina Faso sebagai anggota ke-48 setelah sebelumnya berstatus sebagai pengamat pada Sesi Tahunan ke-61 di Bali. Setelah menyerahkan presidensi, Cahyo Muzhar mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang telah mendukung masa presidensi Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami sangat berterima kasih kepada Sekretaris Jenderal AALCO, negara-negara anggota, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam masa kepemimpinan kami. Kami berharap Thailand dapat melanjutkan amanat negara-negara Asia-Afrika dengan agenda-agenda yang produktif dan bermanfaat bagi seluruh anggota AALCO," ujar Cahyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Cahyo juga mengungkapkan harapan agar Thailand dapat melanjutkan upaya-upaya yang telah dimulai dan terus memperkuat kerjasama internasional dalam kerangka AALCO.&nbsp;"Semoga Thailand dapat meneruskan keberhasilan yang telah dicapai dan terus mengembangkan agenda-agenda yang mendukung kepentingan bersama negara-negara Asia-Afrika," tutup Cahyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Sekretariat AALCO akan berperan sebagai fasilitator komunikasi agar proses pengembalian aset hasil dari tindak kejahatan berjalan efektif.

Berhasil Buat Agenda Pengembalian Aset Korupsi, Indonesia Serahkan Presidensi AALCO ke Thailand

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Mantan-Bupati-Sidoarjo-Saiful-Ilah-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (7/3/2023). Mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah kembali ditahan KPK. Saiful ditahan sebagai tersangka kasus gratifikasi Pemkab Sidoarjo sebesar Rp 15 miliar. Syai" width="100%">
<figcaption>Mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (7/3/2023). Mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah kembali ditahan KPK. Saiful ditahan sebagai tersangka kasus gratifikasi Pemkab Sidoarjo sebesar Rp 15 miliar. Syai</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memaksimalkan pemulihan aset (asset recovery) dari kasus dugaan penerimaan gratifikasi eks Bupati Sidoarjo Saiful Ilah. Pemulihan aset dilakukan dengan cara merampas harta kekayaan atau aset Saiful yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.  Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan, gratifikasi senilai Rp 15 miliar yang diduga diterima Saiful tak tertutup kemungkinan akan ditindaklanjuti dengan mendalami indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pendalaman tersebut dimaksimalkan dengan mengumpulkan alat-alat bukti dan memeriksa para saksi.  Kenapa baru sekarang KPK mengembangkan perkara gratifikasi dan TPPU Saiful Ilah? Alex –sapaan Alexander Marwata– menyebutkan, penanganan perkara sebelumnya terkendala batas waktu. Penyidikan perkara suap terkait infrastruktur yang diawali dengan operasi tangkap tangan (OTT) pada 2020 itu harus diselesaikan dalam 90 hari. "Harus segera dilimpahkan ke pengadilan (setelah 90 hari masa penyidikan, Red)," kata Alex.  Keterbatasan waktu itu membuat KPK tidak maksimal dalam menelusuri dugaan penerimaan gratifikasi dan pelacakan aset Saiful. "Itulah alasan kenapa perkara (suap dengan gratifikasi dan pelacakan aset, Red) tidak digabung," paparnya.  Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto mengakui, tidak mudah menelusuri siapa pemberi gratifikasi Saiful Ilah. Karena itu, pengembangan perkara kali ini tidak menerapkan pasal suap seperti sebelumnya. "Barangnya (gratifikasi, Red) ada, tapi pemberinya nggak ter-detect," terangnya.  Karyoto menuturkan, pihaknya akan mendalami penerimaan gratifikasi tersebut dengan cara mengklarifikasi banyak pihak. Di antaranya, perusahaan-perusahaan yang pernah memberikan sumbangan kepada Saiful. Permintaan klarifikasi juga akan dilakukan kepada sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sidoarjo.  Karyoto menegaskan, tidak ada motif lain dalam penanganan kasus gratifikasi Saiful. Dia memastikan penetapan tersangka dan penahanan Saiful pada Selasa (7/3) lalu murni dilandasi alat-alat bukti yang diperoleh KPK. "Siapa pun yang di dalamnya terlibat suatu pidana, alat buktinya ada, tetap kami kembangkan," tegasnya.

KPK Kejar Pemberi Gratifikasi, Semua Aset Saiful Ilah Akan Disita

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/setengah-anggota-dpr-tak-lapor-lhkpn-bamsoet-lagi-sibuk-urus-pemilu_m_.jpg" alt="Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, saat ini anggota DPR tengah disibukkan dengan urusan pemilu serentak 2019, sehingga tidak ada waktu untuk melaporkan LHKPN." width="100%">
<figcaption>Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, saat ini anggota DPR tengah disibukkan dengan urusan pemilu serentak 2019, sehingga tidak ada waktu untuk melaporkan LHKPN.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menekankan upaya pemberantasan korupsi tak hanya cukup mengandalkan pada penindakan hukuman. Namun juga dapat difokuskan pada upaya pencegahan dan pengembalian aset hasil korupsi (asset recovery).  "Stolen asset recovery atau pengembalian asset negara yang dicuri melalui tindak pidana korupsi memang tak mudah. Karena itu para penegak hukum baik KPK, Kepolisian, maupun Kejaksaan harus lebih cerdik. Jangan kalah langkah," kata Bamsoet saat menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2019 di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (9/12).  Bamsoet menyampaikan, kesulitan aparat penegak hukum mengembalikan asset negara yang dikorupsi lantaran para pelaku kerap kali memiliki akses yang luar biasa. Hal ini sulit untuk dijangkau dalam menyembunyikan maupun melakukan pencucian uang.  "Belum lagi ditambah adanya aturan kerahasiaan bank yang lazim diterapkan pada berbagai negara tempat asset hasil Tipikor disimpan," terang Bamsoet.  Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menilai, langkah pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan yang dijalankan Indonesia sudah cukup efektif. Menurutnya, melalui kerjasama, Indonesia setidaknya menyampaikan 54 informasi ke negara mitra dan menerima 66 laporan yang berisi nasabah dari yurisdiksi negara mitra.  "Perangkat hukum selain KUHP dan KUHAP juga sudah banyak yang bisa dijadikan landasan pengembalian asset recovery. Seperti UU No.8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No.1/2006 tentang Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, dan UU No.31/1999 jo UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tinggal bagaimana para aparat hukum menegakannya," tutur Bamsoet.  Oleh karena itu, Bamsoet mengharapkan menjelang 75 tahun kemerdekaan, dia berharap tak ada lagi korupsi di Indonesia. Menurutnya, rakyat merindukan pejabat yang amanah, yang bisa menggerakan pembangunan seutuhnya untuk kesejahteraan rakyat.   "Bukan untuk kesejahteraan pribadi, keluarga, maupun golongannya. Selain pencegahan, penegakan, dan asset recovery, membersihkan Indonesia dari korupsi juga harus dimulai dari membersihkan partai politik, sebagai penyedia stok penyelenggara negara. Tanpa itu semua, Indonesia yang bersih dari korupsi hanyalah sekadar mimpi," pungkas Bamsoet.

Pemulihan Aset Diharapkan Jadi Fokus Pemberantasan Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/dalam-5-tahun-kpk-selamatkan-aset-negara-mencapai-rp-169-t_m_.jpg" alt="Juru bicara KPK Febri Diansyah, saat diwawancara awak media" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Febri Diansyah, saat diwawancara awak media</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi membeberkan, total perbaikan aset atau asset recovery yang dilakukan lembaganya dalam kurun waktu 2014-2019 mencapai Rp 1,6 triliun. Menurut KPK, jumlah itu berasal dari denda serta perampasan aset dari perkara korupsi yang ditanganinya. "Jika ditotal dari 2014 (sampai) awal Maret 2019 ini maka total Rp 1,69 triliun telah dikembalikan menjadi milik negara," ucap juru bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (5/3). Data dari KPK menampilkan, total pemulihan aset pada 2014 sebesar Rp 107.063.247.869. Jumlah tersebut berasal dari denda senilai Rp&nbsp;8.950.000.000, uang pengganti berjumlah Rp&nbsp;16.042.842.302, dan rampasan atau yang difungsikan dalam bentuk hibah senilai Rp&nbsp;82.070.405.567. Setahun kemudian, KPK memulihkan aset dengan nilai total berasal dari denda senilai Rp 4,1 miliar, uang pengganti Rp 14 miliar, dan rampasan Rp 175 miliar. Sementara, pada 2016 KPK memulihkan total aset Rp 335 miliar yang terdiri dari Rp 9,5 miliar berasal dari denda, Rp 56 miliar uang pengganti, dan Rp 269 miliar dari rampasan. Tahun 2017 nilai total pengembalian aset yaitu Rp 342 miliar. Sedangkan, pada 2018 KPK mencatatkan pemulihan aset senilai Rp 600 miliar. "Di tahun 2019 saja sebelumnya sekitar 110 miliar dapat dihitung sebagai asset recovery dari penanganan perkara korupsi dan TPPU yang dilakukan KPK," pungkas Febri.

Dalam 5 Tahun KPK Selamatkan Aset Negara Mencapai Rp 1,69 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-pulihkan-keuangan-negara-sebesar-rp-221-miliar_m_218905.jpeg" alt="Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembalikan uang negara sebesar Rp 221 miliar dari dua kasus yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni perkara korupsi e-KTP dan suap mantan Dirjen Hubla Antonius Tonny Budiono. "Unit kerja labuksi telah melaksanakan penyetoran ke kas negara melalui Biro Renkeu KPK sebagai bagian usaha besar melakukan asset recovery (pemulihan asset) dari dua perkara yang telah berkekuatan hukum tetap," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah kepada wartawan, Jumat (8/6). Menurut Febri, pemulihan aset itu merupakan bagian dari pemasukan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Asset yang telah dikembalikan itu berupa uang rampasan negara, uang denda, dan uang pengganti. Febri menjelaskan, pemulihan itu berasal dari perkara korupsi e-KTP dengan terpidana Irman dan Sugiharto yang diputus berdasarkan putusan MA Nomor 430 K/Pid.Sus/2018 tanggal 30 April 2018. Irman dikatakan Febri telah melunasi kewajiban membayar uang denda sebesar Rp 500.000.000 serta uang pengganti sebesar USD 500.000 dan Rp 1.000.000.000. Seluruhnya telah disetorkan ke kas negara. Sementara untuk uang rampasan yang disetor dari perkara kedua mantan pejabat Kemendagri itu adalah Rp 206.667.361.241,10. Nominal tersebut masih belum keseluruhan sebab Sugiharto baru menyetor uang pengganti USD 400.000 dan Rp 310.000.000. Menurut Febri, Sugiharto masih dalam proses pelunasan. Selain itu, perkara berikutnya yakni eks Dirjen Hubla Antonius Tonny Budiono yang diputus berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 16 Mei 2018, telah dibayar pula denda sebesar Rp 300.000.000.

KPK Pulihkan Keuangan Negara Sebesar Rp 221 Miliar

asset recovery

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#asset recovery

Berita Terkini

Berhasil Buat Agenda Pengembalian Aset Korupsi, Indonesia Serahkan Presidensi AALCO ke Thailand

KPK Kejar Pemberi Gratifikasi, Semua Aset Saiful Ilah Akan Disita

Pemulihan Aset Diharapkan Jadi Fokus Pemberantasan Korupsi

Dalam 5 Tahun KPK Selamatkan Aset Negara Mencapai Rp 1,69 T

KPK Pulihkan Keuangan Negara Sebesar Rp 221 Miliar

Download Aplikasi JawaPos.com