<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/17/MK-Gelar-Sidang-uji-materi-UU-tentang-Hak-Cipta-Dery-Ridwansah-2JPG-2301033657-581311359.jpg" alt="Ilustrasi: Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo memimpin jalannya sidang pembacaan putusan uji materi Undang-Undang. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo memimpin jalannya sidang pembacaan putusan uji materi Undang-Undang. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Putusan itu dibacakan Ketua MK, Suhartoyo di ruang sidang Gedung MK, Jakarta, Rabu (17/12).&nbsp;"Amar putusan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Suhartoyo membacakan amar putusan. Gugatan uji materi tersebut diajukan oleh Syahril Japarin, Kukuh Kertasafari, dan Nur Alam. Ketiganya merupakan individu yang didakwa dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Mereka meminta MK untuk menghapus keberlakuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 karena dianggap inkonstitusional. Para pemohon menilai kedua pasal yang menjelasakan definisi perbuatan korupsi tersebut, yang pernah digunakan untuk menjerat mereka, bersifat terlampau luas, tidak jelas, serta multitafsir Meski demikian, dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menyatakan bahwa dengan norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dan pasal-pasal lain dalam UU Tipikor perlu dilakukan kajian. agar perumusannya lebih memberikan kepastian hukum yang adil. MK mengingatkan aparat penegak hukum lebih cermat dan hati-hati dalam melakukan tindakan hukum terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. "Termasuk dalam hal ini penerapan prinsip business judgement rule yang beririsan dengan penilaian itikad baik yang berimpitan dengan hubungan hukum keperdataan, untuk menghindari terjadinya penerapan hukum yang tidak berkepastian dan berkeadilan," tegasnya. Dlam putusan tersebut, suara para hakim tidk bulat.&nbsp;Hakim Konstitusi Arsul Sani menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Mahkamah Konstitusi menolak uji materi Pasal 2 dan 3 UU Tipikor, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyatakan dissenting opinion.

MK Tolak Uji Materi UU Tipikor soal Definisi Korupsi, Hakim Konstitusi Arsul Sani Dissenting Opinion

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/18/asrul-1006818096.jpeg" alt="Hakim konstitusi Arsul Sani saat memberikan keterangan pers usai resmi dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (18/1/). (ANTARA/Yashinta Difa)" width="100%">
<figcaption>Hakim konstitusi Arsul Sani saat memberikan keterangan pers usai resmi dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (18/1/). (ANTARA/Yashinta Difa)</figcaption>
</figure> <div> <div class="nH"> <div class="nH"> <div class="nH aqk aql bkL"> <div class="nH bkK"> <div class="nH"> <div class="nH ar4 z"> <div class="aeI"> <div class="AO"> <div id=":3" class="Tm aeJ"> <div id=":1" class="aeF"> <div class="nH"> <div class="nH"> <div class="nH g"> <div class="nH a98 iY"> <div class="nH"> <div class="aHU hx"> <div> <div class="h7 ie" tabindex="-1"> <div class="Bk"> <div class="G3 G2"> <div> <div id=":205"> <div class="adn ads" data-message-id="#msg-f:1788408168106485871" data-legacy-message-id="18d1b3c0e564e86f"> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":202" class="ii gt"> <div id=":203" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Politikus senior Arsul Sani telah resmi menjabat sebagai hakim konstitusi setelah membacakan sumpah dihadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/1). Arsul menyatakan dirinya saat ini telah mengundurkan diri sebagai Anggota DPR dan Wakil Ketua MPR RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Serta Arsul juga mengaku tak lagi aktif sebagai advokat. Ia menegaskan, dirinya telah mengundurkan diri dari Peradi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sesuai UU MK dan UU MD3, pertama kalau menurut UU MK seorang hakim MK tidak boleh merangkap jadi pejabat negara, maka saya telah mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPR dan MPR RI pada minggu pertama Desember 2023," kata Arsul usai pelantikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013796613/kembangkan-kasus-dugaan-korupsi-di-djka-kpk-panggil-sekjen-kemenhub-novie-riyanto">Kembangkan Kasus Dugaan Korupsi di DJKA, KPK Panggil Sekjen Kemenhub Novie Riyanto</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga memastikan, tak lagi mengemban jabatan Wakil Ketua Umum PPP. Sebab, hakim MK juga tak boleh berpolitik praktis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemudian seorang hakim MK tidak boleh jadi anggota parpol, apalagi pengurus, maka saya juga telah mengajukan pada bulan Desember itu pengunduran diri dari jabatan dan keanggotaan di Partai Persatuan Pembangunan," ujar Arsul.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengutarakan, pengunduran diri itu semata untuk menjaga independensi MK. Ia memastikan, akan membuktikannya saat menjabat sebagai hakim MK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/013796568/mantan-kapten-liverpool-jordan-henderson-resmi-tinggalkan-liga-arab-merapat-ke-ajax">Mantan Kapten Liverpool Jordan Henderson Resmi Tinggalkan Liga Arab, Merapat ke Ajax</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahwa independensi dan impersialitas itu tidak ada pilihan lain kecuali harus dipegang kuat, karena seperti yang disampaikan oleh Ketua MK dalam laporan tahunan 2023 minggu lalu, yang namanya kepercayaan publik adalah modal utama bagi lembaga yudisial termasuk MK," tegas Arsul.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Arsul berjanji bersama delapan hakim konstitusi lainnya akan kembali memperbaiki citra MK di hadapan publik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi modal utamanya ini harus dikuatkan secara terus-menerus dan tidak sebaliknya tergerus," pungkasnya.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Usai dilantik jadi Hakim MK, Arsul Sani menyatakan dirinya saat ini telah mengundurkan diri sebagai Anggota DPR dan Wakil Ketua MPR RI.

Tak Lagi Beratribut Parpol Hingga Anggota DPR, Arsul Sani Ingin Jaga Marwah MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/WhatsApp-Image-2021-06-17-at-21.45.26.jpeg" alt="Wakil Ketua MPR Arsul Sani. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR Arsul Sani. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Ketua MPR Arsul Sani meminta pemerintah agar membuka semua potensi, atau paling tidak mempertahankan, penerimaan negara dari sektor pajak. Salah satu potensi pajak yang perlu didalami lagi untuk digali adalah sektor sumber daya alam (SDA). ”Jadi bukan mengembangkan kebijakan untuk memungut pajak dari sektor konsumsi seperti pengenaan PPN untuk sembako,” ujar Asrul Sani dalam Diskusi Empat Pilar MPR dengan tema Pendapatan Negara dan Keadilan Sosial di Media Center MPR/DPR, Lobi Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/6). Diskusi juga menghadirkan narasumber anggota MPR Fraksi Partai Gerindra Kamrussamad dan ekonom INDEF Enny Sri Hartati. Menurut Asrul Sani, pemerintah seharusnya menjelaskan kepada publik bagaimana meningkatkan atau mempertahankan penerimaan negara dari pajak dan menggali sektor-sektor lain, diluar sektor ril atau yang langsung bersentuhan dengan hajat hidup orang banyak, untuk bisa dikenakan pajak. Arsul Sani mengatakan, setiap isu yang berkaitan dengan bertambahnya beban kepada masyarakat seperti penetapan PPN untuk sembako, secara tidak langsung akan dihadapkan dengan sila kelima Pancasila (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia) dan pasal 33 ayat 4 UUD NRI Tahun 1945. ”Kita harus lihat aspek keadilan sosial dalam mendapatkan sumber pendapatan negara. Sebab, pemerintah baru saja memberikan keringanan PPNBM terkait otomotif dan akan jadi kebijakan yang anomali kalau sekarang malah sembako dikenakan PPN,” ujar Asrul Sani. Arsul menambahkan, sebelum menetapkan kebijakan seperti pengenaan PPN untuk sembako, sebaiknya perlu dikaji secara komprehensif dan memiliki logical step. Dia mencontohkan pemerintah pernah menetapkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Namun publik tidak mendapatkan informasi dan penjelasan soal evaluasi dan keberhasilan kebijakan tax amnesty itu baik secara kuantitatif maupun kualitatif. ”Sekarang mau diambil lagi kebijakan pengampunan pajak jilid kedua tanpa kejelasan target dan manfaat, serta apakah sudah meningkatkan tax ratio dari pengampunan pajak sebelumnya. Kebijakan ini tidak mengikuti logical step. Dan sekarang ingin mengenakan PPN untuk sembako. Ini yang perlu kita kritisi dari aspek keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegas Asrul Sani. ”Karena itu, banyak yang menolak kebijakan pengenaan PPN untuk sembako. Kenapa? Karena di tengah pandemi Covid-19 ini, kebijakan pengenaan pajak itu akan melemahkan daya beli masyarakat dan mengganggu roda perekonomian,” tambah dia. Anggota MPR dari Fraksi Partai Gerindra Kamrussamad mengatakan, paradigma untuk menyusun dan menciptakan sumber-sumber penerimaan baru bagi negara harus berprinsip berkeadilan. Data terakhir penerimaan dari sektor pajak, ada tiga sektor yang relatif stabil dalam lima tahun terakhir, yaitu industri pengolahan, perdagangan, dan jasa keuangan. ”Penerimaan pajak dari industri pengolahan rata-rata tumbuh di atas 15 persen, kemudian perdagangan di atas 20 persen, dan jasa keuangan tumbuh di atas 10 persen. Dari data itu, dan pengalaman dalam realisasi penerimaan pajak dari tiga sektor itu, sektor yang perlu ditingkatkan adalah penerimaan pajak dari sektor jasa keuangan,” kata Kamrussamad, anggota Komisi IX yang membidangi masalah keuangan itu. Sementara itu, ekonom INDEF Enny Sri Hartati menyebutkan, klausul tentang wacana pengenaan PPN untuk sembako dalam draf RUU KUP akan menimbulkan resistensi publik. ”Pelebaran ke PPN untuk sembako, apalagi jasa pendidikan, pasti akan menguras emosi publik. Kebijakan itu akan menimbulkan resistensi,” ujar Enny. Enny melihat munculnya wacana pengenaan PPN untuk sembako menunjukkan tidak ada lagi kreativitas dari pemerintah untuk menggali penerimaan negara. ”Terjadi kebangkrutan inisiatif, inovasi, dan kreativitas dari pemerintah. Mungkin ini disebabkan adanya diskresi pemerintah pada masa pandemi ini (diskresi UU No. 1 Tahun 2020),” kata Enny.

Wakil Ketua MPR Minta Pemerintah Gali Potensi Pajak Sektor SDA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tim-inti-pemenangan-jokowi-maruf-ternyata-hanya-diisi-12-orang_m_.jpg" alt="Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani membantah tim pemenangan Joko Widodo-Ma" width="100%">
<figcaption>Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani membantah tim pemenangan Joko Widodo-Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani membantah tim pemenangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dibentuk dengan anggota yang sangat banyak atau terlalu gemuk. Karena, kata salah satu politikus motor di Koalisi Indonesia Kerja (KIK) itu, sebetulnya ada tim inti yang hanya berisi elite partai politik pengusung. "Level inti itu kan hanya ada satu Ketua, kemudian ada lima wakil ketua, ada satu sekretaris serta ada lima wakil sekretaris. Jadi ada 12 orang," ujar Arsul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/8). Di bawah tim inti, kata Arsul akan dibentuk 11 unit kerja semacam direktorat per bidang kampanye untuk memenangkan Jokowi. Isinya pun adalah orang-orang yang diutus oleh partai politik. "Nah kalau ditotal saya melihat sekitar ada 50 sampai 70 orang lah paling banyak," ungkapnya. Hanya saja, lanjut Asrul, saat kampanye di lapangan memang akan membludak jumlahnya. Pasalnya, akan ada caleg yang juga dimasukkan ke dalam tim tersebut. "Karena nanti seluruh caleg dari partai koalisi itu akan terlibat menjadi tim pemenangan," tukasnya.

Tim Inti Pemenangan Jokowi-Ma'ruf Ternyata Hanya Diisi 12 Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/makin-panas-sekjen-ppp-sebut-anak-buah-cak-imin-mirip-dukun_m_205558.jpeg" alt="Sekjen DPP PPP Asrul Sani menyarankan PKB lebih baik fokus menjadikan Ketua Umumnya sebagai Cawapres Jokowi." width="100%">
<figcaption>Sekjen DPP PPP Asrul Sani menyarankan PKB lebih baik fokus menjadikan Ketua Umumnya sebagai Cawapres Jokowi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pernyataan anak buah Cak Imin yang menyebut, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bakal bubar jika tidak bergabung dengan koalisi Jokowi, dibantah tegas oleh Tangan Kanan Romahurmuziy di PPP. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Arsul Sani menegaskan, orang PKB itu seperti cenayang yang bisa memprediksi partai berlogo Kabah ini bakal bubar. Anak buah Romahurmuziy itu menilai apa yang disampaikan oleh PKB tidak etis karena mengomentari partai lain. "Pak Jazilul (Wasekjen PKB, red) seperti dukun saja bisa memprediksi bubar atau tidak suatu partai," ujar Arsul di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/4). &lrm;Menurut Anggota Komisi III DPR ini lebih baik PKB fokus bekerja menjadikan ketua umumnya Muhaimin Iskandar menjadi cawapres Jokowi. Termasuk mempersiapkan diri apabila tidak dipilih Jokowi menjadi cawapres di Pilpres 2019. &ldquo;Ya lebih baik mempersiapkan diri kalau nanti tidak dipilih. Kan katanya nanti patah hati kalau tidak dipilih," katanya. &lrm;Sebelumnya, Wasekjen PKB Jazilul Fawaid mengatakan dukungan PPP ke Jokowi ini hanya murni untuk mempertahankan&lrm; partai yang dikomandoi oleh Romahurmuziy ini supaya tidak bubar. "Jadi Pak Romahumuziy enggak ada cara lain kecuali bersama Jokowi. Kalau engga bubar itu PPP. Bisa bubar itu," ujar Jazilul di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/4), Anggota Komisi III DPR ini menduga, PPP merapat ke Jokowi di Pilpres 2019 karena ingin bisa lolos ambang batas parlemen. Sehingga ada keuntungan yang diambil. Menurut Jazilul, PKB lebih unggul dari PPP. Karena untuk urusan keagamaan PKB selalu diajak bicara oleh Jokowi&lrm;. Ini berbeda dengan PPP yang mengaku sering bertemu Jokowi. "Pak Rommy itu tidak bicara isu-isu ke-Islaman, setahu saya Pak Rommy hanya selfie-selfie bersama presiden," ungkapnya.

Makin Panas, Sekjen PPP Sebut Anak Buah Cak Imin Mirip Dukun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/figur-cawapres-kalangan-ulama-makin-diminati-sekjen-ppp-bilang-begini_m_200932.jpeg" alt="Sekjen DPP PPP Asrul Sani menilai cawapres dari kalangan islam dibutuhkan untuk menjaga keutuhan NKRI." width="100%">
<figcaption>Sekjen DPP PPP Asrul Sani menilai cawapres dari kalangan islam dibutuhkan untuk menjaga keutuhan NKRI.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Konstelasi bursa calon wakil presiden (cawapres) dalam pemilihan presiden 2019 bergerak semakin dinamis. Elektabilitas figur yang berasal dari kalangan ulama pun dinilai semakin menguat. Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menuturkan, semakin banyaknya nama kalangan ulama, santri, agamis atau intelektual Islam sebagai cawapres potensial dinilainya semakin meneguhkan figur-figur yang muncul saat ini banyak yang dilabeli nasionalis. "Sesungguhnya meneguhkan pandangan PPP bahwa karena capres yang muncul yakni Jokowi dan Prabowo adalah sosok-sosok yang dilabeli sebagai nasionalis," kata Arsul saat dihubungi JawaPos.com, Senin (2/4). Karena itu, lanjut Arsul, dalam rangka memelihara narasi kebangsaan khususnya pasca reformasi dan awal kemerdekaan, kepemimpinan nasional harus dipegang oleh pasangan nasional dan agamis. "Pasangan nasional-agamis atau agamis-nasionalis tetap perlu dilanjutkan," ungkapnya. Karena, kata Asrul, dalam konteks kekinian narasi duet kepemimpinan ini tetap diperlukan mengingat praktek demokrasi kita banyak diwarnai ujaran kebencian atau politik identitas berbau SARA. Lebih lanjut, Arsul pun meyakini dalam suasana berkembangnya politik identitas dan ujaran kebencian, munculnya figur dari kalangan ulama memang diperlukan. "Ini bukan euforia sesaat, lihat pilihan parpol untuk pilgub di tiga provinsi di Jawa komposisi mencerminkan narasi nasionalis-agamis," ungkapnya. Menurut pandangan Arsul, figur yang berasal dari kalangan ulama pun dinilainya memiliki keunggulan sendiri. Ia menuturkan, figur itu diyakini dapat menjaga keutuhan NKRI. "Saya kira mayoritas rakyat kita melihat itu sebagai bagian dari ikhtiar menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini," pungkasnya.

Figur Cawapres Kalangan Ulama Makin Diminati, Sekjen PPP Bilang Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/marak-kepala-daerah-kena-ott-ppp-kasus-korupsi-kakap-apa-kabar_m_186526.jpeg" alt="Penyidik KPK saat sedang melakukan penggeledahan." width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK saat sedang melakukan penggeledahan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kurang dari dua bulan, tahun 2018 ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menggarap sejumlah kepala daerah. Dari Gubernur Jambi hingga Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Jombang. Keduanya adalah kader partai PAN dan Golkar. Menanggapi kondisi itu, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani mengaku santai saja. Pasalnya, partainya tidak pernah mempermasalahkan aksi-aksi KPK. Menurutnya, operasi senyap yang menjadi jurus jitu lembaga yang bermarkas di gedung merah putih itu memang bagian dari pelaksanaan dan wewenang yang diamanatkan konstitusi. Sehingga tidak perlu dipermasalahkan dan dikhawatirkan. "Kalau kemudian KPK melakukan OTT, tentu kami tidak usah harus kebakaran jenggot. Apalagi sampai nyinyir dengan KPK," kata Arsul di Gedung DPR, Jakarta, Senin (5/1). Kendati demikian, Anggota komisi III DPR RI ini menegaskan, meski memiliki kewenangan melakukan penegakan hukum, namuan KPK tetap tidak boleh kebal dengan kritik dan pengawasan. Sebab, kata Arsul, sebagai pemegang fungsi koordinasi dan supervisi, saat ini KPK juga harus tetap memperhatikan kasus-kasus korupsi besar lainnya.&nbsp; Apalagi, saat ini masih terdapat banyak kasus yang merugikan negara hingga puluhan triliun rupiah. Namun, sampai saat ini, penyelesainnya pun belum menemukan titik temu. "Kasus korupsi kakap apa kabarnya? seperti Kasus korupsi kondensat itu yang telah dihitung merugikan negara Rp 35 Triliun. Belum kita lihat tuh penyelesainnya gimana antara Polri dengan kejaksaan agung," pungkasnya. Sementara itu, Ketua DPR, Bambang Soestyo mengatakan perlu adanya solusi untuk mengurangi angka kepala daerah yang tersangkut korupsi. Untuk itu ia meminta kepada p&lrm;emerintah untuk lebih mengefektifkan Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang, Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025, dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014. "Itu dilakukan agar dapat lebih mengerucut pada sistem pencegahan korupsi," &lrm;ujar Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Senin (5/1). Semua area-area rawan korupsi juga dikatakan politikus Partai Golkar ini perlu segera diperbaiki. Misalnya pemerintah pusat meminta&nbsp;para kepala daerah menerapkan e-governmet dalam hal e-planning, e-budgeting, e-procurement, e-payment, dan e-asset. "Sehingga semuanya bisa dikontrol secara elektronik," katanya. Berikut ini data tahun 2017 kepala daerah yang terangkut kasus korupsi. 1. Bupati Kutai Kertanegara, Kaliantan Timur, Rita Widyasari tersangkut kasus korupsi karena menerima gratifikasi 2. Wali Kota Cilegon, Banten, Tubagus Iman Ariyadi. Dia berurusan dengan lembaga antirasuah karena menerima suap perizinan mal sebesar Rp 1,15 miliar 3. Wali Kota Batu, Jawa Timur, Eddy Rumpoko berurusan dengan KPK karena diduga menerima suap pengadaan mebel sebesar Rp 200 juta. 4. Bupati Batubara, Sumatera Utara, OK Arya Zulkarnaen diduga menerima suap dana infrastruktur sebesar Rp 346 juta 5. Wali Kota Tegal, Jawa Tengah, Siti Mashita Soeparno. Dia harus berusrusan dengan KPK karena diduga menerima suap dana kesehatan Rp 300 juta. 6. Bupati Pamekasan, Jawa Timur, Ahmad Syafii. Dia diketahui melakukan korupsi dana desa Rp 250 juta dan menerima suap. 7. Bupati Klaten, Jawa Tengah, Sri Hartini yang tersangkut KPK dalam kasus jual beli jabatan Rp 2 miliar. Penangkapan para kepala daerah ini, dinilai telah membuat partai politik (parpol) merasa terancam. Apalagi, kasus korupsi terkadang juga melibatkan para petinggi elite politik dilingkaran parpol.

Marak Kepala Daerah Kena OTT, PPP: Kasus Korupsi Kakap Apa Kabar?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/asrul-ngarep-gatot-nurmantyo-masuk-ppp-ini-alasannya_m_161689.jpeg" alt="Panglima TNI Gatot Nurmantyo." width="100%">
<figcaption>Panglima TNI Gatot Nurmantyo.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo masa baktinya akan habis pada 2018 nanti. Lantas ke manakah dia akan berlabuh setelah tidak menjadi menuntaskan karier militernya? Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pebangunan (PPP), Arsul Sani berharap Gatot Nurmantyo bisa bergabung ke partainya. Pasalnya, saat ini PPP juga telah mendekati para purnawirawan TNI dan Polri untuk bisa bergabung ke partai yang dinahkodai Romahurmuziy tersebut. "PPP &lrm;itu terbuka, misalnya kalau dari TNI bisa berbicara masalah isu-isu pertahanan, Polri juga juga begitu," ujar Arsul Sani saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Sabtu (9/10). Lebih lanjut Arsul Sani menambahkan, pada Mukernas beberapa waktu lalu para kader juga berharap PPP bisa mengusung Gatot Nurmantyo, sebagai Cawapres untuk bisa berdampingan dengan Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019. "Banyak aspirasi yang meminta Gatot menjadi cawapres dengan Pak Jokowi, itu tidak bisa dipungkiri sempat mengemuka," kata Arsul Sani. Oleh sebab itu, Arsul mengaku Gatot Nurmantyo juga masuk dalam radar PPP untuk diusung menjadi cawapres Jokowi.&nbsp; Apalagi, kata Asrul, saat ini Gato&lrm;t Nurmantyo juga diidentikan sebagi tokoh berlatar belakang militer yang sangat dekat dengan kelompok Islam. Oleh sebab itu apabila disandingan dengan Jokowi sangat pas.&nbsp; "Ada aspirasi (menginginkan Gatot Nurmantyo), dan aspirasi itu selalu disampaikan," kata Arsul Sani. Di DPP PPP juga sampai saat ini tidak ada yang keberatan dalam menjadikan Gatot Nurmantyo sebagai cawapres Jokowi. Namun PPP tidak bisa memaksakannya semua tergantung pada Jokowi apakah ingin berdampingan dengan Gatot Nurmantyo atau tidak. "Tapi tentu berpulang kepada Pak Jokowi nanti (apakah ingin berduet dengan Gatot Nurmantyo)," pungkas Arsul Sani.

Asrul Ngarep Gatot Nurmantyo Masuk PPP, Ini Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/ppp-sebar-sapi-dan-kambing-ke-dua-ormas-besar-ini_m_154418.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seperti tahun sebelumnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali mengirimkan belasan sapi dan ratusan kambing ke sejumlah pondok pesantren termasuk pesantren milik Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj. "Untuk Jakarta dan sekitarnya kami membagikan 14 ekor sapi ke berbagai pesantren termasuk Al-Tsaqafah. Kalau kambing tidak bisa terhitunglah, ratusan," ujar Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani usai serah terima hewan kurban dengan Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj&nbsp;di Ponpes Al-Tsafaqah, Jakarta, Kamis (30/8). Selain Pesantren Al-Tsafaqah, DPP PPP juga membagikan hewan kurban ke Ponpes Alhikam milik almarhum KH. Hasyim Muzadi di Depok,&nbsp; Ponpes Darurrahman milik KH. Syukron Makmun di Jagakarsa, Ponpes Darul Maarif di Cipete, Fatmawati, dan Ponpes Miftahul Ulum Gandaria di pondok Indah. Sedangkan Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy, kata Arsul, akan menyalurkan hewan qurban, tepat pada Hari raya Idul Adha di kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta pada Hari Jumat, 1 September 2017. Sementara itu, Kyai Said Aqil nengatakan, pihaknya menerima bantuan ratusan hewan kurban dari berbagai bantuan. Tak hanya dari PPP, partai politik lainnya bahkan Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian dan Menteri Pertanian Arman Sulaiman pun ikut menyalurkan kurbannya.&nbsp;&nbsp; "Paling terberat kiriman dari Pak Kapolri satu ekor sapi seberat 1,1 Ton," sebutnya. Dia menambahkan, kegiatan rutin setiap Idul Adha itu rencanannya akan dibagikan di berbagai masjid-masjid di sekitar Ponpes tersebut. "Dibentuk 2.000 kupon nantinya," pungkas Kyai Said Aqil.&nbsp;

PPP Sebar Sapi dan Kambing ke Dua Ormas Besar Ini

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#asrul sani

Berita Terkini