<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/07/Iuen6JAPH9OzjPGzflGL0IPNgRE8xJVipVlmmeCS-1975288899.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Negara, Jakarta, Jumat (7/11)." width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Negara, Jakarta, Jumat (7/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11). Pembentukan komisi ini menandai langkah konkret pemerintah dalam memperkuat supremasi hukum dan memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Dalam arahannya, Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan suatu bangsa ditentukan oleh tegaknya hukum yang adil. &ldquo;Hukum boleh kita buat sebaik mungkin, selengkap mungkin. Tapi kalau penegakannya tidak baik dan tidak adil, tidak mungkin ada kepastian hukum. Keberhasilan suatu negara adalah apabila ada the rule of law,&rdquo; ujar Prabowo di hadapan para anggota komisi. Presiden juga menekankan bahwa reformasi Polri merupakan bagian krusial dari pembangunan bangsa. Ia meminta komisi untuk melakukan kajian menyeluruh terhadap kinerja Polri, baik dari sisi kelembagaan, etika, maupun penegakan hukum, dan melaporkannya secara berkala setiap tiga bulan. &ldquo;Saya berharap komisi ini mempelajari dan memberikan rekomendasi kepada saya sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan untuk mengambil tindakan-tindakan reformasi yang diperlukan,&rdquo; lanjut Prabowo. Aspirasi Publik Jadi Agenda Negara Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai, pembentukan komisi tersebut merupakan bentuk nyata dari kepemimpinan Prabowo yang responsif terhadap aspirasi rakyat. &ldquo;Komisi Percepatan Reformasi Polri ini memang salah satu aspirasi publik yang kuat, bahkan sempat menjadi tuntutan utama dalam demonstrasi bulan Agustus lalu,&rdquo; ujar Iwan, Sabtu. &ldquo;Dengan dibentuknya komisi ini, Presiden Prabowo menunjukkan bahwa aspirasi publik tidak berhenti di jalanan, tetapi diubah menjadi mandat kenegaraan yang konkret,&rdquo; lanjutnya. Menurut Iwan, komisi ini memiliki peran penting untuk melakukan evaluasi objektif dan menyeluruh terhadap institusi Polri agar kembali menjadi penegak hukum yang profesional dan dipercaya rakyat. Ia menilai langkah Prabowo ini tidak bersifat reaktif, tetapi merupakan strategi jangka panjang untuk membangun supremasi hukum sebagai fondasi utama kemajuan bangsa. &ldquo;Prabowo menegaskan bahwa hukum adalah pilar dari pembangunan nasional. Ini bukan reformasi kosmetik, melainkan upaya serius membangun rule of law yang adil,&rdquo; ujarnya. Tokoh Kredibel, Reformasi Berkelanjutan Iwan juga mengapresiasi susunan anggota komisi yang terdiri dari tokoh-tokoh senior lintas latar belakang, mulai dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, mantan Menko, hingga jenderal purnawirawan dan pakar hukum. &ldquo;Mereka adalah figur berintegritas dan berpengalaman. Presiden bahkan menyebut sebagian dari mereka sudah pantas beristirahat, tetapi masih dipanggil untuk mengabdi demi negara. Itu menunjukkan kesungguhan moral dari proses ini,&rdquo; kata Iwan. Lebih jauh, Iwan menilai pelibatan langsung Kapolri aktif dan para mantan pejabat kepolisian menunjukkan pendekatan yang inklusif dan kolaboratif, bukan saling menyalahkan. &ldquo;Kalau dijalankan dengan konsisten, komisi ini bisa menjadi tonggak pembaruan moral dan kelembagaan Polri. Presiden Prabowo sedang membangun sistem, bukan sekadar mengganti figur,&rdquo; tegasnya. Dengan pelantikan Komisi Percepatan Reformasi Polri ini, Iwan mengatakan publik menaruh harapan besar bahwa agenda reformasi hukum dan penegakan keadilan akan benar-benar dijalankan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Langkah Prabowo mengubah aspirasi publik menjadi mandat kenegaraan dinilai sebagai babak baru dalam memperkuat kepercayaan rakyat terhadap hukum dan negara.

Pembentukan Komisi Reformasi Polri merupakan bentuk nyata dari kepemimpinan Prabowo yang responsif terhadap aspirasi rakyat.

Komisi Reformasi Polri, Pengamat: Bukti Prabowo Ubah Aspirasi Publik Jadi Mandat Kenegaraan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/02/20241002_184119-3825892094.jpg" alt="Politisi PKS Mardani Ali Sera.(Royyan)" width="100%">
<figcaption>Politisi PKS Mardani Ali Sera.(Royyan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Mardani Ali Sera, menyoroti fenomena aksi civil society di sejumlah negara, salah satunya Nepal. Ia mengingatkan pemerintah Indonesia agar merealisasikan harapan publik dengan lebih baik, sehingga kejadian di Nepal tidak terjadi di tanah air. &ldquo;Negara harus semakin baik dalam merealisasikan harapan publik. Jangan sampai Indonesia mengalami seperti yang terjadi di Nepal,&rdquo; kata Mardani kepada wartawan, Selasa (16/9). Legislator Fraksi PKS itu menekankan, pada era modern saat ini, aspirasi publik semakin mudah tersalurkan, termasuk melalui media sosial yang bisa memicu reaksi luas bahkan menjadi gerakan perlawanan. &ldquo;Ada fenomena baru. Publik kian punya banyak saluran menyuarakan nuraninya. Media sosial milik tiap individu bisa menjadi saluran efektif. Kadang aktornya orang biasa, tapi isunya menyentuh banyak pihak,&rdquo; jelasnya. Mardani tak menginginkan Indonesia seperti Nepal yang menimbulkan kekacauan besar hingga menewaskan sedikitnya 51 orang. Bahkan, dikabarkan puluhan ribu narapidana memanfaatkan situasi kacau untuk kabur dari penjara. Ia menyebut, situasi di Nepal jauh lebih parah dibanding unjuk rasa di Indonesia pada 25&ndash;31 Agustus lalu, yang dipicu insiden tewasnya pengemudi ojek online Affan Kurniawan setelah dilindas mobil rantis Brimob. Selain itu, gelombang aksi massa juga terjadi di negara lain, termasuk Australia, yang pada 13 September lalu diwarnai demonstrasi besar-besaran menentang isu rasisme dan anti-imigran. Aksi tersebut berlangsung di berbagai negara bagian, salah satunya di Melbourne yang dipadati ribuan massa. Menyikapi fenomena global ini, Mardani menekankan seluruh unsur negara, di antaranya eksekutif, legislatif, maupun yudikatif perlu menjadikan dinamika ini sebagai bahan evaluasi kebijakan. &ldquo;Semua elite eksekutif, legislatif, dan yudikatif perlu mendalami fenomena ini. Negara harus mampu mendekatkan eksekusi dengan harapan publik. Namun, kadang harapan publik tidak sejalan dengan fenomena viralitas,&rdquo; tegasnya. Karena itu, ia menilai perlu adanya kajian berbasis data dan riset yang memadai. Tujuannya agar pemerintah mampu merancang program yang benar-benar menyejahterakan rakyat. &ldquo;Kita perlu menyiapkan perangkat agar bisa menyiapkan program menyejahterakan masyarakat dengan cepat. Agar tidak terjadi seperti di Nepal,&rdquo; pungkasnya.

Mardani Ali Sera menekankan pentingnya pemerintah mendengar aspirasi publik untuk menghindari kekacauan seperti di Nepal.

Tak Ingin Indonesia Bernasib Seperti Nepal, Mardani Ali Sera Ingatkan Pemerintah Lebih Dengar Aspirasi Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/06/JKT_-Aksi-Penyerahan-Tuntutan-Rakyat-178_SALMAN-TOYIBI_-2JPG-1708581242.jpg" alt="Perwakilan Kolektif 17+8 Indonesia Abigail Limuria, Andovi da Lopez, Jerome Polin, Andhyta F. Utami (Afu), Fathia Izzati hingga Jovial da Lopez mengikuti aksi damai di depan Gerbang Pancasila, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025). (Salman" width="100%">
<figcaption>Perwakilan Kolektif 17+8 Indonesia Abigail Limuria, Andovi da Lopez, Jerome Polin, Andhyta F. Utami (Afu), Fathia Izzati hingga Jovial da Lopez mengikuti aksi damai di depan Gerbang Pancasila, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025). (Salman</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya menanggapi paket 17+8 Tuntutan Rakyat dengan mengeluarkan enam poin keputusan hasil rapat konsultasi pimpinan DPR bersama fraksi-fraksi. Salah satunya, menyangkut gaji dan tunjangan DPR yang selama ini memicu amarah publik.&nbsp; Kini, masyarakat menunggu respons dari pemerintah, di antaranya Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian RI (Polri) untuk menindaklanjuti tuntutan serupa. Pengamat komunikasi politik, Hairunnas, menilai gejolak sosial dan politik pascademonstrasi besar akhir Agustus 2025 telah memaksa negara membuka ruang baru bagi dialog. Aspirasi publik yang terangkum dalam 17+8 Tuntutan Rakyat, menurutnya, tidak bisa lagi diabaikan oleh para pemegang kekuasaan. &ldquo;Langkah DPR untuk menghentikan tunjangan perumahan anggota sejak 31 Agustus 2025 menjadi indikator paling nyata dari kesediaan lembaga legislatif untuk meredam ketidakpuasan publik,&rdquo; kata Hairunnas kepada wartawan, Minggu (7/9). Ia menyebut keputusan DPR bukan sekadar administrasi teknis, melainkan gestur politik penting di tengah krisis kepercayaan. &ldquo;Dalam kondisi normal, isu tunjangan mungkin dianggap sepele. Namun dalam konteks krisis legitimasi, keputusan itu punya bobot simbolik yang lebih besar,&rdquo; tegasnya. Hairunnas menilai, DPR yang selama ini identik dengan resistensi publik kini berusaha memberi sinyal perubahan. Meski demikian, ia mengingatkan implementasi tersebut tetap menjadi ujian terberat.&nbsp; &ldquo;Tanpa mekanisme pengawasan publik yang ketat, langkah DPR berisiko menjadi performatif belaka. Bagaimanapun, eksekutif lah yang memegang peran sentral dalam menjalankan kebijakan,&rdquo; ungkapnya. Ia menekankan, DPR tidak boleh berhenti pada respons simbolik. Sebab, tugas utama mereka adalah pengawasan dan legislasi.&nbsp; &ldquo;DPR harus memastikan Polri menjalankan reformasi, menekan TNI kembali ke barak, serta mendorong pemerintah menuntaskan agenda reformasi ekonomi,&rdquo; urainya. Sebagaimana diketahui, enam poin hasil rapat konsultasi DPR diumumkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Senayan, Jakarta, Jumat (5/9). Keputusan itu mencakup pemangkasan fasilitas, moratorium perjalanan dinas ke luar negeri, hingga langkah peningkatan transparansi anggaran parlemen. Adapun, enam poin keputusan DPR tersebut adalah:&nbsp; 1. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025.&nbsp; 2. DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025, kecuali menghadiri undangan kenegaraan.&nbsp; 3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR, setelah evaluasi meliputi biaya langganan; a. daya listrik dan b. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi.&nbsp; 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya. 5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud.&nbsp; 6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya.

Aspirasi publik yang terangkum dalam 17+8 Tuntutan Rakyat, tidak bisa lagi diabaikan oleh para pemegang kekuasaan.

DPR Penuhi Enam Poin 17+8 Tuntutan Rakyat, Publik Menunggu Lembaga Realisasi Lain

<header class="z-40"> <div class="shadow-sm">&nbsp;</div> </header> <div class=" animate__animated p-6"> <div class="py-4">&nbsp;</div> <div class="panel mb-4">&nbsp;</div> <div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:r5:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/20/JKT_RDP-Korban-Kekerasan-Seksual-dengan-Komisi-III-DPR-RI_Salman-Toyibi_04-3499115821.jpg" alt="Pimpinan Komisi III DPR RI Habiburokhman. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pimpinan Komisi III DPR RI Habiburokhman. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memasttikan, pihaknya melibatkan aspirasi publik dalam menyusun Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Dalam hal ini, Komisi III DPR mengundang advokat, PBHI dan akademisi Prof. Romli Atmasasmita. "Dari saat yang paling awal kami sudah membuka diri untuk menerima masukan dari kawan-kawan. Pembuatan UU itu ada penyusunan, ada pembahasan," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/3). Habiburokhman menegaskan, saat ini pihaknya masih dalam tahap penyusunan RKUHAP. Sementara, pembahasan RKUHP terjadwal pada 12-13 April 2025. "Ini baru penyusunan, pembahasannya itu, nanti kick off-nya itu di masa sidang yang akan datang, sekitar tgl 12-13 bulan depan," ucap Habiburokhman. Lebih lanjut, politikus Partai Gerindra itu menegaskan akan secara terus menerus membuka komunikasi dengan publik dalam menyusun RKUHAP. "Jadi belum di bahas teman-teman sudah diundang untuk memberikan masukan, dan terus sampai ke depan komunikasi kita tidak terputus, kawan-kawan bisa terus simultan memberikan masukan kepada tim, kepada kami, terkait yang ada saat ini," pungkas Habiburokhman. </div> </div> </div> </div> </div>

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memasttikan, pihaknya melibatkan aspirasi publik dalam menyusun RKUHP.

Komisi III DPR Serap Aspirasi PBHI dan Advokat Susun RKUHAP, Target Selesai April 2025

aspirasi publik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#aspirasi publik

Berita Terkini

Komisi Reformasi Polri, Pengamat: Bukti Prabowo Ubah Aspirasi Publik Jadi Mandat Kenegaraan

Tak Ingin Indonesia Bernasib Seperti Nepal, Mardani Ali Sera Ingatkan Pemerintah Lebih Dengar Aspirasi Publik

DPR Penuhi Enam Poin 17+8 Tuntutan Rakyat, Publik Menunggu Lembaga Realisasi Lain

Komisi III DPR Serap Aspirasi PBHI dan Advokat Susun RKUHAP, Target Selesai April 2025

Download Aplikasi JawaPos.com