<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/22/Screenshot_2024-08-22-14-57-06-201_comandroidchrome-edit-2315493337.jpg" alt="Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya memberi keterangan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/8/2024). (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)" width="100%">
<figcaption>Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya memberi keterangan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/8/2024). (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)</figcaption>
</figure> <div class="xfluid x8"> <div class="boxcaption">&nbsp;</div> </div> <div class="decsbox">&nbsp;</div> JawaPos.com-Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mengharapkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendengar aspirasi rakyat soal Rancangan Undang-Undang Pilkada (RUU Pilkada). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015005397/mahasiswa-dan-masyarakat-di-surabaya-turun-ke-jalan-gelar-aksi-damai-dukung-putusan-mk">Mahasiswa dan Masyarakat di Surabaya Turun ke Jalan, Gelar Aksi Damai Dukung Putusan MK</a> "Ya saya kira pendemo ini jelas. Pendemo ini kan aspirasi rakyat ya yang saya kira harus didengar oleh lembaga-lembaga politik seperti DPR," ucap Gus Yahya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis. Diketahui, aksi protes saat ini tengah berlangsung di depan gerbang Utama Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Kamis. Aksi protes itu terkait dengan rencana DPR RI menggelar rapat paripurna yang akan menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang Pilkada menjadi undang-undang. Lebih lanjut, Gus Yahya menilai aksi unjuk rasa sah-sah saja dilakukan karena bagian dari demokrasi, di mana rakyat punya aspirasi yang disampaikan kepada wakil rakyat. "Ini mekanisme yang menurut saya sehat. Ya mekanisme yang sehat bagaimana&nbsp;civil society&nbsp;punya aspirasi untuk diartikulasikan kepada lembaga-lembaga politik termasuk dalam hal ini DPR dan kemudian DPR mengagregasi artikulasi aspirasi tersebut. Ini sehat saya kira," ujar Gus Yahya. Untuk itu, kata dia, PBNU mendukung semua pandangan yang pada dasarnya membela kepentingan-kepentingan rakyat banyak dan juga mengarah kepada perbaikan sistem demokrasi di tanah air. "Mudah-mudahan ke depan ini bisa diwujudkan melalui kerja sama komunikasi yang harmonis,&nbsp;check and balances&nbsp;yang objektif di antara cabang-cabang kekuasaan negara ini," kata Gus Yahya. Sebelumnya, pada Rabu (21/8), Badan Legislasi DPR RI dan pemerintah menyetujui untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 atau RUU Pilkada pada rapat paripurna DPR terdekat guna disahkan menjadi undang-undang. Persetujuan itu disepakati dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada Badan Legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Terdapat dua materi krusial RUU Pilkada yang disepakati dalam Rapat Panja RUU Pilkada hari ini. Pertama, penyesuaian Pasal 7 UU Pilkada terkait syarat usia pencalonan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung. Pasal 7 ayat (2) huruf e, disepakati berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota terhitung sejak pelantikan pasangan terpilih. Kedua, perubahan Pasal 40 dengan mengakomodasi sebagian putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah ketentuan ambang batas pencalonan pilkada dengan memberlakukannya hanya bagi partai non parlemen atau tidak memiliki kursi di DPRD. Partai yang memiliki kursi di DPRD tetap mengikuti aturan lama, yakni minimal 20 persen perolehan kursi DPRD atau 25 persen perolehan suara sah. (*)

Gus Yahya mengharapkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendengar aspirasi rakyat soal Rancangan Undang-Undang Pilkada (RUU Pilkada).

Ketus Umum PBNU Gus Yahya Berharap Pemerintah Dengar Aspirasi Masyarakat tentang RUU Pilkada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/IMG_8666.jpg" alt="Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti yang yak berhenti turun ke masyarakat. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti yang yak berhenti turun ke masyarakat. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti tuntas melaksanakan masa penjaringan aspirasi masyarakat Surabaya pada periode reses tahun IV masa persidangan II 2023.  Selama enam hari, pimpinan DPRD Kota Surabaya tersebut mengadakan reses di berbagai wilayah mencakup 12 titik lokasi di daerah pemilihan (Dapil) 4 Kota Surabaya. Legislator PKS itu memaksimalkan momen reses untuk menyerap dan mendengar langsung berbagai keluhan dan aspirasi warga Kota Surabaya.  Para peserta reses yang hadir pun beragam, mulai dari pengurus kampung, ibu-ibu pengajian kampung, RT/RW, LPMK, Kader Surabaya Hebat, bunda PAUD, pelaku UMKM, milennial, serta kalangan pelajar.  ”Saya mencoba untuk mengundang seluruh unsur masyarakat Surabaya khususnya di dapil 4, di dapil saya, untuk menjaring aspirasi masyarakat,” ucap Reni saat ditemui awak media di Gedung DPRD.  Selain itu, sambung tokoh perempuan Kota Surabaya itu, masa reses juga dipergunakan untuk mengetahui, memberi solusi, dan bersama mencari jalan keluar persoalan masyarakat. Terlebih, usul-usul yang bersifat pembangunan atau usul-usul yang membutuhkan tindak lanjut segera dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.  Dengan berdialog langsung, keberadaan para wakil rakyat di tengah-tengah masyarakat itu diharapkan mampu memfasilitasi, membantu, dan mengawal realisasi usul-usul warga. Utamanya, sambung Reni, terkait dengan acuan atau bahan bagi Pemkot Surabaya dalam merancang dan menyiapkan pembangunan kota.  ”Yang sifatnya urgent ditindaklanjuti akan segera kita tindak lanjuti, yang perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan, dengan program, kita dorong pemkot memberi perhatian terhadap semua hasil aspirasi yang dijaring teman-teman DPRD, tidak hanya saya, intinya aspirasi rakyat harus direalisasikan pemkot, dewan siap mengawal,” jelas Reni.  Reni menjelaskan, macam-macam usul masyarakat dari berbagai bidang khususnya pembangunan kota itu dihimpun dan dimuat dalam pokok pikiran DPRD yang selanjutnya ditindaklanjuti pemkot.  ”Hasil penjaringan aspirasi masyarakat pada masa reses dewan, harus ditindaklanjuti pemkot karena itu suara-suara dari warga Kota Surabaya, suara-suara dari rakyat Kota Surabaya dan sudah menjadi kewajiban kami sebagai wakil rakyat memperjuangkannya,” ujar Reni.  Menurut dia, hal demikian selaras guna memperkuat pembangunan partisipatif dalam rangka menjadikan kampung-kampung di Kota Surabaya agar lebih baik, begitupun aspek pendidikan anak-anak.  ”Menyediakan ruang ekspresi, ruang kegiatan bagi anak-anak muda kita, memberi layanan terbaik di bidang pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penanganan pengangguran, memberi solusi terbaik bagi problem banjir di beberapa tempat, juga kemacetan,” tambah Reni.  ”Masa reses sudah selesai, matur nuwun semuanya, semoga apa yang kita lakukan membawa kebaikan untuk Surabaya yang lebih baik lagi. Suroboyo Hebat wani, wani, wani!” ucap dia.

Rampung Reses, Reni Astuti Minta Pemkot Realisasikan Aspirasi Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/PSI-SURABAYA-KOPDARDA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Selama setahun DPD PSI Surabaya menerima 937 pengaduan masyarakat. Sebagian besar laporan berhasil dituntaskan. Capaian kerja itu disampaikan PSI saat menggelar Kopi Darat Daerah (Kopdarda) di Surabaya Town Square (Sutos) kemarin (18/12).  ”Kami selesaikan lewat fraksi sebagai perpanjangan tangan partai,” kata Ketua Fraksi PSI DPRD Surabaya Tjujuk Supariono saat ditemui di lokasi Kopdarda kemarin.  Pengaduan yang masuk dibagi menjadi empat bidang. Yaitu, hukum dan pemerintahan sebanyak 304 laporan, perekonomian dan keuangan 72 keluhan, pembangunan 282 laporan, serta 289 aduan terkait kesejahteraan rakyat.  Masih ada 13 laporan yang berproses. Total 937 aduan. Sebanyak 924 laporan atau 98,63 persen rampung ditangani. ”Semua laporan diteruskan ke pemkot untuk ditindaklanjuti. Karena eksekusi jadi kewenangan eksekutif,” ujarnya.  Ketua DPD PSI Surabaya Erick Komala menyampaikan, Kopdarda menjadi momentum untuk memanaskan mesin partai. Seluruh kader diundang dalam kegiatan itu. Khususnya, kader muda yang baru bergabung ke partai. ”Tahun 2023 adalah waktunya kerja keras memenangkan hati rakyat Surabaya,” ujar Erick.  Pihaknya telah memasang target perolehan kursi di DPRD Surabaya. Target yang diusung dua kali lipat lebih tinggi ketimbang perolehan pemilu sebelumnya. Dari saat ini 4 kursi menjadi 8 kursi. Para bacaleg diminta mulai turun untuk menyerap aspirasi masyarakat. ”Tentu strategi sudah kami susun. Salah satunya dengan menjadi partai terbuka,” paparnya.  Penyelenggaraan Kopdarda yang menjadi acara tahunan PSI itu dikemas berbeda. Momen bertajuk Solidarity Fest itu mirip pesta rakyat.

PSI Surabaya Ungkap Capaian Kinerja Setahun Terakhir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/IMG-20200712-WA0079-1.jpg" alt="Gubernur Banten Wahidun Halim. Mulyana/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Banten Wahidun Halim. Mulyana/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Rapat Evaluasi PSBB (pembatasan sosial berskala besar) VI wilayah Tangerang Raya meliputi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan menyepakati, PSBB diperpanjang. Hal itu berdasar pertimbangan aspirasi masyarakat, salah satunya ekonomi tetap berjalan.  Gubernur Banten Wahidin Halim seperti dilansir dari Antara di Serang mengatakan, target Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Banten adalah warga masyarakat Banten sadar protokol kesehatan. Masyarakat Banten sadar akan tanggung jawabnya. Gubernur kembali menekankan prinsip awal untuk membawa Provinsi Banten menjadi zona hijau serta memperketat pengawasan. ”Jangan sampai diberikan kelonggaran menjadi pelanggaran,” kata Wahidin.  Menurut Wahidin, jika PSBB diperpanjang harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Demikian pula terhadap penegakan hukumnya. Meski kesadaran masyarakat sudah cukup tinggi, tapi ada juga kelompok atau beberapa orang yang belum sadar sehingga harus menjadi perhatian.  ”Silakan Bapak-Bapak mempertimbangkan kembali. Kita perpanjang dengan beberapa tekanan atau catatan. Kita perpanjang dengan beberapa pengecualian, atau kita cabut perpanjangan. Tergantung keyakinan kita,” kata Wahidin Halim.  Gubernur Banten juga menekankan perlunya perlakuan karantina dan skrining Covid-19 penduduk yang datang dari luar Provinsi Banten untuk mencegah munculnya klaster baru.  Sementara itu, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, dari data yang telah dipaparkan Dinas Kesehatan Provinsi Banten, menjadi kabar baik terkait dengan penurunan kasus Covid-19. Untuk penyebaran di tingkat nasional Provinsi Banten berada diperingkat 13 setelah pada minggu sebelumnya berada di peringkat ke 12.  Sebelumnya, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar meminta PSBB tetap dilanjutkan dengan pelonggaran-pelonggaran yang diberikan untuk aktivitas masyarakat. Namun dengan catatan seluruh komponen mematuhi protokol kesehatan secara ketat.  ”Aspirasi dari masyarakat yakni pelonggaran dalam bidang seni dan budaya untuk kegiatan resepsi, wahana bermain anak, tempat wisata, serta tempat hiburan, dan pembukaan sekolah maupun kampus,” ujar Ahmed Zaki Iskandar.  Sementara itu, Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah mengatakan, terkait dengan pelaksanaan PSBB, Kota Tangerang mengikuti arahan dari Pemerintah Provinsi Banten. Kota Tangerang telah melakukan pengawasan ketat, memberikan izin operasional rumah ibadah yang telah menerapkan protokol kesehatan. Selanjutnya, mengizinkan mal atau pusat perbelanjaan, restoran, dan kafe yang sudah menerapkan protokol kesehatan untuk kembali beroperasi.  Sedangkan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany mengatakan, perpanjangan PSBB dengan fokus terhadap kedisiplinan masyarakat, Tangerang Selatan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=DyZ9uyYqemM  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=tu6vmV3UU04  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=T7XPSO_aL3k

Gubernur Banten Kembali Perpanjang PSBB Tangerang Raya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/meninggal-usai-menyemen-kaki-dpr-minta-aksi-petani-kendeng-dihentikan_m_117730.jpeg" alt="Wakil Sekjen PPP Daniel Johan" width="100%">
<figcaption>Wakil Sekjen PPP Daniel Johan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi menyemen kaki yang dilakukan petani Kendeng, Rembang, Jawa Tengah, menimbulkan korban jiwa. Salah seorang petani bernama Patmi (48) dikabarkan meninggal dunia, dini hari, Selasa (21/3) di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Indonesia. Memang, menyemen kaki merupakan hak dari para petani Kendeng. Namun, menurut Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan, tindakan itu sebaiknya dihentikan. Dia menyarankan protes yang dilakukan petani Kendeng terhadap pembangunan pabrik Semen di daerahnya, lebih baik dilakukan dengan tidak membahayakan fisik. "Melalui pendekatan budaya saja mungkin lebih baik. &nbsp;Di Yogyakarta, kalau rakyat mau minta perhatian penguasa, duduk bertapa," ujarnya melalui pesan singkat, Selasa (21/3). Kendati demikian, dengan kejadian ini, dia berharap agar pemerintah memberi perhatian terhadap nasib para petani di Kendeng itu. "Yang perlu adalah, aksi ini harus didengar, dimulai dari lakukan dialog antarpihak," pungkas politikus PKB itu. Diketahui, Berdasarkan siaran pers dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI), Patmi merupakan salah satu petani yang memilih untuk pulang kampung usai perwakilan petani Kendeng menemui Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki. Cor semen yang membungkus kakinya pun dilepas. Dia sempat dinyatakan dalam keadaan baik oleh dokter. Namun, sekitar pukul 02.30 dini hari, Patmi mengeluh badannya tidak nyaman usai mandi. Dia pun mengalami kejang-kejang dan muntah di LBH. Dokter yang mendampingi dan bertugas di LBH segera membawa Patmi ke RS St. Carolus Salemba. Menjelang sampai di RS, dokter mendapatkan bahwa Patmi meninggal dunia. (dna/JPG)

Meninggal Usai Menyemen Kaki, DPR Minta Aksi Petani Kendeng Dihentikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/dpr-minta-pemerintah-dengar-aspirasi-petani-rembang_m_117723.jpeg" alt="Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi meminta pemerintah mendengar aspirasi petani Kendeng, Rembang, Jawa Tengah. Apalagi, dari aksi tersebut telah menyebabkan korban jiwa meninggal dunia. "Aksi massa atau demonstrasi yang menolak pembangunan pabrik adalah aspirasi rakyat yang harus di dengar oleh pemerintah," tegasnya melalui pesan singkat, Selasa (21/3). Dia menambahkan, pemerintah sebaiknya melakukan verifikasi faktual di lapangan. Itu dimaksudkan guna mendapatkan data akurat agar dalam proses perumusan kebijakannya tidak melukai hati rakyat dan tidak menggangu program nasional. Polemik keberadaan pabrik PT Semen Indonesia di Rembang itu memang sudah masuk pada ranah hukum. Bahkan sudah ada putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan petani Rembang dan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) terkait Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen milik PT Semen Gresik (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang tertanggal 7 Juni 2012. Dari sisi hukum, komisi IV DPR tidak akan mencampuri atau melakukan intervensi ke wilayah hukum tersebut. Namun Viva meminta pemerintah menuntaskan persoalan ini. "Hal ini tidak boleh berlarut-larut karena akan dapat menimbulkan konflik horisontal berkelanjutan," ujarnya. Sementara dia mengatakan, komisi IV DPR RI telah mengagendakan untuk melakukan kunjungan ke lapangan terhadap proses pembangunan pabrik dan sengketa lahan di Rembang itu. Tujuan kunjungan ke lapangan katanya untuk mengecek kondisi faktual pembangunan pabrik dan menyerap aspirasi masyarakat di sekitar areal pembangunan. "Rencana dalam masa sidang ini, sekitar minggu awal di bulan April," pungkas politikus PAN itu. (dna/JPG)

DPR Minta Pemerintah Dengar Aspirasi Petani Rembang 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/anies-aspirasi-masyarakat-belum-didengar-pemerintah_m_103823.jpeg" alt="Pasangan Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno" width="100%">
<figcaption>Pasangan Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai, selama ini aspirasi sebagian warga Jakarta kurang diakomodasi oleh pemerintah. Sehingga banyak masyarakat yang sedikit skeptis dengan kinerja pemerintah. Kemiskinan yang ekstrem dan ketimpangan di Jakarta, menurut Anies, masih cukup banyak dengan jumlah 3,5 juta orang yang berada di garis rentan miskin. "Dan selama ini mereka kurang terlihat. Di sosial media, mereka tidak muncul. Suara mereka kurang terdengar di media massa," ujar Anies dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Jumat (20/1). Selama ini, permasalahan di Jakarta selalu berputar pada kemacetan dan banjir yang menghambat kegiatan warga yang telah mandiri secara ekonomi. "Kalau Anda ke kampung-kampung yang mereka keluhkan adalah lapangan pekerjaan. Bagaimana mau merasakan banjir dan macet? Mereka sendiri tidak bekerja," katanya. Karenanya, lanjut Anies, pembangunan manusia bukan hanya persoalan keberlangsungan dan kemandirian ekonomi, namun pemerintah harus mengangkat kelas mereka secara jangka panjang melalui pendidikan berkualitas dan tuntas. "Kalau jakarta mau maju, perhatikan pembangunan manusianya. Mengangkat agar pembangunan manusia menjadi prioritas. Selama ini pembangunan yang lain sudah menjadi prioritas dan itu akan diteruskan," pungkasnya. (cr2/JPG)

Anies: Aspirasi Masyarakat Belum Didengar Pemerintah