<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/anak-usaha-soci-berpotensi-masuk-daftar-hitam-rekanan-pertamina_m_.jpg" alt="ilustrasi kapal tangker" width="100%">
<figcaption>ilustrasi kapal tangker</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Meningkatnya tensi perdagangan global dipicu tarif Amerika Serikat, diproyeksi berdampak luas ke berbagai sektor tak terkecuali energi. Isu ditolaknya ekspor gas AS ke Tiongkok diprediksi akan menimbulkan dinamika baru di bursa ketersediaan dan harga minyak mentah global. Indonesia dinilai perlu mengantisipasi potensi tersebut. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas, PT PLN, dan PT PGN, Senin (28/4) malam, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan bahwa terdapat potensi penurunan harga gas sebagai dampak perang dagang Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok. Menurut Sugeng, ditolaknya ekspor gas dari AS ke Tiongkok menimbulkan potensi ketersediaan energi berlebih yang membuat harga gas dan minyak mentah mengalami penurunan. "Terbukti (harga, red) crude oil anjlok, gas juga anjlok. Sementara kita bisa impor, mungkin. Tapi, sekali lagi pemanfaatan gas dalam negeri kan jadi perhatian sebagaimana komitmen pemerintah," ujarnya. Sugeng menyebutkan bahwa kondisi suplai dan harga minyak global tersebut perlu dicermati jika terdapat peluang impor jika dalam negeri mengalami kekurangan. Sebab, menurut Sugeng, hal yang menjadi perhatian utama saat ini terkait kebutuhan gas bumi adalah ketimpangan antara pasokan dan permintaan. Terjadi penurunan pasokan gas pipa dari sumber gas eksisting akibat natural declining. Sugeng menambahkan, kebutuhan gas baik sebagai bahan bakar bagi industri, pembangkit listrik, maupun bagian dari bahan baku pupuk harus terus dijaga. "Bukan hanya karena berkaitan ketahanan energi tetapi juga ketahanan pangan," tegasnya. RDP sendiri menyepakati beberapa poin penting di antaranya bahwa Komisi XII mendukung Dirjen Migas dan SKK Migas untuk mempercepat on-stream proyek lapangan gas baru serta mengatur keseimbangan antara pasokan gas untuk pasar domestik dan pasar internasional. Termasuk kebijakan realokasi maupun swap gas. Selain itu, Komisi XII DPR RI meminta Kementerian ESDM, Dirut PLN dan Dirut PGN untuk mempercepat pembangunan infrastruktur gas baik pipa maupun regasifikasi guna menjamin keandalan pasokan gas bumi untuk menjamin kebutuhan industri pupuk dan industri lainnya serta pembangkit listrik. Pada kesempatan sebelumnya, Asosiasi Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia (Aspebindo) mengungkapkan adanya lonjakan harga gas untuk sektor industri dan komersial non-PGBT (Pengguna Gas Bumi Tertentu). Wakil Ketua Umum Aspebindo Fathul Nugroho mengatakan bahwa harga gas telah meningkat sejak kuartal pertama 2024, dari sebelumnya USD10,2 per MMBTU menjadi USD14,27 per MMBTU. Aspebindo berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret guna mengatasi kekurangan pasokan gas dalam negeri. Salah satu masukannya, Aspebindo merekomendasikan untuk mengalihkan sementara sebagian ekspor gas untuk kebutuhan dalam negeri. Langkah ini diharapkan dapat menyeimbangkan pasokan serta menekan biaya energi bagi industri dan sektor komersial. "Pemerintah harus memastikan pasokan gas dalam negeri cukup untuk mendukung industri nasional sebelum mengutamakan ekspor," tegas Fathul.

Meningkatnya tensi perdagangan global mempengaruhi harga gas dan minyak, memicu kebutuhan antisipasi di Indonesia.

Dampak Perang Dagang, Harga dan Suplai Energi Global Perlu Diantisipasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/ketua-aspebindo.jpg" alt="ANGGAWIRA, Ketua Umum Asosiasi Pemasok Batu Bara dan Energi Indonesia (Aspebindo)" width="100%">
<figcaption>ANGGAWIRA, Ketua Umum Asosiasi Pemasok Batu Bara dan Energi Indonesia (Aspebindo)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pemerintah resmi membatalkan kebijakan pemberian konsesi tambang kepada perguruan tinggi dan menggantinya dengan bantuan dana riset serta beasiswa. Keputusan ini dinilai sudah tepat demi keberlanjutan dunia pendidikan tinggi. Ketua Umum&nbsp;Asosiasi Pemasok Energi, Batubara, dan Mineral Indonesia (ASPEBINDO), Anggawira menilai, langkah ini sejalan dengan prinsip perguruan tinggi harus berfokus pada fungsi utamanya: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pembatalan ini sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan. "Keterlibatan langsung dalam bisnis tambang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, komersialisasi berlebihan, serta risiko lingkungan dan sosial yang sulit dikendalikan oleh institusi pendidikan," ujar Anggawira, Rabu (19/2). Politikus Partai Gerindra ini menilai, kebijakan ini bisa membuat&nbsp;kampus tetap menjalankan perannya tanpa terbebani urusan operasional pertambangan. Langkah yang lebih tepat untuk kampus adalah&nbsp;fokus pada inovasi teknologi pertambangan yang lebih ramah lingkungan serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten. "Dukungan dana riset dan beasiswa akan mendorong peningkatan efisiensi industri dan melahirkan tenaga ahli yang lebih siap bersaing," tambahnya. Hal ini dinilai lebih relevan bagi keberlanjutan sektor pertambangan, dibandingkan dengan kampus yang harus turun langsung dalam operasional industri. "Industri pertambangan tetap bisa bermitra dengan kampus melalui riset bersama, program magang, dan pengembangan teknologi," jelasnya. Dengan skema bantuan dana ini, perguruan tinggi tetap berkontribusi dalam pengembangan sektor pertambangan, tanpa harus menghadapi risiko bisnis dan operasionalnya secara langsung. Efisiensi dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Tambang merupakan sektor dengan regulasi ketat dan membutuhkan manajemen profesional. Jika dikelola oleh pihak yang kurang berpengalaman, potensi kerugian negara bisa lebih besar. "Dengan kebijakan ini, konsesi tambang tetap dapat dikelola oleh pihak yang lebih kompeten, sementara kampus mendapatkan manfaat ekonomi secara lebih optimal melalui hibah riset dan beasiswa,"&nbsp;pungkas Anggawira. &nbsp;

Anggawira menilai, langkah ini sejalan dengan prinsip perguruan tinggi harus berfokus pada fungsi utamanya.

Pemerintah Batalkan Konsesi Tambang untuk Kampus, ASPEBINDO Anggap Keputusan Tepat Untuk Hindari Konflik Kepentingan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/09/pexels-apasaric-1238864-3444397616.jpg" alt="ILUSTRASI: Aktivitas di areal tambang." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Aktivitas di areal tambang.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Langkah pemerintah memberikan izin untuk ormas maupun ormas keagamaan mengelola tambang mendapat catatan dari pelaku usaha di sektor pertambangan. Pengusaha berharap pemerintah memberikan izin tersebut sesuai syarat dan ketentuan yang ketat. Ormas juga harus mengelolanya dengan menerapkan praktik good corporate governance. Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batu Bara Indonesia (Aspebindo) Anggawira mendukung rencana pemerintah membagikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas. Hal itu dilakukan sebagai bentuk redistribusi sumber daya agar bisa dinikmati masyarakat. &rdquo;Catatannya, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional,&rdquo; ujar Anggawira. Karena itu, pengelolaan tambang harus dilakukan secara profesional oleh lembaga keagamaan dengan membentuk badan usaha. Anggawira menilai badan usaha milik umat juga bertujuan membangun kemandirian organisasi untuk bisa terus berkontribusi kepada masyarakat. &rdquo;IUP ini bisa menjadi modal bagi ormas keagamaan untuk mandiri dalam mengembangkan roda organisasi mereka,&rdquo; tambahnya. Selain itu, lanjut dia, pembagian IUP kepada ormas merupakan bentuk apresiasi negara untuk mendukung kerja-kerja ormas dalam memberdayakan masyarakat. Terlebih, dia menilai, kontribusi ormas keagamaan di Indonesia cukup besar. &rdquo;Yang perlu diperhatikan adalah tata kelola pemberian izinnya serta prinsip kesetaraan dan pemerataan sumber daya agar proporsional. Supaya masyarakat turut menikmati sumber daya yang ada hak mereka juga di dalamnya,&rdquo; urai Anggawira. Di lain pihak, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Hendra Sinadia membeberkan, praktik penambangan yang baik atau good mining practices mencakup berbagai aspek. Mulai kepastian keselamatan kerja penambang, operasional pertambangan, hingga tanggung jawab reklamasi yang terjaga. Kemudian, pengelolaan lingkungan, penutupan tambang, serta pembayaran kewajiban, baik ke masyarakat maupun ke negara. Karena itu, usaha pertambangan memang memerlukan ahli-ahli yang kompeten dan komitmen yang tinggi. &rdquo;Pada dasarnya persyaratan industri pertambangan itu sangat ketat karena karakteristiknya yang berisiko tinggi dan bersifat jangka panjang serta padat modal,&rdquo; bebernya. Hendra menambahkan, asosiasi juga berharap ormas yang akan mengelola pertambangan dapat menerapkan prinsip good corporate governance dan memperhatikan prinsip keberlanjutan. Selama ini sudah ada contoh perusahaan-perusahaan pertambangan yang mengedepankan prinsip good governance. Hal tersebut dapat dijadikan acuan bagi badan usaha milik ormas keagamaan yang nanti mengelola usaha tambang. &rdquo;Yang kita harapkan adalah nantinya perusahaan-perusahaan yang dimiliki ormas memastikan kegiatan mereka ini mematuhi good practice. Sehingga, nanti kegiatan penambangan oleh perusahaan yang dimiliki ormas bisa menjadi contoh,&rdquo; tandasnya. (agf/c7/fal)

Langkah pemerintah memberikan izin untuk ormas maupun ormas keagamaan mengelola tambang mendapat catatan dari pelaku usaha pertambangan.

Pemerintah Beri Izin Tambang untuk Ormas, Asosiasi Ingatkan Prinsip Good Corporate Governance

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/20/ebt-2328913676.png" alt="KOLABORASI: Ketua Umum Aspebindo Anggawira (kanan) memberikan plakat kepada Dirut PGN Arief Setiawan Handoko dalam Indonesia Mineral and Energy Conference (IMEC) 2023 kemarin (19/12)." width="100%">
<figcaption>KOLABORASI: Ketua Umum Aspebindo Anggawira (kanan) memberikan plakat kepada Dirut PGN Arief Setiawan Handoko dalam Indonesia Mineral and Energy Conference (IMEC) 2023 kemarin (19/12).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batu Bara (Aspebindo) mengajak anggotanya untuk terus berinovasi dalam menghadapi perubahan tren energi dunia. Selain itu, Aspebindo juga mendorong transisi energi bersih di Indonesia. &ldquo;Aspebindo terus mendukung pemerintah dan lembaga terkait lainnya untuk melakukan langkah-langkah konkret dalam mempercepat pengembangan energi terbarukan. Asosiasi kami siap berkolaborasi untuk mendukung langkah tersebut,&rdquo; ujar Ketua Umum Aspebindo Anggawira dalam Indonesia Mineral and Energy Conference (IMEC) 2023 kemarin (19/12). Pihaknya siap berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan industri akan pentingnya energi terbarukan. Dengan begitu, industri energi dapat memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. &ldquo;Kita harus terus beradaptasi dengan perubahan dan dinamika pasar global serta memerhatikan aspek lingkungan dan sosial dalam setiap kegiatan. Hal ini akan membantu industri energi untuk terus tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan, sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, &rdquo; terangnya. Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Irwandy Arif mengatakan, ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil masih sangat tinggi. Bauran energi primer pada Agustus 2023, porsi batu bara sebesar 38,8 persen, minyak bumi 31,6 persen, dan gas bumi 17,4 persen. Sedangkan porsi EBT hanya 12,2 persen. Untuk mencapai target transisi energi, pemerintah akan melakukan berbagai upaya. Di antaranya, meningkatkan pemanfaatan EBT, baik untuk pembangkit listrik, transportasi, maupun industri. Serta melakukan hilirisasi mineral untuk mendukung pengembangan EBT, dan mendorong investasi di sektor EBT. &ldquo;Pemerintah berkomitmen untuk melakukan transisi energi secara bertahap dan berkelanjutan. Pada 2024, pemerintah menargetkan kapasitas pembangkit EBT sebesar 13,6 gigawatt. Kami juga mendorong pembangunan PLTS atap dan menerapkan mandatori biodiesel B35,&rdquo; tegasnya. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan transisi energi di sektor transportasi. Pada 2024, pemerintah menargetkan 25 persen kendaraan baru yang diproduksi adalah kendaraan listrik. &rdquo;Selain itu, pada 2060, Indonesia ditargetkan tidak lagi menggunakan pembangkit listrik tenaga batu bara,&rdquo; jelasnya.

Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batu Bara (Aspebindo) mengajak anggotanya untuk terus berinovasi dalam menghadapi perubahan tren energi

Aspebindo Dorong Transisi Energi Bersih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/12/WhatsApp-Image-2023-12-12-at-183158-1-489970001.jpeg" alt="ASPEBINDO menyelenggarakan webinar yang bertujuan untuk membahas tren kenaikan harga batubara dan proyeksinya untuk tahun 2024. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>ASPEBINDO menyelenggarakan webinar yang bertujuan untuk membahas tren kenaikan harga batubara dan proyeksinya untuk tahun 2024. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Dalam upaya menyikapi perubahan dinamika pasar energi global, Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia (ASPEBINDO) menyelenggarakan webinar yang bertujuan untuk membahas tren kenaikan harga batubara dan proyeksinya untuk tahun 2024. Webinar ini diadakan sebagai bagian dari rangkaian acara yang mengarah ke Konferensi Mineral dan Energi Indonesia ke-2 (IMEC 2023), yang dijadwalkan berlangsung pada 19 Desember 2023. Muhammad Puri Andamas, Sekretaris Jenderal ASPEBINDO dan Wakil Sekretaris Jenderal BPP HIPMI , sebagai pembicara utama. Dalam presentasinya, ia menyoroti berbagai faktor global dan lokal yang telah berkontribusi pada fluktuasi harga batubara. Salah satu poin utama yang dia tekankan adalah meningkatnya permintaan global, yang tentu saja dipengaruhi oleh kebijakan lingkungan global. Selanjutnya, Puri Andamas mendiskusikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, industri batubara, dan masyarakat luas dalam menavigasi tantangan ini. Dia menekankan bahwa dinamika harga batubara di masa depan akan sangat tergantung pada kebijakan pemerintah dalam meningkatkan konsumsi batubara dalam negeri. Puri Andamas juga menggarisbawahi perlunya inovasi untuk menciptakan peningkatan efisiensi dalam industri batubara agar bisa memenuhi kebutuhan energi global dan juga dalam negeri. Webinar ini juga menyoroti implikasi sosial ekonomi dari fluktuasi harga batubara. Peningkatan harga batubara dapat memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara, namun di sisi lain, perlu ada pengelolaan yang bijaksana untuk melindungi konsumen domestik dari perubahan-perubahan biaya konsumsi energi. Ari Setiawan sebagai Sekjen dari Asosiasi Semen Indonesia juga mengungkapkan kebutuhan Industri Semen akan pasokan energi dari batubara masih sangat tinggi dan bisa menunjang pembangunan dalam negeri dan juga ekspor Semen dari Indonesia. Diskusi tersebut juga mengangkat topik tentang permintaan global yang terus meningkat, terutama dari negara-negara berkembang yang membutuhkan sumber energi yang terjangkau. Hal ini menciptakan dinamika kompleks yang harus ditangani oleh industri batubara. Adaya peningkatan konsumsi dalam negeri untuk menciptakan alternatif pasar yang lebih kompetitif dan tidak bergantung dengan market ekspor. Peserta webinar, yang terdiri dari pengusaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam industri batubara, secara aktif berpartisipasi dalam diskusi. Mereka membahas strategi jangka panjang untuk industri ini, termasuk bagaimana menghadapi tantangan pasar global yang terus berkembang. Anggawira sebagai Ketua ASPEBINDO membuka acara webinar ini, menyoroti pentingnya adaptasi dan inovasi di sektor energi. Sementara itu, Rahmad Desmi Fajar dari PT Kaltim Prima Coal dan Berly Martawardaya dari INDEF memberikan perspektif tambahan mengenai dinamika permintaan global dan kebijakan industri batubara di Indonesia. Keseluruhan acara ini merupakan bagian dari upaya ASPEBINDO untuk mempersiapkan industri batubara Indonesia menghadapi tahun 2024. Dengan memperhatikan dinamika global dan lokal, serta berkontribusi pada perekonomian negara, ASPEBINDO berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab dalam industri batubara. Webinar ini berhasil mengumpulkan berbagai pemikiran dan strategi untuk menghadapi masa depan industri batubara, mengingat peran pentingnya dalam perekonomian dan energi di Indonesia. Diharapkan bahwa wawasan dan strategi yang dibagikan dalam acara ini akan membantu industri batubara Indonesia dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di tahun 2024 dan seterusnya.

dinamika harga batubara di masa depan akan sangat tergantung pada kebijakan pemerintah dalam meningkatkan konsumsi batubara dalam negeri.

Harga Batubara Kembali Membara, Begini Prediksi Aspebindo di Tahun 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/PEREKONOMIAN-2023.jpg" alt="Foto udara. Kendaraan melintas di areal perkebunan sawit milik salah satu perusahaan di Pangkalan Banteng, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah" width="100%">
<figcaption>Foto udara. Kendaraan melintas di areal perkebunan sawit milik salah satu perusahaan di Pangkalan Banteng, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara (Aspebindo) menilai bahwa ada potensi over-kuota dalam pemakaian BBM dan listrik subsidi di Indonesia pada tahun 2023. Hal ini sejalan dengan pernyataan Pemerintah melalui Dirjen Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menyatakan bahwa potensi ini muncul meskipun kuota pemakaian telah ditetapkan sebelumnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Umum Aspebindo, Anggawira mengatakan, rencana subsidi energi harus dijaga dan dimonitor dengan baik. Hal tersebut dilakukan agar kejadian over-kuota pada 2022 tidak terjadi lagi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas hal itu, Aspebindo mengatakan perlu koordinasi dan komunikasi seluruh stakeholder terkait untuk memastikan kuota subsidi energi tahun 2023 cukup hingga akhir tahun. Anggawira juga menjelaskan diperlukan langkah-langkah mitigasi untuk mencegah over-kuota dalam penyaluran subsidi energi hingga akhir tahun 2023.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya rasa caranya dengan melakukan inisiatif regulasi baru beserta program unggulan yang diharapkan dapat mengatur kuota penyaluran subsidi hingga aspek teknis," kata Anggawira dalam keterangan resmi, Rabu (16/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Peningkatan pengawasan perlu diterapkan, terutama di wilayah yang berpotensi menyalahgunakan subsidi, seperti perkebunan, pertambangan, dan pelabuhan," sambungnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Anggawira juga menambahkan optimalisasi teknologi, seperti penggunaan gas dalam pembangkit listrik PLN, diharapkan dapat membantu mengatasi over-kuota. Hal ini juga mendukung efisiensi pemakaian solar untuk pembangkit listrik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengatakan pengawasan konsumsi subsidi energi merupakan tanggung jawab bersama para stakeholder terkait dan masyarakat. Mengenai hal ini, pemerintah juga telah membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan dan Monitoring Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi untuk mengatasi masalah dan mencegah terulangnya situasi over kuota seperti pada tahun sebelumnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun demikian, Anggawira menilai perlu komitmen tinggi dari seluruh stakeholder terkait untuk menjaga kuota subsidi energi di tahun 2023. &ldquo;Komunikasi dan koordinasi menjadi kunci dalam menjaga kuota subsidi hingga akhir tahun 2023,&rdquo; tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, pada awal tahun, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi sebesar Rp 209,9 triliun untuk tahun 2023, terdiri dari Rp 139,4 triliun untuk subsidi BBM dan LPG, serta Rp 70,5 triliun untuk subsidi listrik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menetapkan kuota BBM tahun 2023, termasuk jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) seperti minyak tanah (kerosene) sebesar 0,5 Juta Kilo Liter (KL), minyak solar sebesar 17 Juta KL, dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP/Pertalite) sebesar 32,56 Juta KL.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hingga Juli 2023, realisasi penyaluran subsidi mencapai Rp 59,7 triliun untuk kuota BBM 8,6 juta kiloliter, subsidi LPG 3 kg sebesar Rp 37,7 triliun untuk 4 juta metrik ton, serta subsidi dan kompensasi listrik sebesar Rp 48,5 triliun untuk 39,2 juta pelanggan.</div>

"Peningkatan pengawasan perlu diterapkan, terutama di wilayah yang berpotensi menyalahgunakan subsidi," tutur Anggawira.

Aspebindo: Antisipasi Kuota Subsidi BBM dan Listrik Jebol, Pengawasan di Wilayah-wilayah ini Harus Diperketat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Depo-Pertamina-Plumpang-Pasca-Kebakaran-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Foto udara terlihat suasana permukiman penduduk yang hangus terbakar dari dampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang di Jalan Koramil, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta, Sabtu (4/3/2023). Dalam Kejadian ini tercatat 17 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 2" width="100%">
<figcaption>Foto udara terlihat suasana permukiman penduduk yang hangus terbakar dari dampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang di Jalan Koramil, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta, Sabtu (4/3/2023). Dalam Kejadian ini tercatat 17 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 2</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indoensia (ASPEBINDO) Anggawira meminta PT Pertamina (Persero) untuk meningkatkan komitmennya dalam aspek Health, Safety, Security, and Environment (HSSE). Hal ini ditekankan usai Depo Plumpang, Koja, Jakarta Utara, mengalami insiden kebakaran pada Jumat (3/3).  Tak hanya Depo Plumpang, dalam tiga tahun terakhir bahkan tercatat ada enam kilang dan atau depo PT Pertamina yang terbakar.  "Saya rasa dengan berbagai insiden yang terjadi ini harus ada tindakan dengan mengeluarkan kebijakan atau terobosan masif untuk mengatasi persoalan HSSE ini. Ini berlaku bukan hanya untuk Pertamina tapi untuk seluruh pelaku industri gas dan minyak bumi," kata Anggawira dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (9/3).  Ia juga menjelaskan, pentingnya buffer zone atau zona penyangga di setiap depot Bahan Bakar Minyak (BBM). Sebab, depo BBM merupakan area berbahaya yang di sekelilingnya terdapat zat-zat yang mudah terbakar.  Dalam hal ini, Anggawira menyebut bahwa buffer zona ibarat sabuk pengaman di area depo. Bahkan, buffer zone merupakan bagian dari aspek HSSE (Health, Safety, Security and Environment) di sekitar wilayah tangki timbun yang rentan dengan risiko kebakaran.  "Adanya lahan di sekeliling lokasi depo BBM bisa dibebaskan dan dimanfaatkan sebagai area penghijauan," ujar Anggawira yang juga merupakan Komisaris Utama PT Krakatau Pipe Industries ini.  Meski demikian, Anggawira menilai Pertamina sudah bergerak cepat untuk menanggulangi insiden kebakaran ini, utamanya berfokus pada korban. Hal ini sudah merupakan prosedur mitigasi ketika kecelakaan terjadi.  Namun demikian, perlu ada yang namanya evaluasi sehingga terobosan yang bisa menguatkan aspek HSSE. "Jangan sampai kejadian ini bisa terulang kembali, dan perlu diperhatikan jika insiden ini terjadi kembali bagaimana prosuder penyelamatan sebagai standarnya untuk meminimalisir dampaknya," tutup Anggawira yang saat ini juga menjabat sebagai Sekjen BPP HIPMI.  Untuk diketahui, imbas kebakaran yang terjadi di Depo Plumpang tercatat 19 orang meninggal dunia, 49 korban luka-luka, serta 3 orang dalam pencarian. Selain korban jiwa dan luka-luka, insiden ini juga berdampak pada lebih dari 570 warga harus mengungsi dan bergantung pada bantuan yang diberikan PT Pertamina maupun donasi dari berbagai lapisan masyarakat.

Aspebindo Minta Pertamina Tingkatkan HSSE

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/thumb_43_53_harga.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah terus menggenjot program hilirisasi tambang sebagai upaya mendukung program transisi energi untuk menuju target emisi nol bersih. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang tambang pun didorong untuk menyiapkan program hilirisasi. Namun, Kementerian ESDM mencatat baru belasan perusahaan yang berkomitmen dan sudah menyiapkan proyek hilirisasi batu bara mereka hingga 2030.  Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batu Bara Indonesia (Aspebindo) Anggawira menyatakan, masih tingginya harga komoditas dan minimnya pembiayaan menjadi tantangan hilirisasi batu bara di Indonesia. "Mengenai hilirisasi dari strategi pengelolaan batu bara, ada banyak cara. Kita bisa gasifikasi, DME, dan sebagainya. Tapi, PR-nya, investasinya besar," ujarnya.  Di sisi lain, skema pembiayaan masih terbatas. "Faktanya seperti ini. Ada potensi bisnis baru, tapi kalau nggak ada dukungan dari pembiayaan kan sulit, kecuali memang ada dukungan dari pemerintah," tambahnya.  Pengamat energi Amrul Hakim menilai Indonesia tidak memiliki industri manufaktur untuk mengonstruksi fasilitas pengolahan dan pemurnian hilirisasi batu bara. "Saya kira ini tantangan yang paling berat," ucapnya.  Sebagai informasi, Kementerian ESDM memproyeksikan Indonesia memiliki sumber daya batu bara 91,6 miliar ton dengan cadangan 31,7 miliar ton.

Pengusaha Butuh Dukungan, Aspebindo: Hilirisasi Investasinya Besar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bumd-sulteng-layak-diberi-prioritas-kelola-tambang-nikel-bahodopi_m_.jpg" alt="BUMD Sulteng diprioritaskan kelola tambang nikel Bahodopi" width="100%">
<figcaption>BUMD Sulteng diprioritaskan kelola tambang nikel Bahodopi</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia (Aspebindo) Anggawira menilai kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tepat dengan melarang ekspor bahan mentah nikel dan fokus untuk membangun industri dalam negeri.  ’’Setuju dan mendukung Presiden Jokowi, harus bangun industri dalam negeri,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (9/1).  Dia menegaskan tidak hanya menghentikan nikel, Presiden Jokowi juga telah mengumumkan pelarangan ekspor mineral mentah berupa bijih bauksit pada tahun 2023 mendatang.  Anggawira berpendapat kebijakan itu sangat tepat untuk sisa masa jabatan kepemimpinan Presiden Jokowi yang kurang lebih dua tahun. Dia berharap presiden selanjutnya berkomitmen melanjutkan kebijakan Presiden Jokowi. ’’Wajib melanjutkan karena sudah on the track,” harapnya.  Hal senada diungkapkan Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah yang mengatakan sejak Indonesia merdeka, baru kali ini pemerintah secara tegas melakukan pelarangan terhadap eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) meskipun mendapat gugatan dari dunia internasional.  Trubus menegaskan, memang sudah saatnya lebih mengutamakan pengolahan dalam bahan mentah di dalam negeri, agar produk-produk Indonesia memiliki nilai jual yang lebih kompetitif.  Selain itu, Trubus berharap kebijakan Presiden Jokowi terkait hilirisasi dapat dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya. Walaupun mendapat tekanan dari dunia internasional seperti yang terjadi pada nikel yang di gugat ke organisasi perdagangan dunia (WTO), Trubus berharap pemimpin selanjutnya tidak gentar seperti yang dilakukan Presiden Jokowi. (*)

Aspebindo Nyatakan Kebijakan Jokowi Hentikan Ekspor Nikel sudah Tepat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/thumb_15_32_pengusaha_butuh.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Asosiasi Pemasok Energi dan Batu Bara Indonesia (Aspebindo) menyoroti lemahnya sinkronisasi data pertambangan yang dimiliki pemerintah. Dampaknya, kepercayaan diri pelaku industri dalam melakukan ekspansi berkurang.  "Dalam menyusun kebijakan yang tepat, harus ada landasan yang kuat. Faktanya, sekarang kita belum bisa memanfaatkan data-data usaha pertambangan. Tak heran, pengusaha juga sering bingung akibat perubahan kebijakan," ujar Ketua Umum Aspebindo Anggawira.  Menurut Anggawira, saat ini one big data policy menjadi sebuah keharusan bagi pemerintah. Tujuannya, memberikan kepastian hukum kepada para pengusaha tambang. Apalagi, Indonesia membutuhkan suntikan investasi untuk mempercepat hilirisasi industri minerba.  "Pengusaha mengurus izin pertambangan ke pusat. Kemudian, ada kebijakan untuk mengurus izinnya di daerah. Ketika izin diurus, ternyata daerah belum siap. Kebingungan itu bisa menghambat investasi dan pertumbuhan pengusaha. Padahal, era big data ini mendorong dilakukannya sinkronisasi data agar kebijakan yang dihasilkan tidak tumpang-tindih," paparnya.  Menurut Anggawira, keuntungan one big data policy adalah bisa memetakan secara akurat kemampuan pengusaha. Jadi, pemerintah bisa menjadikan data tersebut sebagai landasan dalam menyiapkan instrumen insentif dan peningkatan kapasitas.  Sementara itu, Direktur Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha Kementerian Investasi/BKPM Edy Junaedi menyatakan, pemerintah terus menyinkronkan data dengan peraturan di pusat dan daerah.  "Memang masalah data sebelumnya menjadi hambatan, tapi dengan sistem di OSS pelan-pelan kami sinkronkan. Sekarang Kementerian Investasi dan BKPM secara aktif berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyelesaikan masalah data ini. Dengan begitu, data ini bisa menjadi landasan tepat untuk kebijakan dan peraturan yang ada," jelasnya.

Pengusaha Tambang Keluhkan Perizinan Usaha Kerap Terganjal di Daerah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Aspebindo

Berita Terkini