<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/56c2565f-0b1d-4798-bc07-391467e6fb0e.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo melalui Sekda Jateng Sumarno menginstruksikan seluruh kepala daerah se-Jateng menggunakan aspal buton. Menurut Ganjar, imbauan ini dikeluarkan dalam rangka Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).  "Ini bagian dari pelaksanaan atau implementasi menggunakan produk dalam negeri. Nah, kalau aspal kita dari dalam negeri saja ada, kenapa kita tidak mau menggunakan," kata Ganjar di Hotel Novotel, Kota Semarang, Jateng, Jumat (30/9).  Aspal buton merupakan jenis aspal alami yang secara spesifik hanya terdapat di dua lokasi sedunia, salah satunya di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Aspal buton di Indonesia diketahui memiliki potensi sebesar 694 juta ton.  Ganjar mengatakan, aspal buton sendiri sudah diuji coba oleh Pemprov Jateng di kantor gubernur setempat. Dalam ujicoba tersebut, Ganjar menilai kualitas aspalnya bagus dan tidak menimbulkan panas berlebih.  Selain di kantor, Ganjar menyebut aspal buton juga sudah dipasang di sejumlah ruas jalan wilayah Jateng. Ganjar mengatakan, aspal buton yang sudah terpasang itu juga bagus kualitasnya.  "Kita dorong termasuk untuk urusan-urusan civil work. Selain di kantor, sudah digunakan di beberapa ruas jalan yang mulai kita pakai juga," tuturnya.  Oleh sebab itu, Ganjar mengatakan bahwa Indinesia mesti percaya diri menggunakan produk dalam negeri. Tak hanya aspal buton, Ganjar juga terus mendorong penggunaan produk asli Indonesia di semua sektor.  "Maka kita sampaikan ini lho ada aspal yang bisa dipakai buatan dalam negeri, ayo kita gunakan. Kita mesti punya kepercayaan diri untuk kita bisa pakai dan itu juga berlaku kepada produk-produk lain yang memang potensial untuk kita bisa pakai sendiri," tuturnya.  Ganjar mengatakan, imbauan ini sekaligus merespons instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pengunaan produk dalam negeri untuk mengurangi angka kemiskinan. "Pak Presiden Jokowi menyampaikan kurangi kemiskinan, tekan inflasi, koordinasikan antar daerah. Bupati, Gubernur Wali Kota semua harus turun dan jangan lupa, gunakan produk dalam negeri," tuturnya.  Untuk diketahui, Ganjar melalui Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Jateng telah menginisiasi penggunaan aspal buton sejak tahun 2021. Hal itu sejalan dengan peraturan PUPR nomor 18 tahun 2018 soal penggunaan aspal buton untuk jalan.  Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta seluruh kepala daerah untuk menindaklanjuti aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia (BBI) dengan mempercepat realisasi komitmen belanja produk dalam negeri.  "Jangan sampai, sekali lagi, dalam posisi ekonomi yang tidak mudah ini, APBN dan APBD yang uangnya dikumpulkan dari pajak, dari Bea Cukai, dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dari dividen BUMN, kumpul, kemudian ditransfer ke daerah tapi belinya barang-barang impor," kata Jokowi, di JCC, Jakarta, Kamis (29/9).

Jateng Gunakan Aspal Buton, Komitmen Utamakan Produk Dalam Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/image_6483441-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) memandang perlu upaya serius untuk membangkitkan kembali aspal Buton agar dapat seperti dulu. Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry menilai aspal Buton harus dikelola agar punya daya saing yang kuat melawan aspal-aspal sintetis yang lain. Karena itu dukungan teknologi pemrosesan, logistic, transportasi, dan perdagangannya harus diperkuat.  "Pada intinya pengguna kan ingin aspal yang berkualitas dan harganya komeptitif. Untuk itu di sektor produksi perlu didukung dengan teknologi yang bagus dan kami di (Kementerian) Perdagangan mendukung dengan sistem logistik, pemasaran, dan akses pasar yang luas," ujarnya dalam keterangannya, Selasa (1/6).  Jerry mengungkapkan, aspal Buton sangat terkenal sejak zaman kolonial Belanda hingga nama Buton selalu dikaitkan dengan aspal. Namun pada perkembangannya aspal sintetis lebih banyak digunakan sehingga aspal Buton agak menurun penggunaannya. Bupati Buton La Bakry bertekad untuk membangkitkan kembali aspal Buton.  Menurutnya, aspal Buton dikenal dengan kualitas yang bagus dan durability yang lama. Ia berharap pemerintah pusat mengembalikan Kembali kejayaan aspal Buton sehingga bisa memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat.  Jerry sendiri melihat perlunya kerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintahan seperti Kementerian Desa (Kemendes) dan pihak swasta untuk masalah ini. "Kita mulai dari yang dekat dulu. Di Kemendes kan ada dana desa. Kita tanya, bisa nggak salah satu penggunaan dana desa adalah untuk pembangunan infrastruktur yang memakai aspal Buton?" imbuhnya.  Sementara Direktur Promosi dan Investasi Desa Kemendes Supriyadi menilai, sangat memungkinkan bahwa penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur memakai aspal Buton. Bahkan menurutnya jika itu diwujudkan maka dana desa akan lebih bermanfaat bagi masyarakat.  Pasalnya menurutnya, aspal Buton juga merupakan produk daerah. Dengan memakai aspal Buton untuk pembangunan jalan di desa-desa berarti perputaran dana desa akan kembali ke daerah. Sehingga, antar daerah bisa saling mendukung dalam mengoptimalkan penyerapan dana desa tersebut.  "Dana desa kembali ke desa, dan bahkan bisa bermanfaat maksimal untuk pembangunan daerah," pungkasnya.

Kemendag Ajak Konsumen Kurangi Penggunaan Aspal Sintetis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Perbaikan-Jalan-Osowilangun-Guslan-Gumilang.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dukungan dari pemerintah dibutuhkan guna optimalisasi produksi dari potensi cadangan aspal alam buton di Indonesia. Sebagaimana diketahui, saat ini pemerintah memiliki program percepatan pemanfaatan produksi aspal alam buton untuk menekan impor aspal minyak dari luar negeri.  Sayangnya saat ini, dari 42 Izin Usaha Pertambangan (IUP) aspal alam buton, hanya enam IUP saja yang aktif melakukan kegiatan produksi pertambangannya. Oleh karenanya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun diharapkan untuk mengalihkan IUP aspal alam buton kepada perusahaan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN).  Pengamat Hukum Sumber Daya dari Universitas Tarumanegara (Untar), Ahmad Redi menyampaikan, sejauh ini kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan masih didominasi oleh impor aspal minyak. Maka guna menekan impor itu, produksi aspal alam buton harus dioptimalkan.  "Sebaiknya ada penugasan ke BUMN atau anak-anak perusahaan BUMN melalui penawaran IUP untuk aspal," terangnya pada Selasa (15/2).  Menurut Ahmad Redi, penugasan tersebut penting supaya ada transformasi bisnis kepada BUMN tambang yang tidak melulu pada batu bara, kecuali aspal dan mineral semata. Mengacu data Kementerian ESDM hasil koordinasi dengan Dinas Pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), terdapat sebanyak 54 juta ton potensi cadangan aspal alam buton. Dan, terdapat sebanyak 833 juta ton sumber daya aspal alam buton di Indonesia.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/02/02/2021/hanya-ada-di-2-lokasi-di-dunia-ri-berpeluang-jadi-pemain-aspal-global/">Hanya Ada di 2 Lokasi di Dunia, RI Berpeluang jadi Pemain Aspal Global</a>  Ahmad Redi menilai, bahwa minimnya keaktifan IUP aspal alam lebih disebabkan belum terbukanya pasar aspal di dalam negeri secara luas. Redi menyebut, selain kapasitas modal, sumber daya manusia, teknologi dan akses pasar yang luas, peran BUMN juga sangat penting untuk pengelolaan aspal alam buton tersebut.  "Ini menjadi modal bagi optimalisasi pengusahaan aspal di Indonesia, khususnya Buton. Dan pemerintah bisa menawarkan IUP yang tidak aktif itu kepada anak perusahaan BUMN," pungkas Redi.  https://youtu.be/X5jtxYsxvaM

Pemerintah Diminta Tunjuk BUMN Kelola IUP Aspal Alam yang Mandek

aspal buton

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#aspal buton

Berita Terkini

Jateng Gunakan Aspal Buton, Komitmen Utamakan Produk Dalam Negeri

Kemendag Ajak Konsumen Kurangi Penggunaan Aspal Sintetis

Pemerintah Diminta Tunjuk BUMN Kelola IUP Aspal Alam yang Mandek

Download Aplikasi JawaPos.com