<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/02/86BUcemma16DCvis5hMye4KdiWEWrvC4hgvhPjwh-2797922934.jpg" alt="Ilustrasi tahap dan proses pengambilan air alam. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tahap dan proses pengambilan air alam. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Isu mengenai sumber air minum dalam kemasan (AMDK) kembali mencuat dan memicu perdebatan di publik.&nbsp;Hal tersebut menyusul konten Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang viral menyebut kalau pabrik air minum Aqua di Subang, menggunakan air permukaan. Walau sudah diklarifikasi Dedi Mulyadi beserta pihak Aqua, polemik air minum ini masih menyisakan perdebatan di masyarakat. Sejumlah pihak menilai, polemik ini muncul akibat kesalahpahaman terhadap proses pengambilan air oleh industri, yang sebenarnya sudah diatur dan diawasi ketat pemerintah. Anggota Komisi VI DPR RI Rizal Bawazier menilai persepsi publik yang menyamakan pengambilan air industri dengan sumur warga adalah keliru. Industri air minum telah mengikuti prosedur dan standar yang ketat dalam pengelolaan sumber air. &ldquo;Proses pengambilan air oleh masyarakat dan perusahaan berbeda. Kalau perusahaan sudah sesuai standar, tentu akan kita dukung. Jangan sampai persepsi keliru ini justru menyulitkan industri yang mempekerjakan banyak orang,&rdquo; ujar Rizal melalui keterangannya. Dia menjelaskan, regulasi pemerintah mewajibkan perusahaan AMDK mengambil air dari akuifer dalam, yakni lapisan air tanah yang berada jauh di bawah permukaan dan tidak terhubung dengan sumur warga. Dengan begitu, aktivitas industri tidak akan mengganggu ketersediaan air masyarakat. Rizal juga memastikan bahwa produk AMDK berlabel SNI dan berizin edar BPOM telah melalui proses uji mutu yang ketat. DPR akan melibatkan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk membantu meluruskan kesalahpahaman publik. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (ASPADIN) Rachmat Hidayat menegaskan bahwa praktik pengambilan air dari sumur bor dalam merupakan standar internasional yang dilakukan di banyak negara. Menurut dia, air untuk AMDK diambil dari akuifer dalam melalui proses pengeboran khusus dan dibuktikan secara ilmiah lewat studi hidroisotop, yang menunjukkan bahwa lapisan tersebut tidak berhubungan dengan air tanah dangkal. &ldquo;Akuifer dangkal dan akuifer dalam tidak berhubungan. AMDK berasal dari akuifer dalam dengan perizinan dan pengawasan yang sangat ketat. Selama produk tersebut memiliki izin BPOM dan SNI, maka sumber airnya sudah diverifikasi dan aman dikonsumsi," jelas Rachmat. Rachmat menilai, polemik ini seharusnya dijadikan momentum untuk mengedukasi masyarakat mengenai perbedaan antara air tanah dangkal dan air akuifer dalam yang memiliki karakteristik berbeda. &ldquo;Polemik ini seharusnya jadi momentum edukasi, bukan kekhawatiran. Air kemasan yang legal sudah pasti memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan,&rdquo; tambah Rachmat. Rachmat juga mengimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam kekhawatiran berlebihan. Menurut dia, polemik yang berkepanjangan justru berpotensi menimbulkan kebingungan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap produk yang sebenarnya aman. &ldquo;Masyarakat justru yang paling dirugikan karena jadi takut membeli produk yang sudah terjamin aman dan berkualitas. Kami mengimbau agar tetap tenang dan percaya pada produk AMDK yang legal,&rdquo; ujar Rachmat. Baik DPR maupun ASPADIN menekankan bahwa isu sumber air AMDK harus dilihat dari fakta ilmiah dan kerangka regulasi, bukan asumsi publik yang belum terverifikasi. Pemerintah disebut telah menetapkan regulasi yang ketat untuk menjamin keamanan, mutu, dan keberlanjutan sumber daya air bagi masyarakat dan industri. Dengan pengawasan lintas lembaga dan penerapan standar mutu nasional, kualitas air minum dalam kemasan di Indonesia diyakini tetap terjaga, baik dari sisi kesehatan maupun keberlanjutan lingkungan.

Isu AMDK kembali mencuat, Gubernur Jabar dan ASPADIN klarifikasi pengambilan air, pentingnya edukasi masyarakat

Polemik Sumber Air AMDK Pasca Konten Viral Dedi Mulyadi, DPR dan Industri Minta Publik Berpijak pada Fakta Ilmiah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/16/ilustrasi-amdk-3951737186.jpeg" alt="Ilustrasi: Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pelaku usaha masih berharap Pemerintah Provinsi Bali bisa mempertimbangkan lagi mengenai larangan produksi dan peredaran AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) plastik sekali pakai berukuran di bawah 1 liter yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025. Pengusaha menegaskan lagi bahwa mereka sudah menaruh concern pada isu lingkungan. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (Aspadin) Rachmat Hidayat mengaku baru-baru ini pihaknya sudah diundang diskusi dengan Gubernur Bali mengenai keluhan-keluhan pengusaha. "Masukan dari pengusaha tetap dipersilakan. Beliau menyampaikan bahwa akan menjalankan SE tersebut," ujar Rachmat, saat dihubungi Jawa Pos, Kamis (15/5). Rachmat menyebut bahwa Aspadin akan terus berkomunikasi dengan Pemprov Bali dan institusi lain yang terkait. Rachmat menegaskan bahwa industri AMDK nasional sangat menaruh perhatian pada masalah lingkungan hidup. Aspadin sendiri mengaku terus berinovasi terhadap kemasan agar semakin ramah lingkungan. "Contohnya kami memiliki tipe kemasan pakai ulang yaitu galon yang sepenuhnya ramah lingkungan. Selanjutnya, bobot plastik yang digunakan pada setiap kemasan AMDK saat ini sudah jauh lebih kecil dibandingkan beberapa tahun yang lalu," tegasnya. Bicara mengenai upaya pengusaha air minum dalam menjaga lingkungan, Ketua Umum Asosiasi Industri Minuman Ringan (Asrim) Triyono Prijosoesilo menegaskan bahwa pihaknya mendukung kebijakan untuk mengurangi sampah plastik di Bali. Dia menegaskan bahwa sejauh ini pelaku usaha juga sudah menaruh concern pada isu lingkungan dengan melakukan berbagai kegiatan pengelolaan sampah. "Banyak anggota Asrim yang sudah melakukan kegiatan pengumpulan dan pengelolaan sampah kemasan, baik secara individu perusahaan maupun bersama-sama dalam organisasi IPRO atau organisasi daur ulang sampah kemasan dan lainnya," ujar Triyono. Lebih detil dia menjelaskan, sudah banyak aktivitas yang dilakukan pelaku usaha dalam melakukan pengumpulan dan daur ulang sampah kemasan, termasuk di Bali sendiri bekerja sama dengan LSM dan pelaku usaha daur ulang. Bahkan, sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah juga didorong ke level masyarakat. "Masyarakat pun perlu didorong untuk membangun habit baru untuk memilah sampah dari sumber atau rumah. Termasuk juga dukungan berbagai pihak seperti akademisi, civil society, dan lain-lain. Sinergi seperti inilah yang perlu didorong terus," tegasnya.

Pengusaha AMDK di Bali berharap kebijakan larangan plastik sekali pakai ditinjau kembali dengan menekankan inovasi ramah lingkungan.

Soal Larangan Peredaran AMDK Kurang dari Satu Liter di Bali, Pengusaha Bilang Sudah Concern Jaga Lingkungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/19/lhk-2268240843.jpeg" alt="KLHK dan ASPADIN menggelar seminar bertajuk Seminar Diseminasi Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen." width="100%">
<figcaption>KLHK dan ASPADIN menggelar seminar bertajuk Seminar Diseminasi Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penanganan sampah dan tanggung jawab produsen menjadi perhatian serius bagi Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (Aspadin). Hal tersebut mengingat saat ini Indonesia berada dalam tahap darurat sampah. "Sebagai upaya pengurangan sampah dibutuhkan kontribusi dari berbagai pihak, termasuk produsen," kata Ketua Umum Aspadin, Rachmat Hidayat dalam keterangan tertulis yang diterima. Rachmat menyampaikan hal tersebut&nbsp;dalam Seminar Diseminasi Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen, yang masih dalam suasana memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN 2024). Dalam kegiatan itu, Aspadin memperdalam pemahaman para anggota tentang roadmap pengurangan sampah. Serta bagaimana rencana peta jalan pengurangan sampah oleh produsen ini dapat diimplementasi. Termasuk apa saja pertimbangan dan tantangan yang dihadapi oleh industri AMDK dan industri makanan-minuman lainnya. Rachmat mengatakan, produsen memiliki tanggung jawab untuk membantu memenuhi target pengurangan sampah pemerintah sebagai bagian menjaga kelestarian lingkungan. Karena pengurangan sampah tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja namun membutuhkan kontribusi dari berbagai pihak, termasuk produsen. "Acara ini merupakan salah satu upaya kami dari asosiasi dan pelaku usaha untuk membantu pemerintah," katanya. Permen LHK Nomor 75 Tahun 2019 dilaksanakan untuk mencapai target pengurangan sampah oleh produsen sebesar 30 persen dibandingkan jumlah timbulan sampah di tahun 2029. Peraturan ditujukan kepada pelaku usaha dari 3 sektor, yaitu manufaktur, ritel dan jasa serta makanan dan minuman. "Semoga dengan terlaksananya acara ini, kita semua dapat lebih memahami isi dari Permen LHK Nomor 75 Tahun 2019 baik itu kewajiban perusahaan termasuk didalamnya inisiatif pengelolaan sisa kemasan dan pelaporan peta jalan pengurangan sampah oleh produsen," katanya. Direktur Pengurangan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Vinda Damayanti Ansjar mengatakan bahwa penerapan sustainability bisnis di Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan. Hal ini dikarenakan praktek bisnis berkelanjutan bukan lagi pilihan melainkan kebutuhan masa kini dan masa depan. "Bisnis berkelanjutan pada prinsipnya adalah menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup," katanya. Dia mengingatkan bahwa Indonesia saat ini berada dalam fase darurat sampah. Data KLHK tahun 2023 mencatat bahwa timbunan sampah di Indonesia telah mencapai 36 juta ton, dimana 36 persen masih belum bisa dikelola. Dari jumlah itu, sampah plastik berkontribusi 18,1 persen dan karton 11,3 persen. "Kita berada dalam keadaan darurat sampah sehingga harus melakukan upaya ekstra yang melahirkan solusi," katanya. Dia melanjutkan, Permen LHK Nomor 75 Tahun 2019 ini menjadi kerangka hukum dalam circular economy pengolahan sampah. Dengan melaksanakan Permen maka perusahaan dapat memberikan kontribusi sekaligus menghemat emisi karbon dan menangani dampak polusi limbah plastik. Pemerintah masih membutuhkan peran serta produsen untuk menyusun peta jalan pengurangan sampah agar target pengurangan sampah bisa tercapai. Saat ini dunia mengalami pencemaran plastik yang bersifat lintas batas dan negara. "Kami mengapresiasi Aspadin yang telah menjadi bagian dalam pengurangan peta jalan sampah," katanya. Kasubdit Tata Laksana Produsen Direktorat Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ujang Solihin Sidik mengingatkan kewajiban produsen dalam mengelola sampah yang berasal dari hasil produk mereka. Saat dunia tengah menghadapi tiga krisis yakni ancaman kehilangan keanekaragaman hayati, perubahan iklim dan polusi, termasuk yang dihasilkan plastik. Salah satu yang menjadi perhatian pemerintah adalah keberadaan kemasan AMDK di bawah 1 liter. Namun, Ujang memastikan bahwa permen tersebut tidak memuat klausul terkait pelarangan peredaran kemasan AMDK di bawah 1 liter. Dia melanjutkan, keberadaan kemasan tersebut tidak dihilangkan mengingat kemasan tersebut lebih efektif bagi masyarakat untuk dikonsumsi. Dia melanjutkan, publik juga tidak mungkin membawa AMDK di atas 1 liter. &ldquo;Orang, dia tidak bisa juga bawa 1 liter, lebih mungkin 600 mililiter itu yang yang selama ini yang optimum untuk kontek konsumsi. Di dalam konteks daur ulang ya itu dua hal yang berbeda,&rdquo; katanya. Namun, dia melanjutkan, tentu harus ada penyelarasan antara konteks daur ulang dan konsumsi dalam hal kemasan pangan di masa depan. Dia menambahkan, saat ini pemerintah fokus pada tingkat daur ulang di kemasan pangan yang besar terlebih dahulu. Ujang melanjutkan, kabar baiknya, mayoritas anggota ASPADIN menggunakan kemasan AMDK guna ulang. Dia menilai pemakaian galon guna ulang dapat mengurangi jumlah sampah secara signifikan karena kemasan yang bisa dipakai berulang kali. &ldquo;Galon guna ulang itu tidak langsung menjadi sampah, tapi ditarik kembali, dibersihkan sampai murni dan layak, diisi lagi dan didistribusikan kembali. Galon itu dari awal sudah dirancang di daur ulang. Galon guna ulang ini betul-betul bisa mengurangi sampah,&rdquo;&nbsp;tutupnya.

Penanganan sampah dan tanggung jawab produsen menjadi perhatian serius bagi Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (Aspadin).

Indonesia Darurat Sampah, Gelar Seminar Diseminasi Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/galon-bpa.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polemik regulasi pelabelan Bisfenol A (BPA) harus segera diakhiri. Semua pihak mesti berembuk bersama untuk menyamakan visi melindungi kesehatan dan keselamatan publik.  Demikian disampaikan Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Pandu Riono, dalam keterangan dikutip Minggu (18/9). Pandu mewanti-wanti agar kalangan industri tak perlu berlebihan dalam merespons regulasi tersebut.  "BPA berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatan publik. Di samping itu, regulasi pelabelan BPA justru menjadi upaya dalam mengedukasi masyarakat," kata Pandu.  Pandu mengingatkan bahaya BPA yang fungsinya menjadikan plastik keras dan jernih (tembus pandang). Tetapi bisa berpindah ke makanan atau minuman. Banyak penelitian menunjukkan kandungan BPA sudah ditemukan pada cairan kemih dan pada binatang.  Pandu menegaskan kekhawatiran soal bahaya BPA bersifat global. Hal ini melihat di banyak negara, terdapat regulasi yang mengatur kemasan pangan tidak diperbolehkan menggunakan wadah yang mengandung BPA.  "Di beberapa negara bahkan ada kewajiban pelabelan 'BPA Free' (Bebas BPA), tujuannya untuk edukasi masyarakat," imbuhnya.  Saat ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tengah merampungkan peraturan pelabelan risiko BPA pada galon guna ulang berbahan polikarbonat. Jamak diketahui, jenis plastik ini pembuatannya menggunakan BPA dan mendominasi pasar.  "Nantinya, produsen galon jenis tersebut akan diwajibkan untuk mencantumkan label peringatan 'Berpotensi Mengandung BPA' terhitung tiga tahun sejak aturan disahkan. Tujuan pelabelan BPA semata melindungi masyarakat. Jadi, industri tak perlu berlebihan dalam bersikap," katanya.  Menurut Pandu, saat ini produsen-produsen dunia seperti Danone di Prancis sudah mengganti wadah produknya ke jenis plastik yang bebas BPA. Pandu juga menjelaskan penelitian dan riset mutakhir menunjukkan BPA juga dapat berdampak pada gangguan hormon kesuburan pria maupun wanita.  "Kandungan ini juga dapat memicu penyakit seperti diabetes dan obesitas, gangguan jantung, penyakit ginjal, kanker hingga gangguan perkembangan anak," ujarnya.  Dekan Fakultas Farmasi Unair Surabaya, Prof. Junaedi Khotib berpandangan, adanya BPA akan menimbulkan kerusakan yang kompleks dengan melibatkan jalur hormonal dan epigenetik.  Meski sampai saat ini, kuantitas gangguan pada model tikus secara invivo belum dapat ditranslasikan ke dalam model dosis-response yang sangat jelas pada manusia. Menurutnya, hal ini harus menjadi pemikiran dan peringatan akan adanya gangguan kesehatan yang akan terjadi ketika terpapar BPA.  "Potensi dampak merugikan BPA pada diferensiasi dan fungsi otak sangat besar dan kompleks, karena perubahan yang dihasilkan kemudian dapat menyebabkan perubahan organik maupun perilaku organisme," kata Prof. Junaedi Khotib.  Adapun, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (Aspadin), Sofyan S. Panjaitan mengatakan semua pihak perlu mendukung dan mendorong lahirnya regulasi pelabelan BPA. "Memang sudah hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak menyesatkan, khususnya via label dan iklan pangan," katanya.  Terkait tentangan dari kalangan industri atas regulasi ini, Sofyan menilai hal tersebut lantaran industri belum memiliki usulan yang sesuai atas redaksi pelabelan BPA pada kemasan galon guna ulang. "Regulasi BPA nantinya dapat dikembangkan secara menyeluruh terhadap semua kemasan pangan berbahan plastik. Perbaikan tersebut, dapat berupa kewajiban pencantuman logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang tanpa terkecuali," terang dia.  Sementara, Ketua Umum Asosiasi Pemasok dan Distributor Depot Air Minum Indonesia, Budi Dharmawan meminta agar pelaku depot air minum mendukung pemerintah dalam hal menjaga kesehatan konsumen. Menurut Budi, wajar jika terjadi perubahan yang bersifat disruptif pada industri air minum kemasan. Terlebih bisnis air minum telah berumur lebih dari 50 tahun.  "Sejak awal kami sudah menyatakan dukungan kami ke BPOM. Kami melihat bahwa pelabelan tersebut pada dasarnya demi keamanan kesehatan konsumen dan dunia usaha justru mendatangkan keuntungan dengan pelabelan tersebut dengan cara mengadaptasi value chain dari bisnis itu sendiri," katanya.

Regulasi BPA Dapat Banyak Dukungan Demi Lindungi Kesehatan Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/WhatsApp-Image-2021-01-20-at-10.33.24.jpeg" alt="Ilustrasi galon air minum. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi galon air minum. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Dewan Pengurus Daerah, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten Aspadin (Asosiasi Pengusaha Air Minum Dalam Kemasan Indonesia) akan menggelar Musda ke VIII. Kegiatan itu akan dilaksanakan pada 24 hingga 26 Agustus 2022, dengan salah satu agenda memilih pimpinan dan pengurus baru untuk masa bakti 2022–2025.  Pemilihan calon pengurus daerah yang baru ini menjadi sangat penting mengingat dilakukan di saat BPOM sedang melakukan revisi Per BPOM No 31/2018 tentang label BPA pada galon guna ulang.  Pengurus dan pemimpin yang baru tentu diharapkan dapat mengayomi kepentingan pengusaha air minum dalam kemasan (AMDK) selaras dengan kemajuan teknologi, dan yang pasti dapat mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan mutu standard keamanan pangan bagi konsumen dengan mendukung BPOM sebagai regulator yang mengawasi keamanan obat dan makanan.  "Tugasnya cukup berat. Sebab bukan hanya mengayomi kepentingan pengusaha saja. Tapi bagaimana dalam berusaha menciptakan iklim industri yang lebih sejuk dan tidak membenturkan anggota dengan pihak regulator demi memaksakan suatu standard keamanan pangan yang perlu disempurnakan, mengikuti perkembangan standard keamanan internasional." harap Ketua Jurnalis Peduli Kesehatan dan Lingkungan (JPKL) Roso Daras.  Melihat adanya Musda VIII ASPADIN ini, Ketua JPKL Roso Daras menyambut gembira dan berharap pengurus atau Ketua DPP Aspadin Jabar, DKI Jakarta, dan Banten sanggup menjawab tantangan di lapangan. "Semoga Musda VIII bisa berjalan lancar dan menghasilkan pengurus yang positif. Tidak menyebarkan ajakan yang berprasangka tidak baik terhadap regulator," harap Roso Daras.  Roso Daras perlu berharap dan memperhatikan hal ini tak lepas dari hasil penelitian dari banyak lembaga baik YLKI, BPOM dan bahkan JPKL sendiri sebagai LSM, kondisi migrasi BPA (Bisphenol A) pada galon guna ulang di DKI Jakarta, khususnya cukup tinggi disebabkan proses distribusi.  Perlu diingat di daerah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten adalah wilayah dengan paparan BPA tinggi. Menurut penelitian YLKI yang dipaparkan Ketua Pengurus Harian  YLKI Tulus Abadi pada Maret 2022 bahwa 61 persen pengangkutan air galon di Jakarta Raya tidak memenuhi syarat karena menggunakan kendaraan yang terbuka sehingga galon air terpapar matahari langsung untuk waktu yang lama.  Sementara itu, hasil penelitian BPOM menemukan sejumlah kecenderungan mengkhawatirkan terkait migrasi BPA pada galon guna ulang yang berbahan polikarbonat. Penemuan itu menurut laporan tersebut berdasarkan uji sampel post-market yang dilakukan BPOM selama periode 2021 - 2022 di seluruh Indonesia.  Hasilnya adalah hasil uji migrasi BPA melebihi 0,6 bpj adalah 3,4 persen di sarana distribusi dan peredaran. Hasil uji migrasi BPA yang mengkhawatirkan (berada pada 0,05 s/d 0,6 bpj) 46,97 persen di sarana distribusi dan peredaran dan 30,91 persen di sarana produksi.  "Semoga dengan terpilihnya pemimpin yang baru ini dapat mengayomi, menyejukkan, mendamaikan dan tidak membenturkan anggota Aspadin dengan regulator, " tandas Roso. "Intinya pemimpin yang baru harus lebih suport kepada kebijakan regulator yang memang demi kemajuan bersama dan kesehatan masyarakat," tambah Roso.  Selain itu, Roso Daras juga mengharapkan agar selalu ingat pernyataan Guru Besar Departemen Teknik Kimia, Universitas Diponegoro Prof Dr Andri Cahyo Kumoro tentang bagaimana bahaya Bisphenol A dan proses peluruhan di dalam galon guna ulang.  Menurut Guru Besar Departemen Teknik Kimia, Universitas Diponegoro, Prof Dr Andri Cahyo Kumoro, proses peluruhan BPA bisa disebabkan oleh gesekan saat proses pendistribusian. Nah saat galon guna ulang diangkut dari pabrik menuju ke depo-depo kemudian di kirim ke star outlet lalu ke toko-toko itu sangat mungkin terjadi peluruhan. Tentu saja selain gesekan juga ada proses pemanasan.  "Masyarakat banyak yang belum mengetahui bahaya paparan BPA. Karena itulah Pelabelan BPA pada kemasan galon merupakan pilihan tepat untuk mendidik masyarakat. Saran saya produsen beralih ke kemasan yang lebih aman yang bebas BPA," ungkap dia.  Produsen air minum dalam kemasan (AMDK) diminta mendukung penerapan regulasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang akan memberi label peringatan pada galon polikarbonat, yang mengandung senyawa Bisphenol-A (BPA).Praktisi senior industri AMDK Sofyan S Panjaitan mengatakan produsen dan semua pihak terkait sudah seharusnya mendukung dan mendorong lahirnya regulasi pelabelan BPA.  "Sudah hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak menyesatkan, khususnya via label dan iklan pangan," katanya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu. Sofyan berharap regulasi BPA nantinya bisa dikembangkan secara menyeluruh terhadap semua kemasan pangan berbahan plastik. (*)

Produsen AMDK melalui Aspadin Diminta Dukung Regulasi BPOM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/galon-bpa.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perkumpulan Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (ASPADIN) memberikan tanggapan soal bahaya zat Bisphenol A (BPA) pada kemasan galon isi ulang pada kesehatan bayi, balita, dan ibu hamil. Ketua Umum ASPADIN Rachmat Hidayat menuturkan bahwa galon guna ulang polycarbonate (PC) dan polietilenatereftlat (PET) yang sudah beredar di masyarakat dipastikan aman untuk kesehatan.  "BPOM dalam Peraturan BPOM No. 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan telah menetapkan bahan yang dapat digunakan sebagai kemasan pangan, termasuk PET dan PC lengkap dengan persyaratan keamanan dari masing-masing jenis bahan kemasan. Dengan demikian, selama kemasan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka kemasan tersebut aman digunakan untuk pangan," ujar Rachmat dalam keterangannya.  Rachmat melanjutkan bahwa setiap produk air minum dalam kemasan (AMDK), termasuk produk dengan kemasan galon guna ulang PC, wajib memiliki sertifikat SNI dan ijin edar dari BPOM. "SNI dan Ijin Edar dari BPOM ini mempersyaratkan tingkat keamanan pangan dan mutu yang sangat ketat dan komprehensif. Setiap produk yang telah memiliki Ijin Edar dan SNI dipastikan telah aman oleh pemerintah untuk dikonsumsi masyarakat," terangnya.  Hal ini, kata Rachmat, diperkuat dengan pernyataan dari Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian, yang telah memastikan keamanan AMDK kemasan galon baik yang menggunakan kemasan galon guna ulang PC maupun galon PET.  "Galon guna ulang PC untuk AMDK ini sudah digunakan di Indonesia dan di berbagai negara lain sejak puluhan tahun yang lalu sesuai dengan peraturan keamanan pangan yang berlaku," ujarnya.  Karenanya, Rachmat menegaskan bahwa kabar yang beredar di khalayak umum soal tidak amannya plastik dengan kandungan zat BPA adalah informasi yang tidak benar.  "Informasi ini sangat merugikan produsen AMDK yang menggunakan galon guna ulang PC serta mendiskreditkan pihak Pemerintah yang berwenang memberikan izin dan mengawasi keamanan pangan di Indonesia," tutupnya.  Sebelumnya, Kementerian Perindustrian pernah menjelaskan bahwa produk AMDK dengan kemasan galon PET maupun PC dinilai aman bagi konsumen. Hal ini karena telah melalui proses pengujian parameter Standar Nasional Indonesia (SNI) di laboratorium yang telah ditunjuk dan endapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).  “Dalam industri AMDK, ada produk yang menggunakan kemasan galon PET dan PC. Kedua jenis kemasan tersebut memiliki keunggulan masing-masing. Misalnya PET yang dapat didaur ulang, atau jenis PC yang dapat diguna ulang dengan proses pembersihan yang ketat dan tepat. Pengawasan terhadap produk AMDK juga dilakukan secara berkala, termasuk di dalamnya pengawasan terhadap fasilitas dan proses pembersihan galon isi ulang,” ujar Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Abdul Rochim dalam keterangannya pada Agustus 2020 lalu.

ASPADIN Luruskan Informasi Soal Bahaya Zat BPA Pada Galon Isi Ulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tjahjo-minta-jajarannya-stop-konsumsi-air-minum-dalam-kemasan-plastik_m_.jpg" alt="Mendagri Tjahjo Kumolo menginstruksikan jajarannya stop minum air dalam kemasan plastik, Senin (3/12)." width="100%">
<figcaption>Mendagri Tjahjo Kumolo menginstruksikan jajarannya stop minum air dalam kemasan plastik, Senin (3/12).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Sariguna Primatirta Tbk selaku produsen air minum dalam kemasan (AMDK) merek Cleo tahun ini menargetkan pertumbuhan penjualan 38 persen. Sekretaris Perusahaan Sariguna Primatirta Lukas Setio Wongso mengatakan, tahun lalu perseroan berhasil mencatatkan kinerja sales Rp 1 triliun atau naik 31 persen.  "Kami bersyukur. Di tengah persaingan yang ketat, pertumbuhan Cleo tahun lalu ternyata mampu melebihi target rata-rata industri AMDK yang hanya 9 persen sesuai data Asosiasi Perusahaan Air Minum dalam Kemasan Indonesia (Aspadin)," ujarnya, Jumat (31/1).  Menurut Lukas, capaian gemilang pada 2019 didorong oleh berbagai produk baru yang mendapat sambutan baik di pasar. "Pada tahun yang sama, kami juga memperluas segmen pasar dengan mengakuisisi merek air minum beroksigen," ucapnya.  Lukas mengakui, banyak perusahaan baru di bidang AMDK yang bermunculan dengan berbagai merek dan jenis. Meski begitu, pihaknya optimistis dapat mencapai target yang ditetapkan pada 2020.  Strategi utamanya ialah rutin melakukan perbaikan dan peningkatan di berbagai aspek tata kelola perusahaan. Termasuk agresif memperluas jangkauan pasar serta menambah titik distribusi dan armada.  Di sisi lain, Ketua Umum Aspadin Rachmat Hidayat menerangkan, industri AMDK secara total market sampai akhir tahun ini ditargetkan tumbuh 10 persen. Selama ini, konsumsi terbesar AMDK masih dikuasai market di Jawa dan Bali. Kontribusinya 60 persen.

Produsen Cleo Targetkan Penjualan Rp 1,38 Triliun pada 2020

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/foto-ASPADIN.jpg" alt="Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Air Minum dalam Kemasan (Aspadin) Rachmat Hidayat. (Jawa Pos Photo)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Air Minum dalam Kemasan (Aspadin) Rachmat Hidayat. (Jawa Pos Photo)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembangunan infrastruktur yang masif membuat para pengusaha air minum dalam kemasan (AMDK) yakin industrinya tumbuh 10 persen tahun ini. Sebab, distribusi produk ke seluruh pelosok Jawa jadi lebih mudah dan murah.  Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Air Minum dalam Kemasan (Aspadin) Rachmat Hidayat mengatakan bahwa konsumen terbesar AMDK adalah masyarakat Jawa dan Bali. Kontribusinya sekitar 60 persen dengan dominasi Jabodetabek dan Jawa Timur (Jatim).  "Konsumsi di wilayah timur belum setinggi Jawa. Ini sangat disayangkan," tuturnya, Rabu (8/1).  Kendala tidak meratanya distribusi, menurut Rachmat, adalah pembangunan infrastruktur yang terlalu terkonsentrasi di darat. Sebaiknya, infrastruktur laut pun dibikin sebagus darat. Itu akan memperlancar distribusi sekaligus menekan biaya logistik.  "Dukungan infrastruktur di wilayah timur bisa menekan biaya sehingga harganya lebih bersaing. Tidak mahal," jelasnya.  Sepanjang 2019 lalu, industri AMDK tumbuh sekitar 9 persen. Saat itu target yang ditetapkan berkisar 10 persen. Artinya, target pertumbuhan tidak tercapai. Menurut Rachmat, itu merupakan dampak perlambatan ekonomi pada kuartal terakhir 2019. Daya beli masyarakat memang lesu.  "Karena itu, pengusaha berharap tahun ini kebijakan-kebijakan pemerintah bisa menggairahkan investasi," ucapnya.  Rachmat menjelaskan, industri AMDK masih menghadapi sejumlah tantangan tahun ini. Antara lain, pengembangan investasi baru, ekspansi, dan sumber air yang baru. Itu, menurut dia, berkaitan erat dengan masalah perizinan dari pemerintah setempat.  Aspadin berharap para stakeholder bisa mempermudah regulasi soal penggunaan sumber daya air. Semua dilakukan demi meningkatkan penjualan AMDK.  "Sejauh ini memang kendalanya pada perizinan yang kurang lancar. Tahun ini kami berharap regulasinya bisa lebih kondusif demi cepatnya laju investasi AMDK," ungkapnya.  Kendati demikian, dia optimistis industri AMDK tahun ini lebih baik daripada tahun lalu. Ramadan serta Natal dan tahun baru masih menjadi momen andalan untuk menggenjot penjualan. "Biasanya ketika dua momen hari besar keagamaan itu, konsumsi air minum meningkat," katanya.  &nbsp;  KINERJA AMDK 2019  Pertumbuhan penjuala: 9 persen  Produksi AMDK: 30 miliar liter air  Konsumen terbesar: Jawa dan Bali  Tantangan: Perizinan investasi

Prospek 2020, Industri AMDK Masih Andalkan Hari Raya untuk Tumbuh

Aspadin

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Aspadin

Berita Terkini