<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/24/Sudaryono-Ketua-Umum-Asosiasi-Pedagang-Pasar-Seluruh-Indonesia-APPSI-1-1690839213.jpeg" alt="Sudaryono, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI)" width="100%">
<figcaption>Sudaryono, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sudaryono B. Eng., M.M., M.B.A. adalah seorang pemimpin bisnis yang berpengalaman dengan rekam jejak yang terbukti dalam strategi bisnis, manajemen operasi, dan transformasi organisasi. Dia saat ini menjabat sebagai Chief Operating Officer di PT Indonesian Defense and Security Technologies. Dilansir dari&nbsp;<a href="http://sudaryono.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://sudaryono.id&amp;source=gmail&amp;ust=1711333560329000&amp;usg=AOvVaw3h7mpzxifRfKVWDLMt4LXz">sudaryono.id</a>&nbsp;, Sudaryono terlahir sebagai anak petani dari Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Dia memahami bahwa pendidikan adalah satu-satunya cara untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Sebagai siswa terbaik di kelasnya, dia menerima beasiswa di SMA Taruna Nusantara Magelang. Dia kemudian melanjutkan pendidikannya di National Defense Academy of Japan, Swiss German University, dan Institut Pertanian Bogor (IPB). Selain bergabung dengan PT Indonesian Defense and Security Technologies, Sudaryono adalah CEO Garuda TV. Garuda TV adalah sebuah jaringan televisi swasta di Indonesia yang dimiliki oleh PT Digdaya Media Nusantara, yang didirikan oleh Prabowo Subianto. Sudaryono juga merupakan Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APPSI. Sejak Agustus 2021, beliau terpilih menjadi Ketua Umum APPSI pada Musyawarah Nasional (Munas) ke-4 Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. Sebagai ketua APPSI, tujuan utamanya adalah: Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014448882/sudaryono-tinjau-korban-banjir-di-kota-semarang-pastikan-kebutuhan-dasar-terpenuhi">Sudaryono Tinjau Korban Banjir di Kota Semarang, Pastikan Kebutuhan Dasar Terpenuhi</a> 1. Memperkuat advokasi terhadap pedagang pasar tradisional Indonesia 2. Penguatan infrastruktur organisasi APPSI 3. Memperkuat strategi networking bisnis dalam kapitalisasi jaringan APPSI sebagai pedagang pasar tradisional untuk kesejahteraan anggotanya. Sudaryono juga memiliki minat yang besar dalam pendidikan, teknologi, dan pembangunan ekonomi. Dia percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk kemajuan bangsa, dan dia berkomitmen untuk membantu generasi muda Indonesia mencapai potensi penuh mereka. Profil Sudaryono B. Eng., M.M., M.B.A. * Lahir di Grobogan, Jawa Tengah pada tanggal 23 Januari 1985. * Putra tunggal dari keluarga petani. * Memahami bahwa pendidikan adalah satu-satunya jalan untuk masa depan yang lebih baik. * Lulus sebagai siswa terbaik di kelasnya dan menerima beasiswa di SMA Taruna Nusantara Magelang sebagai salah satu perwakilan dari Jawa Tengah. Pendidikan * Akademi Pertahanan Nasional, Jepang. * Master of Business Administration (M.B.A.) dari Swiss German University. * Doctor of Philosophy (Ph.D.) dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/01411506/buka-seminar-appsi-anies-harapkan-umkm-semakin-diperhatikan">Buka Seminar APPSI, Anies Harapkan UMKM Semakin Diperhatikan</a> Pengalaman * Chief Operating Officer (COO) di PT Indonesian Defense and Security Technologies (IDST). * Chief Executive Officer (CEO) di Garuda TV. * Direktur Eksekutif di Koperasi Garudayaksa Nusantara (KGN Coop). * Ketua Dewan Pembina DPP Pedagang Pejuang Indonesia Raya (PAPERA) * Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra * Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Tengah * Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Keahlian dan Minat * Memiliki keahlian di bidang manajemen, strategi, dan keuangan. * Memiliki minat yang besar dalam bidang teknologi dan inovasi. * Peduli terhadap pendidikan dan pengembangan generasi muda. Sudaryono B. Eng., M.M., MBA adalah seorang profesional yang berpengalaman dan berprestasi di bidang pertanian, agribisnis, industri makanan, pedagang pasar tradisional, organisasi, dan manajemen strategis. Dia memiliki komitmen untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Sudaryono adalah seorang pemimpin muda yang visioner dan inspiratif dengan komitmen yang kuat untuk pemberdayaan generasi muda dan kesejahteraan pedagang pasar tradisional di Indonesia. ***

Intip profil lengkap dari sosok Sudaryono atau Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI).

Profil Sudaryono, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI)

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/sudaryono.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>KELANGKAAN, termasuk minyak goreng, tidak hanya menyebabkan derita, namun juga nestapa. Terutama bagi penggiat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang produknya berbasis minyak goreng. Bagi UMKM, setiap terjadi gejolak harga, biaya produksi akan makin besar. Konsekuensinya, keuntungan makin kecil.  Merujuk data Kementerian Perdagangan, secara gradual sejak pertengahan Juni sampai Agustus 2022, harga minyak goreng terus turun. Tercatat per Agustus 2022, harga minyak goreng premium Rp 23.000 atau menurun sebesar 11,15 persen; minyak goreng kemasan sederhana Rp 23.100 atau turun 18,9 persen; minyak goreng curah Rp 14.200 atau menurun sebesar -17,44 persen.  Dari kisruh minyak goreng, dapat diambil pelajaran, risiko instabilitas dan kelangkaan dapat pula terjadi pada bahan kebutuhan pokok lain. Seperti beras, kedelai, gula, tepung, cabai, daging sapi, daging ayam, telur, dan ikan segar. Meskipun kebijakan stabilisasi harga dan pasokan berbeda dengan kebijakan harga dan pasokan minyak goreng. Sebagai contoh, barang kebutuhan pokok hasil pertanian: beras, kedelai, cabai, dan bawang.  Untuk beras, tidak bisa harga beras diserahkan sepenuhnya pada mekanisme penawaran permintaan pasar. Sebab, pada saat panen, biasanya harga anjlok; penerimaan petani tidak mampu menutupi biaya operasional. Untuk itu, pemerintah perlu menetapkan harga eceran tertinggi (HET) atau (ceiling price). HET ditetapkan pemerintah dengan memperhatikan biaya produksi, distribusi, pemasaran, serta daya beli konsumen.  Apabila pasokannya terbatas karena kegagalan panen, pemerintah dapat melakukan kebijakan perdagangan dengan mengimpor beras dari luar negeri guna memenuhi stok dalam negeri (buffer stock). Namun, kegiatan impor hanya dilakukan jika produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan beras nasional.  Sementara itu, untuk bahan pokok hasil industrial seperti minyak, gula, dan tepung, harganya sangat ditentukan oleh volatilitas komoditas dunia. Apabila harga CPO, gula, dan gandum meningkat, cenderung meningkat harga produk turunan dari komoditas itu. Untuk mengendalikan harga, dapat menggunakan dua penetapan harga: subsidized prices dan dual pricing system.  Dalam jangka pendek, apabila belum dapat memproduksi sendiri produk turunan tersebut atau produksi dengan skala masih terbatas, pemerintah dapat memberikan harga subsidi ke produk pangan itu dan menetapkan single price setting (penetapan harga tunggal). Risikonya, bisa meningkatkan kegiatan spekulatif seperti penimbunan dan penyelundupan barang subsidi. Cara lain, memberikan subsidi langsung ke penerima bantuan dalam bentuk uang tunai. Tapi, ada kemungkinan penerima bantuan akan membeli barang yang bukan menjadi kebutuhan pokok.  Kebijakan dual pricing system dapat diterapkan bila pemerintah melalui BUMN sektor pangan telah mampu memproduksi sendiri bahan kebutuhan pokok hasil industrial seperti tepung, minyak goreng, dan gula. Harga produk pangan yang dihasilkan oleh perusahaan swasta dibiarkan ditentukan oleh mekanisme pasar. Sementara harga produk pangan yang dihasilkan perusahaan pemerintah ditetapkan antara market value price dan break even point price. Implikasinya pada penetapan harga wajar, apabila terjadi kenaikan juga wajar, dan para industrialis akan mendapat keuntungan normal. <h3>Perlunya Holding BUMN Klaster Pangan</h3> Masih banyak produk pangan yang belum diintervensi pada pasar pangan oleh pemerintah seperti daging sapi, daging ayam, telur, dan tepung. Harga komoditas sangat volatile di pasar. Holding BUMN klaster pangan diperlukan untuk mengatasi anjloknya harga pangan ketika barang oversupply. Dan menjual serta mendistribusikan komoditas pangan tersebut ketika harga mengalami kenaikan guna menstabilkan harga.  Saat ini Bulog ditugasi untuk tidak hanya menjaga stabilitas harga beras, namun juga komoditas pangan lainnya: kedelai, minyak goreng, gula, dan daging. Inovasi Perum Bulog mengeluarkan merek dagang produk pangan ”KITA” patut diapresiasi. Namun, kapasitasnya terbatas sehingga tidak mampu menjangkau semua segmentasi pasar pangan. Untuk itu perlu didukung dan terintegrasi dengan perusahaan BUMN yang memproduksi bahan pangan. Karena itulah, holding BUMN sektor pangan sangat mendesak untuk dibentuk. <h3>Lembaga Pangan Nasional</h3> Stabilisasi harga kebutuhan pokok pangan tidak bisa menggunakan satu kebijakan tunggal. Ada banyak pilihan kebijakan dan melibatkan lintas sektoral dan bidang pemerintahan. Untuk itu, dibutuhkan satu lembaga negara yang mampu mengoordinasikan semua pihak, baik itu pada lintas kementerian maupun lembaga negara lainnya yang memiliki persinggungan dan tanggung jawab dalam menyediakan stok, pasokan, dan stabilitas pangan nasional.  UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah mengamanatkan pembentukan Lembaga Pangan Nasional (LPN). Setelah sembilan tahun UU Pangan ini ditetapkan, baru dibentuk LPN pada 16 Juli 2021. Lembaga tersebut bertugas menjaga stabilisasi harga dan stok pangan tersedia sesuai kebutuhan. Begitu besar tanggung jawab LPN sekaligus juga membawa misi mulia, yakni menjadi garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Namun, apakah LPN mampu memikul tanggung jawab itu? Tentu hanya waktu yang bisa menjawab. (*)  <hr />  *) SUDARYONO, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI)

Stabilisasi Harga dan Pasokan Kebutuhan Pokok

Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia

Berita Terkini

Profil Sudaryono, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI)

Stabilisasi Harga dan Pasokan Kebutuhan Pokok

Download Aplikasi JawaPos.com