<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/14/Screenshot_20230614-151833_Video-Player-486237910.jpg" alt="Sejumlah Jurnalis di Kota Palu, Sulawesi Tengah." width="100%">
<figcaption>Sejumlah Jurnalis di Kota Palu, Sulawesi Tengah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Organisasi pers yang tergabung dalam Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI)&nbsp;dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengda&nbsp;Provinsi Sulawesi&nbsp;Tengah minta kepolisian mengusut tuntas kasus pelecehan seksual yang dialami seorang jurnalis perempuan di Kota Palu, Selasa (13/6) sore di kawasan Taman Hutan Kota Kaombona Palu. &rdquo;Kami meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus pelecehan yang dialami oleh teman kami N,&rdquo; kata Ketua AMSI&nbsp;Sulteng&nbsp;Muhammad Iqbal&nbsp;seperti dilansir dari Antara di Palu, Rabu (14/6). Menurut dia, aparat keamanan harus segera turun tangan untuk memberi rasa aman kepada masyarakat terutama di kawasan fasilitas umum tersebut. AMSI juga mendesak Pemerintah Kota Palu tidak hanya menyiapkan tempat-tempat umum tapi juga harus dibarengi dengan penempatan aparat keamanan seperti Satpol PP. &rdquo;Bisa jadi selain rekan kami jurnalis, banyak masyarakat terutama perempuan yang sudah menjadi korban pelecehan namun tidak terekspos. Makanya penempatan aparat keamanan di fasilitas-fasilitas umum terutama di kawasan wisata sangat penting untuk memberikan rasa aman,&rdquo; ujar Muhammad Iqbal. AMSI Sulteng menilai Hutan Kota Palu sudah tidak ramah terhadap perempuan sehingga perlu penanganan aparat khususnya di kawasan-kawasan yang menjadi fasilitas umum tersebut. Hal yang sama juga disampaikan Ketua IJTI Sulawesi Tengah Hendra. Dia meminta pihak kepolisian segera mengusut dan mencari pelaku, agar tidak ada lagi kasus serupa di wilayah&nbsp;Kota Palu&nbsp;dan sekitarnya. &rdquo;Kami mengecam pelecehan seksual yang dialami jurnalis N, dan tidak akan memberikan toleransi terkait perilaku itu,&rdquo; kata Hendra. Korban yang diketahui berinisial N mengaku tidak menyangka mendapat perlakuan begal&nbsp;payudara. Dia justru menyangka kendaraan pelaku yang membuntutinya adalah rekannya yang juga akan menuju lokasi liputan yang sama sehingga N tidak menambah laju kecepatan motornya. Namun tiba-tiba tangan pelaku langsung memegang payudaranya. &rdquo;Saya kaget dan takut dengan kejadian ini. Hutan Kota Palu seharusnya menjadi tempat yang aman untuk beraktivitas, tetapi sekarang kami merasa waspada,&rdquo; ucap N. Menurut korban, sore itu dia naik motor melewati Hutan Kota Palu menuju ke Mapolda Sulteng. Saat itu, akan menghadiri undangan peliputan supervisi Kompolnas di Mapolda Sulteng, tetapi dalam perjalanan menjadi korban pelecehan tersebut. Kasus itu telah dilaporkan ke Kepolisian Resor Kota Palu (Polresta Palu) dengan Nomor STPL/B/6/VI/2023/SPKT/Polresta Palu/Polda Sulawesi Tengah.

AMSI Provinsi Sulawesi Tengah minta kepolisian mengusut tuntas kasus pelecehan seksual yang menimpa seorang jurnalis perempuam di Kota Palu

Organisasi Pers Minta Polisi Usut Pelecehan Seksual Jurnalis di Palu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/256ced08-62ff-4caf-8373-46c5becc9692.jpg" alt="AMSI gelar stakeholders meeting di Gedung Mahameru Mapolda Jatim, Senin (20/12). Istimewa" width="100%">
<figcaption>AMSI gelar stakeholders meeting di Gedung Mahameru Mapolda Jatim, Senin (20/12). Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Hoaks, disinformasi, dan misinformasi, banyak bertebaran di berbagai platform media berbasis internet. Asosiasi Media Siber Indonesia Jawa Timur (AMSI) Jatim berkolaborasi dengan Polda Jawa Timur, Pemprov Jatim, dan Kodam V/Brawijaya, berupaya bersama-sama perangi hoaks melalui stakeholders meeting di Gedung Mahameru Mapolda Jatim, Senin (20/12).  Agenda pertemuan para pemangku kepentingan itu dihadiri Kepala Dinas Kominfo Jatim Hudiyono, kominfo kabupaten/kota se-Jatim, kasi humas polres dan polresta, perhumas, serta para pimpinan media Jawa Timur. Sebagai nara sumber Ketua Komisi Hubungan antar Lembaga dan Luar Negeri Dewan Pers Agus Sudibyo, Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia/Mafindo Anita Wahid, Regional Government Relation PT BSI Indriani Siswati, dan Ketua Perhumas Surabaya Suko Widodo.  Ketua Umum AMSI Pusat Wenseslaus Manggut mengatakan, dengan adanya disrupsi digitalisasi, kolaborasi menjadi kunci dari solusi untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan usaha yang lebih efisien. ”Apalagi kita berhadapan dengan platform dan korporasi global. Stakeholder meeting ini prakarsa yang luar biasa," kata Wenseslaus Manggut yang juga COO Kapanlagi Youniverse itu.  Selain dihadiri secara virtual oleh Ketua AMSI Pusat Wenseslaus Manggut, pertemuan stakeholder itu juga dihadiri beberapa pengurus pusat. Di antaranya anggota Badan Pengawas dan Pertimbangan AMSI Dwi Eko Lokononto dan Ketua Departeman Organisasi dan Keanggotaan Yatimul Ainun.  Wakapolda Jatim Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo mengatakan, media siber merupakan penguasa informasi. Menurut dia, yang menguasai informasi adalah orang-orang yang akan menguasai dunia.  ”Jadi saya bersyukur bisa di tengah-tengah orang yang menguasai dunia,” ujar Slamet.  Slamet meminta AMSI ikut menjaga kemananan Jawa Timur melalui konten-konten yang sehat.  Sehingga Jawa Timur akan lebih maju.  ”Industri konten digital media siber atau media online di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat. Sehingga, makin mudah mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Namun di sisi lain banyak juga informasi ataupun berita hoax. Informasi hoax ini perlu dihadapi bersama agar masyarakat tidak terpengaruh informasi yang menyesatkan,” papar Slamet.  Ketua AMSI Jatim Arief Rahman mengatakan, banjir informasi di ruang publik dapat meningkatkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Tapi di sisi lain, banjir informasi juga dapat memecah belah masyarakat dengan berbagai benturan akibat informasi yang salah.  ”Seperti membenturkan masyarakat dengan aparat pemerintah baik polisi/TNI atau pun juga eksekutif, nah ini yang kemudian menjadi tidak sehat,” ujar Arif.  Menurut Arief, AMSI lahir dengan keinginan membersihkan ruang publik dari sampah-sampah digital. Persoalan digital adalah persoalan kompleks yang tidak mungkin diselesaikan satu pihak.  ”Kita ingin semua berkolaborasi. Kolaborasi itu butuh intimasi, butuh komitmen jangka panjang jadi kolaborasi tidak akan tercipta kalau kemudian kita berhenti kepada hari ini, kita harus selalu bekerja sama,” ujar Arif.  Dia berharap, dengan pertemuan tersebut, Jawa Timur memiliki komitmen atau badan yang bisa menyelaraskan konten digital yang sehat. Terdiri atas semua stakeholders baik pemerintah, polisi, TNI, AMSI, masyarakat, dan ormas.  Wagub Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menambahkan, AMSI bias terus mendorong produksi konten yang terpercaya. ”Media siber yang tergabung dalam AMSI tentu berbeda dengan media sosial. Setiap informasi pasti disajikan setelah melalui proses verifikasi untuk memastikan akurasi. Hasilnya tentu berkualitas dan punya kontribusi positif untuk publik,” kata Emil.  Dalam kegiatan stakeholders meeting tersebut, tujuh media anggota AMSI Jatim menerima sertifikat verifikasi dari Dewan Pers. Sedangkan dari media calon anggota AMSI Jatim, 11 media menerima sertifikat verifikasi dari Dewan Pers.

Kolaborasi Jadi Kunci Perangi Disinformasi Dalam Konten Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/amsi-gelar-konferwil-tingkatkan-kepercayaan-media-online-di-publik_m_164785.jpeg" alt="ILUSTRASI: Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jatim menggelar Konferwil di Spazio, Surabaya, Rabu (25/10). Konfrensi itu merupakan yang pertama kali diselenggarakan di Jatim, dan keempat kalinya secara nasional. Hadir dalam acara tersebut antara lain Gubernur Jatim Soekarwo, Wakil Gubernur Jatim Gus Syaifullah Yusuf, Bupati Trenggalek Emil Dardak, serta beberapa pimpinan media online di Jawa Timur. Berdasar data yang ada, jumlah media online di Indonesia sebanyak 43 ribu. Hanya 234 media yang terdata di dewan pers. Angka itu bahkan tidak sampai separonya. Oleh sebab itu, AMSI berusaha untuk mengontrol media online yang ada. Permasalahannya, media online tidak bisa terjangkau dengan kode etik jurnalistik. "Kalau terlalu ketat mencekik. Tapi kalau terlalu longgar media online malah kebablasan," ujar Ketua DPP AMSI yang juga Pemred Merdeka.com Wens Manggut. Wens memaparkan, kecenderungan di medsos saat ini informasi yang ngawur malah lebih banyak dishare masyarakat ketimbang informasi yang benar. Fenomena itu tidak hanya terjadi di Indonesia. Di negara adidaya sebesar Amerika Serikatpun mengalami kondisi yang sama, terutama saat Pilpres lalu. Senada dengan itu, Gus Ipul mengatakan poin yang paling penting dari keberadaan media online adalah menangkal berita hoax. "Media online harus mengkonsolidasikan diri, bisa membangun kepercayaan publik. Kadang kami ini bisa diuntungkan media digital tapi kadang juga bisa dijatuhkan," ujar Gus Ipul. Mantan Ketua Umum GP Ansor itu memaparkan, berdasar hasil survey AC Nielsen yang didapatnya, media online menduduki peringkat ketiga sumber informasi masyarakat setelah televisi dan media outdoor. Oleh sebab itu, dia berharap agar kepercayaan itu dirawat dengan baik oleh pengelola media siber. "Jumlahnya 44 persen," tambahnya. Sementara itu, Gubernur Jatim Soekarwo berpesan agar media siber yang ada jangan sampai mematikan media konvensional. "Siber dan konvensional berjalan beriringan. Siber main di percepatan informasi, konvensional main di filosofis kearifan lokal," tuturnya.

AMSI Gelar Konferwil, Tingkatkan Kepercayaan Media Online di Publik