<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Siaran-TV-Analog_Salman-Toyibi-5.jpg" alt="Warga menonton tayangan televisi di kawasan Pejaten, Jakarta, Jumat (7/10/2022). Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membatalkan penghentian siaran TV analog Jabodetabek yang seharusnya dilaksanakan pada, Rabu, 5 Oktober 20" width="100%">
<figcaption>Warga menonton tayangan televisi di kawasan Pejaten, Jakarta, Jumat (7/10/2022). Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membatalkan penghentian siaran TV analog Jabodetabek yang seharusnya dilaksanakan pada, Rabu, 5 Oktober 20</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan hasil Survei Biaya Hidup (SBH) 2022, Selasa (12/12). Pelaksanaan Survei Biaya Hidup 2022 dilatarbelakangi adanya perubahan pola konsumsi masyarakat akibat perubahan teknologi, perilaku, pendapatan, selera, dan sebagainya. "Dengan berbagai perkembangan yang ada, pola konsumsi berubah. Ada perubahan teknologi komunikasi yang berkembang pesat, sehingga smartphone tidak hanya sebagai alat komunikasi tetapi juga untuk menjalankan bisnis atau untuk mencari informasi secara digital. Sehingga pada akhirnya kebutuhan masyarakat berubah," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini dalam Sosialisasi Hasil SBH 2022. Alasan lain yang melatarbelakangi pelaksanaan SBH 2022 yaitu penyesuaian tahun dasar akibat shock dan krisis. Shock juga menjadi alasan yang melatarbelakangi pemutakhiran bobot perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK). "Kita bisa merasakan, sejak pandemi pola konsumsi masyarakat berubah. Karena itu, bobot SBH 2018 dirasa semakin kurang relevan untuk menggambarkan konsumsi masyarakat saat ini," lanjut Pudji. Pelaksanaan SBH 2022 juga dilatarbelakangi perkembangan jenis barang dan jasa yang luar biasa, yang bermunculan dan mencerminkan pergeseran preferensi dan prioritas masyarakat dalam mengonsumsi barang dan jasa. Terakhir yaitu adanya perubahan dinamika pasar, dengan banyak bermunculannya outlet baru dan pasar online yang menciptakan variasi dalam harga dan ketersediaan produk. "Inilah yang jadi latar belakang dilakukan SBH 2022, tentu tidak lepas dari rekomendasi internasional bahwa pemutakhiran bobot IHK dilakukan maksimal 5 tahun, tidak boleh lebih," jelas Pudji. Adapun output pertama dari SBH 2022 adalah mendapatkan gambaran paket komoditas (pakom). Hasilnya, ada 10 komoditas yang 'hilang' yang mengindikasikan sudah jarang atau bahkan tidak lagi dikonsumsi oleh masyarakat. "Contohnya antena TV karena kita sudah beralih ke TV digital, sehingga tidak lagi mengonsumsi antena TV," kata Pudji. Sebagai informasi, Indonesia memang telah melakukan analogue switch-off (ASO) sejak 2022 secara bertahap. Selain antena TV, komoditas lain yang sudah 'hilang' yakni VCD/DVD Player dan Playstation. Sekarang ini, lebih banyak orang bermain game secara online. Majalah dan tabloid juga sudah 'hilang', terlihat di hasil SBH 2022, seiring berkembangnya media online. "Sehingga untuk konsumsi komoditas (majalah dan tabloid) ini tidak lagi signifikan di SBH 2022," imbuh Pudji. Adapun lima komoditas lainnya yang sudah tidak tampak di SBH 2022 yakni organ/piano, genset, lampu emergency, beberapa jenis ikan asin, dan beberapa jenis ikan segar. Selain memotret 10 komoditas yang 'hilang', SBH 2022 juga menangkap ada 10 komoditas baru yang muncul. "Misalnya yang saat ini di Jakarta, tarif LRT/MRT," kata Pudji. Seiring dengan migrasi dari TV analog ke TV digital, konsumsi masyarakat akan receiver TV pun meningkat. Kemudian, terjadi perubahan pola konsumsi perokok menjadi mengonsumsi rokok elektrik. "Ini tergambar di SBH 2022 adanya komoditas baru, yakni peralatan rokok elektrik dan liquid vape," jelas Pudji. Komoditas lain yang muncul di SBH 2022 antara lain masker, hand sanitizer, water heater, CCTV, dan gas bumi rumah tangga.

Pelaksanaan SBH 2022 dilatarbelakangi adanya perubahan pola konsumsi masyarakat akibat perubahan teknologi, perilaku, pendapatan, selera.

Terlihat dalam Survei Biaya Hidup 2022, Majalah dan 9 Komoditas ini Sudah Jarang bahkan Tak Lagi Dikonsumsi Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/TV.jpg" alt="Ilustrasi: Migrasi dari TV analog ke TV digital. (Missoula Current)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Migrasi dari TV analog ke TV digital. (Missoula Current).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Penyiaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPPI) Kemenkominfo Geryantika mengatakan bahwa Analog Switch Off (ASO) atau penghentian siaran analog di wilayah Bali dan Palembang yang sebelumnya dijadwalkan pada 20 Maret 2023, mundur menjadi 31 Maret 2023.  "Kesepakatan pemerintah daerah (pemda) dan stakeholder, 20 Maret 2023 ASO hanya di Banjarmasin, sedangkan Bali dan Palembang 31 Maret 2023," kata Gery dalam keterangannya kepada ANTARA, Minggu (19/3).  Gery menambahkan, keputusan tersebut juga berdasarkan capaian distribusi set top box (STB) untuk keluarga miskin tanggal 18 Maret 2023. Adapun perkiraan distribusi STB pada 20 Maret 2023, kata dia, adalah 80 persen di Bali, 95 persen di Banjarmasin, dan 87 persen di Palembang.  Dengan demikian, pada 20 Maret 2023 pukul 24.00 waktu setempat, ASO diprioritaskan untuk dilaksanakan di wilayah Kalimantan 1 yakni Kota Banjarmasin dan 4 kabupaten/kota di sekitarnya. Sedangkan untuk 9 kabupaten di seluruh Bali dan Sumatera Selatan 1 yakni Kota Palembang dan 3 kabupaten/kota di sekitarnya dilaksanakan pada 31 Maret 2023 pukul 24.00 waktu setempat,  Untuk mempersiapkan ASO di wilayah-wilayah tersebut, Gery mengatakan sosialisasi mengenai ASO 20 Maret 2023 dan 31 Maret 2023 serta langkah beralih ke siaran digital sudah ditayangkan oleh masing-masing stasiun TV sejak jauh-jauh hari.  Kemudian, kesiapan penjualan STB bagi masyarakat yang membeli mandiri juga telah dikoordinasikan dengan Kementerian Perdagangan dan Gabungan Perusahaan Industri Elektronik dan Alat-alat Listrik Rumah Tangga Indonesia (GABEL) agar suplai STB terjaga dalam harga yang stabil.  "Informasi dari GABEL, stok STB melimpah dengan harga normal," kata Gery.  Selain itu, posko bantuan juga akan disiapkan sebagaimana pelaksanaan ASO di kota-kota sebelumnya untuk rumah tangga miskin (RTM) yang memenuhi kriteria namun belum mendapatkan STB.  "Pemerintah pusat, daerah, KPID, TV, dan stakeholder di 3 Wilayah Layanan Siaran (WLS) terus menyosialisasikan dan mengimbau khususnya masyarakat di Bali, Palembang, dan Banjarmasin, jauh-jauh hari sudah menyiapkan agar TV-nya yang masih analog untuk melengkapi dengan STB supaya tidak terjadi antrean pembelian STB saat siaran analog dihentikan," imbuh Gery.  Pada kesempatan yang sama, Gery juga memaparkan hasil survei Nielsen pada 15 Maret 2023, dampak ASO 2 November 2022 di kota-kota besar Jabodetabek, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Solo, dan Surabaya, penetrasi digital di kota ini sudah relatif normal, paling tinggi sekitar 97 persen.  Sedangkan 11 kota yang menjadi rating Nielsen, penetrasi digital sudah mencapai 86 persen. Secara nasional, sekitar 71 persen masyarakat sudah beralih ke siaran digital.  Sementara itu, per 1 Maret 2023, penonton siaran TV sudah mencapai 53,3 juta. Sedangkan sebelum ASO, populasi penonton siaran TV analog sekitar 59 juta. Dari 695 stasiun TV analog, 507 di antaranya sudah bersiaran digital secara penuh, 65 bersiaran secara simulcast, sedangkan 123 sedang berproses ke siaran digital.

Siaran TV Analog di Bali dan Palembang Dimatikan pada 31 Maret 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/TV.jpg" alt="Ilustrasi: Migrasi dari TV analog ke TV digital. (Missoula Current)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Migrasi dari TV analog ke TV digital. (Missoula Current).</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pengawasan orang tua terhadap anak harus makin ditingkatkan. Pasalnya, dari survei Lembaga Sensor Film (LSF), baru 46 persen anak yang menonton tontonan film, baik melalui media bioskop, festival, maupun media streaming (OTT) seusia dengan aturan.  Aturan ini dimaksudkan pada klasifikasi umur. Seperti, semua usia (SU), 13 +, 17+ dan 21+. "Sisanya, menonton secara bebas," ujar Ketua Komisi III LSF Naswardi dalam acara Laporan Tahunan LSF Tahun 2022, di Jakarta, Selasa (14/2).  Ngerinya lagi, 77 persen dari mereka mengakses melalui ruang privat atau kamar mereka sendiri. Hal itu didukung dengan data yang menyatakan bahwa 71,6 persen dari kegiatan tersebut dilakukan melalui jaringan informatika dalam hal ini media sosial dan media berbasis internet.  "Tentu ini jadi catatan penting untuk kami. Orang tua pun harus lebih maksimal dalam melakukan pengawasan," tegasnya.  Dia menegaskan, jika pengawasan kurang maka anak cenderung terpapar pornografi dan kekerasan. Apalagi, anak memiliki sifat imitatif atau meniru.  Kondisi ini apabila berlarut maka bisa berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak. LSF sendiri, lanjut dia, telah berusaha melakukan perlindungan dengan cara melakukan penyensoran terhadap film dan iklan yang beredar.  Lalu, dilakukan pula klasifikasi sesuai dengan usia. Sehingga, anak bisa aman dari paparan tontonan di luar usianya.  "Karenanya, orang tua dan masyarakat juga didorong untuk ikut budaya sensor mandiri," ungkapnya. Masyarakat diminta punya kesadaran tinggi mengenai tontonan sesuai klasifikasi usia ini.  Guna mendukung kampanye tersebut, LSF telah membentuk lima desa sensor mandiri. Adapun kelimanya yaitu Desa Tigaherang, Kecamatan Rajadesa, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat; Desa Mangunharjo, Kecamatan Madiun, Kota Madiun, Jawa Timur; Desa Candirejo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah; Desa Gakangang, Kabupaten Malang, Jawa Timur; dan Desa Klungkung, Kota Denpasar, Bali.  Bekerja sama dengan perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan LSM, desa sensor mandiri diharapkan bisa menjadi kepanjangan tangan LSF untuk edukasi masyarakat mengenai mandat UU 32/2009 tentang Perfilman. Termasuk, soal klasifikasi usia dalam film yang akan ditonton.  Ketua LSF Rommy Fibri Hardiyanto menambahkan, tahun lalu, pihaknya telah melakukan penyensoran terhadap 36.507 judul film dan iklan. Judul-judul tersebut tak hanya berasal dari tayangan di bioskop saja, tapi juga film festival, tayangan televisi, dan OTT.  "Kami juga mengolah data impor. Tidak hanya dari dalam negeri," jelasnya. Untuk tayangan dari luar negeri, paling banyak didominasi dari Amerika Serikat, India, Jepang, Korea Selatan, dan Thailand.  Dalam proses penyensoran, ada dua film yang dikembalikan. Satu film bioskop dan film festival, di mana dua-duanya merupakan film impor atau luar negeri.  Keduanya dikembalikan lantaran tak memenuhi aturan yang terkandung dalam UU Perfilman. "Di LSF tidak ada yang tidak lolos, tapi dikembalikan pada pemilik. Karena tidak sesuai dengan pedoman," pungkas Ketua Komisi I LSF Nasrullah.

Survei LSF, Hanya 46 Persen Anak Nonton Film Sesuai Umur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Penjualaan-Set-Top-Box-Dery-Ridwansah-9.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Hampir sebulan kebijakan migrasi TV analog ke TV digital di wilayah siar Jatim 1 (Gerbangkertosusila dan sekitarnya) diberlakukan. Sejauh ini, masih ada beberapa masalah yang perlu dibenahi. Salah satunya kekuatan sinyal pemancar yang belum merata. Terutama di wilayah perbatasan.  Temuan itu berasal dari pantauan lapangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jatim ke 10 daerah yang sudah menerapkan kebijakan analog switch off (ASO) itu. Misalnya, wilayah Lamongan yang berbatasan langsung dengan Tuban. Di sana hanya ada beberapa channel yang bisa ditonton.  ’’Sisanya buram. Diduga, sinyalnya belum sampai ke sana,’’ ucap Koordinator Bidang Pengelolaan Sistem dan Struktur Penyiaran (PS2P) KPID Jatim Afif Amrullah.  Temuan lain, ada kendala siaran karena belum maksimalnya dukungan antena. Banyak warga, terutama di wilayah terluar Jatim 1, menggunakan antena yang dipasang di dalam rumah. Kondisi itu membuat tanggapan sinyal pemancar tidak maksimal. ’’Arah antena juga harus diperhatikan. Sebaiknya diarahkan ke arah Surabaya. Sebab, seluruh pemancar di Jatim 1 terpusat di sana,’’ jelasnya.  Di sisi lain, sebenarnya pemerintah bakal memperluas penerapan ASO. Rencananya di tiga wilayah siar. Yakni, Jatim 2 (Malang dan sekitarnya), Jatim 7 (Kediri dan sekitarnya), dan Jatim 9 (Madiun dan sekitarnya).  Rencana awal, migrasi TV analog ke TV digital di tiga wilayah itu dimulai hari ini (10/1). Namun, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memutuskan menundanya. ’’Menunggu kesiapan pembagian set top box (STB/alat penerima sinyal digital, Red),’’ ujar Afif.  Sementara itu, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong masih menunggu update perkembangan distribusi STB di tiga wilayah siar Jatim itu.  Di sisi lain, pemberlakuan ASO memberikan sejumlah efek positif. Salah satunya bagi stasiun televisi. Kebijakan migrasi itu mampu menekan biaya operasional, terutama kebutuhan listrik pemancar. Jika sebelumnya dapat menghabiskan Rp 90 juta per bulan, mereka bisa berhemat 40–50 persen setelah beralih ke siaran digital.  TIGA WILAYAH DI JATIM YANG BAKAL MENERAPKAN ASO  Jawa Timur 2: Meliputi Malang, Probolinggo, Kota Malang, Kota Batu, Kota Probolinggo  Jawa Timur 7: Meliputi Tulungagung, Blitar, Kediri, Nganjuk, Kota Kediri, Kota Blitar  Jawa Timur 9: Meliputi Ponorogo, Trenggalek, Madiun, Magetan, Ngawi, Kota Madiun

Perluasan Analog Switch Off di Tiga Area Siar Jatim Tertunda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Menkominfo-Raker-dan-RDP-Komisi-I-18-Jan-AYH.jpeg" alt="Menkominfo Johnny G. Plate dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI dan Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP TVRI mengenai Pelaksanaan Digitalisasi Penyiaran, di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa" width="100%">
<figcaption>Menkominfo Johnny G. Plate dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI dan Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP TVRI mengenai Pelaksanaan Digitalisasi Penyiaran, di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seperti halnya Undang-undang Pelindungan Data Pribadi atau UU PDP yang disahkan pada 2022 setelah melalui drama panjang sejak 2016, tahun 2022 juga dikenang industri pertelevisian di Tanah Air. Tahun 2022 menjadi gong dari sahnya aturan Analog Switch Off atau ASO.  Aturan ASO secara sederhana adalah matinya TV analog dan berganti ke siaran TV digital. Siaran TV analog sendiri telah mengudara di Indonesia selama hampir 60 tahun lamanya. Melalui ASO, siaran TV dipindahkan ke teknologi digital. Mengutip keterangan resmi dari Kemenkominfo, siaran TV digital menggunakan modulasi sinyal digital dan sistem kompresi sehingga masyarakat bisa menyaksikan siaran TV dengan kualitas gambar yang lebih bersih dan suara yang lebih jernih.  Peralihan siaran TV analog ke siaran TV digital juga membantu masyarakat untuk mendapatkan siaran televisi gratis selama 24 jam, yang sebelumnya hanya bisa diakses melalui parabola atau langganan berbayar. Migrasi ke TV Digital ini juga ternyata berhubungan dengan 5G. Pasalnya, slot frekuensi 700 MHz yang ditinggalkan TV analog bisa digunakan untuk jaringan baru tersebut yang akan membuat kecepatan internet semakin bertambah.  Tak hanya itu, jaringan kualitas yang semakin bagus juga akan membuka peluang pekerjaan bagi berbagai elemen masyarakat beberapa waktu ke depan. Kesempatan mendapatkan kerja akan terbuka lebar kepada para masyarakat dengan berbagai latar belakang pendidikan.  Momentum ASO mulai mendapat angin di era Menkominfo ke Johnny G. Plate. Peraturan turunan yakni PP nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran serta Permenkominfo No. 11 Tahun 2021, mewajibkan televisi beralih dari analog ke digital paling lambat 2 November 2022 hingga pada akhirnya meski masih diwarnai maju-mundur, aturan terkait ASO benar-benar lahir di 2022.  Perdana di 8 Wilayah  Menkominfo Johnny G. Plate mengatakan pelaksanaan Analog Switch Off (ASO) perdana di 8 wilayah yang berlangsung pada 30 April 2022 bisa menjadi contoh untuk ASO tahapan-tahapan berikutnya. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan Direktorat Penyiaran Kementerian Kominfo didapatkan hasil bahwa pelaksanaan migrasi siaran TV analog ke TV digital berjalan dengan mulus.  “Perlu untuk memonitor dari waktu ke waktu sehingga ASO di delapan kabupaten dan kota ini bisa menjadi contoh yang baik untuk nanti dilakukan di multiple ASO berikutnya atau tahapan-tahapan ganda dari ASO,” kata Johnny yang hadir secara virtual dalam konferensi pers evaluasi ASO perdana, Minggu (1/5).  Menurutnya selain memantau evaluasi siaran yang muncul setelah menghentikan siaran TV analog, para bawahannya harus memastikan pembagian perangkat Set Top Box (STB) di wilayah yang bersiap menyambut ASO berikutnya juga perlu dipantau. Hal itu agar tidak terjadi masalah dalam masa transisi yang akan dilakukan sehingga siaran TV digital bisa berjalan tanpa kendala yang berarti.  “Saya berharap bahwa usaha multiple ASO ini menunjukkan keberpihakan Pemerintah lewat Kominfo, untuk memastikan migrasi ke TV digital dilakukan dengan dampak minimal di masa transisi,” ujarnya.  Ia pun berharap ke depannya masyarakat Indonesia bisa menerima siaran digital sepenuhnya sehingga lebih banyak variasi bentuk siaran serta kanal-kanal TV baru yang bermunculan sehingga siaran TV nasional bisa semakin mendidik dan juga menghibur.  Adapun delapan wilayah yang pertama kali menjalani ASO di Indonesia ialah wilayah siaran Riau IV (Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Dumai), NTT III (Kabupaten Timor Tengah Utara), NTT IV (Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka), dan Papua Barat (Kabupaten Sorong dan Kota Sorong).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Penjualaan-Set-Top-Box-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Pedagang melayani pembeli set top box (STB) TV Digital di pusat elektronik Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Jumat (4/2/2022). Hari pertama migrasi tv analog ke tv digital membuat penjualan STB meningkat pesat. Bahkan sudah sejak 2 minggu sebelum migrasi s" width="100%">
<figcaption>Pedagang melayani pembeli set top box (STB) TV Digital di pusat elektronik Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Jumat (4/2/2022). Hari pertama migrasi tv analog ke tv digital membuat penjualan STB meningkat pesat. Bahkan sudah sejak 2 minggu sebelum migrasi s</figcaption>
</figure> Menkominfo Johnny G. Plate dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI dan Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP TVRI mengenai Pelaksanaan Digitalisasi Penyiaran, di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (18/01). (Istimewa).  Dilaksanakan Bertahap  Johnny G. Plate menyebut migrasi televisi analog ke TV digital atau Analog Switch Off (ASO) pada 2 November 2022 belum bisa dilaksanakan di semua wilayah. Dia mengatakan baru ada 222 dari total 514 Kabupaten/Kota di Indonesia yang menggelar ASO sesuai tenggat.  “Dari 514 kabupaten kota di Indonesia yang akan dilakukan analog switch off saat ini pada 2 November,” ujar Plate, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) yang disaksikan secara daring pada Senin (24/10).  Johnny mengatakan kalau sejauh ini baru ada 222 dari total 514 Kabupaten/Kota di Indonesia yang menggelar ASO sesuai tenggat. Delapan Kota dan Kabupaten di empat wilayah siaran telah dilaksanakan ASO pada bulan April yang lalu, Jabodetabek yang terdiri dari sembilan Kabupaten dan Kota akan dilaksanakan analog switch off pada bulan November 2022, dan 173 Kabupaten/Kota non terseterial service atau tidak ada layanan TV teresterial.  Johnny menyebut ada masalah pada distribusi STB yang masih perlu diperbaiki. Padahal dari sisi infrastruktur keseluruhan sudah tersedia.  Hal yang sama juga diutarakan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. “Jadi kesimpulannya, peralihan ini dari (TV) analog ke digital itu akan dilaksanakan pada 2 November dan dilaksanakan secara bertahap,” terang Mahfud di kesempatan yang sama.  Mahfud mengatakan peralihan tersebut dilakukan secara bertahap karena masih ada beberapa infrastruktur, yakni STB yang belum selesai didistribusikan oleh beberapa TV swasta, sedangkan pemerintah dalam hal ini Kemkominfo dan TVRI telah menyelesaikan pendistribusian STB.  Sampai saat ini, kata Mahfud, baru sebesar 4,4 persen televisi swasta yang telah mendistribusikan STB. “Jadi, dari sudut pemerintah sudah siap, tinggal swasta nanti kami lakukan bersama-sama sesudah itu. Tapi secara umum, kami akan memenuhi ketentuan undang-undang,” terang Mahfud.  Manfaat ASO  Direktur Jendral Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen IKP Kemkominfo) Usman Kansong mengungkapkan manfaat besar bagi pelaksanaan migrasi siaran TV analog ke TV digital bagi banyak pihak seperti masyarakat, lembaga penyiaran, hingga negara.  Hal itu disampaikan untuk memastikan agar seluruh masyarakat Indonesia bisa memahami dengan jelas maksud pelaksanaan ASO yang telah terjadi khususnya di wilayah Jabodetabek sejak 2 November 2022.  “Dengan beralih ke TV Digital, masyarakat akan menikmati kualitas siaran TV yang lebih baik karena gambarnya lebih bersih, suaranya lebih jernih dan teknologi yang lebih canggih,” kata Usman dalam siaran persnya di Jakarta yang disebarkan, Sabtu (5/11).  Tidak hanya meningkat dari segi kualitas gambar, masyarakat Indonesia juga bisa menyongsong potensi lebih banyaknya konten-konten siaran karena jumlah kanal yang semakin banyak sehingga tentunya akan tercipta konten-konten yang lebih berkualitas.  Kelebihan lainnya yang diungkap ialah di samping adanya peningkatan kualitas gambar hingga kualitas isi konten masyarakat juga bisa menikmati layanan ini secara gratis. “Siaran TV Digital bersifat free-to-air dan bukan TV berlangganan, jadi masyarakat tidak perlu berlangganan ataupun menggunakan kuota paket data internet,” ujar Usman.  Ia juga menyebutkan lembaga-lembaga penyiaran yang telah melakukan migrasi dari sistem analog ke digital memiliki keuntungan khususnya dalam hal mengadopsi teknologi teranyar dan mengikuti perkembangan siaran TV secara global. ASO pun memberikan manfaat untuk menyiapkan para pelaku industri di penyiaran bisa memiliki resiliensi yang baik bersaing di era konvergensi.  “Investasi juga akan lebih efisien dalam jangka panjang, sejalan dengan potensi pemanfaatan infrastruktur bersama di era TV digital,” kata Usman.  Sementara itu bagi negara, ASO dinilai memberikan manfaat yang sangat besar terutama dari segi pemanfaatan digital dividen. Dengan beralihnya layanan analog ke digital, maka pemanfaatan spektrum frekuensi 700 MHz bisa lebih efisien. Mulai dari peningkatan layanan internet hingga saluran khusus untuk pengingat kebencanaan bisa dihadirkan dengan memanfaatkan digital dividen.  "Efeknya berganda di sektor ekonomi digital, dan memberikan tambahan pemasukan APBN dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selain itu juga akan terjadi potensi peningkatan PDB yang signifikan,” katanya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/TV-DIGITAL.jpg" alt="Foto: Ilustrasi: TV digital menyajikan gambar yang lebih jernih. (ITU)." width="100%">
<figcaption>Foto: Ilustrasi: TV digital menyajikan gambar yang lebih jernih. (ITU).</figcaption>
</figure> Ilustrasi: Pedagang melayani pembeli set top box (STB) TV Digital di pusat elektronik. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)  Fenomena STB  Dampak kebijakan suntik mati siaran TV analog sendiri memang dirasakan masyarakat luas. Pasalnya mereka yang belum memiliki Smart TV atau masih menggunakan TV Tabung atau TV jadul, tidak bisa menikmati acara TV.  Alhasil sebagian masyarakat terpaksa membeli Set Top Box (STB), alat konversi siaran TV digital agar dapat diterima di pesawat TV analog. Meski dijanjikan dapat bantuan STB gratis dari pemerintah, faktanya belum merata.  Dengan demikian, masih banyak masyarakat yang tidak mampu membeli STB. Selain karena faktor ekonomi, STB di beberapa daerah juga menjadi langka dan sulit didapatkan.  Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membuka enam posko bantuan Set Top Box (STB) gratis khusus rumah tangga miskin (RTM) ekstrem. Itu artinya, penerima hanyalah masyarakat yang nama dan alamatnya tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.  Biro Humas Kominfo dalam siaran persnya, melaporkan sampai dengan 3 November 2022, sebanyak 476.088 unit Set Top Box atau 99,3 persen dari target 479.307 unit STB, telah terdistribusikan kepada penerima bantuan di wilayah Jabodetabek.  “Sedangkan secara nasional, nantinya akan ada bantuan Set Top Box (STB) sebanyak 4,3 juta STB, yang berasal dari komitmen Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) atau Stasiun Televisi Swasta penyelenggara Multipleksing (MUX),” kata biro humas Kominfo dikutip dari siaran persnya, Jumat (4/11).  Pihaknya memastikan, penerima STB sudah diverifikasi dengan data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Serta telah diverifikasi dan validasi juga oleh pemerintah kabupaten dan kota.  Sementara itu, Kominfo juga telah merinci jumlah STB dari Stasiun Televisi Swasta yang akan dibagikan kepada masyarakat. Menurut komitmen masing-masing LPS, unit STB terdiri dari SCM (SCTV dan Indosiar) sebanyak 1.213.750 unit, Metro TV 704.378 unit, MNC Group (RCTI dan Global TV) sebanyak 1.143.121 unit.  Lalu, Trans Group (Trans TV dan Trans 7) sebanyak 616.511 unit, RTV sebanyak 500.000 unit, VIVA Group (TVOne dan ANTV) sebanyak 149.587 unit, serta Nusantara TV sebanyak 3.000 unit.  Kominfo juga menegaskan, soal bantuan STB untuk masyarakat, pihaknya hanya membantu jika ada kekurangan. “Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo sifatnya membantu bila ada kekurangan,” tegas Kominfo.  Sedangkan untuk masyarakat tergolong RTM yang belum mendapatkan dan ingin menanyakan terkait STB bantuan, bisa melakukan beberapa mekanisme pengajuan secara mandiri.  Kominfo menegaskan, pelaksanaan distribusi bantuan STB untuk rumah tinggi miskin di luar wilayah Jabodetabek akan terus dilanjutkan untuk wilayah-wilayah lain, sebagai salah satu faktor kesiapan dilakukannya ASO.  “Masyarakat golongan ekonomi mampu yang memerlukan perangkat STB dapat membeli secara mandiri. Perangkat STB telah dijual secara luas di toko-toko elektronik dan online marketplace dengan harga mulai dari Rp150 ribu. Terdapat lebih dari 70 tipe STB dari 45 produsen bersertifikasi Kominfo dengan berbagai variasi fitur yang ditawarkan,” pungkas Kominfo.

Kaleidoskop: ASO jadi Akhir TV Analog, Masuki Era Siaran TV Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Penjualan-STB-Dery-Ridwansah-10.jpg" alt="Pedagang melayani pembeli set top box (STB) TV Digital di pusat elektronik Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Jumat (4/2/2022). Hari pertama migrasi tv analog ke tv digital membuat penjualan STB meningkat pesat. Bahkan sudah sejak 2 minggu sebelum migrasi s" width="100%">
<figcaption>Pedagang melayani pembeli set top box (STB) TV Digital di pusat elektronik Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Jumat (4/2/2022). Hari pertama migrasi tv analog ke tv digital membuat penjualan STB meningkat pesat. Bahkan sudah sejak 2 minggu sebelum migrasi s</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sederet masalah masih berpotensi muncul saat penerapan analog switch off (ASO) alias penghentian siaran TV analog di wilayah Jatim pada 20 Desember mendatang.  Selain belum tuntasnya distribusi set top box (STB) atau perangkat penangkap siaran TV digital bagi sasaran penerima, sejumlah daerah di sekitar wilayah Jatim 1 yang masuk area ASO berpotensi belum bisa menerima layanan siaran televisi digital. Penyebabnya, belum meratanya jangkauan sinyal digital.  Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jatim Immanuel Yosua Tjiptosoewarno menyatakan, sebenarnya sarana-prasarana penerapan ASO di wilayah Jatim 1 sudah siap. Termasuk kesiapan pemancar TV digital oleh lembaga penyiaran yang punya hak siar.  ’’Hanya, belum semua lembaga penyiaran memaksimalkan jangkauannya saat ini,’’ ucapnya kemarin.  Dari laporan yang diterima KPID, masih ada area blank spot (tak tersentuh) sinyal TV digital. Terutama di perbatasan wilayah Jatim 1. Sebagaimana perbatasan Bangkalan dan Lamongan. Akses pemancar sinyalnya belum merata.  ’’Karena ada lembaga penyiaran yang masih menggunakan 50 persen kemampuan pemancarnya,’’ paparnya.  Karena itu, KPID merekomendasikan agar uji coba ASO dilakukan sebelum 20 Desember. Sekaligus mengetes jangkauan layanan TV digital di wilayah-wilayah Jatim 1.  Selain soal keterjangkauan, yang masih dituntaskan adalah distribusi STB untuk sasaran penerima serta ketersediaan STB untuk warga umum di pasaran. ’’Kami minta pemerintah pusat membantu daerah untuk percepatan,’’ katanya.  Sementara itu, Plt Dinas Komunikasi dan Informatika (Dikominfo) Jatim Hudiyono menyatakan, pemberlakuan ASO di Jatim mulai 20 Desember mendatang merupakan kebijakan pusat yang harus dipatuhi. Karena itu, saat ini pemerintah daerah yang sedang dikebut adalah pembagian STB ke rumah tangga miskin.  ’’Dari data hingga 7 Desember, pendistribusiannya mencapai 78,06 persen,’’ kata Hudiyono.  Selain itu, kata Hudiyono, pemerintah memberikan kesempatan bagi rumah tangga miskin (RTM) yang mengalami kesulitan untuk membeli STB. Mereka bisa mengajukan permohonan STB gratis. ’’Pendaftarannya melalui cekbantuanstb.kominfo.go.id,’’ katanya.  Dia menambahkan, penerapan ASO hanya berlaku untuk sepuluh wilayah yang masuk Jatim 1. Sementara itu, perluasannya masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat.  SEPUTAR SUNTIK MATI TV ANALOG DI JATIM  Pelaksanaan:  - Dimulai pada 20 Desember pukul 00.00.  - Tahap awal diberlakukan di wilayah Jatim 1 yang meliputi Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Lamongan, Gresik, Bangkalan, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, dan Kota Surabaya.  Persiapan:  Distribusi Set Top Box:  - Sasaran penerima sebanyak 228.148 RTM  - Realisasi mencapai 175.233 RTM  - Distribusi STB ditargetkan tuntas sebelum 20 Desember

Sebagian Daerah di Jatim Masih Blank Spot Siaran TV Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Penjualaan-Set-Top-Box-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Pedagang melayani pembeli set top box (STB) TV Digital di pusat elektronik Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Jumat (4/2/2022). Hari pertama migrasi tv analog ke tv digital membuat penjualan STB meningkat pesat. Bahkan sudah sejak 2 minggu sebelum migrasi s" width="100%">
<figcaption>Pedagang melayani pembeli set top box (STB) TV Digital di pusat elektronik Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Jumat (4/2/2022). Hari pertama migrasi tv analog ke tv digital membuat penjualan STB meningkat pesat. Bahkan sudah sejak 2 minggu sebelum migrasi s</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta Pemerintah untuk melakukan komunikasi terhadap lembaga penyiaran swasta (LPS) terkait penghentian siaran TV analog atau Analog Switch Off (ASO). Hal ini penting untuk menyukseskan ASO di Indonesia.  "Saya berharap ada komunikasi dari pemerintah kepada LPS yang masih bersiaran pada frekuensi analog dan belum beralih ke siaran digital. Saya rasa masyarakat Jabodetabek jadi dirugikan dan bingung tayangan di televisi yang lain nggak ada, tapi hanya ada MNC TV dan televisi swasta lainnya," kata Junico kepada wartawan, Senin (7/11).  "Semoga ini segera di atasi semuanya mau duduk di satu meja, menyelesaikan dan menentukan kepentingan bersama," sambungnya.  Politikus PDI Perjuangan ini meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD tidak hanya sekedar memberikan ancaman kepada stasiun TV swasta yang belum menaati ASO. Namun, penting juga melakukan pengawasan dan ketegasan pemerintah dalam menegakan regulasi tanpa ada pengecualian.  "Saya minta juga kepada Pak Menkopolhukam jangan hanya bisa mengancam karena hal seperti itu tidak ada ahli hukum, ini harus ada dasar hukumnya dan jelas," ucap Nico.  Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengancam memberikan sanksi bagi stasiun televisi yang masih melakukan siaran secara analog. Hal ini setelah pemerintah melakukan suntik mati atau analog switch off (ASO) pada Kamis (3/11) pukul 00.00 WIB.  "Pemerintah sudah memutuskan kebijakan migrasi dari analog ke digital sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesiapan teknis yang sudah dibicarakan dalam waktu yang cukup lama," ucap Mahfud dalam keterangannya, Kamis (3/11).  Sebelumnya terdapat tujuh stasiun televisi yang membandel, di antaranya RCTI, Global TV, MNC TV, iNews TV, ANTV, TV One dan Cahaya TV. Karena itu, Mahfud mengancam akan mencabut izin stasion radio (ISR) kepada para stasiun TV tersebut.  "Perlu saya sampaikan bahwa itu (ASO) adalah atas perintah undang-undang, sudah lama disiapkan dan dikoordinasikan termasuk dengan semua pemilik televisi. Secara teknis kami sudah membuat surat pencabutan izin Stasiun Radio atau ISR kemarin, maka jika sekarang masih melakukan siaran-siaran melalui kanal analog maka itu bisa dianggap ilegal," tegas Mahfud.  Mahfud mengutarakan, ASO adalah keputusan dunia internasional yang diputuskan oleh International Telecommunication Union. Selain itu, di antara negara-negara Asia Tenggara, hanya Indonesia dan Timor Leste yang belum menerapkan ASO.  "Di dalam undang-undang kita sendiri juga sudah dicantumkan dan sudah menjadi kebijakan resmi pemerintah itu pun menjadi musyawarahkan melalui koordinasi berkali-kali," ujar Mahfud menandaskan.

Pemerintah Harus Beri Sanksi Tegas Stasiun TV yang Masih Siaran Analog

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/STB-yang-dicoba-sebelum-dibawa-pulang-pembeli.jpg" alt="Salah satu unit Set Top Box (STB) yang dijual toko elektronik di Jakarta (Nurul Fitriana/JPC)" width="100%">
<figcaption>Salah satu unit Set Top Box (STB) yang dijual toko elektronik di Jakarta (Nurul Fitriana/JPC)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Direktur Jendral Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen IKP Kemkominfo) Usman Kansong mengungkapkan manfaat besar bagi pelaksanaan migrasi siaran TV analog ke TV digital bagi banyak pihak seperti masyarakat, lembaga penyiaran, hingga negara. Hal itu disampaikan untuk memastikan agar seluruh masyarakat Indonesia bisa memahami dengan jelas maksud pelaksanaan ASO yang telah terjadi khususnya di wilayah Jabodetabek sejak 2 November 2022. "Dengan beralih ke TV Digital, masyarakat akan menikmati kualitas siaran TV yang lebih baik karena gambarnya lebih bersih, suaranya lebih jernih dan teknologi yang lebih canggih,” kata Usman dalam siaran persnya di Jakarta yang disebarkan, Sabtu (5/11). Tidak hanya meningkat dari segi kualitas gambar, masyarakat Indonesia juga bisa menyongsong potensi lebih banyaknya konten-konten siaran karena jumlah kanal yang semakin banyak sehingga tentunya akan tercipta konten-konten yang lebih berkualitas. Kelebihan lainnya yang diungkap ialah di samping adanya peningkatan kualitas gambar hingga kualitas isi konten masyarakat juga bisa menikmati layanan ini secara gratis. “Siaran TV Digital bersifat free-to-air dan bukan TV berlangganan, jadi masyarakat tidak perlu berlangganan ataupun menggunakan kuota paket data internet,” ujar Usman. Ia juga menyebutkan lembaga-lembaga penyiaran yang telah melakukan migrasi dari sistem analog ke digital memiliki keuntungan khususnya dalam hal mengadopsi teknologi teranyar dan mengikuti perkembangan siaran TV secara global. ASO pun memberikan manfaat untuk menyiapkan para pelaku industri di penyiaran bisa memiliki resiliensi yang baik bersaing di era konvergensi. “Investasi juga akan lebih efisien dalam jangka panjang, sejalan dengan potensi pemanfaatan infrastruktur bersama di era TV digital,” kata Usman. Sementara itu bagi negara, ASO dinilai memberikan manfaat yang sangat besar terutama dari segi pemanfaatan digital dividen. Dengan beralihnya layanan analog ke digital, maka pemanfaatan spektrum frekuensi 700 MHz bisa lebih efisien. Mulai dari peningkatan layanan internet hingga saluran khusus untuk pengingat kebencanaan bisa dihadirkan dengan memanfaatkan digital dividen. "Efeknya berganda di sektor ekonomi digital, dan memberikan tambahan pemasukan APBN dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selain itu juga akan terjadi potensi peningkatan PDB yang signifikan,” katanya. Setelah terlaksananya ASO di Jabodetabek, Kementerian Komunikasi dan Informatika pun secara terbuka mengapresiasi semua pihak yang mendukung hal ini. Mengingat ASO melewati proses yang panjang dan telah berkali-kali rencananya tak berjalan mulus namun pada akhirnya Indonesia bisa juga mencicipi siaran TV digital secara nasional. Tidak cuma melibatkan pemerintah, pemangku kepentingan lainnya seperti Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) ikut berkontribusi dan menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan ASO. Dari segi masyarakat, Kementerian Kominfo mengklaim telah melakukan sosialisasi yang cukup dan menggandeng banyak pihak untuk menyukseskan ASO. “Bila masih ada pihak yang terus mendorong bahwa masyarakat dirugikan maka tentu hanya atas dasar informasi terbatas dan tidak lengkap serta sangat subyektif. Kerja sama dan kolaborasi ekosistem ini akan sangat menentukan sukses dan lancarnya era baru penyiaran TV Digital Indonesia,” kata Usman menegaskan. Ia pun berharap kesuksesan ASO bisa terus dikawal serta terlaksana dengan optimal sehingga menciptakan kesetaraan akses bagi seluruh masyarakat Indonesia. (*)

Kominfo Ungkap Manfaat ASO Bagi Banyak Pihak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Penjualan-STB-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Pedagang melayani pembeli set top box (STB) TV Digital di pusat elektronik Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Jumat (4/2/2022). Hari pertama migrasi tv analog ke tv digital membuat penjualan STB meningkat pesat. Bahkan sudah sejak 2 minggu sebelum migrasi s" width="100%">
<figcaption>Pedagang melayani pembeli set top box (STB) TV Digital di pusat elektronik Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Jumat (4/2/2022). Hari pertama migrasi tv analog ke tv digital membuat penjualan STB meningkat pesat. Bahkan sudah sejak 2 minggu sebelum migrasi s</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan 98 persen masyarakat sudah siap beralih dari siaran televisi (TV) analog ke digital.  "Ini jangan dikatakan ini tak siap. Ini 98 persen masyarakat sudah siap (mengganti ke TV digital)," kata Mahfud usai menghadiri diskusi ilmiah "Pemikiran Geopolitik Bung Karno dalam Suara Kebangsaan" di Jakarta, Jumat (4/11).  Mahfud mengatakan bagi masyarakat yang belum siap dengan penghentian siaran analog atau analog switch off (ASO) pihaknya pun telah menyiapkan posko-posko bantuan. "Sudah dibentuk posko-posko, siapa yang belum siap datang ke posko nanti dibantu, yang (belum siap) dua persen dari Jabodetabek, dan 209 kabupaten/kota lainnya. Jadi kita sudah siap semua," ujarnya.  Ia mengatakan pula bahwa siaran televisi analog ke digital tersebut merupakan arahan dari The International Telecommunication Union (ITU) yang merupakan badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bidang teknologi informasi dan komunikasi "Harus segera agar masyarakat bisa menikmati teknologinya bagus dan lebih murah," ucapnya.  Sehingga, kebijakan penghentian siaran analog tersebut bukanlah kebijakan baru, bahkan sudah ada sebelum adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. "Ini bukan kebijakan baru, kan putusan MK berlaku ke depan. Tidak bisa berlaku surut. Nah, ini sudah berlaku sebelum ada putusan MK. Kita enggak khawatir soal itu," katanya.  Lebih jauh, ia mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan dan siap bila ada pihak-pihak yang melayangkan tuntutan terkait hal tersebut. "Ya, silakan saja. Itu biasa," kata mantan Ketua MK itu.  Indonesia memasuki era siaran digital per 2 November 2022. Per tanggal itu, terdapat 230 kabupaten dan kota yang sudah migrasi ke siaran digital, antara lain adalah Jabodetabek, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Meranti, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Malaka, Kabupaten Belu, Kota Sorong dan Kabupaten Sorong.  Migrasi siaran analog ke digital merupakan perintah UU Cipta Kerja untuk dilakukan paling lambat dua tahun sejak mulai berlakunya aturan tersebut. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran mengungkapkan kewajiban penghentian siaran televisi analog paling lambat 2 November 2022 pukul 24.00 WIB (Pasal 97 ayat (1) b).  Peraturan Menkominfo No. 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran juga mengungkapkan kewajiban semua lembaga penyiaran untuk menyetop siaran analog pada 2 November 2022. (*)

Mahfud Sebut 98 Persen Masyarakat sudah Siap Beralih ke TV Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/STB-yang-dicoba-sebelum-dibawa-pulang-pembeli.jpg" alt="Salah satu unit Set Top Box (STB) yang dijual toko elektronik di Jakarta (Nurul Fitriana/JPC)" width="100%">
<figcaption>Salah satu unit Set Top Box (STB) yang dijual toko elektronik di Jakarta (Nurul Fitriana/JPC)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membuka enam posko bantuan Set Top Box (STB) gratis khusus rumah tangga miskin (RTM) ekstrem. Itu artinya, penerima hanyalah masyarakat yang nama dan alamatnya tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.  Biro Humas Kominfo dalam siaran persnya, melaporkan sampai dengan 3 November 2022, sebanyak 476.088 unit Set Top Box atau 99,3 persen dari target 479.307 unit STB, telah terdistribusikan kepada penerima bantuan di wilayah Jabodetabek.  "Sedangkan secara nasional, nantinya akan ada bantuan Set Top Box (STB) sebanyak 4,3 juta STB, yang berasal dari komitmen Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) atau Stasiun Televisi Swasta penyelenggara Multipleksing (MUX)," kata biro humas Kominfo dikutip dari siaran persnya, Jumat (4/11).  Pihaknya memastikan, penerima STB sudah diverifikasi dengan data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Serta telah diverifikasi dan validasi juga oleh pemerintah kabupaten dan kota.  Sementara itu, Kominfo juga telah merinci jumlah STB dari Stasiun Televisi Swasta yang akan dibagikan kepada masyarakat. Menurut komitmen masing-masing LPS, unit STB terdiri dari SCM (SCTV dan Indosiar) sebanyak 1.213.750 unit, Metro TV 704.378 unit, MNC Group (RCTI dan Global TV) sebanyak 1.143.121 unit.  Lalu, Trans Group (Trans TV dan Trans 7) sebanyak 616.511 unit, RTV sebanyak 500.000 unit, VIVA Group (TVOne dan ANTV) sebanyak 149.587 unit, serta Nusantara TV sebanyak 3.000 unit.  Kominfo juga menegaskan, soal bantuan STB untuk masyarakat, pihaknya hanya membantu jika ada kekurangan. "Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo sifatnya membantu bila ada kekurangan," tegas Kominfo.  Sedangkan untuk masyarakat tergolong RTM yang belum mendapatkan dan ingin menanyakan terkait STB bantuan, bisa melakukan beberapa mekanisme pengajuan secara mandiri.  Pengajuan STB khusus masyarakat miskin ekstrem, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:  1. Membuka website https://cekbantuanstb.kominfo.go.id/, 2. Memasukkan NIK dan kode captcha pada kolom yang tersedia, 3. Klik 'Pencarian', 4. Jika terdaftar sebagai penerima bantuan, dapat menghubungi Call Center 159 atau mendatangi lokasi Posko Respons Cepat Penanganan Bantuan STB dengan membawa KTP dan KK asli. 5. Jika mengalami kendala dalam mengakses website, masyarakat dapat menghubungi Call Center 159 atau nomor telepon posko.  Selain itu, masyarakat bisa melapor kepada 6 Posko Bantuan STB di JABODETABEK, yaitu:  1. Prov DKI Jakarta (082123816097), Hotel The Akmani Hotel (M-Floor, Ruang Venezia 2) Jl. H. Wahid Hasyim No. 91, Jakarta Pusat  2. Kota Depok (082123816099), Hotel Bumi Wiyata (Lt. Dasar Ruang Wahidin), Jl. Margonda Raya No. 281, Kota Depok.  3. Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi (082123816095), Hotel Amaroossa Grande (Lt. Lobby, Ruang Taj Mahal), Jl. A. Yani. No.88, Kota Bekasi  4. Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang (082123816096) Hotel Novotel (Lt. PL, Ruang Eureka), Jl. Jenderal Sudirman No.1, Kota Tangerang  5. Kota Tangerang Selatan (082123816098), Grand Zuri BSD City (Lt. 2, Ruang Mulia 4), Jl. Pahlawan Seribu, Kota Tangerang Selatan.  6. Kota Bogor, Kabupaten Bogor (081212820047), Hotel Salak The Heritage (Lt. 2 Ruang Batu Tulis, Lt. 1 Ruang Burangrang), Jl. Ir. H. Juanda No. 8, Kota Bogor.  7. Posko Respons Cepat Penanganan Bantuan STB di wilayah Jabodetabek mulai beroperasi sejak tanggal 2 hingga 4 November 2022, jam 08.00 – 19.00 WIB.  Kominfo menegaskan, pelaksanaan distribusi bantuan STB untuk rumah tinggi miskin di luar wilayah Jabodetabek akan terus dilanjutkan untuk wilayah-wilayah lain, sebagai salah satu faktor kesiapan dilakukannya ASO.  "Masyarakat golongan ekonomi mampu yang memerlukan perangkat STB dapat membeli secara mandiri. Perangkat STB telah dijual secara luas di toko-toko elektronik dan online marketplace dengan harga mulai dari Rp150 ribu. Terdapat lebih dari 70 tipe STB dari 45 produsen bersertifikasi Kominfo dengan berbagai variasi fitur yang ditawarkan," pungkas Kominfo.

Prosedur Pengajuan STB Gratis bagi Rumah Tangga Miskin

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#aso

Berita Terkini