<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/24/JKT_BAKTI-SOSIAL-BIBIR-SUMBING_HANUNG-HAMBARA_23062025-1-2729340687.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (dua kiri) didampingi Kepala Dinas Kesehatan DKI JakartaAni Ruspitawati (dua kanan) meninjau bakti sosial operasi bibir Sumbing di RSUD Kalideres, Jakarta, Senin (23/06/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (dua kiri) didampingi Kepala Dinas Kesehatan DKI JakartaAni Ruspitawati (dua kanan) meninjau bakti sosial operasi bibir Sumbing di RSUD Kalideres, Jakarta, Senin (23/06/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Guna mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas saat peringatan Hari Bhayangkara ke-79 besok (1/7), Polri telah menerbitkan imbauan agar para pekerja di Jakarta Work From Home (WFH). Namun, Pemprov DKI belum memutuskan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI bekerja dari rumah atau WFH.&nbsp;</p> <p>Hal itu disampaikan oleh Gubernur DKI Pramono Anung saat diwawancarai oleh awak media di Balai Kota, Jakarta Pusat (Jakpus) pada Senin (30/6). Menurut dia, peringatan Hari Bhayangkara ke-79 tetap terlaksana dengan aman dan lancar tanpa harus WFH. Namun, dia tetap bakal berkomunikasi dengan Sekda DKI Marullah Matali.&nbsp;</p> <p>&rdquo;Untuk WFH nanti saya akan komunikasi dengan pak sekda apakah diperlukan atau nggak. Karena bagi DKI yang seperti itu (WFH) bukan sesuatu yang luar biasa,&rdquo; terang dia.&nbsp;</p> <p>Yang pasti, lanjut Pram, beberapa moda transportasi massal di Jakarta bakal menerapkan tarif khusus Rp 1. Terdiri atas MRT, LRT dan Transjakarta. Tarif khusus tersebut berlaku sepanjang hari. Mulai operasional pada pagi hari sampai operasional angkutan umum selesai pada malam hari. Dia mengakui bahwa hal itu diterapkan sesuai dengan permintaan.&nbsp;</p> <p>"Kami diminta untuk memberikan pembebasan transportasi. Transportasi besok di Jakarta hanya 1 rupiah untuk MRT, LRT dan juga untuk Transjakarta,&rdquo; kata Pram.&nbsp;</p> <p>Sebelumnya, Ditlantas Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa peringatan Hari Bhayangkara ke-79 besok berpotensi memunculkan kepadatan arus lalu lintas. Sehingga Polri menerbitkan surat imbauan agar perusahaan-perusahaan di Jakarta memberlakukan WFH, khususnya perusahaan yang berkantor di sekitar kawasan Monas.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Polri imbau WFH untuk pekerja Jakarta, namun Gubernur DKI sebut keputusan ASN belum final, tarif transportasi Rp 1 berlaku.

Pemprov DKI Belum Putuskan ASN Jakarta WFH Saat Peringatan Hari Bhayangkara ke-79 Besok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/22/fishlog-2-3228717771.jpg" alt="Salah satu FishLog Troops di Timika, Papua." width="100%">
<figcaption>Salah satu FishLog Troops di Timika, Papua.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Perusahaan teknologi di industri perikanan, Fishlog, menerapkan program <em>Work from Anywhere </em>(WFA) secara permanen bagi seluruh karyawannya. Sejak 2020, FishLog telah memperkenalkan konsep WFA sebagai bagian integral dari budaya perusahaan, jauh sebelum isu polusi di Jakarta menjadi keprihatinan utama.</p> <p>Dengan penerapan WFA yang menyeluruh, FishLog menghadirkan kenyamanan dan fleksibilitas bagi karyawan perusahaan, yang saat ini berjumlah lebih dari 170 orang, dalam menjalankan tugas-tugas tanpa harus terdampak oleh kondisi polusi.</p> <p>"Program WFA telah diterapkan FishLog sebagai bagian penting dari pola kerja perusahaan dan menjadi salah satu pilar dalam strategi pengembangan dan pertumbuhan bisnis kami. WFA memungkinkan karyawan untuk bekerja secara lebih fleksibel dari lokasi pilihan mereka," ucap&nbsp;CEO dan Co-Founder FishLog,&nbsp;Bayu Anggara, dalam keterangannya, Selasa (22/8).</p> <p>Isu polusi udara yang semakin parah di Jakarta dan sekitarnya telah menyebabkan sejumlah perusahaan mempertimbangkan kembali model WFA. Fishlog, meski berkantor pusat di kawasan Bogor, perusahaan secara luas dan jangka panjang telah memperhitungkan karyawan yang berasal dari berbagai wilayah lain seperti Jakarta, Depok, Bekasi, dan Tangerang.</p> <p>"Hal ini juga sejalan dengan lokasi bisnis kami yang tersebar di lebih dari 45 titik di Indonesia, sehingga memang kami telah terbiasa untuk bekerja dari mana saja," lanjut Bayu.&nbsp;</p> <p>Dengan program WFA ini, FishLog ingin menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan sehat, serta berharap dapat mendukung pemerintah dalam mengurangi tingginya polusi udara saat ini. "Penerapan konsep ini menjadi permanen bagi seluruh karyawan diharapkan dapat semakin membangun lingkungan kerja yang nyaman dan produktif, serta menjadi kontribusi positif, baik terhadap pertumbuhan bisnis, karyawan secara individu dan lingkungan sekitar," ucap Bayu.&nbsp;</p> <p>Hingga saat ini, FishLog telah mengalami pertumbuhan yang positif dalam bisnis mereka. Perusahaan terus fokus pada pengembangan layanan bisnis serta perluasan ke pasar internasional.</p> <p>Bayu menjelaskan bahwa langkah inovatif melalui model kerja WFA ini telah terbukti membawa dampak baik bagi karyawan Fishlog yang&nbsp; juga hadir di Amerika Serikat. "Kami yakin bahwa fleksibilitas bekerja dari mana saja dan kapan saja tidak hanya meningkatkan produktivitas karyawan, tetapi juga membuka peluang baru dalam pengembangan bisnis kami di berbagai pasar global," ungkap Bayu.</p> <p>Program WFA dari FishLog ini tidak hanya memberi kebebasan kepada karyawan yang telah bergabung, tetapi juga menjadi <em>benefit</em> bagi para talenta yang tengah mencari tempat untuk mengembangkan diri. "Program WFA ini bukan hanya tentang kenyamanan bagi karyawan, tetapi juga tentang membuka peluang membangun ekosistem yang berkelanjutan untuk pertumbuhan bisnis, kesejahteraan karyawan, dan pengembangan ekonomi daerah," tutup Bayu.</p>

FishLog ingin menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan sehat, serta berharap dapat mendukung pemerintah mengurangi polusi udara

WFA bagi Perusahaan Swasta Dinilai Tingkatkan Produktivitas dan Hindari Dampak Polusi Udara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Himbauan-WFH-saat-Cuaca-Ekstrem-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Pekerja saat menyebrangi zebra cross di pusat perkantoran  Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghimbau perusahaan dan instansi pemerintahan yang ada di wilayah DKI Jakarta untuk menerapkan kebijakan wo" width="100%">
<figcaption>Pekerja saat menyebrangi zebra cross di pusat perkantoran  Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghimbau perusahaan dan instansi pemerintahan yang ada di wilayah DKI Jakarta untuk menerapkan kebijakan wo</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengaku telah mengusulkan pemberian insentif terhadap para pegawai di bawah Pemprov DKI Jakarta yang tidak melaksanakan <em>work from home</em> (WFH). Ia mengatakan bahwa para petugas di lapangan seperti polisi, petugas Dishub DKI, PPSU, hingga Satpol PP rentan terpapar polusi udara di Jakarta.</p> <div dir="auto">"Kasian juga, lho mereka itu. Di lapangan, pake masker, berhadapan langsung dengan masyarakat, debu," ujarnya kepada wartawan beberapa hari lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengatakan bahwa usulan pemberian insentif itu telah disampaikan kepada Penjabat Heru Budi Hartono untuk dieksekusi. "Ya tinggal eksekutif, Pak Heru, buat kebijakan," kata Politikus PDI-P itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ngomong-ngomong sudah, tapi resmi belum. Imbau udah. Ya responsnya positif, artinya dia mau. Ya mua mau dianggarkan," pungkas Pras.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menguji coba <em>Work From Home</em> (WFH) bagi PNS yang tidak melakukan pelayanan secara langsung selama dua bulan mulai 21 Agustus-21 Oktober 2023. Uji coba WFH dan ini dilakukan sehubungan dengan isu polusi udara di Jakarta yang santer makin memburuk dan jelang pelaksanaan KTT ASEAN di Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko menerangkan, pelaksanaan uji coba WFH dilakukan dengan persentase kehadiran 50 persen di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, WFH ini tidak berlaku pada layanan yang bersifat langsung kepada masyarakat, seperti RSUD, Puskesmas, Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan, hingga pelayanan tingkat kelurahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jajaran Pemprov DKI Jakarta tetap berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal," ujarnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (16/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami pastikan penerapan WFH tidak berdampak pada pelayanan publik dan pekerjaan tetap dilakukan sebagaimana mestinya," sambungnya.</div>

Ia mengatakan bahwa para petugas di lapangan seperti polisi, petugas Dishub DKI, PPSU, hingga Satpol PP rentan terpapar polusi udara.

PNS DKI yang Tak Bisa WFH karena Harus Kerja Lapangan Diusulkan Dapat Insentif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/21/wfh-asn-dki-3415441667.jpg" alt="Jalanan di sekitar kompleks kantor pemerintahan DKI Jakarta lebih lengang pasca pemberlakuan WFH bagi ASN DKI Jakarta yang dimulai Senin (21/8)." width="100%">
<figcaption>Jalanan di sekitar kompleks kantor pemerintahan DKI Jakarta lebih lengang pasca pemberlakuan WFH bagi ASN DKI Jakarta yang dimulai Senin (21/8).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Lalu lintas ke arah Balai Kota DKI Jakarta di Jalan Medan Merdeka Selatan maupun ke arah DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih dari Tanah Abang maupun Bundaran HI terlihat ramai lancar seiring dengan pemberlakuan WFH bagi ASN DKI.</p> <div dir="auto">Pantauan <em>JawaPos.com</em> di Jalan Budi Kemuliaan ke arah Monas hingga Balai Kota, kemacetan memang sempat mengular di Jalan H. Fachrudin. Namun, hal itu terjadi hanya ketika lampu lalu-lintas berwarna merah. Setelah itu, kemacetan terurai meski masih ramai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal sama juga berlaku di Jalan Kebon Sirih. Biasanya, dari pagi hingga sore, di jalanan yang tak terlalu lebar itu kemacetan menanjang hingga sebelum perempatan proyek MRT. Namun, sekitar pukul 12.34 WIB tadi, jalanan ramai lancar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya emang nggak semacet biasanya sih di sini. Kalau kemarin-kemarin itu kan pasti bakal macet aja lumayan panjang di sini sampai ke arah Senen itu," kata Rizki, salah satu pengemudi ojek online kepada <em>JawaPos.com,</em> Senin (21/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemberlakuan WFH untuk ASN di wilayah DKI Jakarta, kata Rizki, mungkin menjadi salah satu penyebabnya. "Soalnya kan banyak juga kali itu ASN yang tiap hari lewat sini kalau mau kerja," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun begitu, ia mengatakan bahwa di jalanan selain kawasan kompleks pemerintah DKI Jakarta, kemacetan sempat terjadi. "Kalau di luar dari sini ya biasalah kayak biasanya. Di Jaksel saya tadi masih sama ada aja macet mah," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menguji coba Work From Home (WFH) bagi PNS yang tidak melakukan pelayanan secara langsung selama dua bulan mulai 21 Agustus-21 Oktober 2023. Uji coba WFH dan ini dilakukan sehubungan dengan isu polusi udara di Jakarta yang santer makin memburuk dan jelang pelaksanaan KTT ASEAN di Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko menerangkan, pelaksanaan uji coba WFH dilakukan dengan persentase kehadiran 50 persen di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, WFH ini tidak berlaku pada layanan yang bersifat langsung kepada masyarakat, seperti RSUD, Puskesmas, Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan, hingga pelayanan tingkat kelurahan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&rdquo;Jajaran Pemprov DKI Jakarta tetap berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal," ujarnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (16/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami pastikan penerapan WFH tidak berdampak pada pelayanan publik dan pekerjaan tetap dilakukan sebagaimana mestinya,&rdquo; sambungnya</div>

"Ya emang nggak semacet biasanya sih di sini. Kalau kemarin-kemarin itu kan pasti bakal macet aja lumayan panjang," katanya.

WFH ASN DKI Mulai Hari ini, Jalanan ke Arah Balai Kota dan DPRD DKI Ramai Lancar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/14/ASN-JAWA-POS-40824724.jpg" alt="Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN). (Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN). (Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pemberlakuan <em>work from home</em> (WFH) untuk sebagian ASN DKI Jakarta mulai hari ini diterapkan. Namun, hal itu tak berlaku bagi karyawan swasta. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan bahwa itu merupakan kebijakan masing-masing perusahaan.</p> <div dir="auto">Padahal, banyak juga pekerja yang bisa melakukan WFH, tetapi karena tak diwajibkan pemerintah maka mereka tetap bekerja seperti biasa. Seperti yang terjadi pada Yusuf Shabran, 26, misalnya. Ia bekerja sebagai penulis konten di salah satu perusahaan kesehatan di Jakarta Pusat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengatakan bahwa sebetulnya bisa saja melakukan pekerjaannya secara <em>remote</em> dan dilakukan di mana saja. Namun, karena peraturan perusahaan mengharuskannya langsung mengerjakan di kantor, maka ia hanya bisa menurut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebagai pekerja kreatif yang bergerak di bidang kepenulisan, pekerjaan kayak gini sebenarnya bisa di WFH," kata Yusuf kepada <em>JawaPos.com,</em> Senin (21/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau dibilang mau, ya, aku mau banget (WFH)," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan pemberlakuan WFH, Yusuf beranggapan bahwa segalanya menjadi lebih efisien.&nbsp;"Selain menghemat ongkos, bisa buat nenangin pikiran, otak nggak kaku, ide jalan terus," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyadari bahwa tak semua jenis pekerjaan dapat menerapkan WFH. Namun, menurutnya banyak juga pekerjaan seperti dirinya yang dapat dilakukan di mana saja. Hal itu menurutnya perlu diperhatikan juga oleh pemerintah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta akan menguji coba Work From Home (WFH) bagi PNS yang tidak melakukan pelayanan secara langsung selama dua bulan mulai 21 Agustus-21 Oktober 2023. Uji coba WFH dan ini dilakukan sehubungan dengan isu polusi udara di Jakarta yang santer makin memburuk dan jelang pelaksanaan KTT ASEAN di Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko menerangkan, pelaksanaan uji coba WFH dilakukan dengan persentase kehadiran 50 persen di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, WFH ini tidak berlaku pada layanan yang bersifat langsung kepada masyarakat, seperti RSUD, Puskesmas, Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan, hingga pelayanan tingkat kelurahan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&rdquo;Jajaran Pemprov DKI Jakarta tetap berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal," ujarnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (16/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami pastikan penerapan WFH tidak berdampak pada pelayanan publik dan pekerjaan tetap dilakukan sebagaimana mestinya,&rdquo; sambungnya.</div>

"Selain menghemat ongkos, bisa buat nenangin pikiran, otak nggak kaku, ide jalan terus," ucap Yusuf Shabran.

WFH ASN DKI Mulai Hari ini, Pegawai Swasta juga Mau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/14/pemprov-dki-1325325956.jpeg" alt="Tangkap layar Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam tayangan virtual yang diunggah akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (14/8/2023)." width="100%">
<figcaption>Tangkap layar Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam tayangan virtual yang diunggah akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (14/8/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta akan mulai berlakukan work from home (WFH) mulai besok, Senin (21/8). Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, WFH itu akan diberlakukan selama dua bulan sebagai uji coba hingga 21 Oktober mendatang.&nbsp;</p> <div dir="auto">Ia mengatakan, nantinya pemberlakuan WFH ini akan diberlakukan juga oleh pemerintah daerah se-jabodetabek.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Diikuti oleh pemda-pemda se-Jabodetabek. Tentunya tidak selama DKI," ujar Heru kepada wartawan, Minggu (20/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/012758848/mendag-zulhas-sebut-aem-kanada-targetkan-acfta-selesai-2025">Mendag Zulhas Sebut AEM-Kanada Targetkan ACFTA Selesai 2025</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi ada wacana kemarin di tingkat pimpinan untuk melakukan penyesuaian mirip-mirip seperti Pemda DKI," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan pemberlakuan WFH ini, Kepala Sekretariat Presiden itu menyatakan bahwa seluruh ASN mesti tunduk bekerja diam di rumah dan malah keluyuran di luar. Hal itu sesuai tujuannya untuk menekan polusi udara di Jakarta lantaran penggunaan transportasi pribadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Work from home itu bagi ASN, dan dia bekerja di rumah. Tujuannya apa? Agar dia tidak mondar-mandir, dan dia tidak boleh juga ke mana-mana dan dia bekerja di rumah," tegas Heru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/012758662/rekam-jejak-budiman-sudjatmiko-mantan-aktivis-dan-kader-pdip-yang-mendukung-prabowo-subianto">Rekam Jejak Budiman Sudjatmiko, Mantan Aktivis dan Kader PDIP yang Mendukung Prabowo Subianto</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selama dalam tahap uji coba dua bulan penerapan WFH itu, ia mengatakan bahwa pihaknya akan memonitor dan mengevaluasi pelaksanaannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau efektif, tentunya saya harus melapor ke Mendagri. Kalau dalam kurun waktu tidak sampai 21 Oktober misalnya tidak efektif, karyawan atau ASN yang WFH di rumah tidak disiplin, ya saya kembalikan," pungkasnya.</div>

SN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta akan mulai berlakukan work from home (WFH) mulai besok, Senin (21/8).

ASN DKI Mulai WFH Besok, Bodetabek Akan Menyusul

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/14/ASN-JAWA-POS-40824724.jpg" alt="Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN). (Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN). (Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas merestui PNS DKI Jakarta untuk <em>hybrid working</em> atau kombinasi pelaksanaan tugas secara kedinasan WFO dan WFH selama persiapan dan pelaksanaan KTT ASEAN. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran No.17/2023 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang Berkantor di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Selama Masa Persiapan dan Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN Tahun 2023 Ke-43. Surat edaran tersebut telah ditandatangani Menteri PANRB di Jakarta, Rabu (16/8).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"SE ini perlu kami keluarkan menindaklanjuti arahan Bapak Presiden untuk mendukung kelancaran persiapan dan penyelenggaraan KTT ASEAN yang berlangsung pada tanggal 5-7 September 2023 di Jakarta dengan mendorong pelaksanaan hybrid working atau kombinasi pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (WFO) dan pelaksanaan tugas kedinasan di rumah (WFH),"&nbsp; kata Anas dalam keterangan resmi, Kamis (17/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menjelaskan, surat edaran tersebut dikeluarkan dalam rangka mendukung kelancaran persiapan dan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 yang berlangsung pada tanggal 5-7 September 2023 di Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/012654271/hmid-serahkan-ioniq-6-dan-ioniq-5-untuk-asean-summit-ke-43-dan-archipelagic-island-states-summit-2023">HMID Serahkan IONIQ 6 dan IONIQ 5 untuk ASEAN Summit ke-43 dan Archipelagic &amp; Island States Summit 2023</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun hari dan jam kerja yang diberlakukan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah. Anas memastikan, surat edaran tersebut mengimbau agar Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berlokasi di wilayah DKI Jakarta untuk dapat melakukan penyesuaian sistem kerja pegawai ASN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kebijakan hybrid working PNS DKI Jakarta dilakukan selama masa persiapan dan penyelenggaraan KTT ASEAN mulai tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023. Adapun ketentuan persentase pembagian Pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan baik WFH maupun WFO tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada lampiran surat edaran disebutkan bahwa persentase WFH paling banyak 50 persen dan presentasi WFO sama dengan atau lebih dari 50 persen untuk layanan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/012672501/346-unit-mobil-listrik-hyundai-jadi-kendaraan-operasional-di-ktt-asean-2023">346 Unit Mobil Listrik Hyundai jadi Kendaraan Operasional di KTT ASEAN 2023</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu untuk layanan pemerintahan yang berhubungan langsung dengan layanan masyarakat seperti kesehatan, keamanan dan ketertiban, logistik, penanganan bencana, dan lainnya diberlakukan WFO 100 persen.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya meminta PPK agar memastikan Pegawai ASN bekerja sesuai dengan domisili tempat tinggal bagi yang melaksanakan tugas di rumah (WFH)," kata Anas.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada surat edaran tersebut juga disebutkan terdapat empat hal yang perlu diperhatikan agar pelaksanaan penyesuaian sistem kerja tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pertama yaitu melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/012748157/jakarta-jadi-tuan-rumah-ktt-asean-sejumlah-sekolah-di-dki-akan-terapkan-pjj">Jakarta Jadi Tuan Rumah KTT ASEAN, Sejumlah Sekolah di DKI akan Terapkan PJJ</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua, menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan melalui media publikasi. Ketiga yaitu membuka media komunikasi online sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terakhir atau keempat yaitu memastikan bahwa output dari pelayanan yang dilakukan secara daring/online maupun luring/offline sesuai dengan standar yang telah ditetapkan," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"SE ini perlu kami keluarkan menindaklanjuti arahan Bapak Presiden untuk mendukung kelancaran persiapan dan penyelenggaraan KTT ASEAN".

Menteri PANRB Restui PNS DKI Jakarta WFH selama Persiapan dan Pelaksanaan KTT ASEAN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/JKT_JALAN-KALI-MALANG-MACET-IMBAS-TOL-ONE-WAY_MIFTAHULHAYAT-04.jpg" alt="TERIMBAS ONE WAY: Pengendara terjebak macet di Jalan Raya Kalimalang yang menghubungkan Jakarta Timur dengan Bekasi, Sabtu (7/5/2022). Hal itu imbas pemberlakukan one way arus balik mudik Lebaran ke Jakarta. (Miftahul Hayat/Jawa Pos)." width="100%">
<figcaption>TERIMBAS ONE WAY: Pengendara terjebak macet di Jalan Raya Kalimalang yang menghubungkan Jakarta Timur dengan Bekasi, Sabtu (7/5/2022). Hal itu imbas pemberlakukan one way arus balik mudik Lebaran ke Jakarta. (Miftahul Hayat/Jawa Pos).</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyarankan agar instansi pemerintah dan swasta menerapkan kebijakan work from home (WFH). Hal itu dilakukan guna mengurai kemacetan panjang saat arus balik yang diprediksi masih terjadi hari ini (8/5) dan besok (9/5).<br /> <br /> Usul tersebut direspons positif oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Tjahjo Kumolo.<br /> <br /> Dia langsung memberikan arahan kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) agar mengatur jadwal WFH di instansi masing-masing. Dengan catatan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. ”WFH bisa diterapkan selama satu minggu setelah puncak arus balik Lebaran pada 8 Mei 2022,” ujarnya.<br /> <br /> Tjahjo menjamin WFH tidak akan mengganggu pelayanan, urusan administrasi, serta layanan pemerintahan lainnya. Sebab, kini telah diterapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Sistem tersebut memungkinkan aparatur sipil negara (ASN) bekerja tanpa batas ruang dan fleksibel menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).<br /> <br /> Penerapan WFH juga dinilai sebagai ide yang baik setelah para ASN dan keluarga kembali dari kampung halaman. Mengingat Covid-19 belum hilang sepenuhnya dari Indonesia. Dengan begitu, sistem kerja dari rumah juga bisa dijadikan kesempatan untuk isolasi mandiri selama beberapa hari ke depan. ”WFH juga bisa jadi kesempatan untuk isoman agar mencegah pertambahan kasus Covid-19,” paparnya.<br /> <br /> Tjahjo mengingatkan agar seluruh ASN konsisten menjadi contoh penerapan disiplin protokol kesehatan. PPK diminta pula memastikan ASN di lingkungannya sudah mendapatkan vaksin lengkap, termasuk dosis ketiga atau booster.<br /> <br /> Senada, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah turut menyarankan agar pengusaha berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pekerja atau buruh yang mudik Lebaran sehingga dapat menghindari puncak arus balik. Salah satu substansi yang dapat didialogkan adalah melakukan pekerjaan secara remote atau sistem bekerja dari rumah (WFH). ”Tentu, pelaksanaannya harus berdasar kesepakatan bersama dengan memperhatikan aturan yang berlaku di tempat kerja masing-masing,” ungkapnya.<br /> <br /> Menurut Ida, sistem itu cukup familier karena pernah bersama-sama dilakukan selama pandemi Covid-19. Dengan demikian, bisa diterapkan sementara waktu untuk menghindari kepadatan puncak arus balik. ”Namun, sekali lagi, pelaksanaannya tentu berdasar kesepakatan bersama dan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku,” tandasnya. (mia/idr/c19/fal)

Kurangi Kepadatan Arus Balik, ASN WFH Sepekan

ASN WFH

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ASN WFH

Berita Terkini