<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/07/Halal-Bihalal-PNS-Pemprov-DKI-Jakarta-Dery-Ridwansah-5-1665255604.jpg" alt="Ilustrasi ASN DKI Jakarta. Gaji ASN dan non ASN DKI JAkarta akan dihitung ulang usai dana transfer dipangkas. (Dery Ridwansah/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ASN DKI Jakarta. Gaji ASN dan non ASN DKI JAkarta akan dihitung ulang usai dana transfer dipangkas. (Dery Ridwansah/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Work From Anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) resmi berakhir hari ini, Jumat (2/1). Pemprov DKI Jakarta memastikan seluruh ASN telah kembali berkantor secara fisik (WFO).</p> <p>Berdasarkan data sistem e-Absensi, dari total 68.485 pegawai, sebanyak 67.855 orang atau sekitar 99,07% tercatat hadir di posisinya masing-masing.</p> <p>Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Premi Lasari menegaskan, pemantauan ketat telah dilakukan bahkan sebelum pergantian tahun untuk menjamin profesionalitas ASN.</p> <p>"Hari ini kami pastikan seluruh layanan publik di DKI Jakarta kembali berjalan normal setelah libur tahun baru," ujar Premi di Balai Kota Jakarta, Jumat (2/1).</p> <p>Meski masa transisi dari WFA ke WFO baru saja dimulai, BKD menjamin tidak akan ada kendala dalam urusan birokrasi warga. Penegakan disiplin ini merupakan komitmen Pemprov DKI untuk menjaga ritme kerja yang kondusif.</p> <p>BKD DKI Jakarta menjamin tugas kedinasan dan pelayanan tetap berjalan sebagaimana mestinya, karena setiap Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya masing-masing. Kepatuhan terhadap peraturan diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, imbuh Premi.</p> <p><strong>16 Ribu PPPK Paruh Waktu Resmi Diangkat</strong></p> <p>Momen hari pertama kerja ini juga menjadi tonggak sejarah bagi belasan ribu tenaga kerja baru. Pemprov DKI secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan kepada 16.426 PPPK Paruh Waktu yang tersebar di 43 perangkat daerah.</p> <p>Para PPPK Paruh Waktu ini akan mengabdi dengan masa kontrak satu tahun, mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2026, dengan peluang perpanjangan berdasarkan hasil evaluasi.</p> <p>Premi berharap tenaga baru ini menjadi suntikan energi bagi visi Jakarta di masa depan.</p> <p>"Harapannya, para PPPK Paruh Waktu yang telah diangkat dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab dan berintegritas. Bersama kita wujudkan Jakarta sebagai kota global yang maju dan berorientasi publik," imbuhnya.</p>

Pemprov DKI Jakarta memastikan ASN kembali WFO dan melantik 16.426 PPPK paruh waktu, menjamin pelayanan publik berjalan normal.

WFA Berakhir, 99 Persen ASN DKI Jakarta Hari Ini Tercatat Masuk Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/ARISAN.jpg" alt="Ilustrasi penipuan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penipuan.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya buka suara soal kasus hukum yang menjerat Aparatur Sipil Negara (ASN) bernama Devy Indriany, yang kini tengah menjalani proses hukum di Polrestabes Surabaya.</p> <p>Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta Chaidir menjelaskan, pihaknya telah menerima surat resmi dari kepolisian mengenai status penahanan Devy.</p> <p>"Pihak kami telah menerima surat pemberitahuan resmi mengenai penahanan yang bersangkutan dari Polrestabes Surabaya," ujar Chaidir, Senin (20/10).</p> <p>Surat yang dimaksud adalah Surat Pemberitahuan Penahanan Tersangka Nomor B/2803/VII/RES.1.11/2025/Satreskrim tanggal 24 Juli 2025 serta Surat Perintah Penahanan Nomor SPRiNT-HAN/277/RES.1.11/2025/Satreskrim tanggal 17 Juli 2025.</p> <p>Dalam surat tersebut, Devy Indriany tercatat sebagai Sekretaris Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, dengan NIP/NRK 197212161996032003 / 119327.</p> <h2>Sesuai UU ASN, Devy Diberhentikan Sementara</h2> <p>Chaidir menegaskan bahwa langkah pemberhentian sementara telah diambil sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, khususnya Pasal 53 ayat (2).</p> <p>"Aturan jelas menyebutkan, ASN yang ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa wajib dikenakan pemberhentian sementara guna mendukung proses hukum yang sedang berjalan," terang Chaidir.</p> <p>Ia menjelaskan, Wali Kota Jakarta Selatan telah melaporkan status penahanan Devy kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, yaitu Gubernur DKI Jakarta, melalui surat Nomor e-0115/KG.06.02 tanggal 24 Juli 2025.</p> <p>"Menindaklanjuti ketentuan tersebut, Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan telah melaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta, melalui surat Nomor e-0115/KG.06.02 tanggal 24 Juli 2025 tentang Laporan Penahanan dan Penetapan Status Pegawai Negeri Sipil," tegasnya.</p> <p>Berdasarkan laporan itu, Devy telah diberhentikan sementara dengan hak-hak kepegawaian yang diatur sesuai ketentuan hingga ada putusan hukum inkracht. BKD juga terus melakukan koordinasi dan pelaporan berkala jika ada perkembangan masa penahanan atau tahapan hukum lainnya.</p> <p>"Pemprov DKI Jakarta menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan akan mengambil langkah lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," imbuh Chaidir.</p> <p class="class-paragraph">Kasus hukum yang menjerat Devy Indriany bermula dari dugaan penipuan proyek penunjukan langsung (PL) terkait pengadaan alat tulis kantor (ATK) dan kipas angin.</p> <p>Dalam modusnya, Devy diduga menjanjikan keuntungan antara 4 hingga 7 persen dengan janji pengembalian modal dalam 1&ndash;2 bulan. Namun, dari 10 proyek yang dijanjikan, hanya 7 yang benar-benar menghasilkan keuntungan.</p> <p>Akibat ulah tersebut, korban bernama Galih Kusumawati mengaku merugi hingga Rp7,7 miliar, karena proyek yang dijanjikan ternyata fiktif.</p> <p>Kini, Devy Indriany didakwa melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, dan proses persidangan masih terus berjalan di Surabaya.</p>

Kasus hukum ASN Devy Indriany terkait penipuan proyek fiktif, korban rugi Rp7,7 miliar, proses hukum di Surabaya.

ASN DKI Jakarta Terjerat Kasus Penipuan Rp 7,7 Miliar, Pemprov Pastikan Sudah Diberhentikan Sementara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/18/lb7lTM6O5FAEQkQvw9R6RMrnd5xikMKlHGLU9h3a-2067073639.jpg" alt="ASN DKI Jakarta mengikuti pelaksanaan Kampanye Jakarta BERJAGA (Bergerak, Bekerja, Berolahraga, dan Bahagia) 2.0 di Balai kota DKI Jakarta, Jumat (18/7). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>ASN DKI Jakarta mengikuti pelaksanaan Kampanye Jakarta BERJAGA (Bergerak, Bekerja, Berolahraga, dan Bahagia) 2.0 di Balai kota DKI Jakarta, Jumat (18/7). (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengungkap fakta sebanyak 62 persen ASN terdeteksi mengalami obesitas. Data tersebut merupakan hasil pemeriksaan kesehatan ASN Pemprov DKI Jakarta 2024.&nbsp;</p> <p>"Ada beberapa hasil yang mungkin mesti kita cermati, yang obesitas ada 62 persen. Ini yang overweight, 15,4 persen," ujar Ani saat pelaksanaan Kampanye Jakarta BERJAGA (Bergerak, Bekerja, Berolahraga, dan Bahagia) 2.0 di Balai kota DKI Jakarta, Jumat (18/7).</p> <p>Selain masalah berat badan, sebanyak 24 persen ASN juga kurang bugar. Kemudian, 27,6 persen terkena hipertensi, Diabetes melitus 5,7 persen dan alami masalah kejiwaan 15 persen.</p> <p>"Ada juga yang punya masalah kejiwaan. Dan ini angkanya tidak kecil, Pak, tapi 15 persen," ungkap Ani.</p> <p>Untuk itu, kata Ani, pihaknya mendorong kampanye Jakarta Berjaga untuk mendorong ASN menjadi panutan dalam pola hidup aktif.</p> <p>"Kami ingin menyampaikan pesan bahwa kita semua sebagai ASN adalah role model. Role model untuk menyatukan kepada masyarakat dan mengajak untuk memiliki gaya hidup yang aktif," jelas Ani.</p> <p>Menanggapi laporan tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyatakan dukungan penuh terhadap gerakan olahraga rutin ASN DKI. Ia mewajibkan seluruh pegawai untuk ikut serta. "Saya wajibkan setiap Jumat pagi kita berolahraga bersama di sini. Setuju. Agar kita bisa berolahraga dan semangat kerja pasti akan meningkat," katanya.</p> <p>Tak hanya soal olahraga, Rano juga mendorong ASN untuk mematuhi kebijakan menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu. "Mari kita bayangkan kalau hari Rabu kita tidak jalan kaki menuju ke terminal untuk naik kendaraan umum, kapan kita akan bergerak," sambungnya.</p>

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengungkap 62% ASN mengalami obesitas, dorong kampanye Jakarta BERJAGA untuk pola hidup sehat.

62 Persen ASN DKI Obesitas dan 15 Persen Alami Masalah Kejiwaan, Wagub Rano Karno Wajibkan Olahraga Tiap Jumat

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/01/stasiun-LRT-2378650908.jpg" alt="ILUSTRASI. Stasiun LRT. (dok. LRT Jabodebek)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Stasiun LRT. (dok. LRT Jabodebek)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Penumpang LRT Jabodebek tercatat tembus 104.468 orang pada hari pertama kebijakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Jakarta wajib naik angkutan umum, pada Rabu (30/4) kemarin.</p> <p>Executive Vice President LRT Jabodebek, Mochamad Purnomosidi mengatakan, angka tersebut tercatat menjadi jumlah penumpang harian tertinggi sejak mulai beroperasi pada Agustus 2023, yakni sebanyak 104.468 orang pada Rabu, 30 April 2025. "Angka ini melampaui rekor sebelumnya yang tercapai pada 24 April 2025 lalu. Peningkatan ini sejalan dengan mulai diberlakukannya kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang mendorong ASN menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu," kata Purnomosidi dalam keterangan di Jakarta, Kamis (1/5).</p> <p>Untuk diketahui, kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2025. Adapun tujuannya untuk memberi contoh positif kepada masyarakat dalam mendukung pengurangan polusi.</p> <p>Selain itu, kebijakan ini juga dibuat untuk mendorong mobilitas berkelanjutan, dan membangun budaya pemerintahan yang peduli lingkungan. Purnomosidi menilai positif terhadap kebijakan Pemda DKI Jakarta tersebut. Bahkan, telah berdampak positif pula terhadap jumlah penumpang harian LRT Jabodebek.</p> <p>"Kami melihat adanya peningkatan jumlah pengguna dan hal ini menunjukkan respons positif masyarakat terhadap kebijakan tersebut," jelasnya.</p> <p>Pada hari yang sama, Purnomosidi mengatakan ada tiga stasiun dengan jumlah pengguna tertinggi pada hari pertama pelaksanaan kebijakan ASN Jakarta wajib naik angkutan umum. Purnomosidi mengatakan, di Stasiun LRT Dukuh Atas BNI tercatat ada sebanyak 28.063 pengguna.</p> <p>Kemudian, di Stasiun LRT Harjamukti sebanyak 24.008 pengguna dan Stasiun LRT Kuningan sebanyak 19.880 pengguna. "Adapun hingga akhir April 2025, LRT Jabodebek telah melayani 8,434,674 pengguna sejak awal tahun, mencerminkan tren penggunaan transportasi umum yang terus bertumbuh," tutupnya.</p>

Kebijakan ASN Jakarta untuk menggunakan transportasi umum meningkatkan jumlah penumpang LRT Jabodebek hingga 104.468 orang.

Hari Pertama ASN DKI Jakarta Naik Angkutan Umum, Penumpang LRT Jabodebek Tembus 104.468 Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/09/JKT_HALAL-BIHALAL-DI-BALAIKOTA_HANUNG-HAMBARA_08042025-9-2323334383.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (kanan) didampingi istri Endang Nugrahani (kedua kanan) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno (ketiga kanan) menyalami Aparatur Sipil Negara (ASN) di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (08/04/2025). (Hanung Hambara/ Jawa" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (kanan) didampingi istri Endang Nugrahani (kedua kanan) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno (ketiga kanan) menyalami Aparatur Sipil Negara (ASN) di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (08/04/2025). (Hanung Hambara/ Jawa</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menggunakan angkutan umum setiap hari Rabu. Kebijakan ini ditegaskan melalui Instruksi Gubernur Nomor 6 Tahun 2025 yang ditandatangani Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.</p> <p>"Kami sudah menandatangani Pergub bahwa setiap hari Rabu kami akan "setengah memaksa" semua ASN di Jakarta, mereka harus naik angkutan umum. Maka fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Jakarta tidak kami siapkan untuk hari Rabu. Supaya ASN di Jakarta ini akan naik transportasi umum dan mereka akan kita gratiskan," ujar Gubernur Pramono di Terminal Blok M, Jakarta Selatan, Kamis (24/4) lalu.</p> <p>Dalam surat instruksi tersebut dijelaskan bahwa penggunaan angkutan umum bertujuan untuk mendorong budaya penggunaan transportasi massal di kalangan Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi guna mengatasi kemacetan, dan menurunkan emisi karbon.</p> <p>Kewajiban ini berlaku setiap hari Rabu, dimana pegawai diwajibkan:</p> <p>1. Berangkat dan pulang kerja menggunakan moda transportasi umum.</p> <p>2. Melaporkan aktivitas tersebut dengan swafoto (selfie) di lokasi menggunakan angkutan umum.</p> <p>3 &nbsp;Mengirimkan dokumentasi kepada admin kepegawaian masing-masing unit kerja.</p> <p>4. Pelaporan ini dilakukan dengan media yang sudah ditentukan, seperti grup WhatsApp, Google Form, atau sistem pelaporan internal. Admin kemudian melakukan rekapitulasi dan verifikasi seluruh data dan foto yang masuk.</p> <p>"Admin menyusun laporan yang memuat: jumlah pegawai yang melaksanakan kewajiban; jumlah pegawai yang mendapatkan diskresi; jumlah pegawai yang melaksanakan Instruksi Gubernur sesuai klasifikasi moda yang dipakai; dan jumlah pegawai yang tidak melaksanakan Instruksi Gubernur," tulis Pramono dalam instruksi itu.</p> <p>Tidak hanya itu, laporan yang sudah diverifikasi wajib dikirimkan ke pimpinan perangkat daerah, lalu diteruskan kepada Gubernur DKI melalui Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta serta Kepala Badan Kepegawaian Daerah, melalui tautan resmi https://linktr.ee/RabuAngkutanUmum.</p> <p>Gubernur Pramono Anung menekankan pentingnya kebijakan ini sebagai contoh nyata pemerintah kepada masyarakat. "Memberikan contoh nyata kepada masyarakat dalam mendukung kebijakan pengurangan polusi dan pembangunan berkelanjutan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang peduli lingkungan dan mendukung mobilitas hijau," katanya.</p> <p>Kebijakan ini diharapkan membawa perubahan besar terhadap pola transportasi di Jakarta dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, sejalan dengan visi Jakarta menjadi kota hijau dan berkelanjutan.</p>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewajibkan seluruh ASN untuk menggunakan angkutan umum setiap Rabu, mendukung kebijakan pengurangan polusi.

Aturan Baru Gubernur Pramono, ASN DKI Jakarta Pulang-Pergi Kerja Naik Angkutan Umum Setiap Rabu dan Wajib Selfie

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/30/Screenshot_2024-01-30-10-14-35-25_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12-1421881646.jpg" alt="Ilustrasi PNS (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PNS (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Sebanyak 5,7 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI Jakarta tak masuk kerja di hari pertama masuk pada bulan Ramadhan 1445 Hijriah, Rabu (13/3). Diketahui bahwa ASN DKI Jakarta baru selesai libur Hari Nyepi dan cuti bersama sejak Senin (11-12/3) lalu.&nbsp;</p> <div dir="auto">Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta Maria Qibtya merincikan, dari 5,7 persen yang tak masuk kerja itu, 3,62 persen ASN tidak hadir dengan surat keterangan sah, seperti cuti tahunan, cuti bersalin, cuti alasan penting, cuti sakit, dan keterangan lainnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun begitu, ia mengakui bahwa sebanyak 1,63 persen ASN yang tidak masuk kerja lainnya tanpa keterangan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Untuk memastikan ketidakhadiran mereka, maka diperlukan verifikasi perangkat daerah terkait. Jadi, kita perlu verifikasi dulu,&rdquo; ujar Maria kepada wartawan, Rabu (13/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia memastikan bahwa apabila berdasarkan hasil verifikasi diketahui ASN tersebut tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah, maka BKD DKI Jakarta akan memberikan sanksi. Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami akan kenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan tahapan, akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap ASN tersebut oleh atasannya langsung," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jika terbukti bersalah akan dikenakan sanksi hukuman disiplin,&rdquo; sambung Maria.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menegaskan, BKD DKI Jakarta terus memantau kehadiran pegawai untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan sebagaimana mestinya. Maria juga menjamin tugas kedinasan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal selama bulan Ramadan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;BKD DKI Jakarta akan melakukan monitoring terhadap kehadiran pegawai. Diharapkan, pelayanan publik kepada masyarakat dapat terus berjalan dengan baik selama bulan Ramadan,&rdquo; tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, selama Ramadhan Pemprov DKI Jakarta melakukan penyesuaian jam kerja ASN. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2023 dan Surat Edaran Kepala BKD Nomor e-0006/SE/2024 tentang Jam Kerja Selama Bulan Suci Ramadan Tahun 2024 M/1445 H, ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta bekerja pada pukul 08.00-15.00 WIB.</div>

Dari 5,7 persen yang tak masuk kerja itu, 3,62 persen ASN tidak hadir dengan surat keterangan sah, seperti cuti tahunan, cuti bersalin.

Lebih Dari 5 Persen ASN Pemprov DKI Jakarta Tak Masuk Kerja di Hari Pertama Puasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/11/4J3A2051-1258027537.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/10/2023)." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/10/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak membenarkan telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan pungli di rumah tahanan (Rutan) KPK. Johanis Tanak mengakui, salah satu tersangka tersebut, yaitu Aparatur Sipil Negara (AS) pada Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta, bernama Hengki.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Iya Hengki sudah tersangka, dia sudah pindah di Pemda (DKI) kalo ga salah tersangka dia," kata Johanis Tanak di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (6/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Johanis Tanak menjelaskan, pihaknya akan memproses Hengki sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apalagi, penyidik memiliki bukti untuk menjerat Hengki sebagai tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita tetap proses kok. Percaya KPK akan tetap memproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sepanjang dia memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang akan disangkakan," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam mengusut kasus dugaan korupsi di rutan, KPK juga telah menggeledah tiga rutan cabang KPK, terkait kasus dugaan pungli. Penggeledahan ini merupakan bentuk komitmen KPK menindaklanjuti kasus dugaan pemerasan yang terjadi di lingkungab Rutan cabang KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tim penyidik (27/2) telah selesai melaksanakan penggeledahan di tiga lokasi berbeda yang ada di lingkungan Rutan cabang KPK, meliputi Rutan di gedung Merah Putih KPK, Rutan di Pomdam Jaya Guntur, dan Rutan yang berada di gedung ACLC," ujar kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (28/2).</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyidik KPK berhasil mengamankan alat&nbsp; bukti berupa dokumen catatan, terkait dugaan penerimaan uang. Penyidik KPK langsung melakukan penyitaan untuk menganalisa barang bukti tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penyitaan dan analisis segera dilakukan untuk menjadi bagian dalam pemberkasan perkara dari para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Secara paralel, lanjut Ali, Inspektorat KPK juga telah memintai keterangan dan masih terus melakukan proses pemeriksaan pelanggaran disiplin terhadap oknum pegawai KPK yang diduga terlibat kasus itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hal ini sebagaimana komitmen KPK, untuk menindaklanjuti setiap pelanggaran di internal lembaga, dan bentuk zero tolerance terhadap tindak pidana korupsi," ucap Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, sebanyak 78 pegawai, yang terbukti menerima pungli di Rutan KPK menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Putusan etik terhadap 78 pegawai KPK itu berupa permintaan maaf yang disampaikan di Gedung Juang KPK, Jakarta, Senin (26/2).</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Permintaan maaf dibacakan langsung oleh para pegawai terkait. Pelaksanaan putusan etik dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya H. Harefa.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Anggota Dewas KPK, serta jajaran struktural KPK turut hadir dan menyaksikan eksekusi putusan etik tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto">"Dengan ini saya menyampaikan permintaan maaf kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan/atau insan KPK atas pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang telah saya lakukan, berupa menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai Insan Komisi baik dalam pelaksanaan tugas, maupun kepentingan Pribadi dan/atau golongan," ujar salah satu perwakilan pegawai terperiksa yang diikuti oleh seluruh terperiksa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Cahya pun mengaku berduka atas kasus pungli di rutan KPK yang berujung penjatuhan sanksi etik ini. Dia menegaskan, perbuatan 78 pegawai itu telah menyimpang dari nilai-nilai KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya selaku Insan KPK, merasa prihatin dan berduka karena sebagai dari insan KPK dijatuhi hukuman etik sebagai akibat dari perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai KPK, yaitu integritas, sinergi, keadilan, profesionalisme, dan kepemimpinan," cetus Cahya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Cahya berharap, pemberian sanksi ini dapat membuat insan KPK mampu melaksanakan tugas dan jabatannya, dengan berpedoman pada nilai-nilai dasar KPK. Dia juga mengingatkan, agar insan KPK mampu menghindari segala bentuk penyimpangan, menjaga organisasi KPK, serta selalu mawas diri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, Dewas KPK menjatuhkan sanksi berat berupa permintaan maaf langsung secara terbuka terhadap 78 pegawai KPK yang terbukti menerima pungli di Rutan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, 12 pegawai KPK sisanya yang juga diduga terlibat menerima pungli diserahkan Dewas kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK. Sebab, 12 pegawai itu melakukan perbuatan pungli pada 2018, yaitu saat Dewas KPK belum dibentuk, sehingga Dewas KPK tidak mempunyai kewenangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun pegawai KPK yang saat ini berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak bisa dipecat begitu saja atas persoalan etik. Namun, Dewas KPK merekomendasikan kepada Sekjen KPK untuk memeriksa dan menjatuhkan hukuman disiplin.</div> </div> </div> </div> </div> </div>

"Percaya KPK akan tetap memproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sepanjang dia memenuhi unsur-unsur tindak pidana," kata Johanis

KPK Benarkan ASN Pemda DKI Bernama Hengki jadi Tersangka Pungli Rutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/IMG_20230215_161746_HDR.jpg" alt="Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono resmi melantik Joko Agus Setyono sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta definitif. (Royyan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono resmi melantik Joko Agus Setyono sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta definitif. (Royyan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono&nbsp;menegur keras beberapa aparatur sipil negara (ASN) karena tidak disiplin dalam mengenakan kemeja putih saat pelantikan ratusan pejabat Eselon IV dan Eselon III di lingkungan pemerintah provinsi itu.&nbsp;<br /><br />"Saya dari sini melihat ada ketidakseragaman. Anda tidak disiplin. Saya saja, melantik Anda berkaca dulu," kata&nbsp;Heru&nbsp;saat melantik&nbsp;309 Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta​​​​​​​, Selasa (3/10).</p> <div>Para ASN yang tidak mengenakan kemeja putih pada hari pelantikan itu, kata Heru menunjukkan sikap tidak disiplin.</div> <div><br />Sambil menatap ke arah beberapa ASN yang tidak mengenakan kemeja putih saat proses pelantikan, Heru meminta para ASN yang tidak mengenakan kemeja putih untuk mengangkat tangan.</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013041234/sambut-perayaan-hut-tni-ke-78-di-monas-pembagian-sembako-hingga-parade-alutsista-telah-disiapkan">Sambut Perayaan HUT TNI Ke-78 di Monas, Pembagian Sembako hingga Parade Alutsista Telah Disiapkan</a></strong></div> <p>"Baru berpakaian saja tidak sesuai dengan aturan. Saya minta BKD&nbsp;(Badan Kepegawaian&nbsp;Daerah) panggil yang tidak pakai baju putih hari ini," ucap Heru.</p> <p>Heru menegaskan jangan sampai ada kejadian serupa saat pelantikan-pelantikan selanjutnya. Heru meminta protokol dapat menyeleksi dan mengeluarkan ASN yang tidak disiplin dan tidak sesuai undangan.</p> <p>Dia juga menegaskan agar mereka dapat mempertahankan dan menjaga kedisiplinan ataupun integritas ASN dalam memberikan pelayanan publik.</p> <div>"Hari ini Anda dilantik menjadi Eselon IV dan Eselon III. Pertahankan kedisiplinan, langsung bekerja untuk masyarakat. Pelayanan publik harus tetap berjalan, sehingga adaptasi di lingkungan baru juga perlu dilakukan segera setelah Anda dilantik," katanya.</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013041229/pemerintah-arab-saudi-perketat-jemaah-haji-non-kuota">Pemerintah Arab Saudi Perketat Jemaah Haji Non Kuota</a></strong></div> <p>Heru juga mengatakan, para pejabat yang baru dilantik dapat terus menjaga integritas ASN dengan mengutamakan transparansi dan memastikan tidak ada celah untuk praktik korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.</p> <p>Selain itu, Heru juga mengingatkan agar netralitas ASN dapat terus dijaga menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. "Saya berharap seluruh ASN dapat menjalankan tugasnya dengan optimal dan tanggung jawab terhadap tugasnya dalam melayani masyarakat. Kemudian, ketahui aturan jelang Pemilu, jaga netralitas ASN," ujar Heru.</p> <div>Adapun Pejabat Administrator dan Pengawas yang dilantik, yaitu 292 orang dilantik menjadi Pengawas (Eselon IV) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, delapan orang dilantik menjadi Administrator (Eselon III) di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat dan sembilan orang dilantik menjadi Administrator (Eselon III) di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan.</div>

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegur keras beberapa aparatur sipil negara (ASN) karena tidak disiplin.

Heru Budi Ngamuk ke PNS DKI saat Lantik Pejabat Eselon III-IV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/PNS-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Aktivitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada hari pertama kerja di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masa transisi di Badan Kepegawaian Daerah, Balai Kota DKI Jakarta, Senin (8/6/2020). PNS di lingkungan Pemprov DKI kembali mulai bekerja di kant" width="100%">
<figcaption>Aktivitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada hari pertama kerja di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masa transisi di Badan Kepegawaian Daerah, Balai Kota DKI Jakarta, Senin (8/6/2020). PNS di lingkungan Pemprov DKI kembali mulai bekerja di kant</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta menyatakan bahwa jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan DKI Jakarta masih jauh dari kata cukup untuk melayani warga Jakarta. Hal itu dikatakan menyambung ucapan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyatakan milenial masih banyak dibutuhkan dalam pemerintahan di Indonesia, khususnya di Jakarta.<br /> <br /> Kepala Pusat Data dan Informasi BKD Heri Dianto menyatakan bahwa jumlah ASN di DKI Jakarta saat ini jauh dari kata cukup untuk mengelola operasional di lingkungan Pemprov DKI. "Itu mah jauh dari cukup. Masih kurang. Kita ini kan pensiun kurang lebih 4.000 setahun itu kan. Nah itu belum nanti ada penerimaan CPNS dan lain-lain itu kan dapat kuotanya dari Kemenpan-RB," ujarnya kepada <em>JawaPos.com,</em> Jumat (26/8).<br /> <br /> Namun begitu, ia enggan mengatakan jumlah ASN yang dibutuhkan Pemprov DKI saat ini. Untuk diketahui, data per 1 Agustus 2022, jumlah total ASN saat ini di Pemprov DKI adalah sebanyak 65.609 orang.<br /> <br /> Itu terdiri dari PNS sebanyak 51.729 orang, CPNS sebanyak 4.217 orang, dan PPPK sebanyak 9.663 orang. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajak anak muda untuk ikut terlibat dalam pemerintahan DKI Jakarta sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal itu disampaikannya dalam acara Talkshow tentang "Jakarta Future of Work" di Taman Ismail Marzuki, Minggu (21/8) lalu.<br /> <br /> Anies menegaskan bahwa ia membutuhkan banyak tenaga anak muda yang kreatif dan inovatif untuk membangun Jakarta sebagai kota global. "Kalau saya dalam pemerintahan, kami perlu sekali generasi baru yang terdidik dengan baik dan siap buat jadi learner yang serius, mau berada di dalam pemerintahan. Kami butuh sekali pemimpin-pemimpin masa depan di pemerintahan adalah orang-orang kreatif, inovatif, dari kampus yang hari ini belajar," ujarnya.<br /> <br /> Lebih lanjut, ia bahkan mengiming-imingi anak muda agar mau menjadi ASN di DKI Jakarta dengan penghasilan rata-rata untuk fresh graduate strata 1 adalah di angka Rp 12-18 juta per bulan. "Itu sangat kompetitif, tapi jangan cuma lihat ke sana. Kalau saya, kami misalnya membutuhkan di pemerintahan nantinya policy maker yang baik, policy maker yang benar-benar yang memiliki terobosan," rayunya.<br /> <br /> Menurutnya, anak muda penting berada di pemerintahan agar dapat menjadi bibit unggul yang dipersiapkan sejak dini. Dengan begitu, semakin lama ASN di DKI akan semakin matang dalam menjalankan pemerintahan di DKI.<br /> <br /> "Kami membutuhkannya bukan di ujung nanti, tapi buat pembibitannya dari sekarang di masa mudanya. Itu sebabnya kita berharap ada track of the best," jelasnya.

Anies Ajak Milenial jadi ASN DKI, BKD Akui Memang Butuh Banyak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/bazis-dki-muhammad-ilham-jawa-pos.jpg" alt="Ketua Baznas (Bazis) DKI Jakarta Ahmad Lutfi Fathullah (tiga dari kiri) bersama Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Ifran Syauqi Beik (dua dari kanan) menandatangani kerjasama di Jakarta (12/12). Hilmi Setiawan/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Ketua Baznas (Bazis) DKI Jakarta Ahmad Lutfi Fathullah (tiga dari kiri) bersama Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Ifran Syauqi Beik (dua dari kanan) menandatangani kerjasama di Jakarta (12/12). Hilmi Setiawan/Jawa Pos</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Baznas (Bazis) DKI Jakarta Ahmad Lutfi Fathullah menyampaikan sumber terbesar pengumpulan zakat di ibukota dari aparatur sipil negara (ASN). Dia menyampaikan seluruh ASN muslim di Pemprov DKI Jakarta dipotong gajinya untuk membayar zakat.<br /> <br /> Lutfi mengatakan potongan gaji untuk membayar zakat sebanyak 2,5 persen. "Dari potongan TKD (tunjangan kinerja daerah, Red) ASN terkumpul Rp 15 miliar sampai Rp 20 miliar per bulan," katanya di sela penandatanganan kerjasama dengan Baznas di Jakarta Kamis (12/12).<br /> <br /> Lebih lanjut Lutfi mengatakan total pengumpulan zakat di Ibukota sampai akhir November kemarin sekitar Rp 60 miliar. Angka tersebut belum maksimal karena pengumpulan zakat sempat terhenti sementara beberapa bulan. Ini adalah dampak perubahan kelembagaan dari Bazis DKI Jakarta menjadi Baznas DKI Jakarta. "Baru mulai mengumpulkan lagi September," katanya.<br /> <br /> Dia optimis pengumpulan zakat di DKI Jakarta sepanjang tahun ini bisa mencapai Rp 75 miliar. Dengan adanya pengumpulan zakat melalui skema potong gaji ASN, Luthfi mengatakan mereka bisa mendapatkan dana zakat sampai Rp 250 miliar. Ditambah dengan pengumpulan zakat jalur lainnya, dia mengatakan bisa menghimpun hingga Rp 500 miliar dalam setahun.<br /> <br /> Luthfi mengatakan keberadaan Baznas (Bazis) DKI Jakarta tidak hanya urusan pengumpulan saja. Tetapi juga penyaluran. Dia merasa penyaluran zakat mereka benar-benar dirasakan manfaatnya oleh umat. Diantaranya adalah dengan progran layanan bagi warga difabel. Misalnya dengan memberikan kaki palsu, tangan palsu, hingga kursi roda.<br /> <br /> Program lainnya adalah memberikan susu dan madu kepada warga DKI Jakarta. Dia mengatakan dalam setahun dana zakat untuk membeli susu dan madu bisa sampai Rp 2 M. Tahun ini susu dan madu dibagikan ke siswa. Tahun depan dibagikan untuk siswa dan santri di pesantren.<br /> <br /> Untuk perjanjian dengan Baznas sendiri, soal pendirian Zmart. Baznas pusat dan Baznas (Bazis) DKI Jakarta bekerjasama mengembangkan 500 unit Zmart. Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Ifran Syauqi Beik mengatakan Zmart adalah toko atau warung miliki Mustahik. Mustahik adalah orang yang berhak mendapatkan zakat.<br /> <br /> Irfan mengatakan pengembangan 500 unit Zmart dilakukan dengan beberapa program. Seperti pemberian modal usaha, perlengkapan dagang, serta renovasi dan branding warung. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp 5 miliar.

Zakat ASN DKI Jakarta Potong Gaji, Terkumpul Sampai Rp 20 M Per Bulan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#asn dki jakarta

Berita Terkini