<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PNS.jpg" alt="ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Etty Agustijani menyatakan, arahan untuk ASN DKI Jakarta menggunakan transportasi umum sudah lama dilakukan. Namun, ASN masih ogah-ogahan, sehingga opsi work from home (WFH) digulirkan. <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Udah diarahkan ya dari sebelum-sebelumnya (gunakan transportasi umum). Cuma memang ada beberapa yang masih nyaman naik kendaraan sendiri," ujarnya kepada wartawan, Senin (21/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasalnya, ia mengatakan bahwa transportasi umum di Jakarta dan daerah penyangga lainnya dianggap belum cukup untuk membuat nyaman, agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena memang transportasi publik belum memenuhi harapan semua masyarakat. Tapi tentunya nanti mengarah ke sana," tandas Etty.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menguji coba Work From Home (WFH) bagi PNS yang tidak melakukan pelayanan secara langsung selama dua bulan mulai 21 Agustus-21 Oktober 2023. Uji coba WFH dan ini dilakukan sehubungan dengan isu polusi udara di Jakarta yang santer makin memburuk dan jelang pelaksanaan KTT ASEAN di Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko menerangkan, pelaksanaan uji coba WFH dilakukan dengan persentase kehadiran 50 persen di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012762986/dandim-1715yahukimo-sebut-belum-ada-warga-dekai-yang-mengungsi-usai-kontak-senjata-marinir-dan-kkb">Dandim 1715/Yahukimo Sebut Belum Ada Warga Dekai yang Mengungsi Usai Kontak Senjata Marinir dan KKB</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, WFH ini tidak berlaku pada layanan yang bersifat langsung kepada masyarakat, seperti RSUD, Puskesmas, Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan, hingga pelayanan tingkat kelurahan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&rdquo;Jajaran Pemprov DKI Jakarta tetap berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal," ujarnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (16/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami pastikan penerapan WFH tidak berdampak pada pelayanan publik dan pekerjaan tetap dilakukan sebagaimana mestinya,&rdquo; sambungnya.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Udah diarahkan ya dari sebelum-sebelumnya (gunakan transportasi umum). Cuma memang ada beberapa yang masih nyaman naik kendaraan sendiri,"

ASN DKI Sudah Dianjurkan Gunakan Transportasi Umum tapi Ogah-ogahan Lantaran Tak Nyaman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/22/IMG_20230622_120557-3988775785.jpg" alt="Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai memimpin Upacara HUT ke-496 DKI Jakarta di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (22/6/2023). ANTARA/Siti Nurhaliza" width="100%">
<figcaption>Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai memimpin Upacara HUT ke-496 DKI Jakarta di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (22/6/2023). ANTARA/Siti Nurhaliza</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan bahwa pemberlakuan<em> work from home</em> (WFH) akan dievaluasi secara berkala. Meski uji cobanya ditetapkan selama dua bulan terhitung hari ini hingga 21 Oktober, tetapi jika tidak efektif atasi polusi udara akan dikembalikan seperti sedia kala saat itu juga.</p> <div dir="auto">"Kalau dalam kurun waktu tidak sampai 21 Oktober misalnya tidak efektif, karyawan atau ASN yang WFH di rumah tidak disiplin, ya saya kembalikan (kerja dari kantor)," ujarnya kepada wartawan, Minggu (20/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun begitu, ia mengatakan bahwa pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengawasi jalannya WFH agar para ASN tidak nakal dan memanfaatkannya dengan bersenang-senang di luar rumah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/012760404/pernikahan-tyas-mirasih-dan-tengku-tezi-hampir-diadakan-di-rumah-sakit">Pernikahan Tyas Mirasih dan Tengku Tezi Hampir Diadakan di Rumah Sakit</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi saya meminta kepada atasannya langsung, dia misalnya jam 10, jam 14, jam 16 telepon," jelas Heru&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Video call, tanya dia ada di mana? Kalau di rumah, rumahnya ada di mana? Kan bisa," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta akan menguji coba Work From Home (WFH) bagi PNS yang tidak melakukan pelayanan secara langsung selama dua bulan mulai 21 Agustus-21 Oktober 2023. Uji coba WFH dan ini dilakukan sehubungan dengan isu polusi udara di Jakarta yang santer makin memburuk dan jelang pelaksanaan KTT ASEAN di Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko menerangkan, pelaksanaan uji coba WFH dilakukan dengan persentase kehadiran 50 persen di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, WFH ini tidak berlaku pada layanan yang bersifat langsung kepada masyarakat, seperti RSUD, Puskesmas, Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan, hingga pelayanan tingkat kelurahan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&rdquo;Jajaran Pemprov DKI Jakarta tetap berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal," ujarnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (16/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami pastikan penerapan WFH tidak berdampak pada pelayanan publik dan pekerjaan tetap dilakukan sebagaimana mestinya,&rdquo; sambungnya.</div>

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan bahwa pemberlakuan work from home (WFH) akan dievaluasi secara berkala.

WFH ASN DKI Mulai Hari Ini, Heru: Kalau Tak Disiplin di Rumah, Saya Dikembalikan ke Kantor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/14/pemprov-dki-1325325956.jpeg" alt="Tangkap layar Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam tayangan virtual yang diunggah akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (14/8/2023)." width="100%">
<figcaption>Tangkap layar Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam tayangan virtual yang diunggah akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (14/8/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta akan mulai berlakukan work from home (WFH) mulai besok, Senin (21/8). Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, WFH itu akan diberlakukan selama dua bulan sebagai uji coba hingga 21 Oktober mendatang.&nbsp;</p> <div dir="auto">Ia mengatakan, nantinya pemberlakuan WFH ini akan diberlakukan juga oleh pemerintah daerah se-jabodetabek.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Diikuti oleh pemda-pemda se-Jabodetabek. Tentunya tidak selama DKI," ujar Heru kepada wartawan, Minggu (20/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/012758848/mendag-zulhas-sebut-aem-kanada-targetkan-acfta-selesai-2025">Mendag Zulhas Sebut AEM-Kanada Targetkan ACFTA Selesai 2025</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi ada wacana kemarin di tingkat pimpinan untuk melakukan penyesuaian mirip-mirip seperti Pemda DKI," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan pemberlakuan WFH ini, Kepala Sekretariat Presiden itu menyatakan bahwa seluruh ASN mesti tunduk bekerja diam di rumah dan malah keluyuran di luar. Hal itu sesuai tujuannya untuk menekan polusi udara di Jakarta lantaran penggunaan transportasi pribadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Work from home itu bagi ASN, dan dia bekerja di rumah. Tujuannya apa? Agar dia tidak mondar-mandir, dan dia tidak boleh juga ke mana-mana dan dia bekerja di rumah," tegas Heru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/012758662/rekam-jejak-budiman-sudjatmiko-mantan-aktivis-dan-kader-pdip-yang-mendukung-prabowo-subianto">Rekam Jejak Budiman Sudjatmiko, Mantan Aktivis dan Kader PDIP yang Mendukung Prabowo Subianto</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selama dalam tahap uji coba dua bulan penerapan WFH itu, ia mengatakan bahwa pihaknya akan memonitor dan mengevaluasi pelaksanaannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau efektif, tentunya saya harus melapor ke Mendagri. Kalau dalam kurun waktu tidak sampai 21 Oktober misalnya tidak efektif, karyawan atau ASN yang WFH di rumah tidak disiplin, ya saya kembalikan," pungkasnya.</div>

SN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta akan mulai berlakukan work from home (WFH) mulai besok, Senin (21/8).

ASN DKI Mulai WFH Besok, Bodetabek Akan Menyusul

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Screenshot_20220823-193858.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajak anak muda untuk ikut terlibat di dalam kepemerintahan DKI Jakarta sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal itu disampaikannya dalam acara Talkshow tentang" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajak anak muda untuk ikut terlibat di dalam kepemerintahan DKI Jakarta sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal itu disampaikannya dalam acara Talkshow tentang</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajak anak muda untuk ikut terlibat di dalam kepemerintahan DKI Jakarta sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal itu disampaikannya dalam acara Talkshow tentang "Jakarta Future of Work" di Taman Ismail Marzuki, Minggu (21/8) lalu.<br /> <br /> Anies menegaskan bahwa dalam pemerintahan mengurus DKI Jakarta, ia membutuhkan banyak tenaga anak muda yang kreatif dan inovatif untuk membangun Jakarta sebagai kota global.<br /> <br /> "Kalau saya dalam pemerintahan, kami perlu sekali generasi baru yang terdidik dengan baik da siap buat jadi learner yg serius, mau berada di dalam pemerintahan. Kami butuh sekali pemimpin-pemimpin masa depan di pemerintahan adalah orang-orang kreatif, inovatif, dari kampus yang hari ini belajar," ujarnya.<br /> <br /> Lebih lanjut, ia bahkan menggoda anak muda agar mau menjadi ASN di DKI Jakarta dengan penghasilan rata-rata untuk fresh graduate strata 1 adalah di angka Rp 12-18 juta per bulan.<br /> <br /> "Itu sangat kompetitif, tapi jangan cuma lihat ke sana. Kalau saya, kami misalnya membutuhkan di pemerintahan nantinya policy maker yang baik, policy maker yang benar-benar yang memiliki terobosan," rayunya.<br /> <br /> Menurutnya, anak muda penting berada di kepemerintahan agar dapat menjadi bibit unggul yang dipersiapkan sejak dini. Dengan begitu, semakin lama ASN di DKI akan semakin matang dalam menjalankan kepemerintahan di DKI.<br /> <br /> "Kami membutuhkannya bukan di ujung nanti, tapi buat pembibitannya dari sekarang di masa mudanya. Itu sebabnya kita berharap ada track of the best," jelasnya.<br /> <br /> Anies menambahkan anak muda yang terdidik sudah seharusnya mulai ikut terlibat di dalam kepemerintahan.<br /> <br /> "Kalau orang-orang dari kampus itu hanya mau di private sector, hanya mau di dunia ketiga, terus yang mau ada di pemerintahan ini nantinya belum tentu orang yang ada di first tiers, second tiers. Makanya kami berharap ada lebih banyak lagi yang mau masuk," pungkasnya.

Anies Ajak Anak Muda Jadi ASN, Gaji Rp 12-18 Juta per Bulan

asn dki

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#asn dki

Berita Terkini

ASN DKI Sudah Dianjurkan Gunakan Transportasi Umum tapi Ogah-ogahan Lantaran Tak Nyaman

WFH ASN DKI Mulai Hari Ini, Heru: Kalau Tak Disiplin di Rumah, Saya Dikembalikan ke Kantor

ASN DKI Mulai WFH Besok, Bodetabek Akan Menyusul

Anies Ajak Anak Muda Jadi ASN, Gaji Rp 12-18 Juta per Bulan

Download Aplikasi JawaPos.com