<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Ilustrasi-PNS-Dite-1.jpg" alt="Ilustrasi PNS. (Dite Surendra/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PNS. (Dite Surendra/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat ada sebanyak 12 pemerintah daerah (pemda) yang telah merealisasikan pembayaran tunjangan hari raya (THR) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN). Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu Luky Alfirman tidak merinci daerah mana saja yang sudah melakukan pembayaran THR. Hanya saja secara total nilai anggaran yang telah dicairkan untuk THR tersebut sebesar Rp 322 miliar, dari total pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 19 triliun. "Untuk Pemda, berdasarkan data pada Senin, 25 Maret 2024 per 10.45 WIB telah ada 12 pemda yang menyalurkan THR-nya, yaitu sebesar Rp 322 miliar," kata Luky Alfirman dalam konferensi pers APBN Kita edisi Maret di Gedung Juanda Kemenkeu, Jakarta, ditulis Selasa (26/3). Luky memastikan paling lambat hari ini, Selasa (26/3), Treasury Deposit Facility (TDF) yang merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara bagi Pemda untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran TKD nontunai. "Dan kami juga sebagaimana halnya tahun lalu, nanti kami akan salurkan juga sebagian dari TDF yang menjadi haknya Pemda. paling lambat hari ini, itu disalurkan untuk kebutuhan THR di masing-masing pemda untuk tambahan," pungkasnya. Untuk diketahui, komponen THR bagi para aparatur sipil negara di daerah sama dengan ASN di tingkat pusat. Terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan/umum, tunjangan yang melekat pada gaji pokok seperti tunjangan keluarga dan tunjangan pangan, 100 persen tunjangan kinerja atau nama lain di ASN Daerah, serta 100 persen tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan kehormatan profesor, atau tambahan penghasilan guru. Adapun mereka yang akan menerima THR terdiri dari ASN daerah, meliputi PNS dan PPPK. Lalu guru yang memperoleh Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN daerah, serta guru yang menerima tambahan penghasilan atau tamsil guru ASN daerah. Di sisi lain, sebanyak 625.112 pegawai ASN di pusat dan TNI/Polri di 4.722 satuan kerja (satker) telah menerima THR per 24 Maret 2024 dengan total APBN yang dikucurkan sebesar Rp 3,2 triliun. Angka itu baru sebagian kecil dari total pagu anggaran yang disiapkan sebesar Rp 18 triliun. Kemudian, pensiunan dipastikan telah menerima THR dengan sebanyak 3,07 juta pensiunan PNS yang telah dibayarkan PT Taspen sebesar Rp 9,98 triliun. Kemudian, sebanyak 57,4 ribu pensiunan TNI/Polri yang telah mendapat THR dan dibayarkan oleh PT Asabri dengan total anggaran mencapai Rp 10,2 Triliun dari pagu sebesar Rp 11,7 triliun.

Kemenkeu mencatat ada sebanyak 12 pemerintah daerah (pemda) yang telah merealisasikan pembayaran tunjangan hari raya (THR) kepada ASN.

Kemenkeu: Realisasi Pembayaran THR ASN Daerah Baru Sentuh Rp 322 Miliar dari Total Rp 19 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/PhotoGrid_1615292798804.jpg" alt="Ilustras guru sedang memberikan penjelasan kepada siswa dan siswi di luar kelas." width="100%">
<figcaption>Ilustras guru sedang memberikan penjelasan kepada siswa dan siswi di luar kelas.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah terus berupaya memperhatikan kesejahtareaan guru. Salah satunya untuk guru ASN daerah mendapat tiga jenis tunjangan. Apa saja dan bagaimana syaratnya? Mengacu pada Permendikbud Nomor 45 Tahun 2023 tentang pemberian tunjangan guru ASN Daerah, Kemdikbudristek menetapkan 3 tunjangan yang akan diberikan kepada guru ASN Daerah. Peraturan tersebut ditetapkan pada Agustus 2023 menggantikan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2022 dan saat ini telah diberlakukan. Adapun jenis tunjangan untuk guru ASN Daerah antara lain tunjangan profesi guru (TPG), tunjangan khusus, dan tunjangan tambahan penghasilan. Namun tunjangan-tunjangan di atas tidak serta merta diberikan kepada guru ASN Daerah. Harus memenuhi beberapa hal yang dipersyaratkan. Syarat Mendapatkan Tunjangan Guru ASN Daerah Berikut syarat yang harus dipersiapkan guru untuk mendapatkan 3 tunjangan guru ASN Daerah. Tunjangan Profesi 1. Mempunyai sertifikat tenaga pendidik. 2. Berstatus sebagai Guru ASN di daerah di bawah binaan Kementerian. 3. Mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Dapodik. 4. Memiliki nomor registrasi guru yang diterbitkan oleh Kementerian. 5. Melaksanakan tugas mengajar dan/atau membimbing peserta didik pada satuan pendidikan yang disesuaikan dengan sertifikat pendidik yang dimiliki dan dibuktikan dengan surat keputusan mengajar. 6. Memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Memiliki hasil penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan &ldquo;Baik&rdquo;. 8. Mengajar di kelas sesuai dengan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar yang dipersyaratkan sesuai dengan bentuk satuan pendidikan. 9. Tidak terdaftar sebagai pegawai tetap di instansi lain. Tunjangan Daerah Khusus 1. Berstatus sebagai Guru ASN di daerah di bawah binaan Kementerian. 2. Mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Dapodik. 3. Memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Mempunyai NUPTK. 5. Melaksanakan tugas mengajar di satuan pendidikan pada Daerah Khusus yang dibuktikan dengan surat keputusan mengajar. Tunjangan Tambahan Penghasilan 1. Berstatus sebagai Guru ASN di daerah di bawah binaan Kementerian. 2. Mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Dapodik. 3. Belum memiliki sertifikat pendidik. 4. Kualifikasi akademik paling rendah S-1/D-V. 5. Mempunyai NUPTK. 6. Terdaftar aktif di Dapodik. 7. Melaksanakan tugas mengajar dan/atau membimbing peserta didik pada satuan pendidikan. 8. Memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadwal Pencairan Tunjangan Guru ASN Daerah Setelah mengetahui syarat untuk mendapatkan 3 tunjangan di atas, Anda pasti ingin tahu kapan jadwal pencairannya. Pembayaran masing-masing tunjangan akan dibayarkan per tiga bulan. Triwulan I dibayarkan mulai April, triwulan II dibayarkan pada Juni, dan triwulan III di bulan Oktober, serta triwulan IV dibayarkan pada November.

Pemerintah terus berupaya memperhatikan kesejahtareaan guru. Salah satunya untuk guru ASN daerah  mendapat tiga jenis tunjangan.

3 Tunjangan untuk Guru ASN Daerah, Catat Syarat dan Jadwal Pencairannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PNS.jpg" alt="ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com&nbsp;-&nbsp; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas secara resmi mengumumkan bahwa pemerintah kini membuka seleksi calon aparatur sipil negara atau ASN di tahun 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menariknya, ASN terbesar pada tahun 2024 ini adalah di daerah dan memberikan alokasi besar pada fresh graduate untuk mengikuti seleksi. Hal ini menjadi kesempatan emas bagi orang-orang terbaik di berbagai daerah di Tanah Air untuk menerima panggilan negara guna terlibat dalam memajukan bangsa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kuota ASN untuk daerah sebanyak 1.867.333 yang terdiri atas 483.575 CPNS dan 1.383.758 PPPK. Formasi PPPK di instansi daerah dialokasikan untuk guru sebanyak 419.146, tenaga Kesehatan sebesar 417.196, dan 547.416 formasi untuk tenaga teknis.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013703968/jokowi-tugas-negara-ke-luar-negeri-saat-hut-pdip-hasto-bilang-begini">Jokowi Tugas Negara ke Luar Negeri Saat HUT PDIP, Hasto Bilang Begini</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Peluang besar sekolah kedinasan tahun 2024 juga dibuka dibuka seluas-luasnya bagi orang-orang dari daerah. Dari 6.027 formasi, formasi instansi daerah lebih besar dari pada di instansi pusat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara ASN untuk pemerintah pusat alokasinya tahun ini sebesar 429.183 orang. Terdiri dari terdiri atas 207.247 calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan 221.936 bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Formasi tersebut merupakan gabungan untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemerintah memberikan porsi cukup bedar bagi fresh graduate untuk mengikuti seleksi. Diharapkan nantinya yang lulus adalah orang-orang yang siap mengabdikan diri untuk bangsa dan negara guna memperjuangkan Indonesia maju.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Talenta-talenta inilah yang menjadi fondasi utama dan pilar terpenting dalam mewujudkan SDM unggul untuk menyambut Indonesia Emas 2045,&rdquo; kata Azwar Anas dalam keterangannya, Sabtu (6/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Bupati Banyuwangi itu menyatakan, tidak ada lagi istilah titipan bagi orang-orang yang akan menjadi ASN. Sebab, proses rekrutment dilakukan secara online dengam menggunalan teknologi pengenalan wajah (face recognition).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan demikian, hanya mereka yang memiliki kompetensi yang akan dinyatakan lulus untuk menerima panggilan negara.</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div>

ASN terbesar pada tahun 2024 ini adalah di daerah dan memberikan alokasi besar pada fresh graduate untuk mengikuti seleksi.

Peluang Besar, Pemerintah Akan Rekrut 1,8 Juta untuk ASN Daerah Tahun 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/PNS-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Aktivitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada hari pertama kerja di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masa transisi di Badan Kepegawaian Daerah, Balai Kota DKI Jakarta, Senin (8/6/2020). PNS di lingkungan Pemprov DKI kembali mulai bekerja di kant" width="100%">
<figcaption>Aktivitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada hari pertama kerja di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masa transisi di Badan Kepegawaian Daerah, Balai Kota DKI Jakarta, Senin (8/6/2020). PNS di lingkungan Pemprov DKI kembali mulai bekerja di kant</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang ditunggu aparatur sipil negara (ASN) yang berdinas di pemerintah daerah (pemda) segera terealisasi. Sebab, Kementerian Dalam Negeri (<a href="https://www.jawapos.com/tag/kemendagri/">Kemendagri</a>) telah memberikan persetujuan terhadap usulan pencairan TPP bagi para ASN di daerah.  Sebelumnya TPP ASN sempat mengalami keterlambatan beberapa waktu terakhir. Imbasnya, banyak keluhan yang disampaikan ASN. Bahkan, berbagai unggahan di akun media sosial Kemendagri sempat diserbu para <a href="https://www.jawapos.com/tag/asn-daerah/">ASN daerah</a>. Mereka mengeluhkan keterlambatan persetujuan tersebut.  Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menegaskan bahwa persetujuan TPP ASN di daerah tidak pernah ditunda.  Hanya, prosesnya membutuhkan tahapan. Kemendagri baru bisa menyetujui setelah mendapatkan pertimbangan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).  Sistemnya, lanjut Fatoni, persetujuan <a href="https://www.jawapos.com/tag/tpp-asn/">TPP ASN</a> yang diajukan daerah disampaikan ke Kemendagri melalui sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD). Setelah itu dilakukan validasi oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana Kemendagri dan mendapat pertimbangan dari Kemenkeu.  Senin (7/3) lalu, kata Fatoni, pihaknya sudah menerima pertimbangan dari Kemenkeu untuk pengajuan dari daerah. ”Kami rapatkan lintas komponen dan kemudian dikeluarkan surat persetujuan bagi daerah yang memenuhi syarat,” ujarnya kemarin (8/3).  Pemberian TPP diatur dalam pasal 58 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Di sana dijelaskan, pemda dapat memberikan TPP kepada ASN dengan persetujuan DPRD.  Setelah mendapatkan persetujuan, daerah dapat menindaklanjuti dengan menerbitkan peraturan turunan. ”Pemberian TPP ditetapkan dengan perkada (peraturan kepala daerah),” imbuhnya.  <a href="https://www.jawapos.com/tag/besaran-tpp/">Besaran TPP</a> yang diterima ASN pemda bergantung kemampuan keuangan daerah. Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2022, besarannya harus memperhatikan sejumlah asas. Mulai asas efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, hingga rasionalitas. ”Dengan memedomani hasil evaluasi jabatan, integrasi pembayaran insentif dan honorarium, serta sanksi administratif,” terang dia.

Kemendagri Setuju, Tunjangan Tambahan ASN Daerah Segera Cair

asn daerah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#asn daerah

Berita Terkini

Kemenkeu: Realisasi Pembayaran THR ASN Daerah Baru Sentuh Rp 322 Miliar dari Total Rp 19 Triliun

3 Tunjangan untuk Guru ASN Daerah, Catat Syarat dan Jadwal Pencairannya

Peluang Besar, Pemerintah Akan Rekrut 1,8 Juta untuk ASN Daerah Tahun 2024

Kemendagri Setuju, Tunjangan Tambahan ASN Daerah Segera Cair

Download Aplikasi JawaPos.com