<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/gelorakan-reformasi-birokrasi-syafurddin-undang-dunia-internasional_m_.jpg" alt="Menteri PANRB, Syafruddin. Syafruddin berencana menggelar simposium internasional di Nusa Dua, Bali. Simposium terkait keberhasilan reformasi birokrasi di Indonesia." width="100%">
<figcaption>Menteri PANRB, Syafruddin. Syafruddin berencana menggelar simposium internasional di Nusa Dua, Bali. Simposium terkait keberhasilan reformasi birokrasi di Indonesia.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Cuti bersama hari raya Idul Fitri 1440 H yang berlangsung selama 10 hari telah berakhir Minggu (9/6) lalu. Hari ini Aparatur Sipil Negara (ASN) telah kembali beraktivitas bekerja seperti biasa. Kemenpan RB pun melakukan pemantauan langsung terhadap ASN yang masih bolos pada hari pertama ini.  Pemantuan tersebut dipimpin langsung oleh MenPAN RB Syafruddin melalui layar raksasa di ruang command center lantai 3 Gedung Kemenpan RB di Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, Senin (10/6). Sejak pukul 10.00 WIB, Kemenpan RB mencatat baru 11 dari 543 instasi kementerian/lembaga yang baru melaporkan absensi melalui aplikasi https://sidina.menpan.go.id.  "Kita kasih batas waktu sampai 15.00 WIB sore untuk melaporkan absensi para ASN," kata Syafruddin saat jumpa pers bersama awak media di Gedung Kemenpan RB, Senin (10/6).  Setelah pihak Kemenpan-RB mendapatkan seluruh laporan absensi dari instansi K/L, pihaknya baru akan menganalisis absensi yang dilaporkan oleh K/L paling lambat tiga hari atau pada Kamis (13/6) mendatang. Analisis ini diperlukan untuk mengetahui musabab atau penjelasan kenapa ASN tersebut tidak masuk kerja pada hari pertama.  Sebagaimana diketahui, ASN yang bakal diberikan sanksi yang tidak memberikan keterangan apapun. Sedangkan ASN yang diketahui melaporkan tengah cuti atau sedang keadaan sakit diperbolehkan untuk tidak masuk kerja. "Jadi kita gak boleh kita juga semena-mena," terangnya.  Syafruddin mengatakan, sanksi yang akan diberikan kepada ASN yang diketahu bolos pada hari pertama adalah beragam. Mulai dari teguran sampai dengan pemecatan seandainya ASN diketahui mangkir sampai 30 hari. Selain itu, pimpinan instansi K/L yang diketahui banyak ASNnya yang membolos akan dievaluasi oleh Kemenpan RB.  "Manakala instansinya banyak yang bolos pemimpinnya kita evaluasi juga," tuturnya.  Berdasarkan informasi yang tertera di layar Kemenpan RB, absensi ASN sejak pagi tadi cenderung baik. Dari 11 instansi yang telah dilaporkan, rata-rata kehadiran ASN telah mencapai di atas 90 sampai dengan 100 persen.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/SYAFRUDDIN-IGMAN2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Menteri PAN Reformasi Birokrsi Syafruddin memantau langsung kehadiran ASN melalui layar raksasa di ruang command center lantai 3 Gedung Kemenpan RB di Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, Senin (10/6).(Igman Ibrahim/JawaPos.com)  Khusus ASN Kemenpan-RB ada dua orang yang diketahui tidak hadir tanpa keterangan (TK). Sedangkan ASN yang sedang cuti berjumlah 16 orang. Total ASN yang masuk pada hari pertama masuk kerja berjumlah 466 dari total 488 orang.  "Setelah ini, saya tidak hanya mengontrol lewat layar ini, saya akan terjun mensidak beberapa instansi. Kita harus tau kondisi lapanganya seperti apa. Tidak saya bocorkan tempatnya, nanti malah mereka siap-siap," pungkasnya.  Sebagai informasi, pemantauan langsung absensi hari pertama masuk setelah cuti hari raya Idul Fitri telah dilakukan sejak 2018 lalu. Informasi Kemenpan-RB, total ada 4,3 Juta ASN yang ada di seluruh Indonesia.  Pemantauan ini juga telah sesuai dengan Surat Edaran Nomor B/26/M.SM.00.01/2019 tentang Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran Aparatur Negara Sesudah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H. Surat tersebut ditekan langsung oleh menpan-RB Syafruddin yang ditujukan kepada para pejabat pembina kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah.  Surat tersebut berisikan perintah dari Kemenpan-RB untuk para PPK dan pejabat yang berwenang di instansi K/L untuk memantau kehadiran ASN seusai libur panjang lebaran. Laporan hasil pemantauan kehadiran ASN diinput melalui aplikasi https://sidina.menpan.go.id.

Pantau Kehadiran ASN, Baru 11 dari 543 Instansi Yang Laporkan Absensi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/syafruddin-masjid-harus-bersih-dari-kegiatan-politik-praktis_m_.jpg" alt="Waketum DMI, Syafruddin meminta masjid jauh dari politik praktis." width="100%">
<figcaption>Waketum DMI, Syafruddin meminta masjid jauh dari politik praktis.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Libur panjang menyambut perayaan Idul Fitri 1440 Hijriyah telah usai. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) jauh-jauh hari telah mengingatkan agar Apartur Sipil Negara (ASN) tidak membolos pascalibur panjang Hari ini, Senin (10/6) para abdi negara sudah harus kembali bekerja.  Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik KemenPAN-RB Mudzakir mengungkapkan Menteri Syafruddin memantau langsung kehadiran ASN di Command Centre pagi ini.  "Menteri Syafruddin, kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan pejabat terkait lainnya akan bersama-sama memantau kehadiran ASN melalui aplikasi https://sidina.menpan.go.id," jelas Mudzakir seperti dikutip JPNN.com, Senin (10/6).  Dikatakan, 27 Mei 2019 Menteri Syafruddin telah mengeluarkan surat no. B/26/M.SM.00.01/2019 tentang Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran Aparatur Negara Sesudah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H. Surat tersebut ditujukan kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah.  Dalam surat itu, KemenPAN-RB mendorong para PPK dan Pejabat yang Berwenang (Pyb) di seluruh instansi pemerintah, untuk melakukan pemantauan kehadiran ASN seusai cuti bersama hari raya idulfitri 1440 H, yakni Senin, 10 Juni 2019. Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran ASN diinput melalui aplikasi https://sidina.menpan.go.id.  Bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa disertai alasan sah, akan dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban Pasal 3 Angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.  Untuk penjatuhan hukuman disiplin kepada ASN bisa dilaporkan kepada menpan-rb serta ditembuskan kepada kepala BKN paling lambat 10 Juli 2019. Apabila dalam proses pelaporan terdapat kesulitan, dapat dikirimkan melalui email asdep1.sdma@menpan.go.id.

Menpan RB Pantau Langsung Tingkat Kehadiran ASN Pagi Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/ASN1.jpg" alt="Foto: ASN upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di lapangan KSN Cawang, Jaktim (sabik)" width="100%">
<figcaption>Foto: ASN upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di lapangan KSN Cawang, Jaktim (sabik)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggelar upacara Hari Lahir Pancasila, Sabtu (1/6) pagi. Upacara dimulai pukul 08.00 WIB, dan diikuti oleh ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) lembaga tersebut. Dalam upacara tersebut dipimpin langsung oleh Kepala BKN Bima Haria Wibisana.  Pantauan JawaPos.com di lokasi, lapangan kantor BKN terlihat dipenuhi oleh ASN, sekalipun sudah dalam masa libur Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Tiga ASN dalam kesempatan ini turut diberi penghargaan tanda jasa Satya Lencana Karya Satya.  Kepala BKN, Haria Satya Wibisana dalam pidatonya mengingatkan para ASN untuk bisa lebih memaknai arti Indonesia. Dikatakannya, bumi pertiwi tidak bisa dimaknai sebagai tempat tinggal, tempat mencari makan atau hanya tempat kelahiran. Melainkan harus lebih mendalam daripada itu.  "Jika saya ditanya Indonesia adalah saya, saya adalah Indonesia. Kita semua Indonesia semua beragam bermacam-macam suku, agama, ras dan budaya. Itulah anugrah dari Allah SWT," kata Bima di lapangan Kantor BKN Cawang, Jakarta Timur, Sabtu (1/6).  Selain upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, KSN juga turut merayakan hari jadinya dalam upacara kali ini. Sebab terhitung pada Jumat (31/5), KSN sudah memasuki usia 71 tahun.  Sementara itu, sebagai peringatan Hari Lahir Pancasila, semua ASN harus mengingat bagaimana sejarah pendiri bangsa menciptakan ideologi negara ini. Sehingga Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terlebih untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. "Hari Lahir Pancasila penting untuk merefleksikan kita ke pendiri negara yang membuat Pancasila sehingga Indonesia menyatu sebagai bangsa," tegas Bima.  Pentingnya memperingat Hari Lahir Pancasila membuat semua ASN diwajibkan menggelar upacara. Sekalipun sudah memasuki hari libur. Bahkan ada sanksi berat bagi yang tidak mengindahkan intruksi tersebut. Oleh karena itu semuanya diwajibkan melaksanakannya.  "Semuanya upacara baik yang cuti maupun tidak cuti. Yang cuti upacara di daerah masing-masing di kantor yang paling dekat dengan tempat tinggalnya," ungkap Bima.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/ASN-640x326.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> ASN mengikuti upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di lapangan KSN Cawang, Jakarta Timur, Sabtu (1/6). (Sabik Aji Taufan/ JawaPos.com)  Sementara itu, bagi ASN yang membandel atau mangkir dari upacara, akan dikenakan aturan mainnya sendiri. Yakni ada sanksi berupa teguran lisan hingga pemotongan tunjangan kinerja. "Saya kira tidak terlalu berat maksimum 2 persen saja ini untuk mendisplinkan ASN," tambah Bima.  Lebih lanjut, Bima mengatakan, bagi ASN di instansi pusat yang melaksanakan upacara di daerah harus melampirkan bukti. Bisa berupa foto selfie di lapangan upacara. Kemudian dikirim ke atasan masing-masing untuk diteruskan secara berjengjang hingga level pimpinan.  Dia juga turut mengingatkan agar ASN tepat waktu saat kembali masuk kerja, yaitu pada 10 Juni mendatang. Apabila mangkir, maka sanksi juga akan dikenakan dengan maksimam 2 persen lagi potongan tunjangan kinerja. Sehingga jika bolos upacara Hari Lahir Pancasila dan telat masuk kerja potongan menjadi 4 persen.  "Kalau ada yang belum masuk mungkin akan ada teguran atau potongan tunjangan kinerja 2 persen, ditambah 2 persen lagi jadi 4 persen," pungkas Bima.

Mangkir Upacara Hari Pancasila, Tunjangan Kinerja ASN Bakal Dipotong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/152-asn-bolos-apel-perdana-terancam-dapat-pengurangan-tunjangan_m_221745.jpeg" alt="Wali Kota Batam, HM Rudi (Baju putih) dalam apel perdana seusai lebaran." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Batam, HM Rudi (Baju putih) dalam apel perdana seusai lebaran.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Batam terancam akan mendapatkan hukuman. Hal itu dilakukan karena, para Aparatur Sipil Negara (ASN) itu, melakukan pelanggaran kedisiplinan. Hukuman yang akan diberikan, berupa pengurangan tunjangan kinerja karena melakukan pelanggaran kedisiplinan. Sedikitnya, 152 pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan dalam apel perdana seluruh pegawai seusai lebaran 2018 ini. Wali Kota Batam, HM Rudi menyampaikan pihaknya akan membahas bagaimana mekanisme hukuman untuk memberikan efek jera kepada ASN yang kurang disiplin ini. Salah satu yang akan dilakukan adalah pengurangan nilai tunjangan bagi mereka yang dinilai kurang maksimal. "Terkait sanksi ini, nanti akan kita rapatkan dulu. Termasuk pengurangan tunjangan kinerja mereka, akan kita evaluasi dulu," kata Rudi seusai Apel pada Kamis (21/6). Rudi melanjutkan, saat ini ia sudah memerintahkan jajarannya untuk mendata identitas pegawai yang banyak melakukan pelanggaran. Sementara untuk identitas 152 pegawai bolos tanpa keterangan dalam apel perdana ini, lanjut Rudi, pihaknya sudah akan mengetahui siap saja mereka pada hari ini juga. "Insyaallah data mereka sudah kita dapatkan sore ini, baru selanjutnya akan kita rapatkan, sekarang sudah kita perintahkan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk menyetahkan datanya," katanya.

152 ASN Bolos Apel Perdana Terancam Dapat Pengurangan Tunjangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/202-asn-di-solo-absen-di-hari-pertama_m_178761.jpeg" alt="Apel Awal Tahun: Ribuan ASN Pemkot Solo mengikuti apel bersama awal tahun di halaman Balai Kota Solo, Selasa (2/1)." width="100%">
<figcaption>Apel Awal Tahun: Ribuan ASN Pemkot Solo mengikuti apel bersama awal tahun di halaman Balai Kota Solo, Selasa (2/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 202 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo tidak mengikuti apel pertama di awal tahun 2018. Dari jumlah tersebut, 23 ASN diketahui tidak masuk tanpa keterangan. Mereka terancam mendapatkan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo menyatakan, jumlah ASN yang tidak masuk masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah ASN yang mencapai 6.000 orang. "Jumlah itu kan tidak ada satu persennya. Ada yang dinas luar, umrah, izin sakit. Saya hafal benar," ungkap Rudy dalam apel awal tahun di halaman Balai Kota, Solo, Selasa (2/1). Adapun 23 ASN yang tidak hadir tanpa keterangan berasal dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Seperti OPD Dinas Kebudayaan (Disbud) sebanyak 10 ASN dan Satpol PP sebanyak 4 ASN. Ada pula dari BPBD sebanyak dua ASN, dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah sebanyak empat ASN. Lalu dari Dinas Pendidikan ada satu ASN dan terakhir dari Dinas Koperasi dan UMKM sebanyak satu orang. "Kami akan mendalami alasan dari setiap ASN yang tidak masuk. Untuk sanksi jelas akan sesuai dengan aturan yang ada," terang Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Solo Rakhmat Sutomo saat ditemui di Balai Kota Solo, Selasa (2/1). Tetapi, Rakhmat belum bisa memastikan sanksi apa yang akan diterapkan. Karena nantinya harus dikroscek dulu dengan ASN yang bersangkutan mengenai alasan ketidakhadirannya di hari pertama. Apel awal tahun ini diikuti sebanyak 44 OPD. Lima BUMD juga dilibatkan dalam apel pertama. Dari 44 OPD, hanya 3 OPD yang semua ASN-nya ikut apel. Adalah BPPKAD, Dinas Perdagangan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, serta Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat.

202 ASN di Solo Absen di Hari Pertama

asn bolos

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#asn bolos

Berita Terkini

Pantau Kehadiran ASN, Baru 11 dari 543 Instansi Yang Laporkan Absensi

Menpan RB Pantau Langsung Tingkat Kehadiran ASN Pagi Ini

Mangkir Upacara Hari Pancasila, Tunjangan Kinerja ASN Bakal Dipotong

152 ASN Bolos Apel Perdana Terancam Dapat Pengurangan Tunjangan

202 ASN di Solo Absen di Hari Pertama

Download Aplikasi JawaPos.com