<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/05/IMG_20240504_230851-1203065251.jpg" alt="Ilustrasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas menetapkan sebanyak 110.553 formasi untuk kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama baik calon pegawai negeri sipil (CPNS) maupun calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Hal itu disampaikan Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto mewakili Tim Panselnas saat menghadiri dan memberikan arahan pada Sosialisasi dan Penyerahan Formasi CASN Kementerian Agama Tahun 2024 di Kementerian Agama, Jakarta, Rabu (29/5). Dia menyebutkan bahwa pemerintah menetapkan total kebutuhan CASN tahun 2024 sebesar 2.302.543. Di antaranya terdiri dari 6.027 formasi sekolah kedinasan, 429.183 formasi instansi pusat, dan 1.867.333 formasi pemerintah daerah. &ldquo;Dari 429.183 formasi instansi pusat, 110.553 formasi dialokasikan untuk Kementerian Agama baik formasi CPNS maupun CPPPK,&rdquo; kata Haryomo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Terkait prioritas kebutuhan seleksi CASN tahun ini, dia mengungkapkan akan ada alokasi CPNS khusus Ibu Kota Nusantara atau IKN. Hal ini sebagai upaya menyamaratakan penyebaran ASN agar tidak hanya terpusat di perkotaan tetapi juga di daerah. Begitu pula Kementerian Agama yang akan membuka formasi khusus tersebut di IKN sebagai upaya mendukung pembangunan dan pengembangan program nasional pemerintah. Selain itu, di hadapan para pejabat pimpinan tinggi Kementerian Agama, Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Pimpinan Satuan Kerja Kementerian Agama Pusat dan Daerah yang hadir dalam penyerahan formasi tersebut, Haryomo menyinggung target Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, di mana merupakan wujud nyata dalam pelaksanaan program prioritas pembangunan SDM sehingga reformasi birokrasi berdampak akan lebih cepat diwujudkan. &ldquo;Meski formasi yang dibuka pada seleksi CASN tahun ini terbilang paling banyak di banding tahun-tahun sebelumnya, namun BKN akan mengoptimalkan 14 titik Kantor Regional BKN dan 16 Unit Penyelenggaraan Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi ASN (UPT) yang tersebar di seluruh Indonesia agar seleksi CASN tahun 2024 dapat terealisasi dengan cepat, tepat, akuntabel dan transparan,&rdquo; pungkasnya. Dalam proses rekrutmen CASN tahun ini termasuk tahapan penetapan formasi, Kementerian Agama terus berkoordinasi dengan BKN melalui sistem SIASN untuk menginjeksi data, persiapan pendaftaran di portal SSCASN, dan sistem CAT pelaksanaan seleksi.

erkait prioritas kebutuhan seleksi CASN tahun ini, dia mengungkapkan akan ada alokasi CPNS khusus Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Panselnas Tetapkan 110.553 Formasi ASN Kemenag pada 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/23/iliustrasi-pppk-2078096154.jpg" alt="Ilustrasi. pembukaan pendaftaran PPPK 2024 oleh BKN. (Ainur Ochiem/Radar Bojonegoro)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. pembukaan pendaftaran PPPK 2024 oleh BKN. (Ainur Ochiem/Radar Bojonegoro)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) resmi mengumumkan kelulusan hasil seleksi Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) dan mengangkat sebanyak 230.432 guru pada 2023. Berdasarkan data yang dikumpulkan sejak seleksi pada 2021, 2022, dan 2023, jumlah guru yang resmi menjadi ASN PPPK tercatat mencapai 774.999 guru. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunuk Suryani mengatakan, dengan besaran angka kelulusan ASN PPPK selama&nbsp;tiga tahun terakhir, Kemendikbudristek optimistis dapat menyelesaikan target 1 juta guru pada 2024. Sebab, formasi yang dibuka cukup sekitar 200 ribu guru lagi. "Kalau ditotal guru non-ASN yang jadi ASN PPPK hampir 800 ribu. Kalau 1 juta gurunya tinggal 200 ribu lagi, sehingga kita dapat memenuhi 1 juta gurunya," ungkap Nunuk dalam acara&nbsp;obrolan di akun pribadinya&nbsp;@nunuksuryani, akhir pekan lalu. Nunuk menjelaskan, selisih dari target 1 juta guru ASN PPPK akan sejalan dengan usulan perluasan formasi untuk 2024 yaitu sejumlah 419.146 guru. Selain itu, terdapat berbagai kemudahan yang berpotensi mendorong terbukanya partisipasi pelamar umum pada formasi ini, sehingga harapannya seluruh pihak dapat ikut serta dalam program PPPK guru pada 2024. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) juga telah berdiskusi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai penyediaan anggaran gaji bagi 419.146 formasi guru ASN PPPK yang akan dibuka formasinya tahun ini. "Tahun ini ditambah lagi ada usulan untuk pendidik, usulan kami jumlahnya adalah 82.717 formasi dan usulan itu masuk dalam usulan tenaga teknis. Semoga bapak ibu guru dan pendidik semuanya beruntung untuk tahun 2024 ini dan bersiap lebih baik lagi untuk menyiapkan diri dalam seleksi ASN PPPK yang akan datang," ucap Nunuk. Dalam&nbsp;kiriman terbarunya @nunuksuryani, Nunuk juga menjelaskan berbagai sumber ASN PPPK yang akan diberlakukan. Salah satunya yaitu guru non-ASN yang saat ini berlokasi di sekolah negeri. "Sumber ASN PPPK ini bermacam-macam. Ada guru-guru non-ASN yang sekarang ada di sekolah negeri, itu akan mendapatkan penempatan sesuai dengan formasi, kebutuhan dan kualifikasi," jelasnya. Kemudian penggantian guru-guru yang akan mengakhiri masa pembelajarannya atau pensiun juga akan disiapkan melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan. "Dan satu lagi untuk menggantikan guru-guru pensiun, kami menyiapkan melalui PPG Prajabatan. Tentu kami melakukan semuanya ini berdasarkan aspek keadilan dan kebutuhan," tegas Nunuk. Ia juga menekankan guru peserta seleksi PPPK akan memperoleh penempatan sesuai dengan prioritas. Oleh karenanya, Nunuk meminta untuk tidak ada kekhawatiran mengingat penempatan guru akan menyesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah. Sebagai catatan, rekrutmen guru tahun ini merupakan bagian dari rekrutmen 1,6 juta formasi ASN PPPK yang telah dicanangkan pemerintah. Presiden Joko Widodo sebelumnya mengatakan akan menyelesaikan penataan tenaga non-ASN atau honorer, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. "Dimana tahun ini, dilakukan rekrutmen sebanyak 1,6 juta formasi yang belum diangkat sebagai PPPK, formasi tersebut akan dialokasikan untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis sesuai dengan kebutuhan," kata Jokowi. Jokowi pun mengundang anak muda untuk ikut serta mengabdi kepada negara. Menurutnya pemerintahan membutuhkan talenta muda untuk menghadapi disrupsi teknologi. "Menghadapi disrupsi teknologi yang sangat pesat pemerintah membutuhkan para pembelajar muda yang terampil dari berbagai disiplin ilmu untuk mendukung pelayanan publik berbasis digital, efisiensi birokrasi, dan mendorong peningkatan kinerja dan akuntabilitas pemerintah," kata Presiden.

Berdasarkan data yang dikumpulkan sejak seleksi pada 2021-2023, jumlah guru yang resmi menjadi ASN PPPK tercatat mencapai 774.999 guru.

Rekrutmen Guru Hampir 800 Ribu, Kemendikbudristek Optimistis Target 1 Juta ASN PPPK Tuntas Tahun ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/10/sscasn-new-1-2639153730.png" alt="Ilustrasi perekrutan ASN 2024." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perekrutan ASN 2024.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Presiden Joko Widodo pada hari Jum&rsquo;at, 5 Januari 2024 telah resmi mengumumkan pengadaan untuk ASN 2024. Pengumuman yang secara resmi dari Presiden Joko Widodo membuka pengadaan untuk ASN 2024 dengan jumlah formasi 2,3 juta formasi untuk ASN 2024. Menyikapi hal itu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) segera melaksanakan bimbingan teknis untuk persiapan pengadaan ASN 2024. Terkait formasi yang dibuka begitu besar PAN-RB juga meminta untuk Instansi Pemerintah segera mengusulkan kebutuhan ASN 2024. Dikutip JawaPos.com dari laman resmi menpan.go.id mendorong untuk Instansi Pemerintah segera melakukan usulan akan kebutuhan Asn 2024. Bimbingan teknis yang dilaksanakan PAN-RB sebagai langkah persiapan pengadaan ASN 2024 dilaksanakan di Jakarta, hari Selasa, 9 Januari 2024. Bimbingan teknis yang dipimpin langsung oleh Aba Subagja selaku Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB. Pengadaan ASN 2024 memiliki urgensi yang sangat mendasar untuk segera diselesaikan untuk pemenuhan kebutuhan ASN Tahun 2024. Sebagaimana belum terpenuhinya kebutuhan layanan dasar yaitu Guru dan Tenaga kesehatan, bukan hanya itu pemerintah daerah dalam pengusulan selau tidal sesuai dengan kebutuhan nasional. Sebagaimana dikutip dari laman resmi menpan.go.id ada beberapa hal urgensi yang harus segera diselesaikan sebagai jalan pemenuhan kebutuhan ASN 2024 Urgensi Pemenuhan Kebutuhan ASN Tahun 2024 yaitu: A. Belum terpenuhinya kebutuhan layanan dasar, yaitu Guru dan Tenaga Kesehatan. B. Rendahnya usulan kebutuhan instansi daerah sesuai dengan kebutuhan nasional. C. Penataan tenaga non-ASN sesuai dengan mandat UU No.20 Tahun 2023. D. Pemenuhan talenta digital untuk mendukung program prioritas nasional dalam rangka mewujudkan SPBE. E. Membuka kesempatan bagi talenta-talenta baru (fresh graduate) melalui rekrutmen CPNS. Pemenuhan kebutuhan ASN 2024 yang harus segera diselesaikan sebagaimana laporan dari Aba Subagja menyampaikan terkait penyelasaian tenaga non-ASN, juga pemenuhan kebutuhan ASN 2024. &ldquo;Kalau kita lihat dari komposisi pegawai kita ini terus berkembang seiring dengan penambahan atau formasi yang telah dikeluarkan ole pemerintah&rdquo; ungkap Aba. &ldquo;Oleh sebab itu, yang menjadi concern ini adalah bagaimana pemenuhan SDM kita ini dilakukan secara tepat dan sesuai kebutuhan riil&rdquo; lanjutnya. Untuk pengadaan ASN 2024 selain untuk pemenuhan kebutuhan dari dosen, guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis. Pemerintah juga membuka formasi untuk ASN 2024 bagi fresh graduate dengan cukup besar. &ldquo;Kita dorong agar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah memanfaatkan alokasi formasi sesuai kebutuhan agar reformasi birokrasi bedampak bisa terwujud seara optimal melalui peran SDM&rdquo; kata Aba. Pengusulan kebutuhan ASN 2024 yang dijadwalkan dibuka sampai dengan 31 Januari 2024. Pengusulan untuk ASN 2024 melalui apliasi formasi elektronik (e-formasi) Kementerian PAN-RB. Bahkan dijelaskan juga terkait jadwal pelaksanaan rekrutmen Calon ASN 2024 kan dilakukan paling banyak dalam satu tahun. Tahapan seleksi rekrutmen Calon ASN 2024 akan dilaksanakan pada bulan Mei 2024, dan ketika formasi masih kosong maka akan ada tes lagi di seleksi berikutnya. &ldquo;Ini ditargetkan nanti bulan Mei sudah dilakukan tes, danjika belum masih kong lagi, masih bisa tes di berikutnya&rdquo; ungkap Aba. Pelaksanan rekrutmen ASN 2024 yang telah diumumkan secara remsi oleh Presiden RI Joko Widodo dengan jumlah formasi 2,3 juta. Pembukaan formasi yang begitu besar untuk ASN 2024 sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk segera menuntaskan penataan tenaga non-ASN berdasarkan database BKN juga menjalankan amanat Undang-Undang N0.20/2023 tentang ASN.***

Pemerintahan secara resmi membuka pengadaan ASN 2024 dengan jumlah formasi 2,3 juta sebagai upaya untuk pemenuhan kebutan ASN.

Kementrian PAN-RB Meminta Instansi Pemerintah Segera Usulkan Kebutuhan ASN 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/08/Begini-Nasib-Peserta-Kategori-P-Pada-Seleksi-PPPK-2023-dalam-Rekrutmen-PPPK-2024-Nanti-3889948435.jpg" alt="Dirjen GTK Prof Nunuk Suryani bawa kabar buruk, guru honorer status P tetap ikut tes lagi pada seleksi PPPK guru 2024./Pojoksatu.id" width="100%">
<figcaption>Dirjen GTK Prof Nunuk Suryani bawa kabar buruk, guru honorer status P tetap ikut tes lagi pada seleksi PPPK guru 2024./Pojoksatu.id</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pada Jumat 22 Desember 2023, sejumlah instansi yang menyelenggarakan PPPK 2023 sudah mengumumkan hasil seleksi kompetensi para peserta. Meski begitu, ternyata ada sebagian instansi yang mengumumkan hasil seleksi kompetensi pada Sabtu, 23 Desember 2023. Peserta seleksi kompetensi PPPK yang bisa bernapas lega karena dinyatakan lulus dan mengikuti pemberkasan adalah peserta yang berkode P/L, P/L-2, PR1/L, PR2/L, PR2/L-2, dan PR2/L-3. Lalu, bagaimana nasib peserta PPPK 2023 yang hanya mendapat kategori P? Dilansir dari Pojoksatu.id (Jawa Pos Group), peserta seleksi PPPK 2023 yang hanya berkategori P dianggap tidak berhak mengikuti pemberkasan. Sebab, peserta tersebut hanya lolos passing grade, tetapi tetap tidak diluluskan. Meskipun lolos passing grade, nilai peserta tetap tidak mencukupi untuk lolos dalam perangkingan dan gagal mendapatkan penempatan Peserta yang tidak mendapatkan tempat atau formasi disebabkan formasi tersebut telah dipenuhi oleh guru honorer dengan kategori P1 atau prioritas. Atau, formasi yang tersedia sudah ditempati oleh peserta kategori P2, P3, dan P4 yang nilainya lebih bagus. Karenanya, para peserta berkategori P harus kembali berjuang dari nol pada seleksi PPPK 2024. Informasi tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kemendikbud Ristek, Prof. Nunuk Suryani. Hal itu disampaikan saat Nunuk Suryani melakukan live Instagram pada Jumat (5/1) lalu. Pihaknya mengutarakan tentang peluang peserta seleksi PPPK 2023 yang berkode P pada seleksi PPPK guru 2024 mendatang. Ketika disinggung soal pertanyaan apakah harus tes lagi? Nunuk membenarkan. Sebab, nilai yang didapatkan ketika mengikuti seleksi PPPK pada tahun 2022 dan 2023 tidak berlaku pada seleksi PPPK 2024. Jadi, meskipun sudah melampaui passing grade dan mendapat kode P, peserta harus mengikuti tes ulang pada seleksi PPPK 2024 mendatang. Dijelaskan juga bahwa setiap tahun, sistem tes terdapat perbedaan. Misalnya saja, guru kategori P1 atau guru yang lulus passing grade dalam rekrutmen PPPK guru tahun 2021 tidak perlu tes ulang pada seleksi PPPK 2024. Sehingga para peserta kategori P1 hanya menunggu penempatan saja. Karenanya, pada seleksi PPPK guru 2024 semua pelamar harus mengikuti prosedur seleksi sejak awal. Seperti, mengikuti seleksi administrasi sampai seleksi kompetensi. Dan, pada seleksi PPPK tahun 2024 ini, penuntasan P1 yang urung terakomodir pada tahun 2023 ini menjadi fokus utama. Sekiranya ada 12 ribu peserta lagi. Sebagaimana informasi yang beredar dari KemenPAN RB, pemerintah tengah menyediakan 2,3 juta formasi ASN pada tahun 2024. Tanpa terkecuali juga tersedia untuk seleksi PPPK guru 2024. Bahkan, Presiden Joko Widodo juga telah menyampaikan akan membuka seleksi ASN pada tahun 2024 di Istana Negara pada Jumat (5/1) lalu. Berdasarkan kebutuhan, pemerintah akan menyediakan lowongan CASN sebanyak 2,3 juta formasi. Tersedia untuk guru dan dosen, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis. Ketika berpidato, Jokowi mengundang para akademisi muda dari berbagai disiplin ilmu untuk memanfaatkan momentum rekrutmen PPPK 2024 ini. Itu guna mendorong peningkatan pelayanan publik berbasis digital efisiensi birokrasi, mendukung perbaikan kinerja, dan akuntabilitas pemerintahan. &ldquo;Saya mengundang saudara- saudara talenta &ndash; talenta muda hebat Indonesia untuk memanfaatkan peluang rekrutmen calon ASN tahun 2024 dan menjadi bagian dari semangat reformasi birokrasi, serta pelayanan publik yang berdampak dan lebih baik&rdquo; kata Jokowi. Dikutip Pojoksatu. Menteri PAN RB, Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa rekrutmen ASN menyediakan sejumlah 2.302.543 formasi untuk instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. &ldquo;Tahun ini pemerintah juga memberikan alokasi cukup besar bagi fresh graduate untuk mengikuti seleksi baik untuk dosen, guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis termasuk di dalamnya talenta digital, dan banyak sektor penting lainnya&rdquo; tutur Abdullah. Namun, pada rekrutmen ASN tahun 2024, kebutuhan guru menjadi formasi yang paling utama untuk dipenuhi. Karenanya, rekrutmen ini bagus bagi guru honorer agar dapat memanfaatkan peluang ini dengan baik.

Pengumuman PPPK pada 22 Desember 2023 ada yang lulus maupun tidak, untuk kategori P peserta harus mengikuti tes pada 2024.

Begini Nasib Peserta Kategori P Pada Seleksi PPPK 2023 dalam Rekrutmen PPPK 2024 Nanti

ASN 2024

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ASN 2024

Berita Terkini

Panselnas Tetapkan 110.553 Formasi ASN Kemenag pada 2024

Rekrutmen Guru Hampir 800 Ribu, Kemendikbudristek Optimistis Target 1 Juta ASN PPPK Tuntas Tahun ini

Kementrian PAN-RB Meminta Instansi Pemerintah Segera Usulkan Kebutuhan ASN 2024

Begini Nasib Peserta Kategori P Pada Seleksi PPPK 2023 dalam Rekrutmen PPPK 2024 Nanti

Download Aplikasi JawaPos.com