<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/18/Screenshot-2025-05-18-104050-3209882530.png" alt="Ilustrasi pariwisata Indonesia (Dok. iStockphoto)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pariwisata Indonesia (Dok. iStockphoto)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Maraknya praktik wisata ilegal yang dilakukan oleh wisatawan asing maupun penyedia akomodasi tak berizin di Indonesia harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Menurutnya, fenomena ini bukan hanya merugikan pelaku usaha resmi, tetapi juga mengancam ekosistem pariwisata secara keseluruhan. <div dir="auto">Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA), Nunung Rusmiati menambahkan, akomodasi ilegal juga kerap mengabaikan standar layanan dan keamanan, yang pada akhirnya dapat mencoreng citra pariwisata Indonesia di mata dunia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015935124/ormas-bikin-resah-masyarakat-dpr-sebut-bisa-ganggu-iklim-industri-dan-pariwisata">Ormas Bikin Resah Masyarakat, DPR Sebut Bisa Ganggu Iklim Industri dan Pariwisata</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saat turis asing memilih menginap di vila pribadi atau akomodasi ilegal, mereka sering kali tidak terdaftar dan tidak membayar pajak. Ini merugikan pelaku usaha resmi yang patuh aturan, serta negara yang kehilangan potensi pemasukan dari pajak dan retribusi," ujar Nunung&nbsp;kepada JawaPos.com, Minggu (18/05/2025).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya soal akomodasi, Nunung juga mengungkap adanya praktik wisata ilegal lainnya, seperti wisatawan asing yang bertindak sebagai pemandu wisata tanpa izin resmi. Salah satu kasus terjadi pada Februari 2025, ketika dua warga negara Polandia diamankan di Bandara Ngurah Rai, Bali.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keduanya diduga berperan sebagai pemandu wisata bagi sesama turis asing, menggunakan visa kunjungan, bukan visa kerja. "Mereka bahkan menggunakan bahasa negara asal untuk menarik wisatawan sejenis. Ini jelas merugikan pemandu wisata lokal yang tersertifikasi dan telah membayar izin usaha," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nunung menilai, jika praktik semacam ini terus dibiarkan, maka kelangsungan bisnis pelaku usaha domestik, khususnya UMKM dan anggota ASITA yang telah lama berkecimpung di dunia travel, akan terancam. "Biaya operasional tinggi dan minimnya pengawasan terhadap praktik ilegal membuat banyak agen perjalanan kesulitan bertahan," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk itu, pihaknya mendorong adanya kolaborasi konkret antara pelaku usaha dan pemerintah guna menciptakan pariwisata yang sehat dan berpihak pada pelaku lokal. Kolaborasi ini, menurut Nunung, harus mencakup empat hal utama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pengawasan ketat terhadap praktik ilegal, pemberdayaan pelaku lokal melalui promosi dan insentif, edukasi kepada wisatawan untuk memilih layanan berizin, serta keterlibatan asosiasi dalam proses penyusunan kebijakan," tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga mengusulkan agar dibentuk forum komunikasi rutin antara pelaku usaha (pengelola destinasi, travel agent, hotel, toko oleh-oleh, pemandu wisata dll) dan pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata (Kemenpar), yang digelar setiap triwulan atau enam bulan. Forum ini dapat menjadi wadah pelaporan kondisi lapangan dan menjadi dasar pembentukan kebijakan yang lebih tepat sasaran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pariwisata kita bisa tumbuh sehat dan inklusif jika ada kemauan politik, pengawasan yang tegas, dan keberpihakan terhadap pelaku usaha domestik," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Guru Besar Pariwisata Universitas Udayana, Prof. Dr. I Putu Anom, turut memperkuat kekhawatiran tersebut. Ia menyatakan bahwa banyak wisatawan asing kini lebih memilih akomodasi ilegal seperti vila tanpa izin dan rumah kos, yang menyebabkan hotel-hotel resmi mengalami penurunan okupansi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Padahal jumlah wisatawan asing meningkat tajam pascapandemi (2024: 13,9 juta, 2022: 5,8 juta). Namun sektor perhotelan tak ikut tumbuh karena tergeser oleh penginapan ilegal," jelas Prof. Anom.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga menyoroti tren wisatawan asing yang menyewa properti atas nama warga lokal untuk kemudian disewakan kembali ke turis lain dari negara asal mereka, serta praktik OTA asing yang dinilai merugikan pelaku lokal dengan predatory pricing dan pengalihan beban pajak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dampaknya tak main-main. Penurunan okupansi menyebabkan banyak hotel memangkas bonus, bahkan melakukan PHK. PAD dari sektor pariwisata ikut merosot, memukul Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang selama ini bergantung pada sektor tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pengawasan perlu diperketat. Pemerintah daerah seperti Pemkab Badung kini sudah mulai turun langsung. Karena pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata sangat besar, mereka tak bisa tinggal diam. Jika PAD turun, jelas APBD ikut terdampak," tutupnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/travelling/015887295/mudahkan-para-turis-kolaborasi-perkuat-ekosistem-pariwisata-di-indonesia">Mudahkan Para Turis, Kolaborasi Perkuat Ekosistem Pariwisata di Indonesia</a></div>

Fenomena turis asing yang memiliki akomodasi ilegal bukan hanya merugikan pelaku usaha resmi, tetapi juga mengancam ekosistem pariwisata.

Akomodasi Ilegal Menjamur, ASITA Sayangkan Industri Pariwisata Dijajah Asing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/jumlah-kunjungan-wisman-di-jateng-merosot_m_.jpg" alt="WISMAN: Turis dari negara tetangga ketika berliburan ke Indonesia melalui Batam" width="100%">
<figcaption>WISMAN: Turis dari negara tetangga ketika berliburan ke Indonesia melalui Batam</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Eva Betty mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu terwujudnya penambahan tiga negara untuk mendapatkan bebas visa kunjungan ke Indonesia. Ketiga negara yang diusulkan ASITA adalah Korea Selatan, Australia, dan India. "Kami tetap menunggu tiga negara tersebut untuk ditambah dalam daftar negara yang bebas berkunjung," kata Eva, dikutip Senin (9/9). Tanggapan ini menyusul penetapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 yang menambahkan tiga negara yakni Kolombia, Hongkong, dan Suriname ke dalam daftar negara bebas visa kunjungan. Kebijakan bebas visa kunjungan dinilai sangat penting untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara, terutama dari negara-negara yang memiliki potensi besar seperti Korea Selatan, Australia, dan India. Selama ini, wisatawan dari ketiga negara tersebut menunjukkan minat yang tinggi terhadap destinasi-destinasi wisata di Indonesia. Namun proses visa yang masih diperlukan menjadi salah satu kendala yang mengurangi jumlah kunjungan. "Kami sudah berupaya lama bersama pemangku kepentingan yang terkait dan pihak-pihak tersebut juga sudah dari lama mendengarkan&nbsp;concern&nbsp;kami dan menindaklanjuti," ujarnya. "Kami tetap berharap upaya yang telah kami lakukan ini pada akhirnya bisa terealisasikan dan memberikan dampak positif bagi pariwisata di Kepulauan Riau," tambahnya. Sektor pariwisata menjadi salah satu penggerak ekonomi utama di Kepri dan dengan adanya penambahan tiga negara dalam daftar bebas visa kunjungan diharapkan dapat menambah wisatawan mancanegara yang belum bisa menjangkau Indonesia dengan mudah.

Selama ini, wisatawan dari ketiga negara tersebut menunjukkan minat yang tinggi terhadap destinasi-destinasi wisata di Indonesia.

ASITA Tunggu Penambahan Tiga Negara Bebas Visa Kunjungan, Salah Satunya Korea Selatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/thumb_33_71_setelah_pandemi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemulihan industri pariwisata tanah air mengundang investasi pemain baru. Salah satunya, bisnis wisata kuliner. Makin banyak pengusaha yang membangun tempat yang bisa memuaskan perut dan mata.  Owner Teras Bodo Christopher Matthew mengatakan, minat masyarakat untuk berwisata sudah kembali bangkit. Dia pun melihat hal itu sebagai peluang usaha yang bisa dijalani.  "Setelah pandemi, banyak orang yang ingin refreshing ke luar kota. Biasanya yang dicari ya pemandangan dan makanan," tuturnya di Prigen, Pasuruan, Senin (13/2).  Memang, usaha kuliner di daerah wisata sedikit berbeda dengan usaha kuliner pada umumnya. Selain makanan dan minuman, pengelola harus bisa menyediakan sarana rekreasi lainnya.  "Saya juga memilih konsep outdoor karena setelah pandemi orang takut berkumpul di dalam ruangan," ucapnya.  Di sisi lain, Plt Ketua DPD Asita Jatim Dewantoro Umbu Oka mengakui bahwa kinerja industri pariwisata sudah pulih. Hal itu terlihat dari indikator wisatawan mancanegara di Indonesia yang terus naik.  Tahun lalu, jumlah kunjungan wisman mencapai 5,47 juta. Angka itu tumbuh 251 persen ketimbang 2021. Memang, jika dibandingkan dengan jumlah wisman sebelum pandemi masih jauh.  Sebab, bisa melebihi 15 juta kunjungan. Namun, dia percaya bahwa turis domestik bisa menjadi tulang punggung bisnis pariwisata selama proses recovery.  "Dan, saya melihat daya beli masyarakat belum tertekan," katanya.

Banyak Orang Ingin Jalan-jalan setelah Pandemi, Pebisnis Cium Cuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/sister-marathon-trik-jateng-tingkatkan-wisatawan-kunjungi-borobudur_m_.jpg" alt="Ilustrasi, Candi Borobudur." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi, Candi Borobudur.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Asosiasi Travel Indonesia (Asita) Nunung Rusmiati menyampaikan, wacana kenaikan tarif masuk Candi Borobudur dinilai sama saja 'melarang' wisatawan untuk masuk. Pasalnya, direncanakan kenaikan harga tiket terjadi sampai berkali-kali lipat.  "Tiket masuk Borobudur sama dengan harga tiket pesawat, Sama halnya melarang atau membatasi orang untuk masuk di obyek wisata Borobudur," ungkap dia kepada JawaPos.com, Minggu (5/6).  Dengan pariwisata yang baru saja akan mulai bangkit, Nunung menilai bahwa wacana ini adalah kebijakan yang menghambat. Pasalnya, jika objek wisata mahal, maka itu akan berdampak terhadap paket wisata yang tinggi.  "Kita akan susah bersaing dengan harga paket wisata negara-negara yang ada di Asia tenggara lainnya yang mempunyai karakteristik alam, sejarah dan budaya yang mirip," tuturnya  "Sekali lagi kebijakan seperti ini seyogyanya mengajak stakeholder pariwisata untuk membahasnya sebelum menjadi sebuah keputusan," sambung dia.  Namun, jika harga itu diintegrasikan dengan shuttle electric transportation, seperti yang Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Invetasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sampaikan, yakni dari Borobudur-Malioboro-Prambanan, maka itu harga yang wajar.  "Kalo benar itu shuttle dari Jogja ke Borobudur termasuk tiket masuk, maka itu merupakan nilai yang masih sangat wajar. Artinya Rp 1.400.000 (wisatawan asing, Red) untuk shuttle Jogja-Borobudur, termasuk keraton dan tiket masuk Borobudur merupakan harga yang masih wajar. Rp 750.000 wisarawan domestik juga masih wajar," ungkapnya.  "Tapi kalau USD 100 itu murni tarif tiket masuk Borobudur untuk wisman (wisatawan mancanegara, Red) dan Rp 750.000 untuk wisdom (wisatawan domestik, Red), maka sudah dipastikan akan mengalami penurunan drastis pengunjung, karena kenaikan yang sangat luar biasa," tandas dia.

Wacana Tiket Masuk Candi Borobudur jadi Rp 750 Ribu, Ini Kata Asita

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/PARIWISATA.jpg" alt="Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Kantor Kemenparekraf, Jakarata, Rabu (12/2). (Saifan Zaking/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Kantor Kemenparekraf, Jakarata, Rabu (12/2). (Saifan Zaking/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Industri pariwisata terjun bebas tahun lalu. Kini saatnya bisnis yang berkaitan erat dengan perhotelan, maskapai, dan kuliner itu bangkit. Karena belum semua negara membuka akses global, harapan besar bergantung pada wisata lokal.  Sekelompok orang berpakaian merah mewarnai Batu Love Garden (Baloga), Jawa Timur, pekan lalu. Mereka adalah rombongan pengusaha travel yang sedang menjajaki potensi destinasi wisata teranyar di Batu tersebut. Mereka menyebut aktivitas itu familiar trip atau fam trip.  "Untuk memperkaya daftar lokasi yang bisa dikunjungi dalam tur," ungkap Kabid Komunikasi Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) 71 Nanik Sutaningtyas.  Dia berharap para pemilik biro wisata dapat menggairahkan kembali kunjungan di dalam negeri. Masih menantang, memang. Sebab, sejumlah daerah masih mengunci rapat akses keluar-masuk.  "Harapan kami, vaksinasi bisa memperbaiki itu. Kabar bahwa Bali akan membuka akses pertengahan tahun ini juga santer," ucapnya.  Berbeda dengan pemilik travel, para pengelola tempat wisata masih menahan diri. Mereka juga menghindari promo besar-besaran. Termasuk Baloga.  "Kalaupun kami grand opening, untuk apa kalau memang tidak ada pengunjung," ujar Titik A. Ariyanto, manager marketing dan public relation Jatim Park Group.  Saat ini, fokus jaringan tempat wisata di Batu itu ialah mempertahankan operasional. Salah satu strateginya adalah pembatasan jam operasional. Sejauh ini, ada tiga lokasi yang hanya buka pada akhir pekan.  Secara nasional, Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menyebut arus wisatawan domestik masih lesu. Januari lalu, rata-rata tingkat okupansi hotel masih di bawah 20 persen.  Namun, kuartal I memang selalu menjadi periode paling sepi bagi hotel. Hanya, kali ini pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) memperparah kondisi tersebut.  Meski tingkat okupansi masih rendah, PHRI optimistis ada peningkatan karena vaksinasi Covid-19 mulai merata. Hariyadi berharap vaksinasi menimbulkan efek bergulir di sektor bisnis perhotelan dan mulai terasa pada kuartal II.  "Perkiraan kami, okupansi bisa mencapai 35–40 persen setelah Lebaran," tambahnya.  Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menegaskan, pariwisata harus menjadi bagian penting dari pemulihan ekonomi. Dia menyayangkan pembatasan yang terlalu ketat di sektor pariwisata.  "Kalau kita lihat, pariwisata selalu jadi kambing hitam peningkatan kasus di kemudian hari. Tapi, saya ingin bilang bahwa pariwisata is a part of the solution," tuturnya.  Yang perlu dipegang teguh adalah penerapan protokol kesehatan. Dia berharap masyarakat mampu beradaptasi dengan 'cara' berwisata pada era kelaziman baru.  "Sekarang sudah vaksinasi. Ini game changer," kata Sandi.  Di sisi lain, pengamat pariwisata Agoes Indrianto berharap pemerintah tidak salah langkah dalam memanfaatkan pariwisata sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, poin pembatasan mobilisasi dan interaksi dalam program 5M akan mematikan pariwisata.  https://www.youtube.com/watch?v=30yrgJMea_o

Pelaku Usaha Optimistis Akhir Tahun Pariwisata Kembali Hidup

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/terminal-kedatangan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Para pelaku usaha bidang perjalanan wisata meminta pemerintah lebih serius mendukung pemulihan bisnis mereka. Salah satunya adalah dengan menerbitkan kebijakan yang pro-pariwisata. Itu disebabkan kebijakan akhir tahun lalu dianggap menghambat bisnis pariwisata. Kabid Komunikasi Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) 1971 Nanik Sutaningtyas menyebut bisnis perjalanan wisata mati suri selama pandemi Covid-19. Pemasukan hanya ada pada Februari lalu. Setelah itu, nyaris tidak ada pendapatan. "Pada pengujung tahun 2020, kami berharap ada pemasukan kembali. Ada harapan bisnis bangkit. Tapi, kemudian ada peraturan rapid antigen. Jadi seperti sudah jatuh tertimpa tangga," ucapnya Jumat (1/1). Namun, Nanik menyadari bahwa dampak pandemi memang serius. Terutama bagi kesehatan masyarakat. "Kami menyadari kebijakan keharusan rapid antigen merupakan strategi pemerintah untuk mengantisipasi persebaran virus. Tapi, harus dipahami juga dampaknya terhadap pelaku usaha bidang pariwisata," paparnya. Tahun ini dia berharap ada solusi untuk membuat bisnis pariwisata kembali menggeliat. https://www.youtube.com/watch?v=-b99rlONhdM

ASITA: Rapid Antigen Bikin Bisnis Ibarat Sudah Jatuh Tertimpa Tangga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/ariasia.jpg" alt="Maskapai Air Asia tetap meningkatkan pelayanan di Timur Surabaya hingga ke Madura lewat Air Asia Travel Service Center. Rabu (11/02/2020). Foto Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Maskapai Air Asia tetap meningkatkan pelayanan di Timur Surabaya hingga ke Madura lewat Air Asia Travel Service Center. Rabu (11/02/2020). Foto Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pariwisata menjadi sektor yang paling terdampak wabah korona. Agar virus tidak menyebar luas, pemerintah memberlakukan kebijakan karantina. Itu membuat mobilitas warga berkurang drastis. Jangankan untuk berwisata, perjalanan dinas pun dibatasi. Para pengusaha biro perjalanan wisata atau travel agent mengeluh.  Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Pauline Suharno melaporkan, penurunan calon wisatawan sudah mencapai 80–90 persen. Bukan hanya turis mancanegara, tapi juga domestik.  "Minat bepergian menurun ditambah dengan peraturan dari beberapa perusahaan atau sekolah yang melarang staf atau muridnya masuk kembali setelah pulang bepergian," ujar Pauline Rabu (11/3).  Selain turunnya penjualan, wabah korona membuat sekitar 95 persen calon penumpang membatalkan tiket perjalanan mereka. "Ticketing, outbound, inbound, pilgrimage. Sekarang semua terkena imbasnya," beber Pauline.  Kondisi itu, menurut dia, menekan cash flow perusahaan-perusahaan travel. Dia tidak membantah kabar yang menyebutkan bahwa beberapa anggota Astindo melakukan efisiensi.  Mulai mengurangi durasi operasional menjadi lima hari kerja, mengurangi jam kerja, dan memberlakukan unpaid leave terhadap karyawan. Termasuk, sopir dan kurir.  Kemarin Astindo juga meminta pemerintah lebih memperhatikan para pengusaha travel agar bisa survive. "Insentif pemerintah itu rata-rata untuk marketing," kritik Pauline.  Pemerintah Singapura, Malaysia, dan Hongkong mulai memberikan potongan pajak berupa income tax, property tax, penurunan bunga kredit bank, penurunan tarif dasar listrik, kemudahan pinjaman modal, dan potongan biaya sewa kantor.  "Langkah konkret ini yang kami butuhkan untuk memperpanjang napas anggota," harap Pauline.  Senada dengan Astindo, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) mengaku membutuhkan bantuan pemerintah. Kemarin Wakil Ketua Umum Asita Budijanto Ardiansjah mengimbau pemerintah transparan dan sigap dalam menangani wabah korona.  "Yang paling dibutuhkan saat ini adalah mengembalikan confident masyarakat untuk traveling," ujarnya.  Insentif-insentif langsung pada perusahaan travel seperti yang disebut Pauline turut diamini Budijanto. Menurut dia, saat ini perusahaan travel yang beruntung masih bisa menjaga operasional seperti biasa hanyalah perusahaan yang memiliki modal kuat.

Pengusaha Travel Minta 'Confident' Masyarakat Bepergian Dibangkitkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/virus-korona-7.jpg" alt="Salah satu sudut kota Beijing yang dulunya macet dan ramai, kini terlihat sepi/dok Twitter Mohammad Gaida" width="100%">
<figcaption>Salah satu sudut kota Beijing yang dulunya macet dan ramai, kini terlihat sepi/dok Twitter Mohammad Gaida</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaku usaha khususnya yang bergerak di sektor pariwisata mulai ketar-ketir dengan wabah virus korona, asal Wuhan, Tiongkok. Pasca penutupan penerbangan dari dan ke Tiongkok pada 5 Februari lalu, kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) turun drastis.  Wakil Ketua Umum Asosiasi Pariwisata Indonesia (ASITA) Budijanto Ardiansjah memproyeksikan, potentioal loss wisman asal Tiongkok yang berkunjung ke Indonesia per bulan mencapai 200 ribu perbulan. Asumsi ini berdasarkan kunjungan wisman tahun lalu.  "Jadi lumayan juga, kalau kita stop ini 6 bulan ini, itu potential loss-nya 1,2 juta orang," katanya kepada JawaPos.com, Jumat (7/2).  ASITA menyampaikan, sektor pariwisata adalah yang paling banyak terdampak wabah virus korona. Budijanto sangat menyayangkan hal ini, dan berharap pemerintah bisa menggenjot promosi ke pasar-pasar yang selama ini 'diabaikan' seperti Thailand, Vietnam, dan Timur Tengah.  "Saya harap pemerintah segera mengambil langkah alternatif. Jadi, jangan diam saja. Sekarang harus ambil pasar-pasar alternatif yang kemarin sempat dicuekin," imbuhnya.  Terpisah, Ketua Apindo Hariyadi Sukamdani masih bersyukur wabah ini menyebar saat low season atau bukan musim liburan. Tetapi, di samping sektor pariwisata, Hariyadi juga mencermati dampak wabah ini ke ekspor-impor.  Terutama, lanjutnya, perdagangan hewan hidup. Maka dari itu, dia meminta pelaku usaha di bidang ini untuk mencari pasar baru selain Tiongkok yang sedang bermasalah.  "Kita tidak terbayang penyebaran korona lebih dari SARS, walaupun lebih mematikan SARS. Kita harus bangun kerja sama erat di antara kita," pungkasnya.

Mulai Ketar-ketir Virus Korona, Pengusaha: Pemerintah Jangan Diam Saja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/jam-gadang-hingga-nasi-kapau-diserbu-wisatawan_m_141168.jpeg" alt="Suasana Jam Gadang Bukittinggi, Jumat (30/6). (Dedi Yondra/Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Suasana Jam Gadang Bukittinggi, Jumat (30/6). (Dedi Yondra/Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Turis Tiongkok yang berwisata ke Sumatera Barat (Sumbar) mendapat respons negatif dari masyarakat setempat. Pasalnya, negara asal turis itu tengah dilanda wabah virus korona. Publik khawatir mereka terpapar virus bernama 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) itu.  Parahnya lagi, kedatangan para turis tersebut pada Minggu (26/1) disambut pula Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. Kepala Biro Humas Setdaprov Sumbar Jasman Rizal pun angkat bicara terkait reaksi publik terkait kehadiran turis asal Kota Kunming tersebut di Ranah Minang. Jasman mengklaim kedatangan turis Tiongkok itu merupakan bagian dari program pemerintah pusat.  "Pemprov Sumbar membantu memfasilitasi kedatangan tamu tersebut," ujar Jasman dalam keterangan persnya, Senin (27/1).  Lebih jauh mantan kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Solok itu mengaku, terkait sambutan dari Gubernur Sumbar Irwan Prayitno hanyalah sebuah kebetulan.  "Pesawat pembawa turis dari Tiongkok delay dan bersamaan kedatangannya dengan landingnya Gubernur Sumbar dari Jakarta. Melihat adanya rombongan datang, secara naluriah Gubernur mendatangi mereka dan langsung didaulat untuk memberikan sambutan. Gubernur tidak ada jadwal melakukan penyambutan secara resmi," kata eks kepala Satpol PP Kota Solok itu.  Terkait reaksi masyarakat, kata Jasman, Pemprov Sumbar sangat berterima kasih karena sudah merespons adanya virus korona.  Maka dari itu, untuk gelombang kedatangan turis Tiongkok selanjutnya sudah dibatalkan. Penundaan itu berlaku hingga situasi kondusif. Sedangkan untuk yang sedang berada di Sumbar, agensi tengah mempercepat kunjungan turis Tiongkok tersebut.  Sementara itu, Ketua ASITA Sumbar Ian Hanafiah menyebut, kedatangan wisatawan asal Tiongkok ke Sumbar pada saat merebaknya wabah virus korona adalah musibah. "Musibah bagi pariwisata Sumbar," ujar Ian kepada JawaPos.com, Senin (27/1).  Musibah yang dimaksud, Pemprov Sumbar tengah berupaya menjual sektor pariwisata ke mancanegara. Ketika "jualan" itu mendapat respons, tiba-tiba muncul fenomena virus korona. Virus yang berasal dari Wuhan, Tiongkok.  "Semoga turis Tiongkok itu tidak memberikan citra negatif untuk pariwisata di Sumbar. Kita berharap di lain waktu mereka datang lagi dalam kondisi yang lebih baik," tandas Ian.

Pemprov Sumbar Klaim Kunjungan Turis Tiongkok Program Pemerintah Pusat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Menu-Buka-Puasa-Hotel-Aston-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jika pengusaha hotel dan penginapan menyambut baik penerapan konsep halal dan syariah, tidak demikian dengan Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita). Ketua Asita Jatim Arifudinsyah menyatakan bahwa pelabelan itu justru akan membatasi tingkat hunian kamar atau okupansi.  "Itu dari kacamata pariwisata," ujarnya Senin (21/10).  Menurut Arif, definisi hotel syariah maupun hotel halal belum jelas. "Kami tidak menyalahkan hotel halal karena sebenarnya tujuannya baik. Tapi, kami rasa konsep itu nggak usah dijadikan ikon sampai membuat seolah-olah semua hotel harus halal," ungkapnya.  Jika berlebihan, penerapan konsep tersebut malah akan membuat turis asing lari. Belakangan, hotel-hotel di Batu semakin banyak yang tidak lagi menyediakan minuman beralkohol. Alasannya, Batu merupakan salah satu wilayah yang menjadi destinasi wisata halal.  Itu membuat sejumlah wisatawan asing komplain. "Memang haram secara Islam. Tapi kan itu seharusnya jadi urusan masing-masing pribadi," ujar Arif.  Dia juga menyoroti status tamu yang menjadi fokus utama hotel dan penginapan halal maupun syariah. Membuktikan bahwa tamu laki-laki dan perempuan yang menginap satu kamar adalah pasangan yang sah, menurut Arif, juga tidak mudah.  "Caranya bagaimana? Dengan KTP? KTP yang tidak serumah belum tentu mereka bukan suami istri. Dengan surat nikah? Orang-orang kami rasa gak akan membawa surat nikah ke mana-mana," katanya.  Jika memang sebuah hotel berkomitmen memakai konsep halal, lanjut Arif, penginapan tersebut harus memiliki tujuan yang jelas kenapa memakai konsep tersebut. Sebab, jika banyak larangan yang mengatur, hal itu tentu akan menyulitkan tamu yang bakal menginap.

Label Halal-Syariah di Hotel dan Penginapan Bisa Turunkan Okupansi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#asita

Berita Terkini