<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/02/1000233881-3199021814.jpg" alt="Ilustrasi asimilasi pembauran kebudayaan. (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi asimilasi pembauran kebudayaan. (Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pernahkah kamu mendengar istilah asimilasi? Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan interaksi satu sama lain. Hal inilah menjadi salah satu kunci bersosialisasi dalam hidup bermasyarakat. Bersosialisasi merupakan interaksi yang bisa dipahami dalam ilmu sosiologi. Yakni ilmu mempelajari hidup bersama dalam sebuah masyarakat dan menyelidiki ikatan yang terjadi di antara manusia. Ilmu sosiologi juga mempelajari berbagai macam interaksi pada manusia, salah satunya adalah asimilasi. Asimilasi juga bisa menciptakan sebuah budaya baru dan mengikuti perkembangan zaman. Dilansir dari jambiprov.go.id pengertian asimilasi yang merupakan pembauran suatu budaya yang disertai dengan hilangnya ciri khas dari kebudayaan asli tersebut, dan membentuk suatu kebudayaan yang baru. Hal ini akan muncul jika golongan masyarakat yang berada di latar belakang budaya yang berbeda lalu bergaul dengan budaya baru dalam waktu yang lama. Asimilasi juga ditandai dengan usaha dalam mengurangi perbedaan yang ada, sikap, serta perasaan dan memperhatikan tujuan bersama. Asimilasi juga dapat diartikan sebagai pembauran dua hukum budaya yang didampingi dengan hilangnya ciri khas hukum budaya aslinya. Nantinya pembauran tersebut akan membentuk hukum budaya yang baru. Faktor-faktor terjadinya asimilasi <ol> <li>Faktor Pendorong</li> </ol> Faktor umum yang mendorong terjadinya asimilasi yaitu toleransi, kesamaan, kepentingan ekonomi, rasa simpati, dan amalgamasi. Sikap toleransi, kesempatan yang seimbang dalam ekonomi, sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya, sikap terbuka, persamaan, perkawinan, dan lain-lain. <ol start="2"> <li>Faktor Penghalang</li> </ol> Faktor kedua adalah faktor penghalang terjadinya asimilasi yaitu kelompok yang terasingkan, perasaan kebudayaan suatu kelompok lebih tinggi daripada kelompok lainnya, minimnya pengetahuan akan kebudayaan baru, prasangka negatif, perbedaan ciri fisik, dan masih banyak lagi. Nah, asimilasi dapat menghasilkan individu yang memiliki perbedaan semakin tipis dalam sebuah kelompoknya. Mereka akan menyesuaikan kemauan diri dengan kemauan kelompoknya. Begitupun dengan kelompok lainnya. Perbedaan inilah yang membuat asimilasi bisa dilakukan secara menyeluruh dalam segala aspek budaya yang berlaku.

Ilmu sosiologi juga mempelajari berbagai macam interaksi pada manusia, salah satunya adalah asimilasi, ciptakan budaya baru

Mempelajari Hidup Bersama Berbagai Macam Interaksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/ANITA-VIKALIA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Anita Vikalia akhirnya bisa kembali pulang ke rumah. Senin (17/10), Anita keluar dari Rumah Tahanan (Rutan) Perempuan Kelas II-A Surabaya di Porong. Ibu 37 tahun itu mendapat asimilasi rumah setelah menjalani setengah masa tahanan. Dia keluar bersama sang bayi yang belum genap berusia sebulan,  Begitu mendapat kabar SK asimilasinya sudah keluar, tampak senyum Anita pun mengembang. Perempuan asal Surabaya itu langsung mengemasi barang-barangnya. Sembari membawa bayi laki-lakinya, tepat pukul 14.30 WIB, Anita melangkah keluar dari gedung rutan. Banyak narapidana lain yang memberikan salam perpisahan untuk Anita dan bayinya.  Dia juga berterima kasih kepada beberapa napi yang membantu dan memberikan dukungan. Mulai hamil hingga merawat anaknya. ”Alhamdulillah, saya bersyukur bisa pulang,” katanya.  Di luar Rutan, suami Anita sudah siap menyambut kepulangan istri dan buah hatinya. Ketiganya lalu langsung memasuki mobil dan pulang menuju Surabaya. ”Semoga di rumah nanti si kecil bisa lebih bahagia,” ungkap Anita.  Sebelumnya, Anita divonis 12 bulan penjara. Dia terjerat tindak penipuan dan penggelapan jual beli minyak goreng sebanyak 700 karton bernilai ratusan juta. Anita ditahan pada 17 April lalu dalam keadaan hamil. Lalu, dipindahkan ke Rutan Perempuan Kelas II-A Surabaya (Ruperbaya) Juli lalu. Pada 21 September, anak kelimanya lahir dan harus dirawat beberapa minggu di dalam rutan.  Kepala Ruperbaya Amiek Diyah Ambarwati mengatakan, SK asimilasi rumah Anita baru keluar kemarin pagi atau tiga hari setelah setengah masa tahanan yang berakhir pada Jumat (14/10). ”Sesuai ketentuan, setelah SK turun langsung kami beri tahu napi dan keluarga agar mereka bisa segera pulang,” ujarnya.  Setelah itu, Anita diwajibkan untuk melapor ke Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Surabaya secara berkala. ”Ini tadi nggak ada orang dari bapas, tapi besok Anita sudah diharuskan melapor ke bapas,” ungkapnya.  Dengan mendapatkan asimilasi rumah, Anita diharapkan bisa merawat anaknya jauh lebih baik daripada saat di dalam lapas. ”Selain itu, overkapasitas narapidana bisa dikurangi dengan adanya asimilasi ini,” katanya.  Selain Anita, kemarin diketahui ada tiga napi lagi yang bisa keluar dari rutan. Dua narapidana pencurian mendapatkan asimilasi rumah setelah melewati setengah masa tahanan.  Satu narapidana lainnya mendapatkan bebas bersyarat setelah menyelesaikan dua pertiga masa tahanan. ”Total ada empat yang keluar. Tiga asimilasi, satu pembebasan bersyarat bagi kasus narkoba,” ujar Amiek.

Dapat Asimilasi, Napi yang Asuh Bayinya di Bui Bisa Kembali Pulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG20220928125203.jpg" alt="AV menidurkan MK di penjara. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>AV menidurkan MK di penjara. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–AV berangan-angan untuk kembali berbisnis. Namun dia enggan berbisnis sembako.  AV mengaku trauma berbisnis sembako. Sebab gara-gara bisnis sembako, dia harus mendekam di balik jeruji besi.  Sejak ditahan aparat penegak hukum pada 17 April 2022, perempuan asal Wonokromo, Surabaya, itu masih harus menjalani sisa masa penahanan. Menurut Sistem Database Pemasyarakatan, dia baru bisa bebas pada 17 April 2023. Sebelumnya, dia divonis 12 bulan mengikuti pembinaan di lapas/rutan karena kasus penipuan jual beli 700 karton minyak goreng.  ”Pengen bisnis rumahan lagi sambil urus anak-anak. Tapi emoh (nggak mau) sembako lagi. Sudah trauma,” ujar AV.  Rencana pemulangan AV sebelum masa tahanan berakhir didasarkan pada PP Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang baru. Yaitu, napi yang telah menjalani setengah dan 2/3 masa tahanan tidak lebih dari 31 Desember bisa mendapatkan asimilasi rumah.  Sebab sudah ditahan sejak 12 April, pada Desember, AV sudah menjalani 2/3 masa tahanan. Alasan itulah yang membuat AV dinilai memenuhi syarat.  Sejak Senin (26/9) Amiek Diyah Ambarwati, Kepala Rutan Perempuan Surabaya mengusulkan agar AV mendapat asimilasi. ”Pidananya kan juga tergolong pidum, jadi kami bisa usulkan juga,” tutur Amiek.  Menurut Amiek, pengusulan tersebut tidak berkaitan dengan AV yang merawat bayi. Berdasar peraturan, napi bisa merawat bayi atau anak dalam rutan hingga umur 3 tahun. ”Bayi tidak serta-merta membuat AV mendapat asimilasi. Tapi ini memang karena 2/3 masa tahanannya memungkinkan untuk mendapat asimilasi,” terang Amiek.

Ingin Bebas, Ini Rencana Napi Perempuan yang Melahirkan di Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/ANITA-V.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Anita Vikalia, narapidana (napi) Rutan Perempuan Kelas II-A Surabaya (Ruperbaya) di Porong telah melahirkan pada 21 September lalu.  Hingga kini, dia pun merawat bayinya di sel tahanan.  Kini, Anita diusulkan untuk mendapatkan asimilasi rumah. Kamis (29/9) perempuan 37 tahun itu didatangi pembimbing kemasyarakatan pertama dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Surabaya.  Sebelum mendapat asimilasi, Anita menjalani tahap penelitian masyarakat (litmas). Selain mendatangi Anita,  itmas juga menyasar keluarga dan lingkungan sekitar tempat tinggalnya.  Menurut Kepala Ruperbaya Amiek Diyah Ambarwati, litmas diperlukan untuk mengetahui kesiapan keluarga dan lingkungan ketika nanti AV mendapatkan asimilasi. ”Karena asimilasi rumah ini nantinya kan berarti dia akan menjalani sisa masa hukumannya di rumah. Sehingga hal itu perlu disurvei bapas melalui litmas,” ungkapnya.  Usul asimilasi rumah mengacu PP Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang baru. Yaitu, napi yang telah menjalani setengah dan 2/3 masa tahanannya tidak lebih dari 31 Desember bisa mendapatkan asimilasi rumah.  Anita divonis 12 bulan penjara pada April lalu karena kasus penipuan minyak goreng. Desember nanti dia sudah menjalani 2/3 masa tahanan. Karena itu, dia dinilai memenuhi syarat. Sejak Senin (26/9) Amiek mengusulkan agar Anita mendapat asimilasi. ”Pidananya kan juga tergolong pidum, jadi kami bisa usulkan juga,” tuturnya.  Menurut Amiek, pengusulan tersebut tidak berkaitan dengan Anita yang merawat bayinya. Dia menerangkan, dari peraturan yang ada, napi bisa merawat bayi atau anak dalam rutan hingga umur 3 tahun. ”Bayi tidak serta-merta membuat AV mendapat asimilasi, tapi memang karena 2/3 masa tahanannya memungkinkan untuk mendapat asimilasi,” katanya.  Proses pengurusan asimilasi, menurut Amiek, tidak membutuhkan waktu lama. Sebab, Aniata hanya divonis satu tahun. ”Paling sekitar dua hingga tiga minggu,” ucapnya.  Setelah proses selesai, Anita masih harus menunggu SK asimilasi rumah dari pusat. Selama SK belum turun, Anita masih harus merawat anak kelimanya itu di dalam tahanan. ”Setelah SK keluar, kami serahkan ke pihak Bapas Kelas I Surabaya untuk pengawasan dan bimbingan serta wajib lapor,” ungkapnya.

Anita, Napi yang Merawat Bayinya di Tahanan, Diusulkan Dapat Asimilasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/image-3-2.jpg" alt="Pesulap merah (kiri) bersama Samsudin. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Pesulap merah (kiri) bersama Samsudin. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terus melakukan penanganan kelebihan kapasitas atau over capacity atau kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan (Lapas).  Menkumham Yasonna Laoly mengatakan, sepanjang tahun 2021 pihaknya melakukan program pemberian hak asimilasi di rumah bagi narapidana terhadap 58.708 orang.  "Kita melakukan asimilasi di rumah sebanyak 58.708 orang," ujar Yasonna dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/2/2022).  Hanya saja politikus PDIP ini mengaku, sampai dengan saat ini masih terdapat kekurangan kapasitas hunian sebanyak 138.044 orang. Karena itu, Kemenkumham telah melakukan redistribusi pemindahan 61.164 narapidana di tahun 2021.  "Kita juga melakukan kebijakan redistribusi pemindahan narapidana tahun 2021 sebanyak 61.164 orang, dari daerah padat over kapasitas ke daerah yang tidak over kapasitas," katanya.  Selain itu, Yasonna juga telah melakukan pemindahan sebanyak 329 narapidana yang masuk dalam kategori high risk atau berisiko tinggi, seperti bandar-bandar narkoba ke Lapas Nusa Kambangan.  "Dan pemindahan napi kategori high risk ke Nusa Kambangan selama tahun 2021 sebanyak 329 orang, bandar-bandar narkoba" ungkapnya.  Yasonna menambahkan, pihaknya rutin melakukan razia mandiri dan razia gabungan dengan TNI-Polri untuk mencegah masuknya barang ilegal ke lapas dan rumah tahanan.  "Sudah ada terjadi penggagalan penyelundupan barang terlarang sebanyak 101 kali," pungkasnya.

Atasi Kelebihan Kapasitas Lapas, Menkumham Beri Asimilasi 58.708 Napi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/KERUSUHAN-RUTAN-SIAK_MHD-AKHWAN_Riau-Pos-1.jpg" alt="EVAKUASI NAPI: Pasca kerusahan di Rutan Siak, Riau, Sabtu (11/5) dini hari, pada penghuni rutan dipindahkan ke lapas terdekat. (MHD AKHWAN/Riau Pos/JAWA POS GROUP)" width="100%">
<figcaption>EVAKUASI NAPI: Pasca kerusahan di Rutan Siak, Riau, Sabtu (11/5) dini hari, pada penghuni rutan dipindahkan ke lapas terdekat. (MHD AKHWAN/Riau Pos/JAWA POS GROUP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rumah Tahanan (Rutan) Surabaya di Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur kelebihan kapasitas hingga lebih 300 persen. Akibatnya, Rutan yang hanya diperuntukan 504 orang, namun harus dihuni sebanyak 1.828 orang. Kepala Rutan Surabaya Wahyu Hendrajati Setyo Nugroho, mengatakan untuk mengurangi kelebihan kapasitas tersebut, pihaknya memfasilitasi program asimilasi terhadap warga binaan. "Selama tahun 2021 kami telah memfasilitasi asimilasi terhadap 367 warga binaan," katanya, di sela pemberian asimilasi terhadap tujuh warga binaan di Sidoarjo, Sabtu (5/9) dilansir dari Antara. Ia mengatakan, kondisi pandemi Covid-19 membuat Rutan Surabaya Kanwil Kemenkumham Jatim harus menerapkan strategi yang tepat agar warga binaan tetap dalam keadaan baik. "Salah satu upaya adalah dengan menerapkan program asimilasi di rumah. Selama 2021, sudah memberikan program asimilasi kepada 367 warga binaan," katanya pula. Hendrajati menyebutkan, kelebihan kapasitas Rutan Surabaya yang mencapai 300 persen lebih membuat potensi penularan Covid-19 sangat tinggi. "Idealnya, Rutan Surabaya hanya diperuntukkan 504 orang. Namun, per hari ini warga binaan kami sebanyak 1.828 orang," katanya lagi. Kondisi ini, kata dia, membuat pihak rutan harus menjaga arus masuk dan keluarnya warga binaan, mengingat limpahan terdakwa dari aparat penegak hukum di Surabaya juga sangat banyak. Setiap pekan, kata dia, pihak rutan mendistribusikan ratusan warga binaan yang sudah mendapatkan putusan tingkat pertama ke lapas di seluruh Jatim. "Namun, jumlah warga yang masuk juga sama, sehingga jumlah warga binaan masuk dan keluar hampir sama," katanya pula. Karena itu, lanjut dia, pihak Rutan Surabaya juga menerapkan program integrasi maupun asimilasi di rumah yang diatur dalam Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021. "Program asimilasi di rumah bisa membantu kami dalam mengatasi overcrowded penghuni," ujar dia lagi. Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Krismono menegaskan, meski menjalani asimilasi di rumah, para warga binaan tetap dipantau. Pihak rutan telah berkoordinasi dengan Bapas Surabaya sebagai penanggung jawab klien pemasyarakatan. Sebelumnya, Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dari dua satker tersebut telah bersidang untuk menentukan layak tidaknya seorang warga binaan mendapatkan haknya, yaitu asimilasi maupun integrasi di rumah. "Kami juga berkoordinasi dengan penjamin, dalam hal ini adalah pihak keluarga dan perangkat desa atau kelurahan tempat warga binaan tinggal," katanya lagi. Sehingga, lanjut dia, jika ada warga binaan berkelakuan tidak baik, maka TPP akan mendapatkan laporan. Hak asimilasi yang sebelumnya diberikan akan dicabut. "Kalau melanggar ketentuan, apalagi melanggar hukum lagi (residivis, Red), maka akan kami kembalikan dan masukkan ke straft cell (sel pengasingan, Red)," ujarnya pula.

Rutan Surabaya Fasilitasi Program Asimilasi Warga Binaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/WhatsApp-Image-2021-07-06-at-09.02.14.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sudah dua tahun lebih wabah Covid-19 belum usai. Kasus Covid-19 sejak dua tahun terakhir mengalami naik turun. Sempat mengalami penurunan, kini kasus Covid-19 kembali meningkat. Pemerintah pun kembali menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.  Melihat kondisi tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memperpanjang kebijakan pemberian hak asimilasi di rumah bagi narapidana dewasa dan anak hingga 31 Desember 2021. Kebijakan itu diambil sebagai langkah antisipasi penyebaran virus Covid-19.  Di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta, puluhan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) mendapat kesempatan merasakan kebijakan pemberian hak asimilasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kemenkumham.  "Untuk saat ini di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta ada 53 orang yang memenuhi syarat," kata Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Kasi Binadik), Jumadi saat memberikan sosialisasi kepada WBP di Gazebo Lapas Narkotika Jakarta, Selasa (6/7).  Dikatakan Jumadi, pemberian asimilasi sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak.  "Untuk menyikapi implementasi dari Peraturan Menteri tersebut, Lapas Narkotika Jakarta sebagai salah satu UPT Pemasyarakatan, langsung memberikan sosialisasi mengenai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 tersebut langsung kepada WBP," terangnya.  Menurut Jumadi, kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, dipandang perlu adanya penanganan lanjutan dalam upaya penyelamatan terhadap narapidana dan anak yang berada di Lapas, Rutan dan LPKA seluruh Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.  "Regulasi diterbitkan tidak hanya sebagai landasan perpanjangan Asimilasi di rumah namun sebagai perubahan rujukan regulasi terbaru dan perluasan jangakauan penerima hak Integrasi dan Asimilasi," jelasnya.  Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Kasubsi Bimkemaswat), Herizal Yusuf dan diikuti dengan sangat antusias oleh WBP yang hadir untuk mengikuti kegiatan sosialisasi.

35 WBP Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta Dapat Asimilasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/napi-bebas.jpg" alt="BUKAN UNTUK KORUPTOR: Seorang pria meninggalkan penajara di Banda Aceh menyusul kebijakna pencegahan persebaran virus korona baru, Senin (7/4). (CHAIDEER MAHYUDDIN/AFP)" width="100%">
<figcaption>BUKAN UNTUK KORUPTOR: Seorang pria meninggalkan penajara di Banda Aceh menyusul kebijakna pencegahan persebaran virus korona baru, Senin (7/4). (CHAIDEER MAHYUDDIN/AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Bukittinggi memberikan asimilasi kepada 168 orang narapidana dan anak. Jumlah penerima asimilasi tahun ini berkurang dibanding 2020 yang mencapai 669 narapidana dan anak.  Kepala Bapas Bukittinggi Elfiandi mengatakan, pemberian asimilasi tersebut berlangsung dari Januari hingga awal April 2021. Proses itu akan terus berlanjut bagi narapidana dan anak yang setengah masa pidananya jatuh sebelum 30 Juni 2021. Narapidana dan anak yang menerima asimilasi tersebut merupakan yang berdomisili di delapan kabupaten/kota di Sumbar.  Elfiandi menegaskan, asimilasi tidak diberikan kepada narapidana tertentu. Seperti, pelaku tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap negara, kejahatan HAM berat, kejahatan transnasional, korupsi, dan narkotika di atas 5 tahun.  "Selain itu narapidana yang tidak menerima asimilasi adalah pelaku pencurian dengan kekerasan, perlindungan anak untuk pidana cabul, pembunuhan, pemerkosaan dan atau pengulangan suatu tindak pidana," ujar Elfiandi kepada JawaPos.com, Kamis (1/4).  Pada 2020 asimilasi diberikan kepada 669 narapidana dan anak. Namun setelah diberikan asimilasi, sebulan kemudian sepuluh orang di antaranya menjadi residivis alias mengulangi tindak pidana.  Lantas tahun ini angka itu sangat berkurang. Elfiandi beralasan, pemberian asimilasi tahun ini berdasar pada Permenkumham 32 tahun 2020. Artinya, narapidana yang akan menerima asimilasi harus melewati proses asesmen atau penelitian kemasyarakatan dari Bapas.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/11/06/2020/baru-dapat-asimilasi-beraksi-di-31-lokasi-langsung-tertangkap-lagi/">Baru Dapat Asimilasi, Beraksi di 31 Lokasi, Langsung Tertangkap Lagi</a>  "Pada asimilasi sebelumnya tidak ada syarat penelitian kemasyarakatan. Kini pelaksanaan asimilasi yang lebih terencana. Pengawasan terhadap narapidana yang telah di rekomendasikan Bapas lebih intensif dan tepat sasaran," jelas Elfiandi.  Adapun napi dan anak yang mendapat asimilasi dari Bapas Bukittinggi yakni berdomisili di Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Pasaman.  Elfiandi menyebut, alasan lain dari pemberian asimilasi adalah untuk mencegah penularan Covid-19.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=jQ39uki27dA

Bapas Bukittinggi Berikan Asimilasi Kepada 168 Napi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Lucinta-Luna-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Artis Lucinta Luna dihadirkan pada rilis kasus narkoba di Polres Metro Jakarta Barat, Rabu (12/2/2020). Artis Lucinta Luna ditetapkan sebagai tersangka kasus kepemilikan narkoba dengan barang bukti dua butir pil ekstasi, tujuh butir pil riklona dan lima" width="100%">
<figcaption>Artis Lucinta Luna dihadirkan pada rilis kasus narkoba di Polres Metro Jakarta Barat, Rabu (12/2/2020). Artis Lucinta Luna ditetapkan sebagai tersangka kasus kepemilikan narkoba dengan barang bukti dua butir pil ekstasi, tujuh butir pil riklona dan lima</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lucinta Luna diketahui bisa bebas lebih cepat dari vonis yang sempat dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, 1 tahun 6 bulan, atas kasus penyalahgunaan narkotika. Dia bisa bebas lebih cepat karena mendapatkan program asimilasi dari pemerintah.  Namun, Lucinta Luna masih diharuskan menjalani wajib lapor hingga Agustus mendatang. Dia pun harus terus menjalaninya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan supaya program asimilasi terhadapnya tidak dicabut.  "Kan aku bebasnya asimilasi covid, jadi selama asimilasi itu aku diwajibkan untuk istirahat di rumah. Aku dikenakan wajib lapor sampai Agustus. Karena di bulan Agustus aku sudah bebas murni," aku Lucinta Luna saat ditemui di bilangan Tendean Jakarta Selatan.  Sebisa mungkin Lucinta Luna mengurangi aktivitas di luar rumah. Meskipu ia sudah diperbolehkan bekerja lagi di dunia hiburan. "Kayak endorse juga di rumah. Instagram aku juga aktif lagi, sebelumnya kan sudah sempat hilang," tuturnya.  Lucinta Luna mengaku dapat banyak pelajaran berharga sejak berada di dalam penjara selama sekitqr satu tahun. Salah satunya, ia bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Lucinta Luna kapok tidak mau lagi menggunakan obat-obatan terlarang supaya tidak terkena masalah hukum kedua kalinya.  "Aku benar sudah mau meninggalkan masa lalu aku menyentuh barang haram. Aku mau hidup lebih baik lagi, aku mau terlahir kembali dengan akun aku yang baru lagi.Untuk teman teman aku di luar sana satu Indonesia, baik yang Lucinta Luna pernah sakiti aku mohon minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Aku nggak bisa menyebutkan satu satu pokoknya yang tersakiti atau yang aku sakiti pokoknya aku minta maaf," tutur Lucinta Luna.  Seperti diketahui, Lucinta Luna diamankan petugas kepolisian bidang narkoba dari Polres Metro Jakarta Barat di sebuah apartemen di bilangan Thamrin, Jakarta Pusat pada 11 Februari 2020. Ia ditangkap dengan barang bukti berupa beberapa butir ekstasi yang ditemukan di keranjang sampah. Dari tas Lucinta Luna, polisi juga menemukan obat penenang tramadol dan riklona.

Keluar dari Penjara, Lucinta Luna Wajib Lapor hingga Agustus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Lucinta-Luna-Dery-Ridwansah-4-2.jpg" alt="Artis Lucinta Luna dihadirkan pada rilis kasus narkoba di Polres Metro Jakarta Barat, Rabu (12/2/2020). Artis Lucinta Luna ditetapkan sebagai tersangka kasus kepemilikan narkoba dengan barang bukti dua butir pil ekstasi, tujuh butir pil riklona dan lima" width="100%">
<figcaption>Artis Lucinta Luna dihadirkan pada rilis kasus narkoba di Polres Metro Jakarta Barat, Rabu (12/2/2020). Artis Lucinta Luna ditetapkan sebagai tersangka kasus kepemilikan narkoba dengan barang bukti dua butir pil ekstasi, tujuh butir pil riklona dan lima</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terpidana kasus narkotika, Lucinta Luna mendapatkan program asimilasi Covid-19. Sehingga dibebaskan dari penjara sejak 11 Februari 2021.  ’’Berdasarkan Permenkumham nomor 32/2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak, yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat administratif dan substantif untuk menerima asimilasi di rumah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19,’’ kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS), Rika Aprianti dikonfirmasi, Senin (15/2).  Lucinta Luna sudah resmi bebas bersyarat oleh Ditjen PAS. Meski demikian, Lucinta Luna akan tetap dipantau oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas). ’’Bahwa yang bersangkutan menjalankan asimilasi berada di bawah bimbingan dan pengawasan Bapas Kelas I Jakarta Barat,’’ ujar Rika.  Sebagaimana diketahui, selebgran Lucinta Luca diciduk polisi saat berada di apartemennya di daerah Jakarta Pusat, Selasa (11/2) lalu. Dia ditangkap terkait kasus penyalahgunaan narkotika.  Dalam penangkapan itu, polisi juga mengamankan tiga orang rekan Lucinta Luna. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa ekstasi dan Lucinta dinyatakan positif menyalahgunakan natkoba. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/MfA71UTWfmI

Dapat Asimilasi Covid-19, Lucinta Luna Bebas dari Penjara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#asimilasi

Berita Terkini