<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Tolak-RKUHP-di-DPR-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Pengguna jalan melintas di depan karya foto yang dipamerkan dalam pameran foto cerita Hari Hak Asasi Manusia 2022 di Terowongan Kendal, Jakarta Pusat, Senin (5/12/2022). Pameran foto cerita yang digelar oleh Komnas HAM dan UNESCO berkolaborasi dengan Pewa" width="100%">
<figcaption>Pengguna jalan melintas di depan karya foto yang dipamerkan dalam pameran foto cerita Hari Hak Asasi Manusia 2022 di Terowongan Kendal, Jakarta Pusat, Senin (5/12/2022). Pameran foto cerita yang digelar oleh Komnas HAM dan UNESCO berkolaborasi dengan Pewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pengesahan RKUHP terus memunculkan respons negatif. Salah satunya potensi meningkatnya ancaman terhadap ruang sipil. Kekhawatiran itu muncul dari analisis pemberitaan dalam kurun 2020–2021. Sepanjang rentang waktu tersebut, ancaman terhadap penyempitan ruang sipil cenderung meningkat. ”Ditambah dengan disahkannya KUHP dengan sejumlah pasal kontroversialnya,” ungkap Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo di Jakarta kemarin (7/12). Kunto menegaskan, KUHP tersebut berpotensi membelenggu kebebasan berpendapat. Sehingga berakibat sistem demokrasi di Indonesia semakin mundur. Dia mengatakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Namun, kebebasan menyampaikan pendapat malah dibelenggu. Dengan produk hukum yang lama saja, lanjut Kunto, banyak masyarakat yang merasa dikriminalisasi. Dia khawatir, dengan KUHP tersebut, upaya kriminalisasi justru semakin banyak. Dari pengamatannya selama dua tahun terakhir, praktik kriminalisasi banyak muncul pada persoalan tambang dan kemasyarakatan. Dalam forum yang sama, pegiat HAM Sekolah Tinggi Hukum Jentera Asfinawati mengkhawatirkan setelah keluarnya KUHP tersebut, Indonesia menjadi semakin seperti masa Orde Baru (Orba). ”Zaman Orba dan sekarang tidak ada bedanya,” cetus dia. Asfinawati mencontohkan aksi buruh selama masa Presiden Joko Widodo. Hanya satu kali yang bisa digelar di depan istana. Sisanya, sampai saat ini hanya mentok di Patung Kuda yang berjarak hampir 1 km dari istana. KUHP tersebut, kata Asfinawati, juga membuat kerja jurnalis menjadi terancam. Tiga tahun lagi, ketika aturan KUHP efektif berjalan, jurnalis bisa terkena pasal pidana karena pemberitaannya. Ada pasal yang menyebutkan, apabila informasi belum pasti, berlebih-lebihan, menyebabkan kerusuhan, bisa terkena pidana. Asfinawati menegaskan, di dalam UUD 1945 disebutkan, Indonesia berdasarkan kedaulatan rakyat. Jadi, sebelum urusan pemerintah, kedaulatan rakyat harus diutamakan. Secara terpisah, Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto menyatakan bahwa tugas DPR sudah selesai dengan disahkannya RKUHP menjadi KUHP. Bola panas kini dia serahkan ke pemerintah. DPR meminta masyarakat yang menolak KUHP untuk mengkaji, meneliti, dan membaca satu per satu pasal atau ketentuan di dalamnya. Bambang Pacul, sapaan akrab Bambang Wuryanto, mengatakan, pihaknya tidak pernah menyatakan bahwa RKUHP merupakan pekerjaan yang sempurna. Karena itu adalah produk dari manusia. ”Jadi, tidak akan pernah sempurna,” terangnya. Jika ada yang menemukan kekurangan yang mengganggu, tidak sepakat dengan pasal yang ada, menurut Bambang, mereka bisa menempuh jalur hukum. Yakni datang ke MK untuk mengajukan uji materi. ”Tidak perlu demo, tempuh jalur hukum saja,” tuturnya. Bambang menambahkan, RKUHP yang sudah disahkan itu akan menjadi rujukan dalam penegakan hukum. Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna H. Laoly menegaskan bahwa pengesahan RKUHP merupakan momen bersejarah dalam penyelenggaraan hukum pidana di Indonesia. Setelah bertahun-tahun menggunakan KUHP produk Belanda, saat ini Indonesia telah memiliki KUHP sendiri. ”Kita patut berbangga karena berhasil memiliki KUHP sendiri, bukan buatan negara lain. Jika dihitung dari mulai berlakunya KUHP Belanda di Indonesia tahun 1918, sudah 104 tahun sampai saat ini. Indonesia sendiri telah merumuskan pembaruan hukum pidana sejak 1963,” ungkapnya dalam keterangan tertulis kemarin. Menurut Yasonna, produk Belanda tersebut sudah tidak relevan dengan kondisi dan kebutuhan hukum pidana di Indonesia. Hal itu menjadi salah satu urgensi pengesahan RKUHP. Dia pun menegaskan bahwa KUHP yang baru disahkan telah melalui pembahasan secara transparan, teliti, dan partisipatif. Yasonna mengakui bahwa perjalanan penyusunan RKUHP tidak selalu mulus. Pemerintah dan DPR sempat dihadapkan dengan pasal-pasal yang dianggap kontroversial. Misalnya pasal penghinaan presiden, pidana kumpul kebo, pidana santet, vandalisme, hingga penyebaran ajaran komunis. Namun, lanjut dia, pasal-pasal dimaksud telah melalui kajian berulang secara mendalam.

Ruang Sipil Menyempit di UU KUHP, Rentan Praktik Kriminalisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/kritisi-pemerintah.jpg" alt="SAMPAIKAN ASPIRASI: Mahasiswa berunjuk rasa di kawasan monumen patung kuda, Jakarta. Mereka gagal mendekati Istana Negara karena dihadang polisi. (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SAMPAIKAN ASPIRASI: Mahasiswa berunjuk rasa di kawasan monumen patung kuda, Jakarta. Mereka gagal mendekati Istana Negara karena dihadang polisi. (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)</figcaption>
</figure>Aktivis HAM Desak Polisi Usut dan Tangkap Peretas  JawaPos.com – Aliansi mahasiswa dari berbagai kampus di Jabodetabek kembali turun ke jalan kemarin (21/4). Demonstrasi bertajuk aksi 21 April itu dilakukan sebagai respons atas berbagai persoalan yang muncul.  Total ada tujuh tuntutan yang disampaikan. Antara lain tindak tegas para penjahat konstitusi dan tolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden, turunkan harga kebutuhan pokok dan atasi ketimpangan ekonomi, serta hentikan segala tindakan represif terhadap masyarakat sipil dengan mekanisme yang ketat dan tidak diskriminatif. Kemudian, mereka menuntut wujudkan pendidikan ilmiah, gratis, dan demokratis; sahkan RUU yang prorakyat dan tolak RUU prooligarki; wujudkan reforma agraria sejati; serta tuntaskan penindakan seluruh pelanggaran HAM.  Sementara itu, aktivis hukum dan hak asasi manusia (HAM) Asfinawati meminta aparat penegak hukum segera mengusut tindakan peretasan akun media sosial (medsos) sejumlah mahasiswa dan masyarakat sipil. Salah satunya pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jentera Bivitri Susanti. ”Harus diusut, ini bukan delik aduan,” tegasnya. Bivitri mengalami peretasan pada Rabu (20/4) lalu.  WhatsApp pakar hukum tata negara itu diretas pihak tidak bertanggung jawab. Begitu pula akun Instagram milik Bivitri. Bahkan, Instagram Bivitri sempat diambil alih dan mengunggah kiriman palsu. Pembajakan akun itu terjadi bersamaan dengan peretasan yang dialami sejumlah mahasiswa.  Asfin (sapaan Asfinawati) mengungkapkan, selama ini pelaku pembajakan akun medsos itu tidak pernah diusut. Apalagi ditangkap. Padahal, perbuatan peretasan sudah jelas melanggar hukum.  ”Kalau dilihat dari target, pelaku menyasar orang-orang yang sedang atau setelah merespons sebuah isu. Jelas ini menyasar orang yang kritis kepada kebijakan ngawur pemerintah atau negara,” paparnya.  Pola peretasan tersebut hampir sama dengan yang dialami pada 2019 dan 2020. Saat itu para aktivis mengkritik kebijakan pemerintah terkait revisi UU KPK dan Omnibus Law. ”Polanya (peretasan, Red) berulang sejak 2019,” imbuh mantan ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) itu.

Kritisi Pemerintah, Akun Medsos Di-Hack

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/jokowi-ANtara.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersama 17 kantor LBH di seluruh Indonesia menyatakan bahwa penundaan Pemilu 2024 bukan sekadar wacana. Melainkan sebuah rencana yang dikemukakan secara terang benderang oleh orang-orang di sekeliling Presiden Joko Widodo (Jokowi).  Menurut Ketua YLBHI M. Isnur, pernyataan Jokowi soal polemik penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan tidak bisa menjadi acuan. Terlebih, pernyataan Jokowi cenderung bersayap dan tidak secara tegas menyatakan menolak penundaan pemilu.  ”Presiden tidak menyatakan bahwa ini (rencana penundaan pemilu) berbahaya dan bertentangan dengan konstitusi,” kata Isnur dalam konferensi pers secara virtual kemarin (10/4). Dia menilai, pernyataan presiden yang terkesan tidak tegas itu patut dianggap sebagai sikap yang abu-abu. ”Ucapan Jokowi ini tidak bisa dipegang sepenuhnya,” tegasnya.  Berkaca pada jejak rekam Jokowi selama ini, lanjut Isnur, banyak ucapan yang bertentangan dengan realitas. Dia mencontohkan pernyataan Jokowi yang akan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ”Janji memperkuat KPK, tapi tidak kejadian,” imbuhnya.  Ketua Kabinet Keluarga Mahasiswa (KM) Institut Teknologi Bandung (ITB) M. Hanif Ihsan Syuhada menyebutkan, rencana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan semakin nyata terlihat. Kesimpulan itu merujuk pada hasil kajian cepat KM ITB. ”Berbagai upaya terus dicoba elite politik untuk mewujudkan rencana itu,” paparnya.  Atas dasar itu, KM ITB mendesak eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk menjunjung tinggi aturan pemilu serta masa jabatan presiden sebagaimana tertuang dalam konstitusi. ”Presiden Jokowi semestinya menjatuhkan sanksi kepada menteri-menterinya yang terbukti mendukung dan mengupayakan penundaan dan perpanjangan masa jabatan presiden,” ujarnya.  Aktivis hukum dan hak asasi manusia (HAM) Asfinawati menambahkan, pernyataan pemerintah yang dikeluarkan menjelang aksi 11 April tidak menjawab persoalan-persoalan yang diangkat mahasiswa dan masyarakat sipil. ”Pernyataan pemerintah ini terlambat karena persoalan di tengah masyarakat telah terjadi,” ujarnya.  Menurut Asfin, sapaan Asfinawati, aksi turun ke jalan yang dilakukan mahasiswa merupakan bentuk kemarahan masyarakat atas gagalnya pemerintah menyelesaikan persoalan dasar masyarakat selama ini. Salah satunya kelangkaan kebutuhan bahan pangan seperti minyak goreng. ”Kita harus berterima kasih kepada mahasiswa yang masih mau aksi mengontrol pemerintah,” tuturnya.

Jokowi Dinilai Masih Bersikap Abu-Abu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/ASFINAWATI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>Dari lagu-lagu romantis-puitis Kla Project semasa sekolah, dunia advokasi menggerakkan Asfinawati menulis karya-karya tentang kebobrokan sistem hukum, kerakusan manusia, hingga kerusakan lingkungan.  AGUS DWI PRASETYO, Jakarta  ASFINAWATI menghadap piano. Perlahan suara ketua umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) itu terlantun sembari jemarinya menekan tuts.  ”Kumendekat melihat cahaya terang hangat menyeru kemanusiaan...”  Cahaya, demikian judul lagu itu, ditulis Asfinawati untuk Munir pada 2008. Hanya empat tahun setelah aktivis kelahiran Batu, Jawa Timur, tersebut tewas karena diracun dalam perjalanan udara menuju Amsterdam, Belanda. Asfin, sapaan akrab Asfinawati, adalah anggota tim advokasi yang berjuang mengungkap dalang peristiwa itu.  ”Pas bikin lagu itu (Cahaya, Red), saya merasa hukum nggak bekerja,” kenangnya tentang lagu yang masuk 10 besar karya terbaik dalam sayembara cipta lagu untuk Munir tersebut.  Musik menjadi bagian dari keseharian Asfin jauh sebelum dirinya berkecimpung dalam advokasi hukum. Bermodal kemampuan bermain piano, perempuan 43 tahun itu telah lumayan banyak menciptakan lagu. Kebanyakan merupakan karya instrumental.  Cahaya lagu pertama yang menggunakan lirik. ”Mulai ciptain lagu (instrumental) waktu SMP,” tutur alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) tersebut ketika ditemui di kantor YLBHI, Jakarta.  Adalah kakak pertamanya, M. Asranur, yang membuatnya tertarik dengan musik. Semenjak kecil, Asfin kerap melihat Asra –panggilan Asranur– bermain piano di rumah.  Hingga sekarang pun Asra menekuni musik secara profesional. Beberapa kali dia manggung bersama Efek Rumah Kaca (ERK).  ”(Dulu) bangun tidur pun langsung dengerin dia main piano,” kata Asfin.  Sejak SMP hingga kuliah, Asfin kerap bergabung dalam band. Lagu-lagu Kla Project yang romantis-puitis paling sering dimainkan bersama bandnya.  ”Kami pernah ikut audisi, bawain lagu Kla Project. Pas lagi main, kami dihentikan (sama panitia, Red) karena ternyata itu festival musik metal hahaha,” tuturnya.  Sebelum di YLBHI, Asfin mengabdi di lembaga bantuan hukum (LBH). Terjun di dunia aktivis membuat Asfin akrab dengan tugas membela dan mendampingi orang-orang yang tidak memiliki akses hukum memadai.  Latar belakang itu pun turut membentuk kesadarannya dalam menulis lagu dan lirik. Dia tergerak menulis karya tentang kebobrokan sistem hukum, kerakusan manusia, hingga kerusakan lingkungan.  Banyak sebenarnya lagu yang dia tulis sepanjang 22 tahun kiprahnya di dunia advokasi. Namun, karena kesibukan di lembaga bantuan hukum, karya-karya itu tidak terarsip dengan baik.  Baru setahun terakhir ini Asfin agak serius membuat lagu lengkap dengan liriknya. ”Selama pandemi (Covid-19) ini sudah bikin lima lagu,” terang anak ketiga di antara lima bersaudara itu.  Tidak dibutuhkan waktu lama bagi Asfin untuk melahirkan sebuah karya. Bahkan, sekali waktu Asfin hanya membutuhkan 15 menit untuk bikin satu lagu. ”Lima lagu itu sudah ada judulnya, tapi ada juga yang belum,” tuturnya.  Dia menyanyikan sedikit salah satu lagu yang belum diberinya judul.  Pernah kaudengar  Dunia berdetak  Memanggil merintih  Meminta berhenti  Dunia renta  Menanggung derita semua…  Inspirasi menciptakan lagu biasanya muncul ketika lewat tengah malam. Sekitar pukul 02.00 atau 03.00. Menurut Asfin, di tengah keheningan dini hari itu dirinya seperti masuk ke dimensi yang berbeda.  Dan, seolah-olah ada pembimbing tak kasatmata yang menuntun pikiran untuk berkarya. ”Uap airnya juga berbeda dari jam-jam lain,” tuturnya.  Kemampuannya membuat lagu itu didukung pengalamannya berhadapan dengan peristiwa-peristiwa kemanusiaan. Mulai buruh yang tidak bisa makan hingga petani yang kehilangan ladangnya. ”Semua kejahatan di dunia itu karena manusia tidak memikirkan hal-hal yang lebih mendalam bagaimana menjaga manusia lain,” ujarnya.  Perdebatan tentang apakah seni, termasuk musik, mampu mengubah dunia tak pernah lekang sepanjang zaman. Tapi, Asfin secara tegas berdiri pada sisi yang berkeyakinan untuk menggunakan musik sebagai medium mengubah dunia.  Musik, bagi dia, punya kekuatan yang bisa membuat orang lebih tersentuh. Pesan-pesan kemanusiaan atau kritik sosial terkadang lebih menarik minat orang banyak jika disampaikan melalui nada.  ”Saya jadi aktivis juga antara lain tergerak oleh lagu-lagu Iwan Fals,” katanya.  Saat ini dia menilai ERK sebagai band atau musisi yang paling berhasil menyampaikan pesan kritis melalui lagu-lagu mereka. Misalnya lewat Di Udara, lagu yang juga bertema Munir.  Bagi Asfin, kritik sosial adalah tanggung jawab semua manusia. Tidak terkecuali figur publik yang memiliki banyak penggemar.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/internasional/26/03/2021/ahli-singapura-seseorang-bisa-terinfeksi-covid-19-lagi-usai-35-hari/">Ahli Singapura: Seseorang Bisa Terinfeksi Covid-19 Lagi Usai 35 Hari</a>  Cara sederhana membantu orang lain juga bisa dilakukan dengan memperhatikan kehidupan sekeliling masing-masing. ”Kalau ada orang yang mengalami kekerasan di sekeliling kita bisa kita kabarkan dan dokumentasikan,” ujarnya.  Sudah saatnya, kata Asfin, manusia berjuang untuk kepentingan manusia lain. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Sebagaimana dia tuliskan di bagian lain Cahaya yang dinyanyikan siang itu dengan piano di sudut kantornya: ”perjuangan pelajaran terpenting manusia.”  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=h2M2SpY2o1A

Ketua Umum YLBHI Asfinawati, Advokasi, dan Musik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/asfinawati-haritsah.jpg" alt="Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati. (Haritsah Almudatsir)" width="100%">
<figcaption>Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati. (Haritsah Almudatsir)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menyesalkan Undang-undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja terburu-buru diberi nomor oleh Presiden Joko Widodo. UU Cipta Kerja setebal 1.187 halaman itu dinilai cacat secara formil, karena masih ada kesalahan dalam penulisannya.  "Sudah cacat secara formil, harusnya sudah tidak bisa diberlakukan itu," kata Asfinawati kepada JawaPos.com, Selasa (3/11).  Hal yang menjadi sorotan publik lantaran dalam Pasal 6 UU 11/2020 tentang Cipta Lapangan Kerja merujuk pada Pasal 5 Ayat (1). Namun, jika membuka UU Cipta Kerja tidak tertulis Ayat dalam naskah UU Cipta Kerja.  Asfinawati memandang, dengan secara sah memberi nomor UU Cipta Kerja, Presiden Jokowi dinilai sudah menorehkan keberpihakannya secara jelas kepada oligarki dan bukan kepada rakyat. Menurutnya, Jokowi kini tak malu-malu berpihak kepada pemodal.  "Kalau revisi UU KPK masih malu-malu, sekarang sudah jelas posisi Presiden Jokowi," ujar Asfinawati.  Kendati demikian, Asfinawati menegaskan pihaknya enggan melakukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Karena memang sejak awal UU Omnibus Law Cipta Kerja sudah cacat formil.  "Fraksi yang nggak setuju bisa mengajukan RUU inisiatif DPR untuk membatalkan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Makanya harus ada UU baru untuk batalin, agar rakyat bisa lihat juga apakah penolakan itu serius atau tidak," tegas Asfinawati.  Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja. UU tersebut diberi nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono membenarkan bahwa kepala negara Jokowi telah meneken UU tersebut.  "Sudah (sudah diteken Presiden Jokowi-Red)," ujar Dini kepada wartawan, Selasa (3/11). Naskah UU dengan haman 1.187 tersebut juga sudah bisa diakses oleh publik. Masyarakat bisa mengunduh naskah tersebut di laman www.setneg.go.id.  https://www.youtube.com/watch?v=3ylUgGLNOSc

YLBHI Sebut Jokowi Tak Malu-malu Lagi Berpihak ke Pemodal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/asfinawati-haritsah.jpg" alt="Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati. (Haritsah Almudatsir)" width="100%">
<figcaption>Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati. (Haritsah Almudatsir)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menjawab tudingan Menteri Koordinator Bidang Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyatakan bahwa aksi penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja ada yang menungangi. Asfinawati menyatakan tudingan itu merupakan bentuk penghinaan terhadap masyarakat yang sudah berjuang demi masa depan mereka dan juga masa depan generasi penerus  "Pak Airlangga bilang itu ada yang menunggangi. Tentu saja itu menghina pemuka agama, menghina mahasiswa, masyarakat adat, petani, buruh, miskin kota," kata Asfinawati dalam jumpa pers virtual Kamis (8/10) malam  Menurutnya, Airlangga juga menghina para akademisi yang sudah bekerja secara ilmiah melakukan pengkajian mendalam dan kemudian diambil kesimpulan untuk menolak UU Cipta Kerja. Sebab UU yang baru disahkan beberapa hari lalu itu dinilai lebih banyak menimbulkan permasalahan dibanding manfaatnya.  "Dan juga menghina para akademisi yang dengan sadar melakukan kajian dan menolak UU Cipta Kerja," lanjutnya.  Asfinawati menilai Airlangga hartarto sengaja membuat pernyataan menyudutkan aksi demonstrasi karena setuju terhadap UU Omnibus Law Cipta kerja. Selain sebagai bagaian dari pemerintahan Jokowi, Airlangga juga termasuk pihak yang diuntungkan oleh UU Cipta Kerja.  "Kenapa dia bilang begitu ? Karena dia bagian pengusaha. Mereka yang mendukung Omnibus Law sebenarnya orang yang mendapat keuntungan," tuturnya.  Asfinawati lebih lanjut menilai, pernyataan Airlangga sangat tidak etis untuk diperdengarkan. Sebab Airlangga termasuk bagian dari yang diuntungkan dari UU Omnibus Law.  Sebelumnya Airlangga sempat menyatakan bahwa demo penolakan UU Cipta Kerja yang terjadi sejak beberapa hari belakangan ada yang mensponsori atau ada yang membiayai. Pemerintah katanya sudah mendeteksi siapa saja aktor-aktor intelektual di balik aksi demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja.  "Kami sudah tahu siapa sponsornya, siapa membiayai, siapa yang menggerakkan," kata Airlangga Hartarto.

Tanggapi Komentar Airlangga, YLBHI: Dia Bagian dari yang Diuntungkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Bentrok-Demo-Istana-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan sejumlah lembaga atau instansi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menilai, tindakan aparat terhadap massa aksi yang menolak UU Cipta Kerja masuk dalam kategori tindakan represif.  Sebab massa aksi yang berniat menyampaikan aspirasi malah mendapatkan perlawanan dari aparat berupa penghadangan, penangkapan bahkan pemukulan serta pelecehan dengan ditelanjangi oleh aparat.  "Banyak massa ditangkap sebelum melakukan aksi. Ada yang dipukul, ditelanjangi, diprovokasi agar terjadi perang kelompok dan sempat ada anak panah," tutur Ketua YLBHI Asfinawati, dalam jumpa pers virtual, Kamis (8/10).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/infotainment/08/10/2020/ada-demo-omnibus-law-jeremy-teti-khawatir-kasus-covid-19-melonjak/">Ada Demo Omnibus Law, Jeremy Teti Khawatir Kasus Covid-19 Melonjak</a>  Selain itu, tindakan represif aparat juga terjadi dengan melakukan pembubaran massa secara paksa. Pendampingan hukum terhadap massa aksi katanya juga tidak diperbolehkan tanpa alasan yang jelas.Bahkan orang yang mau memberikan pendampingan hukum disebut Asfinawati juga sempat mendapatkan kekerasan dari aparat. Seperti yang terjadi di Semarang dan Manado.  Asfinawati menilai tindakan represif aparat sejatinya sejalan dengan Telegram yang dikeluarkan Kapolri. "Itu mengagmbarkan telegram kapolri. Inti dari Telegram itu meminta petugas mencegah, menghalang-halangi, sebelum melakukan aksi," tuturnya.  Tindakan represif tersebut, kata Asfinawati, juga menunjukkan keberpihakan kepolisian terhadap pemerintah untuk mengegolkan UU Omnibus Law."Menjadi alat pemerintah untuk mendukung UU Omnibus Law," tuturnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=6Woja72TXqA&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Ketua YLBHI: Banyak Massa Dipukul, ditelanjangi, Diprovokasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/PSX_20200823_220818.jpg" alt="HAMBAT KINERJA: Foto udara gedung utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Minggu (23/8). Gedung tersebut terbakar pada Sabtu malam lalu (22/8) dan baru bisa dipadamkan setelah petugas damkar bertarung selama 11 jam. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>HAMBAT KINERJA: Foto udara gedung utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Minggu (23/8). Gedung tersebut terbakar pada Sabtu malam lalu (22/8) dan baru bisa dipadamkan setelah petugas damkar bertarung selama 11 jam. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Untuk mengusut penyebab kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung (Kejagung), Bareskrim Polri dan Kejagung sudah membentuk posko bersama. Kejagung diwakili Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Sunarta. Keterangan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD kemarin.  Polri dan Kejagung, jelas Mahfud, sudah melapor kepada dirinya. ”Tadi pagi (kemarin pagi, Red) sudah ada meeting posko JAM Pidum dan kepala Bareskrim,” kata dia. Laporan lain menyebutkan, kelayakan konstruksi bangunan yang terbakar juga diperiksa. Polri juga sudah mengirim tim ke lokasi kejadian untuk melaksanakan olah TKP.  Setelah meninjau lokasi kejadian, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat yang didampingi Kapolrestro Jakarta Selatan Kombes Budi Sartono menyatakan, besar kemungkinan olah TKP baru bisa dilaksanakan hari ini (24/8). ”Hari ini (kemarin, Red) sore sampai dengan nanti malam masih akan dilakukan pendinginan lanjutan,” kata Ade. Bila pendinginan belum tuntas, dia khawatir TKP belum aman.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/23/08/2020/selidiki-terbakarnya-gedung-kejagung-polisi-siap-terjunkan-tim-labfor/">Selidiki Terbakarnya Gedung Kejagung, Polisi Siap Terjunkan Tim Labfor</a>  Meski begitu, penyelidikan untuk mencari penyebab kebakaran sudah berjalan. Ade menyebutkan bahwa pihaknya sudah memeriksa 15 orang saksi. ”Untuk mengumpulkan berbagai keterangan untuk bahan penyelidikan dan pemeriksaan (oleh) puslabfor,” beber Ade. Pihaknya juga sudah mengamankan seluruh CCTV yang bisa membantu mengungkap penyebab kebakaran di gedung utama Kejagung. ”Diharapkan menjawab pertanyaan apa yang terjadi sebenarnya,” tambah dia.  Ade mengakui belum melihat langsung CCTV yang sudah diamankan. Berapa jumlah CCTV dan apakah tidak ikut terbakar, dia belum mendapat informasi. Yang pasti, kebakaran mengakibatkan gedung utama di Kejagung itu rusak berat. ”Persentase kerusakan cukup parah,” ungkapnya. Dari mana api berasal dan bagaimana bisa menjalar, Ade menyatakan bahwa hal itu akan terjawab setelah olah TKP tuntas. ”Kapan saya bisa jawab, setelah olah TKP selesai,” kata dia tegas.  Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono enggan banyak bicara saat ditanya soal penyebab kebakaran itu. ”Saat ini masih dalam proses penyelidikan Polri,” imbuhnya. Dia meminta semua pihak sabar menunggu sampai proses tersebut selesai. Tidak perlu berasumsi sebelum ada keterangan resmi dari tim yang bekerja untuk menyelidiki kebakaran tersebut.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/23/08/2020/polri-sudah-amankan-cctv-gedung-utama-kejaksaan-agung-yang-terbakar/">Polri Sudah Amankan CCTV Gedung Utama Kejaksaan Agung yang Terbakar</a>  Sementara itu, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan, pemeriksaan terkait penyebab kebakaran gedung Kejagung harus dilakukan tim berlapis. Langkah tersebut dimaksudkan untuk menjamin independensi pemeriksaan. ”Misalnya, selain dari internal kejaksaan sendiri, (tim berlapis) perlu dari pemadam kebakaran DKI atau yang lainnya,” tutur dia kepada Jawa Pos.  Soal isu sabotase, Asfin (sapaan Asfinawati) menyebutkan, pihak terkait harus benar-benar mengungkap sampai tuntas. Bila dugaan itu benar dan tidak terungkap, dikhawatirkan kejadian serupa bisa terulang. ”(Kalau sampai tidak terungkap, Red) artinya negara kalah dengan kejahatan,” tegasnya.  Asfin menjelaskan, pelaku pembakaran bisa dikenai pasal 187 KUHP. Dalam aturan tersebut, pelaku bisa diancam pidana penjara 12 tahun bila terbukti dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang membahayakan umum. Ancaman pidana bagi pelaku bisa sampai 15 tahun sejalan dengan perbuatan pembakaran yang membahayakan nyawa orang lain.  Bukan hanya itu, jika perbuatan menimbulkan kebakaran tersebut terbukti untuk menghilangkan barang bukti, pelaku juga bisa dikenai pasal menghalangi penyidikan atau obstruction of justice. ”Jadi bisa kena pasal lain juga (jika ada indikasi pembakaran untuk menghilangkan barang bukti, Red),” imbuh perempuan berkacamata itu.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Wmeo-U1OMfU

Pasca Kebakaran Gedung Kejagung: Polisi Periksa 15 Saksi, Sita CCTV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/ASFINAWATI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>AKHIR-akhir ini publik disuguhi drama dalam kehidupan nyata, yaitu pengejaran Harun Masiku, mantan calon anggota legislatif (caleg) PDIP.  Harun tersangkut kasus dugaan suap terkait penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019–2024 melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW).  Kasus suap semacam itu sebenarnya bukan barang baru bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tapi, kasus itu menjadi bias lantaran pernyataan-pernyataan elite yang terkesan ”mengaburkan” informasi dari KPK. Sederhananya, mengintervensi informasi. Salah satunya adalah informasi tentang keberadaan Harun pada saat operasi tangkap tangan (OTT) KPK.  Tak kurang Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly ikut memberikan keterangan bahwa Harun tidak ada di Indonesia saat OTT bergulir. Sampai saat ini juga masih tidak ada di Indonesia. Di luar isi informasi itu, perlu dipertanyakan kapasitas Yasonna. Sebab, dia merupakan salah seorang pejabat teras PDIP.  Jika keterangan tersebut disampaikan untuk memperjelas silang sengkarut keberadaan Harun, selayaknya informasi itu disampaikan Dirjen Imigrasi saja. Tidak perlu menteri.  Namun, yang perlu digarisbawahi, tanpa bukti dan data yang kuat, pernyataan Yasonna tersebut sangat mudah dipatahkan. Banyak sekali kemungkinan untuk mendapatkan data pembanding itu. Kamera CCTV (closed circuit television) bandara misalnya. Atau informasi dari imigrasi bandara, manifes penerbangan, dan general declaration dari penerbangan. Belum lagi keterangan saksi-saksi.  Kita sudah mendengar keterangan istri Harun yang dikutip media dan sesuai dengan informan sebelumnya. Bahwa suaminya berangkat ke Singapura pada 6 Januari, lalu pulang pada 7 Januari. Ada juga penelusuran sejumlah media yang mendapati foto Harun ada di bandara pada tanggal kepulangan itu.  Terlepas dari pernyataan bias Menkum HAM, publik juga dibuat bingung dengan sikap pimpinan KPK yang alih-alih mencari bukti, malah menerima mentah-mentah keterangan petinggi partai. Padahal, penyidik atau proses penyidikan tidak bisa menerima keterangan orang begitu saja. Apalagi dari orang yang memiliki konflik kepentingan.  Tim PDIP juga bertemu dengan Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Hal itu sekali lagi menjadi bukti bahwa revisi UU KPK memang melemahkan pemberantasan korupsi. Dalam UU yang lama terdapat larangan untuk pimpinan dan pegawai KPK bertemu dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain. Tapi, tentu saja aturan tersebut tidak dapat menjangkau dewas yang baru ada setelah revisi UU KPK.  Bila dilihat secara saksama, drama itu menimbulkan banyak pertanyaan. Ada apa sebenarnya dengan KPK dan PDIP? Apakah ada main mata untuk melindungi Harun? Jangan-jangan pernyataan-pernyataan untuk mengaburkan informasi adalah bagian dari perlindungan itu?  Tidak ada salahnya jika publik bertanya. Apalagi, kejanggalan demi kejanggalan banyak terjadi selama penanganan kasus tersebut bergulir. Misalnya saat KPK mendatangi kantor DPP PDIP. Dalam momentum itu juga ada upaya membiaskan informasi. PDIP menyebut kedatangan tim KPK bagian dari upaya penggeledahan. Sementara itu, KPK menegaskan bahwa itu adalah upaya penyegelan.  Serangkaian manuver yang dilakukan beberapa elite PDIP tidak hanya terindikasi melanggar etika bernegara, tapi secara hukum juga bisa mengarah pada kategori obstruction of justice alias menghalangi proses penyidikan. Upaya menghalangi penyidikan itu diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman pidananya penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun atau denda minimal Rp 150 juta dan paling banyak Rp 600 juta. KPK sudah beberapa kali menerapkan pasal tersebut.  Keanehan lain yang tak kalah menarik adalah ketika Menkum HAM ikut dalam konferensi pers PDIP untuk menanggapi OTT KPK. Bahkan, dalam konferensi pers itu, Yasonna mengumumkan tim hukum yang dibentuk PDIP.  Kemudian, tim hukum PDIP bertemu Dewas KPK dengan alasan melaporkan pegawai yang melakukan penggeledahan. Kita seperti dibawa pada masa politik yang patrimonial. Yaitu saat penguasa tidak bisa membedakan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan dengan kepentingan publik, bangsa, dan negara.  Ada pula penyedap rasa berupa demonstrasi di depan gedung KPK yang ditengarai sebagai aksi bayaran. Semua keanehan itu akan terjawab kelak bila KPK benar-benar mengedepankan proses hukum. Bukan bergantung pada pernyataan elite.  <hr />  *) Asfinawati, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)  &nbsp;

Bias Informasi Drama Harun Masiku

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/asfinawati-haritsah.jpg" alt="Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati. (Haritsah Almudatsir)" width="100%">
<figcaption>Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati. (Haritsah Almudatsir)</figcaption>
</figure>TUNTUTAN untuk menerbitkan Perppu KPK menjadi polemik antara elite politik dan kalangan yang menentang revisi UU KPK. Presiden dituntut untuk lebih berpihak pada pemberantasan korupsi daripada kepentingan segelintir orang. Berikut bincang-bincang wartawan Jawa Pos Bayu Putra dengan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati.  ---  Ada tarik-ulur antara masyarakat sipil dan elite soal Perppu KPK. Bagaimana seharusnya presiden bersikap?  Yang menentang revisi UU KPK bukan hanya kelompok masyarakat sipil, tapi juga guru-guru besar dan banyak kalangan lainnya. Semua sepakat revisi UU KPK akan melemahkan pemberantasan korupsi. Sementara yang setuju revisi hanya segelintir orang. Maka, yang aneh adalah ratusan ribu orang itu atau ratusan elite? Presiden harus mampu melihat ini dengan jernih.  Bukankah penerbitan perppu adalah hak subjektif presiden?  Bagi saya itu bagian yang menarik. Presiden mengundang tokoh-tokoh senior, lalu mempertimbangkan untuk mengeluarkan perppu. Setelah itu elite parpol bermanuver. Pertanyaannya, elite partai punya niat apa terhadap pemberantasan korupsi. Jadi, ini bukan tarik-ulur antara masyarakat dan presiden. Tapi, publik melihat ada segelintir elite yang tidak mau ada pemberantasan korupsi seperti sebelum ini. Lalu merevisi yang melemahkannya.  Argumen partai, hasil revisi UU KPK belum berlaku sehingga perlu diberi kesempatan sebelum dikoreksi. Bagaimana pendapat Anda?  Sebetulnya apa yang akan terjadi sudah bisa diprediksi dari naskah undang-undangnya. Itu adalah argumen yang sangat lemah. Karena mengaburkan bahwa UU bisa diprediksi secara objektif apa dampaknya. Kalau tidak bisa diprediksi, bukan UU namanya. Karena ada sebuah dampak yang diharapkan dari setiap penyusunan UU. Maka, ketika DPR membuat UU, mereka tentu bisa membayangkan dampaknya. Sama seperti bila ingin membuat lalu lintas menjadi tertib, maka dibuatlah aturan, misalnya pemasangan lampu lalu lintas.  Anda menyebut perppu ini bukan bentuk pembelaan terhadap KPK?  Pembelaan terhadap KPK adalah sebuah pemelintiran di ranah publik. Karena kita semua sebenarnya juga menginginkan ada revisi UU KPK, tapi yang mampu menguatkan lembaga tersebut. Misalnya menguatkan keberadaan penyidik dan penuntut independen. Atau penguatan pengawasan penyadapan di Kementerian Kominfo. Ini bukan soal tidak boleh ada revisi. Tapi revisi macam apa yang akan dilakukan. Kita sama sekali tidak membela KPK. Kita membela pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan KPK melalui koridor UU KPK.  Saat pertemuan dengan para tokoh bangsa, yang muncul adalah tiga opsi, bukan hanya perppu. Mengapa justru perppu yang banyak dituntut?  (Penerbitan) perppu sebetulnya bukan solusi utama. Justru yang paling utama adalah legislative review. Di mana DPR dan pemerintah menyadari kekeliruannya, kemudian mencabut dan membahasnya kembali. Tapi, kalau itu tidak mungkin dilakukan, perppu bisa menjadi sebuah solusi. Kalau kemudian nanti ditolak DPR, setidaknya rakyat akan tahu partai-partai mana yang tidak ingin ada pemberantasan korupsi yang kuat.

Soal Perppu KPK,Asfinawati: Presiden Harus Mampu Melihat dengan Jernih

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Asfinawati

Berita Terkini