<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/JKT_MOBIL-ASET-FIRST-TRAVEL-DI-KEJARI-DEPOK_MIFTAHULHAYAT-4.jpg" alt="Petugas Kejaksaan berada di dekat aset First Travel berupa mobil yang terparkir di Halaman Kejaksaan Negeri Depok, Jawa Barat, Kamis (21/11/2019). Mahkamah Agung menyita ratusan barang bukti aset kasus First Travel yang ditempatkan di Kejaksaan Negeri Dep" width="100%">
<figcaption>Petugas Kejaksaan berada di dekat aset First Travel berupa mobil yang terparkir di Halaman Kejaksaan Negeri Depok, Jawa Barat, Kamis (21/11/2019). Mahkamah Agung menyita ratusan barang bukti aset kasus First Travel yang ditempatkan di Kejaksaan Negeri Dep</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengadilan Negeri Kelas I B Kota Depok, Jawa Barat menggelar sidang lanjutan gugatan perdata jamaah PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel yang gagal diberangkatkan. Dalam sidang dengan agenda putusan itu, Majelis Hakim memutuskan menolak gugatan para korban.  “Menimbang berdasar musyawarah majelis hakim, mengadili dalam pokok perkara kesatu menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima kedua menghukum para penggugat dengan biaya perkara,” kata Hakim Ketua Ramon Wahyudi saat membacakan amar putusan, Senin (2/12).  Hakim berdalih tidak samanya jumlah tuntutan dengan kerugian yang membuat gugatan perdata kasus First Travel ditolak. Hakim berpandangan jumlah gugatan yang diajukan jauh lebih tinggi dari kerugian yang sudah dihitung pihak pengadilan.  “Menimbang bahwa para penggugat mendalilkan dalam gugatan mengalami kerugian total Rp 49.075.199.550 tapi ternyata setelah dijumlahkan seluruhnya ternyata bukti bukti yang diajukan penggugat hanya sebesar Rp 1.104.250.756,” jelas Ramon. Ia mengatakan, total kerugian itu dijumlahkan dari 56 jemaah yang diwakili dalam gugatan tersebut.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/JKT1_PUTUSAN-PERDATA-FIRST-TRAVEL-DITUNDA_MIFTAHULHAYAT-11.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> ILUSTRASI: Korban First Travel Sri Nurwati (tengah) ditenangkan korban lainya usai mendengar penundaan pembacaan putusan di Pengadilan Negri Depok. FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS  Sementara itu, salah satu penggugat Ario Tedjo Dewanggono mengatakan, jumlah gugatan yang dibacakan hakim hanyalah sampling pendaftaran ke PN Depok pada 4 Maret 2019. Sehingga ada perbedaan jumlah setelah dihitung.  “Memang ini hanya sampling dulu, kami sangat kecewa, padahal kalau dimintakan semua (bukti-bukti) kami sudah siap, satu koper loh pembuktian kami, jadi kami akan banding,” kata Ario usai sidang.  Sebelumnya, sidang gugatan perdata korban First Travel ini terdaftar dengan nomor perkara 52/Pdt.G/2019/PN.Depok. kasus ini sebagai tindak lanjut putusan pidana hakim PN Depok yang memutuskan aset First Travel disita untuk negara. Melalui gugataj perdata ini, sebanyak 3.200 korban meminta agar aset First Travel dikembalikan kepada korban. Sebab, negara tidak dirugikan sepeserpun dalam kasus ini.

Gugatan Perdata Ditolak, Aset First Travel Tetap Disita untuk Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/SIDANG-VONIS-Bos-FIRST-TRAVEL_MIFTAHULHAYAT-7.jpg" alt="Terdakwa Direktur Utama First Travel Andika Surachman (kiri) dan Direktur Anniesa Hasibuan (kanan) menjalani sidang kasus dugaan penipuan dan pencucian uang biro perjalanan umrah First Travel di Pengadilan Negeri Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (30/5). Hakim" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Direktur Utama First Travel Andika Surachman (kiri) dan Direktur Anniesa Hasibuan (kanan) menjalani sidang kasus dugaan penipuan dan pencucian uang biro perjalanan umrah First Travel di Pengadilan Negeri Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (30/5). Hakim</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jamaah korban penipuan biro perjalanan umrah First Travel (FT) masih memiliki harapan untuk mendapatkan haknya. Hari ini (25/11) Pengadilan Negeri (PN) Depok diagendakan menggelar sidang vonis gugatan perdata korban FT. Jika hakim mengabulkan, 3.200 jamaah bisa mendapatkan uang pengembalian Rp 49 miliar.  Gugatan perdata tersebut memang tidak mewakili seluruh korban FT yang lebih dari 63 ribu jamaah. Dengan total kerugian diperkirakan lebih dari Rp 900 miliar.  Jamaah penggugat perdata itu tergabung dalam kelompok Persatuan Agen dan Jamaah Korban (Pajak) FT. Mereka melayangkan gugatan perdata dengan tuntutan nominal Rp 49 miliar pada 4 Maret 2019.  Juru Bicara Pajak FT Olivia Febriyana menyebutkan kelompok atau elemen masyarakat yang menjadi korban FT. Ada First Travel cabang Kebon Jeruk, agen, unsur jamaah, dan lainnya. ”Ada lima kelompok korban yang menggugat perdata. Jadi, semua lini (penggugat, Red) berkepentingan,” ucapnya kemarin (24/11).  Setiap personal dari penggugat perdata itu, kata Olivia, memiliki kerugian berbeda-beda. Ada yang sempat menyetorkan uang Rp 20 juta ke FT karena ikut paket yang tinggi. Ada juga yang baru menyetor Rp 5 juta sebagai uang muka. Sementara itu, kelompok cabang dan agen sejatinya bukan jamaah. Namun, mereka ikut menanggung kerugian atas kasus tersebut.  Saat masih beroperasi dulu, banyak jamaah yang mendaftar sekaligus menyetor uangnya lewat agen atau kantor cabang. Olivia menjelaskan, pada dokumen perusahaan, kantor cabang berhak mengajukan gugatan jika kantor pusat melakukan wanprestasi.  Mewakili jamaah penggugat, Olivia berharap hakim memberikan putusan yang terbaik. Yakni mengabulkan gugatan perdata senilai Rp 49 miliar. Dia pun heran dengan putusan dalam perkara pidana yang menjadi kontroversi. Yakni, aset FT disita dan dilelang, lalu uangnya masuk kas negara.  Olivia berharap hakim tidak terpengaruh kehebohan berita soal aset FT. Dia optimistis gugatan akan dikabulkan. Sebab, kejaksaan selaku pihak yang berstatus turut tergugat dalam persidangan juga menyampaikan bahwa aset FT dikembalikan ke jamaah korban penipuan. Namun, jika gugatan ditolak, jamaah akan menyiapkan langkah lebih lanjut.  Sebagaimana diberitakan, dalam kasus pidana penipuan FT, sudah muncul putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA). Isinya, antara lain, menetapkan aset FT dilelang dan hasilnya masuk kas negara.

Hari Ini Gugatan Perdata First Travel Diputus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/JKT_MOBIL-ASET-FIRST-TRAVEL-DI-KEJARI-DEPOK_MIFTAHULHAYAT-4.jpg" alt="Petugas Kejaksaan berada di dekat aset First Travel berupa mobil yang terparkir di Halaman Kejaksaan Negeri Depok, Jawa Barat, Kamis (21/11/2019). Mahkamah Agung menyita ratusan barang bukti aset kasus First Travel yang ditempatkan di Kejaksaan Negeri Dep" width="100%">
<figcaption>Petugas Kejaksaan berada di dekat aset First Travel berupa mobil yang terparkir di Halaman Kejaksaan Negeri Depok, Jawa Barat, Kamis (21/11/2019). Mahkamah Agung menyita ratusan barang bukti aset kasus First Travel yang ditempatkan di Kejaksaan Negeri Dep</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sorotan terhadap Mahkamah Agung (MA) yang memutuskan bahwa aset First Travel (FT) dirampas negara terus bermunculan. Kali ini disampaikan Komisi VIII DPR. Mereka juga mempertanyakan pengawasan Kementerian Agama (Kemenag).  Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menyampaikan, putusan MA merupakan sesuatu yang aneh dan janggal.  ”Negara tak dirugikan sepeser pun. Kok malah aset FT dirampas negara,” ujar Ace dalam diskusi di Media Center DPR kemarin. Menurut dia, negara justru lalai dalam pengawasan penyelenggaraan umrah. Seharusnya negara memproteksi calon jamaah umrah. ”Negara seperti ingin cuci tangan,” ungkap politikus Partai Golkar itu.  Sebenarnya, lanjut dia, kasus FT terjadi karena ketidakmampuan negara dalam memantau, mengawasi, dan memberikan perlindungan terhadap warga yang ingin melaksanakan umrah. Komisi VIII sudah beberapa kali memanggil para pejabat Kemenag. Saat itu belum ada aturan secara khusus terkait dengan penyelenggaraan umrah, termasuk First Travel atau travel-travel lainnya.  Ace menyampaikan, kala itu sebagian besar penyelenggara umrah menarik dana masyarakat tanpa dikontrol pemerintah. ”Misalnya, bagaimana audit keuangan dari setiap penyelenggara travel tersebut,” ucap ketua DPP Partai Golkar tersebut. Jadi, sejak awal pemerintah lalai.  Pria kelahiran Pandeglang, Banten, itu menyebutkan, setelah ini pihaknya memanggil Kemenag untuk menyelesaikan masalah tersebut.  Pakar tindak pidana pencucian uang (TPPU) Yenti Garnasih menjelaskan, ada kekhilafan hakim atas putusan tersebut. Tidak ada satu aset pun yang menjadi milik negara, tetapi kenapa negara menyitanya. Padahal, para korban juga menuntutnya. Memang, kata dia, korban sempat menolak karena nilai asetnya hanya sekitar Rp 40 miliar. Padahal, nilai kerugiannya hampir Rp 1 triliun. Mereka akan sulit membaginya jika aset itu diserahkan kepada korban.  Namun, lanjut Yenti, hal itu tidak bisa dijadikan dasar hakim untuk memutuskan aset travel tersebut disita negara. Menurut dia, kasus itu berbeda dengan korupsi yang hartanya bisa disita negara. Korban FT sama dengan korban penggelapan. Jadi, uangnya harus dikembalikan kepada para korban. ”Yang berhak adalah korban yang tertipu,” tegasnya.  Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Mukri menjelaskan, banyak pertimbangan yang diambil sebelum instansinya membuat putusan terkait dengan aset FT. Selain menunggu kajian langkah terobosan yang perlu diambil, Kejagung menanti putusan perkara perdata di Pengadilan Negeri Depok pekan depan. ”Kami lihat seperti apa putusannya. Makanya, kami juga tunggu itu,” terangnya kemarin.  Instansinya, lanjut dia, membutuhkan pertimbangan-pertimbangan matang sebelum mengambil putusan.  Total aset yang disita penegak hukum atas kasus itu hanya sekitar Rp 40 miliar. Hal tersebut terungkap pada akhir Desember 2017.  Saat itu bos FT Andika Surachman melalui kuasa hukumnya, Rusdianto Matulatuwa, meminta aset yang disita senilai Rp 40 miliar tersebut dikembalikan. Tujuannya, aset-aset tersebut bisa diuangkan untuk memberangkatkan jamaah. Nilai aset itu jelas lebih kecil ketimbang total kerugian jamaah.  Para tersangka berhasil mendapatkan 93.295 orang. Total uang yang sudah dibayarkan jamaah mencapai Rp 1.319.535.402.852. Namun, yang diberangkatkan hanya 29.985 jamaah. Sedangkan 63.310 jamaah periode November 2016 hingga Mei 2017 batal berangkat. Total uang jamaah yang tidak diberangkatkan tetapi sudah setor adalah Rp 905.330.000.000.  Namun, para korban merasa nilai aset yang disita seharusnya lebih dari Rp 40 miliar.

Aset First Travel Hanya Rp 40 M, Kerugian Korban Rp 905 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Korban-first-travel-datangi-kejari-depok-200319-kk-1.jpg" alt="Korban first Travel mendatangi Kejar Depok. (Dok Antara)" width="100%">
<figcaption>Korban first Travel mendatangi Kejar Depok. (Dok Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Sadziliy tak sepakat dengan putusan majelis hakim yang memutus aset korban First Travel disita untuk negara. Menurut dia, tidak ada kerugian yang dirasakan oleh negara dalam kasus ini. Sehingga seharusnya aset tersebut dikembalikan kepada korban yang dirugikan.  "Menurut saya pertama yang harus saya tegaskan bahwa sita kekayaan First Travel oleh negara itu menurut saya aneh dan janggal," kata Ace di komplek DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis (21/11).  Atas dasar itu, Ace meminta agar pemerintah ikut bertanggungjawab terhadap nasib sekitar 60 ribu korban penipuan ini, apabila putusan hukum tetap menyebutkan aset disita untuk negara. Dia menilai harus ada solusi bagi korban agar merasa mendapat keadilan.  "Kalau memang harta first travel ini diambil negara maka sudah seharusnya negara bertanggungjawab atas peristiwa kasus First Travel ini," kata Ace.  "Kami ingin coba memanggil Kemenag, terutama Dirjen Haji, untuk memastikan apa solusi yang tepat untuk para korban First Travel itu," jelasnya.  Meski begitu, Ace menilai DPR belum membutuhkan pembentukan pansus untuk kasus ini. DPR masih mengupayakan berdialog dengan pemerintah. Bila perlu bahkan berdialog dengan para pakar hukum pidana dan perdata.  Dengan begitu, diharapkan ada langkah tepat menyelesaikan permasalahan ini. Baginya kasus First Travel ini termasuk salah satu kelalaian negara. Sehingga pemerintah harus ikut bertanggungjawab mencari solusi.  "Saya katakan kelalaian negara kenapa?seharusnya penipuan yang dilakukan oleh First Travel ini sejak awal sudah terdeteksi oleh Kemenag. Karena Kemenag adalah lembaga yng memang punya tanggung jawab memantau berjalannya proses ibadah umrah," pungkas legislator partai Golkar itu.  Seperti diberitakan Radar Depok (Jawa Pos Group), Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Depok, Yudi Triadi mengatakan, keputusan harta FT menjadi hak Negara, bukan semata-mata tanpa pertimbangan yang matang. Kasus tersebut tidak merugikan uang negara, tapi hasil keputusan majelis hakim sitaan barang bukti untuk negara.  Menurutnya, kasus tersebut merupakan pencucian uang yang berasal dari para korban jamaah First Travel. Uangnya, malah dibelanjakan barang mewah, seperti mobil, motor dan lainya oleh bos First Travel. “Contohnya, uang dari nasabah Rp1 miliar dibelanjakan bos First Travel. Nah, kalau nanti (barang) dijual duitnya punya siapa?” kata dia bertanya.  Maka dari itu, kata kajari, majelis hakim mengeluarkan terobosan berupa keputusan tersebut. “Dari pada ini uang jadi ribut dan konflik di masyarakat, akhirnya diputuskan agar uang tersebut diambil negara,” tegas Yudi.

DPR Minta Pemerintah Cari Solusi Untuk Korban First Travel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/SANTRI_Hariyanto-TengJawa-Pos_Jawa-Pos2.jpg" alt="Wapres Ma" width="100%">
<figcaption>Wapres Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dukungan supaya hasil lelang aset First Travel (FT) dikembalikan kepada jamaah terus menguat. Kali ini disampaikan langsung oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Teknis pengembaliannya diserahkan ke pengadilan atau institusi penegak hukum seperti kejaksaan.  Dia menyampaikan bahwa aset yang dimiliki FT itu berasal dari dana yang disetorkan calon jamaah umrah. ”Dan karena itu ketika asetnya disita, ya harus dikembalikan ke jamaah,” katanya saat ditemui di kantor Wakil Presiden Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, kemarin (20/11).  Ketua umum Majelis Ulama Indonesia itu mengatakan, teknis <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/20/11/2019/korban-first-travel-kini-berharap-pada-putusan-perdata/">penyerahan aset</a> kepada jamaah merupakan otoritas pengadilan. Pengadilan, lanjut dia, memiliki kewenangan untuk mengatur pengembalian hasil lelang aset kepada jamaah korban FT yang gagal berangkat umrah.  Dia menyatakan, dana hasil lelang dibagikan kepada jamaah korban FT. Pembagiannya bisa secara proporsional. ”Tentu tidak bisa (dikembalikan, Red) 100 persen, tapi beberapa persennya dari masing-masing (uang yang telah disetor, Red) itu,” jelasnya.  Menurut Ma’ruf, aparat penegak hukum tentu memiliki <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/19/11/2019/jaksa-agung-perintahkan-tunda-lelang-aset-first-travel/">data korban</a> FT. Termasuk data jumlah uang yang sudah disetorkan saat itu. Dia mengatakan, pembagian uang hasil lelang aset FT tersebut tetap harus mengedepankan prinsip keadilan. ”Yang penting, prinsipnya yang adil. Kalau rugi, ruginya berapa persen,” jelasnya. Dia menegaskan, skema atau teknis pengembalian uang diserahkan kepada otoritas yang berwenang. Ma’ruf meyakini otoritas berwenang punya mekanisme untuk menjalankan pengembalian uang secara adil.  Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menyampaikan, pihaknya tetap bakal mencoba beberapa langkah supaya korban kasus FT tidak dirugikan. Dia mengakui kondisi saat ini susah, apalagi sudah keluar putusan Mahkamah Agung (MA) yang bersifat inkracht. ”Meskipun begitu, kami ingin duduk bersama, apa yang bisa dilakukan,” tuturnya.  Fachrul mengatakan, ke depan dirinya berharap tidak terjadi kasus penipuan bermodus perjalanan umrah serupa FT. Dia menegaskan, Kemenag sudah mengeluarkan patokan minimal <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/16/11/2019/diprotes-korban-kejaksaan-tetap-lelang-826-aset-first-travel/">biaya umrah</a> Rp 20 juta per orang. ”Kalau di bawah Rp 20 juta, jangan ikut. Pasti nipu itu,” katanya.  Dia menyatakan akan terus mengevaluasi layanan umrah dari satu aspek ke aspek lainnya. Fachrul menegaskan, travel atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) tidak boleh berorientasi mengambil keuntungan saja. Sebab, umrah merupakan perjalanan ibadah. Masyarakat, lanjut Menag, harus hati-hati dalam memilih travel umrah. Jika menemukan paket umrah di bawah Rp 20 juta, sebaiknya tidak diambil.  Kapuspenkum Kejagung Mukri menyampaikan bahwa hingga kemarin pihaknya terus mencari opsi yang pas untuk menyelesaikan persoalan terkait aset FT. Mereka ingin aset FT yang sudah diperintahkan untuk disita negara bisa kembali kepada calon jamaah umrah.  ”Kembali kepada para nasabah (calon jamaah umrah FT) yang menjadi korban,” imbuhnya.  Walau putusan sudah dibacakan oleh Mahkamah Agung (MA), kejaksaan tidak cepat-cepat mengeksekusi putusan tersebut. Lelang aset FT juga sudah dipastikan ditunda. ”Kajari Depok sudah diminta pimpinan untuk tidak melaksanakan eksekusi dulu,” imbuhnya. Sebab, mereka tengah mencari jalan keluar.  Mukri memastikan opsi yang dipilih Kejagung akan disampaikan kepada publik. ”Nanti kami umumkan apa yang kami tempuh,” tegasnya. Sebelumnya, Jaksa Agung S.T. Burhanuddin menyebutkan, pihaknya akan melakukan terobosan demi keadilan bagi korban dalam perkara FT. Meski belum pasti apa yang akan dilakukan, PK atau peninjauan kembali sempat mengemuka.  Meski demikian, itu bertentangan dengan putusan MK. Karena itu, banyak pihak yang memberikan masukan supaya Kejagung mengambil langkah hukum di luar PK. Saat ditanya soal polemik putusan MA terhadap perkara FT, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD enggan bicara banyak. Dia menyebut putusan itu sepenuhnya merupakan kewenangan MA.

Wapres Ma'ruf Amin Minta Aset First Travel Dikembalikan ke Jamaah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sheza-idris-bersyukur-melahirkan-normal_m_.jpg" alt="Sheza Idris bersyukur bisa melahirkan secara normal. Walaupun, diakui tak mudah." width="100%">
<figcaption>Sheza Idris bersyukur bisa melahirkan secara normal. Walaupun, diakui tak mudah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sheza Idris ikut mengomentari soal putusan Mahkamah Agung (MA) yang memutus supaya aset First Travel dirampas oleh negara. Belakangan kasus ini menuai polemik dari sejumlah pihak. Ada pihak yang keberatan aset First Travel dirampas negara karena para korban dinilai lebih berhak.  Sheza Idris tegas mengatakan bahwa dirinya mendukung jika aset travel umrah milik Annisa Hasibuan dan Andika Surachman dikembalikan kepada para korban. Karena para korban, katanya, banyak yang berasal dari kelas menengah ke bawah. Para korban menungumpulkan dana itu bertahun-tahun.  "Kasihan banget itu uang yang bertahun-tahun mereka tabung, mereka itu bukan orang yang berada (punya banyak uang,red) gitu. Mereka orang yang susah nyari duitnya. Saya berharap pemerintah lebih memperhatikan masalah ini supaya lebih transparan dan lebih memperhatikan orang-orang yang jadi korban," ucap Sheza Idris kepada JawaPos.com di bilangan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (20/11).  Perempuan yang sudah satu tahun berhijab ini sempat mendiskusikan hal itu dengan suaminya. Sheza Idris dan suaminya pun mengaku prihatin jika para korban tidak mendapatkan apa-apa dari dana aset Fisrt Travel.  "Baru kemarin aku ngomongin sama suami aku, kok jadinya asetnya diambil sama pemerintah ya? Korban kan yang punya hak, kasihan yang jadi korban itu adalah warga-warga kecil loh," tutur Sheza Idris.  Salah satu yang melayangkan protes jika aset First Travel diambil alih negara adalah tim pengacara dan juru bicara para korban. Mereka menyayangkan jika aset First Travel tidak dikembalikan kepada para korban. Apalagi kementerian Agama yang seharusnya bertangggung jawab atas hal ini dinilai angkat tangan.  "Kemenag yang harusnya bertanggungjawab dalam hal ini, dia yang memberikan izin First Travel, tapi kemudian dia tidak melakukan apapun. Apa yang dilakukan Kemenag selama ini dia pun mencabut izin First Travel setelah kami melaporkan kan. Jadi mau enaknya enggak mau susahnya,” kata Dewi Agustina, juru bicara korban First Travel.

Aset First Travel Buat Negara, Sezha Idris: Kasihan Korban Warga Kecil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/first-travel.jpg" alt="ILUSTRASI: Barang bukti yang disita dari kasus dugaan penipuan First Travel. (Dok Radar Depok/ Jawa Pos Group)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Barang bukti yang disita dari kasus dugaan penipuan First Travel. (Dok Radar Depok/ Jawa Pos Group)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah menerima salinan putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA) terkait dengan kasus PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel). Namun, Kejagung belum akan melaksanakan putusan kasasi untuk menyita seluruh aset biro perjalanan umrah itu.  "Ya sudahlah (terima salinan putusan MA). Sementara kita tunda eksekusinya," kata Kapuspenkum Kejagung Mukri dikonfirmasi, Rabu (20/11).  Mukri menuturkan, salah satu poin dalam putusan MA menyatakan barang bukti angka 1-529 harus dirampas negara. Sementara itu, tuntutan jaksa ialah agar seluruh aset First Travel dikembalikan kepada nasabah. Oleh karena itu, Kejagung mengambil sikap untuk tetap pada tuntutan sebelumnya, yakni barang bukti kasus First Travel diserahkan kembali kepada nasabah.  "Intinya kita harus konsisten dengan tuntutan kita. Karena pada waktu di persidangan kita menuntut barang bukti itu diserahkan kepada nasabah. Tapi kan nyatanya hakim memutuskan beda," ungkap Mukri.  Menurutnya, Kejagung telah meminta Kejaksaan Negeri Depok untuk menunda putusan MA tersebut. Hal ini agar tidak terjadi kegaduhan di kalangan korban First Travel. "Melihat kondisi seperti itu kami meminta Kejari Depok untuk menunda eksekusi," papar Mukri.  Kendati demikian, hingga kini Kejagung masih melakukan kajian terhadap putusan MA tersebut. "Terkait dengan putusan MA, kita masih lakukan kajian untuk mencarikan solusi apakah kita akan melakukan upaya hukum lain, membuat suatu terobosan hukum," tukasnya.  Sebelumnya, Mahkamah Agung ( MA) menguatkan vonis yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Depok dan Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara First Travel. Dalam putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 Tahun 2019 yang dibacakan pada 31 Januari 2019, majelis hakim yang dipimpin Andi Samsan Nganro memutuskan agar barang bukti yang disita dalam perkara tersebut dirampas untuk negara.  "Bahwa sebagaimana fakta dipersidangan barang-barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa dan disita dari para terdakwa yang telah terbukti selain melakukan tindak pidana 'penipuan' juga terbukti melakukan tindak pidana 'pencucian uang' oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP juncto Pasal 46 KUHAP barang-barang bukti tersebut dirampas untuk negara," demikian bunyi putusan tersebut seperti dilansi dari laman resmi Mahkamah Agung, Senin (18/11).

Kejagung Tunda Eksekusi Seluruh Aset Milik First Travel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/JKT-1-KORBAN-FIRST-TRAVEL-GUGAT-FED-4.jpg" alt="Istri almarhum pengacara First Travel, Olivia memberikan keterangan pers kepada wartawan mengenai Aset First Travel yang disita negara di Kawasan Kramatjati, Selasa (19/11/19). Seluruh Korban Jamaah menolak aset First Travel di sita oleh negara dan jamaah" width="100%">
<figcaption>Istri almarhum pengacara First Travel, Olivia memberikan keterangan pers kepada wartawan mengenai Aset First Travel yang disita negara di Kawasan Kramatjati, Selasa (19/11/19). Seluruh Korban Jamaah menolak aset First Travel di sita oleh negara dan jamaah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) memang telah memutus bahwa hasil lelang aset First Travel (FT) dimasukkan kas negara. Namun, itu baru putusan pidana. Para korban calon jamaah umrah yang gagal berangkat kini berharap pada putusan perdata yang akan dibacakan PN Depok pada 25 November mendatang.  Putusan perdata itu berawal dari gugatan yang diajukan 3.207 korban yang tergabung dalam Perkumpulan Agen Jamaah Korban (Pajak) FT. Gugatan itu diwakili lima orang.  Salah satunya Zuherial bin Rozali. Pria asal Palembang tersebut mendaftar umrah di FT untuk lima orang dengan harga masing-masing Rp 16,9 juta. ’’Harapan kami, hasil lelang dan uang yang disita negara dikembalikan ke jamaah,’’ katanya kemarin (19/11).  Dia menuturkan, nilai gugatan perdata dari 3.207 korban FT tersebut mencapai Rp 40 miliar. Zuherial menyebutkan, kalaupun nanti uang tidak dibagikan ke jamaah, mereka meminta tetap bisa diberangkatkan umrah. Mereka siap membayar selisih biaya dengan rata-rata tarif umrah saat ini.  Zuherial mengaku kecewa atas proses awal pengusutan kasus FT. Dia menganggap inventarisasi aset yang disita tidak transparan. Menurut dia, banyak aset yang diduga kuat milik FT, tetapi tidak muncul dalam barang sitaan hingga proses di pengadilan. "Contohnya, restoran di London," katanya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/korban-first-travel-fedrik-tarigan-jawa-pos-750x911.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Korban Jamaah First Travel, Amir Latuconisa memberikan keterangan pers kepada wartawan mengenai Aset First Travel yang disita negara di Kawasan Kramatjati, Selasa (19/11/19). Seluruh Korban Jamaah menolak aset First Travel di sita oleh negara dan jamaah melakukan gugatan perdata. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)  Ada pula uang di rekening utama FT selaku badan usaha. Uang tersebut diduga kuat sudah disebar ke rekening Andika, Anniesa, dan rekening lain milik pihak ketiga. Dia memperkirakan, ada uang sekitar Rp 600 miliar di rekening yang tidak disidik. Ketika dikejar ke penyedik, alasannya klasik. ’’Alasan dikejar waktu itu alasan klasik. Saya itu juga mantan penyidik,’’ ungkap purnawirawan polisi tersebut.  Sementara itu, Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mempertanyakan vonis Mahkamah Agung yang meminta hasil lelang aset FT dimasukkan kas negara. "Atas dasar apa negara merampas? Yang dirampas itu harta siapa?" katanya di kantor MUI kemarin.  Dia menegaskan, negara tidak bisa merampas aset FT yang di dalamnya ada uang milik jamaah. Jika melihat putusan saat ini, yang bakal dirampas atau dilelang itu bercampur antara kekayaan perusahaan FT dan uang milik jamaah.  Anwar mengungkapkan, dengan dua sumber tersebut, tidak bisa semua lantas masuk ke kas negara. Menurut dia, pengadilan harus bisa menjelaskan yang nanti dilelang dan masuk ke kas negara itu apakah harta kekayaan murni milik FT atau bercampur dengan uang jamaah. ’’Kalau itu milik jamaah yang dikelola First Travel, nggak boleh negara mengambilnya. Negara harus mengembalikan ke jamaah yang menyetor,’’ tegasnya.  Tim penasihat hukum bos FT Andika Surachman juga akan menggugat putusan MA. "Klien kami akan mengajukan permohonan peninjauan kembali," ungkap Boris Tampubolon, kuasa hukum Andika.  Dia mengaku sudah memiliki novum alias bukti baru. Boris menyampaikan, ada kekeliruan dalam putusan yang diketok majelis hakim di pengadilan tingkat pertama sampai kasasi. Hal itu bakal dijadikan dasar pengajuan PK. "Secara detail akan kami sampaikan saat pengajuan PK," katanya.  Pada bagian lain, langkah Kejagung yang akan mengajukan PK mendapat sorotan dari pakar hukum tata negara Feri Amsari. Dia menegaskan, Kejagung harus menaati putusan kasasi MA. Menurut dia, Kejagung tidak boleh mengajukan PK. Hal itu sudah jelas tertera dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Walau ada niat baik, Feri menyampaikan, niat itu bisa dilakukan melalui pendekatan yuridis lain.  "Caranya bisa mengajukan perkara baru yang kemudian bisa menguntungkan para pencari keadilan dalam kasus FT itu," imbuhnya.  Menurut Feri, itu jauh lebih bijak ketimbang Kejagung mengajukan PK. Selain menabrak aturan MK, langkah tersebut berpotensi ditolak MA. Sebab, kecil kemungkinan MA membatalkan putusan yang sudah mereka buat. Apalagi bila PK yang diajukan tidak sesuai prasyarat. ’’Nanti PK malah menambah kerugian dari para pencari keadilan,’’ jelas Feri.  Dia menyadari, mengajukan perkara baru memang memakan waktu. Namun, dia menilai itu bakal lebih pasti. ’’Ketimbang nanti diajukan (PK), malah merugikan para pencari keadilan. Itu akan jauh lebih sia-sia,’’ tegasnya.

Korban First Travel Kini Berharap pada Putusan Perdata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/tipu-rp-1-triliun-bos-first-travel-hidup-mewah-di-balik-tangis-jamaah_c_178285.jpeg" alt="Bos First Travel ditangkap polisi karena dugaan penipuan jamaah umrah" width="100%">
<figcaption>Bos First Travel ditangkap polisi karena dugaan penipuan jamaah umrah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jamaah umroh korban First Travel yang masih berharap uangnya kembali sepertinya sudah tak punya kesempatan lagi. Pasalnya, putusan Mahkamah Agung (MA) menyatakan bahwa semua aset biro perjalanan yang sudah menipu ribuan umat Islam itu dikuasai oleh negara.  Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mempertanyakan soal putusan MA tersebut. Mengenai dasarnya kenapa bisa aset milik First Travel dikembalikan oleh negara. Padahal yang merugi adalah para jemaah.  "Atas dasar apa negara merampas harta Jamaah? Kalau harta yang dirampas itu harta First Travel itu ya masih bisa. Tapi kalau harta dari jamaah, wah gimana ceritanya," ujar Abbas di Kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta, Selasa (19/11).  Menurutnya, negara juga tidak bisa sewenang-wenang mengambil aset milik First Travel yang terkesan sangat cepat untuk dilelang. Pasalnya, dalam kasus ini masyarakatlah yang menjadi korban penipuan dan banyak dirugikan.  "Bisa enggak negara dengan sewenang-wenang mengambil harta pribadi itu, ya enggak bisa dong," katanya.  Diketahui, Mahkamah Agung ( MA) menguatkan vonis yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Depok dan Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara First Travel.  Dalam putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 tahun 2019 yang dibacakan pada 31 Januari 2019 lalu, majelis hakim yang dipimpin Andi Samsan Nganro memutuskan agar barang bukti yang disita dalam perkara tersebut dirampas untuk negara.  "Bahwa sebagaimana fakta dipersidangan barang-barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa dan disita dari para terdakwa yang telah terbukti selain melakukan tindak pidana 'penipuan' juga terbukti melakukan tindak pidana 'pencucian uang' oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP juncto Pasal 46 KUHAP barang-barang bukti tersebut dirampas untuk negara," demikian bunyi putusan tersebut‎.

MUI: Atas Dasar Apa Negara Bisa Merampas Harta Jamaah?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/SIDANG-VONIS-Bos-FIRST-TRAVEL_MIFTAHULHAYAT-7.jpg" alt="Terdakwa Direktur Utama First Travel Andika Surachman (kiri) dan Direktur Anniesa Hasibuan (kanan) menjalani sidang kasus dugaan penipuan dan pencucian uang biro perjalanan umrah First Travel di Pengadilan Negeri Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (30/5). Hakim" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Direktur Utama First Travel Andika Surachman (kiri) dan Direktur Anniesa Hasibuan (kanan) menjalani sidang kasus dugaan penipuan dan pencucian uang biro perjalanan umrah First Travel di Pengadilan Negeri Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (30/5). Hakim</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bos First Travel Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan tak terima dengan hasil putusan kasasi yang menyatakan penyitaan aset biro perjalanan umrah tersebut. Pasangan suami-istri yang membuat ribuan jemaahnya terkatung-katung itu berencana mengajukan peninjauan kembali (PK).  Hal itu disampaikan kuasa hukum bos First Travel, Pahrur Dalimunthe. Menurut dia, kliennya akan mengajukan PK terkait penyitaan aset itu. “Klien kami (Andika Surachman) dalam waktu dekat akan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali,” kata dia seperti diberitakan PojokSatu.id (Jawa Pos Group), Selasa (19/11).  Salah satu alasan yang dikemukakan adalah pihaknya mengklaim menemukan bukti baru. Di antaranya kekeliruan putusan majelis hakim tingkat pertama hingga kasasi. Rencananya, upaya hukum luar biasa itu akan diajukan dalam dua pekan ke depan. “Detailnya akan kami sampaikan saat pengajuan PK,” ucap Pahrur.  Di sisi lain, Pahrur menambahkan, kliennya sepakat dengan pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang menyebut putusan kasasi MA dinilai bermasalah. Karena aset First Travel seluruhnya dirampas negara. “Karena seharusnya secara hukum aset barang bukti pada kasus ini dikembalikan kepada korban (jamaah),” terang Pahrur.  Sebelumnya, Mahkamah Agung ( MA) menguatkan vonis yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Depok dan Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara First Travel. Dalam putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 Tahun 2019 yang dibacakan pada 31 Januari 2019, majelis hakim yang dipimpin Andi Samsan Nganro memutuskan agar barang bukti yang disita dalam perkara tersebut dirampas untuk negara.  Sementara, Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan bahwa pihaknya bersikeras tetap akan mengambalikan aset tersebut kepada para jamaah. Saat ini, masih dilakukan upaya hukum lainnya terkait hal tersebut. “Bukan melelang kok. Ini akan dipelajari, dan kalau memang itu salah, saya akan minta dia meluruskan dan mempertanggungjawabkan,” kata Burhanuddin di Kantor Kejaksaan RI, Jakarta Selatan, Senin (18/11).  Pihaknya juga memastikan bahwa barang bukti hasil sitaan jaksa jumlahnya tidak akan berkurang. Oleh karena itu, dia berharap aset tersebut bisa dibagikan ke jamaah seperti tuntutan jaksa dalam persidangan.  “Kita berpendapat harusnya dikembalikan kepada korban bukan disita untuk negara. Ini menjadi masalah. Eksekusi kita kesulitan kan,” tegasnya.

Bos First Travel Buka Suara Soal Aset Dirampas Negara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#aset first travel

Berita Terkini