<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/18/WhatsApp-Image-2025-10-17-at-150343-242771739.jpeg" alt="Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur Kuntadi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur Kuntadi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu, Jawa Timur, menyelamatkan aset daerah dari pengembang. Totalnya mencapai Rp 522,2 miliar. Semua itu berasal dari 12 pengembang perumahan yang merupakan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang mesti diserahkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Batu.&nbsp; Kajati Jawa Timur Kuntadi mengatakan, langkah penyelamatan itu menjadi model kolaborasi yang efektif dalam memastikan hak publik terlindungi serta tata kelola aset daerah berjalan transparan dan akuntabel. &nbsp; Dia menegaskan, kejaksaan memiliki legitimasi kuat dalam mendampingi pemerintah daerah. Bukan hanya pada angka aset yang terselamatkan, tetapi juga pada tumbuhnya kesadaran hukum para pengembang serta penguatan sistem administrasi aset di daerah. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/properti/016638387/pemerintah-pastikan-kuota-kpr-subsidi-masih-tersisa-dukung-pengembang-lebih-optimal">Pemerintah Pastikan Kuota KPR Subsidi Masih Tersisa, Dukung Pengembang Lebih Optimal</a> Kuntadi berharap kolaborasi itu menjadi inspirasi nasional dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. "Kita tidak mencari siapa yang salah, tetapi memastikan apa yang benar dilakukan dengan benar,&rdquo; ujarnya dalam keterangan yang diterima JawaPos.com, Jumat (7/10).&nbsp; Adapun penyerahan aset itu dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Batu Andy Sasongko kepada Wali Kota batu Nurochman. Penyerahan itu disaksikan oleh Kajati Jawa Timur Kuntadi.&nbsp; Berdasar data (Kejari) Batu, aset negara yang berhasil diselamatkan dan diserahkan kepada Pemkot Batu nilainya mencapai Rp 522,2 miliar. Aset senilai itu merupakan hasil PSU dari 12 pengembang perumahan.

Kejari Batu menyelamatkan aset daerah dari pengembang. Totalnya mencapai Rp 522,2 miliar. Semua itu berasal dari 12 pengembang perumahan.

Kejaksaan Selamatkan Aset Pemkot Batu Rp 522 Miliar dari 12 Pengembang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/26/lCsV5q7I8Tg7DDvDUnsOMCOSOkArv5ptK2Aqk04R-2019070793.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Rio Pattiselanno mendorong pemkot untuk mengoptimalkan aset. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Rio Pattiselanno mendorong pemkot untuk mengoptimalkan aset. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) untuk mengoptimalkan aset daerah guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).&nbsp; "Aset daerah ini bukan sekedar catatan inventaris, melainkan sumber daya strategis yang dapat dikapitalisasi untuk pembangunan kota," tutur &nbsp;Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Rio Pattiselanno, Selasa (26/8). Dalam sebuah Workshop Wartawan Surabaya bertajuk &ldquo;Membaca Potensi Aset Pemerintah Kota Surabaya untuk Optimalisasi PAD", Rio tak menampik bahwa tantangan dalam pengelolaan aset cukup kompleks. Mulai dari keterbatasan sumber daya manusia (SDM) profesional, pendekatan birokratis yang masih dominan dibandingkan orientasi bisnis, hingga pendataan aset yang belum sepenuhnya lengkap dan terintegrasi.&nbsp; &ldquo;Pertanyaannya adalah apakah aset Pemkot sudah benar-benar dioptimalkan? Apakah sudah menghasilkan nilai ekonomi maksimal, dan apakah sudah bebas dari penyalahgunaan?&rdquo; tambah Politisi dari Fraksi PSI tersebut. Sertifikasi aset yang belum tuntas dan regulasi pemanfaatan yang terbatas pada skema sewa atau kerjasama BGS/BOT juga menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan segera oleh Pemkot Surabaya. Meski demikian, Rio melihat peluang besar. Banyak strategi yang bisa dilakukan Pemkot Surabaya untuk mendongkrak PAD melalui aset, seperti memanfaatkan aset dengan skema sewa dan kerja sama dengan pola BOT. "Transformasi aset tidur menjadi aset produktif perlu dilakukan Pemkot. Digitalisasi juga penting, misalnya dengan membangun dashboard aset terbuka yang bisa diakses publik maupun investor,&rdquo; terang Rio. Guna memperkuat pengelolaan aset, Rio menyarankan langkah internal berupa inventarisasi, valuasi ulang, pemetaan aset strategis, sertifikasi menyeluruh, serta peningkatan kapasitas SDM. Sementara strategi eksternal, Rio menekankan kolaborasi dengan BUMD dan pihak swasta, termasuk investor lokal. Rio juga menekankan pentingnya monitoring berbasis kinerja terhadap kontribusi aset pada PAD. &ldquo;Jika dikelola dengan baik, aset Pemkot Surabaya dapat menjadi mesin penggerak pembangunan. Bukan lagi sekadar beban, tetapi peluang besar yang bisa memberikan manfaat ekonomi bagi warga,&rdquo; tukas Rio.&nbsp;

DPRD Surabaya dorong Pemkot untuk optimalkan aset daerah demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

DPRD Surabaya Ingatkan Pemkot: Aset Daerah Harus Jadi Mesin PAD, Bukan Beban!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/06/WhatsApp-Image-2024-06-06-at-094753-122196377.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus memperkuat komitmen dalam mengamankan aset daerah yang dikuasai pihak ketiga. Berbagai upaya strategis terus dilakukan untuk memastikan aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan warga dan pemerintah. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan, setiap aset yang diamankan akan digunakan untuk kepentingan warga atau pemerintah. Seperti misalnya, tanah dan bangunan aset di Jalan Indragiri No 6 Surabaya yang digunakan untuk gedung olahraga. &rdquo;Kemudian tanah di Jalan Upa Jiwa dan Jalan Kenari Surabaya yang digunakan sebagai jalan umum. Lalu tanah aset milik pemkot di Jalan Rungkut Madya yang digunakan untuk ruang terbuka hijau dan tempat pembuangan sementara (TPS),&rdquo; kata Wali Kota Eri, Kamis (6/6). Wali Kota Eri menekankan bahwa pemanfaatan tanah aset harus benar-benar memberikan manfaat untuk warga. Untuk memastikan hal tersebut, Pemkot Surabaya bersama instansi lain intens melakukan pengawasan dan evaluasi. &rdquo;Terdapat evaluasi atau pengawasan yang dilakukan baik oleh internal Pemkot Surabaya maupun pihak eksternal seperti instansi pemerintah lain,&rdquo; ujar Eri. Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya Wiwiek Widayati menjelaskan, hingga Desember 2023, ada 5.309 register tanah aset yang telah bersertifikat. Jumlah itu dari total 8.452 register tanah milik Pemkot Surabaya. &rdquo;Upaya sertifikasi terus dilakukan. Dan sampai dengan Mei 2024, telah terbit sertifikat sejumlah 108 register,&rdquo; kata Wiwiek. Selain sertifikasi, Pemkot Surabaya juga melakukan pengamanan fisik aset melalui pemasangan papan, patok batas, atau pagar. Hingga Mei, pengamanan fisik telah dilakukan terhadap 1.078 register. Wiwiek lantas menyebutkan beberapa contoh keberhasilan pengamanan aset pemkot yang sebelumnya dikuasai pihak ketiga. Di antaranya, tanah seluas 480 meter persegi di Jalan Kencanasari Timur Blok A Nomor 29-31 Surabaya dan tanah seluas 12.631 meter persegi di Jalan Ngagel Nomor 153-155 Surabaya (Iglas). &rdquo;Kemudian, tanah seluas 2.485 meter persegi di Jalan Raya Wonorejo Timur (Taxi Orange), dan tanah seluas 2.259 meter persegi di Jalan Kalianak Nomor 151, 175, 179, Surabaya,&rdquo; papar Wiwiek Widayati. Dia memastikan, akan terus berupaya melakukan pengamanan aset milik Pemkot Surabaya yang tengah dikuasai pihak ketiga. Berbagai upaya pun dilakukan mulai dari pencatatan administrasi hingga memastikan batas-batas tanah aset. Selain itu, upaya lain yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan perangkat daerah (PD) pengguna dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Surabaya. Termasuk koordinasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan untuk memperkuat riwayat perolehan tanah aset. &rdquo;Pengamanan dilakukan kepada semua jenis tanah aset Pemkot Surabaya, baik secara administrasi, fisik, dan hukum,&rdquo; tegas Wiwiek. Dalam prosesnya, Wiwiek menegaskan, Pemkot Surabaya juga menggandeng aparat penegak hukum (APH) untuk pendampingan dan bantuan pengamanan aset. APH yang terlibat antara lain kejaksaan, kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). &rdquo;Kami juga berkoordinasi dengan instansi terkait antara lain Badan Pertanahan Nasional (BPN), Balai Harta Peninggalan (BHP), dan Kanwil Kemenkumham untuk mencari data dan pertimbangan data,&rdquo; ungkap Wiwiek Widayati. Menurut dia, rata-rata proses penyelamatan aset memiliki jangka waktu penyelesaian yang relatif berbeda. Baik penyelesaian yang dilakukan melalui jalur non-litigasi maupun litigasi. &rdquo;Terdapat permasalahan tanah aset yang butuh waktu kurang lebih 7 tahun, namun ada juga yang bisa diamankan kurang dari 1 tahun,&rdquo; ujar Wiwiek Widayati. Dia mencatat, saat ini ada beberapa aset milik pemkot yang masih dalam proses pengamanan karena dikuasai pihak ketiga. Aset-aset tersebut tersebar di beberapa wilayah Surabaya. Di antaranya, di Jalan Kejawan Putih Tambak, Jalan Margorejo, dan dua persil aset di Jalan Pandegiling. &rdquo;Kemudian di Jalan Raya Tenggilis Mejoyo, Jalan Cempaka Surabaya (Kompleks Eyang Kudo), Jalan Ikan Dorang, dan Jalan Pogot,&rdquo; ucap Wiwiek Widayati.

Pemkot Surabaya perkuat komitmen amankan aset daerah yang dikuasai pihak ketiga. Aset daerah akan dimanfaatkan demi kepentingan warga

Ribuan Aset Pemkot Surabaya Berhasil Diamankan, 5.309 Register Tanah Telah Bersertifikat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/20/agnis-1174497219.jpg" alt="Sejumlah petugas memberi segel mengamankan aset daerah eks Rumah Jaga Pompa Air Mulyorejo Surabaya, Selasa (20/2)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah petugas memberi segel mengamankan aset daerah eks Rumah Jaga Pompa Air Mulyorejo Surabaya, Selasa (20/2).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengamankan aset daerah. Yakni bekas rumah jaga pompa air Mulyorejo karena digunakan tidak sesuai peruntukan. Ketua Tim Kerja Penindakan Satpol PP Kota Surabaya Agnis Juistityas mengatakan, pengosongan aset tersebut merupakan tindak lanjut permohonan bantuan penertiban yang dilayangkan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya. &rdquo;Sebelum ada tindakan, telah diberikan surat peringatan kepada penghuni atau warga yang menempati bangunan sebagai bentuk sosialisasi, sekaligus imbauan agar dilakukan pengosongan,&rdquo; papar Agnis Juistityas seperti dilansir dari Antara. Dari pihak DSDABM Surabaya, lanjut dia, sudah memberikan tiga kali surat peringatan. Satpol PP juga sudah mengirim tiga kali surat peringatan kepada penghuni bangunan tersebut. Agnis menjelaskan, sebelumnya bangunan tersebut disalahgunakan warga dan disewakan untuk kepentingan komersial. Yakni digunakan untuk kantor distributor kamera pengawas atau Closed Circuit Television (CCTV). &rdquo;Senin (19/2) siang, saat kami lakukan peninjauan yang menempati masih belum pindah, tetapi kami dapat informasi dari warga bahwa penghuni mengosongkan bangunan sejak subuh,&rdquo; papar Agnis Juistityas. &rdquo;Sehingga saat kami lakukan penindakan, bangunan sudah dalam keadaan kosong tanpa barang,&rdquo; imbuh dia. Agnis menambahkan, pengosongan tersebut dilakukan guna menegakkan pasal 122 tentang Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2020 terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah. &rdquo;Ayat satu berbunyi, pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Kemudian ayat kedua, pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat satu, meliputi pengamanan fisik, administrasi, dan hukum,&rdquo; papar Agnis&nbsp;Juistityas.

Satpol PP Surabaya mengamankan aset daerah yakni bekas rumah jaga pompa air Mulyorejo karena digunakan tidak sesuai peruntukan

Pemkot Surabaya Amankan Aset Bekas Rumah Jaga Pompa Air Mulyorejo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/06/Pemkab-Rejang-Lebong-11-2093896112.jpg" alt="Ilustrasi gedung kantor Pemerintah Kota Rejang Lebong." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gedung kantor Pemerintah Kota Rejang Lebong.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Aset daerah berupa kendaraan-kendaraan memiliki plus dan minus. Seperti biaya perawatan dan pajak yang cukup memakan biaya. Bupati Rejang Lebong Syamsul Effendi mengatakan, Pemkab Rejang Lebong dalam APBD 2023 telah menganggarkan biaya tunggakan pajak kendaraan roda dua dan empat. Bupati mempertimbangkan untuk menjual atau melelang ratusan aset daerah berupa kendaraan roda dua dan empat yang sudah tidak terpakai. &rdquo;Kendaraan dinas milik pemkab yang menunggak pembayaran pajak ini masih dilakukan pendataan kondisi di lapangan oleh bagian aset,&rdquo; terang Syamsul Effendi. Kendaraan dinas Pemkab Rejang Lebong yang telah mengalami kerusakan atau sudah tidak layak pakai, jika dibiarkan akan terus membebani keuangan daerah. Di antaranya untuk perawatan serta perbaikan dan pembayaran pajak tiap tahun. Menurut Syamsul Effendi, keberadaan ratusan unit kendaraan dinas yang pembayaran pajaknya menunggak harus diselesaikan sesuai mekanisme. Sehingga, tidak memengaruhi pengelolaan aset maupun penelantaran aset negara. Kepala UPTD Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu Heppy Yunizar menyebutkan, sampai dengan batas akhir program pemutihan tunggakan pajak kendaraan wilayah 30 November, terdapat 264 untuk kendaraan pemkab yang belum dilunasi. Penunggakan pajak dari ratusan kendaraan tersebut mencapai lebih dari 96 juta rupiah. &rdquo;Kendaraan dinas pemkab yang menunggak ini sebanyak 232 unit kendaraan roda dua dengan nilai tunggakan lebih dari 27 juta. Sedangkan untuk kendaraan roda empat terdapat 32 unit dengan nilai tunggakan lebih dari 69 juta rupiah,&rdquo; terang Heppy. Dia mengatakan, tercatat sebanyak 364 unit kendaraan dinas Pemkab Rejang Lebong yang mengikuti pelaksanaan program pemutihan. Ratusan unit tersebut terdiri atas 89 unit kendaraan roda empat dengan jumlah pajak yang dibayar sebesar lebih dari Rp 195 juta. Sedangkan untuk kendaraan roda dua terdapat 275 unit dengan jumlah pajak yang dibayarkan sebesar Rp 30,96 juta.

Pemerintah Rejang Lebong tengah mempertimbangkan penghapusan aset daerah berupa kendaraan dinas yang tidak terpakai

Tunggakan Pajak Jadi Beban, Pemkab Rejang Lebong Ingin Hapus Ratusan Aset Daerah yang Tidak Terpakai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/18/WhatsApp-Image-2023-11-18-at-111335-2931709655.jpg" alt="Sosialisasi forum Literasi dan Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah itu berlangsung di Tuban." width="100%">
<figcaption>Sosialisasi forum Literasi dan Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah itu berlangsung di Tuban.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Timur terus menyosialisasikan pola manajemen keuangan yang tepat kepada masyarakat. Sosialisasi yang dikemas pada forum Literasi dan Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah itu berlangsung di Tuban. BPKAD memulai sasaran sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku UMKM. Harapannya, elemen masyarakat dan pelaku UMKM bisa mengelola keuangan dengan baik. &rdquo;Seiring perkembangan teknologi dan digitalisasi,&rsquo;&rsquo; ucap Sekretaris BPKAD Jawa Timur Kholiq Abdillah. Dia juga mengungkapkan, pendampingan pengelolaan keuangan sangat penting. BPKAD menggandeng Komisi C DPRD Jawa Timur dan Bank Jatim mengoptimalkan peran pendampingan itu. &rdquo;Kami yakin, pendampingan ini akan mendorong kemajuan ekonomi di daerah yang membawa dampak besar pada tingkat regional maupun nasional,&rsquo;&rsquo; imbuh dia. Forum tersebut bukan pertama kali digelar. Sebelumnya, BPKAD Jawa Timur menyelenggarakan acara yang sama di Bondowoso, Jember, Surabaya, dan Madiun. Pesertanya beragam, mulai dari pelaku UMKM, masyarakat umum, hingga pengelola BUMDes. Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur Agung Supriyanto mengatakan, perkembangan teknologi membawa pengaruh besar pada berbagai aspek. Termasuk aspek pengelolaan keuangan. Literasi dan digitalisasi merupakan program yang sedang dibutuhkan masyarakat. &rdquo;Mereka perlu mengenal bagaimana sistem pengelolaan keuangan yang berbasis digital,&rsquo;&rsquo; ucap Agung Supriyanto. Masyarakat harus bisa mengadaptasi sistem pengelolaan digital. Sikap adaptasi yang cepat akan mendorong masyarakat mampu melakukan banyak hal dengan mudah. Transaksi bisa lebih cepat dan tepat. Suyatno, pimpinan Bank Jatim Tuban mengungkapkan sinergi dan kolaborasi dalam menyikapi literasi dan digitalisasi sangat penting. BPKAD Jawa Timur memiliki peran sebagai fasilitator. &rdquo;Kami Bank Jatim sebagai fungsi layanan keuangan melalui berbagai produk yang ada,&rsquo;&rsquo; kata Suyatno. Program yang sudah disiapkan itu merupakan agenda Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendorong pertumbuhan UMKM. Langkah tersebut merupakan wujud dan komitmen Bank Jatim bersama pemerintah dalam memajukan Jawa Timur.

BPKAD Jawa Timur terus menyosialisasikan pola manajemen keuangan kepada masyarakat dikemas dengan forum Literasi dan Digitalisasi keuangan

BPKAD Jawa Timur Sosialisasi Manajemen Keuangan melalui Literasi dan Digitalisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG-20230102-WA0007_31.jpg" alt="Pers rilis capaian kinerja tahun 2022 di lingkungan Kejari Surabaya. Didik Suhartono/Antara" width="100%">
<figcaption>Pers rilis capaian kinerja tahun 2022 di lingkungan Kejari Surabaya. Didik Suhartono/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya berhasil menyelamatkan aset daerah senilai Rp 6,17 triliun sepanjang 2022. Sejumlah aset yang diselamatkan meliputi Pasar Turi Rp 1,5 triliun, sertifikasi tanah aset Pemkot Surabaya Rp 3,5 triliun.  Selain itu, Bidang Pembinaan Kejari Surabaya berhasil memperoleh penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 10,5 miliar.  “Terbesar dari denda tilang sebesar Rp 4 miliar,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya Danang Suryo Wibowo seperti dikutip Radar Surabaya, Selasa (3/1).  Selain menyetor PNBP, Kejari Surabaya juga menerima dana hibah sebesar Rp 3,5 miliar. Dana hibah tersebut di antaranya digunakan untuk pembangunan ruang sidang online dan rehab sejumlah ruang di Kejari Surabaya.  Bidang Pidana Khusus, Kejari Surabaya berhasil melakukan penyelesaian uang pengganti sebesar Rp 17 miliar. Selain itu, Bidang Pidana Khusus juga telah melakukan dan 21 penuntutan.  Sementara itu, Kejari Tanjung Perak selama tahun 2022 berhasil menyelamatkan aset berupa tiga bidang tanah seluas tiga hektare senilai Rp 66 miliar. Kajari Tanjung Perak Aji Kalbu Pribadi mengatakan, bukan hanya penyelamatan aset negara, tapi juga menyetor penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 1,5 miliar.  Selain itu, pendapatan penjualan barang bukti rampasan Rp 154 juta, denda tilang Rp 434 juta. Kemudian restorative justice (RJ) empat perkara.

Kejari Surabaya Selamatkan Aset Rp 6,17 Triliun Sepanjang 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/GUS-ASET.jpg" alt="Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sidoarjo Yannis Harryzon Dethan secara simbolis menyerahkan 226 sertifikat kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali di Pendopo Delta Wibawa, Sidoarjo, Jumat (30/11)." width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sidoarjo Yannis Harryzon Dethan secara simbolis menyerahkan 226 sertifikat kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali di Pendopo Delta Wibawa, Sidoarjo, Jumat (30/11).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Upaya Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali dalam mengamankan aset milik Pemkab Sidoarjo patut didukung semua pihak. Pasalnya, tidak mudah mengamankan aset daerah yang selama puluhan tahun belum tersertifikatkan. Tahun 2022 ini jumlah aset yang sudah diamankan sebanyak 651 bidang. Sertifikasi aset milik pemkab Sidoarjo akan terus didorong hingga dua ribu lebih aset yang dimiliki yang lokasi bidangnya tersebar.  Jum'at (30/12/2022) Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sidoarjo Yannis Harryzon Dethan secara simbolis menyerahkan 226 sertifikat kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali di Pendopo Delta Wibawa.  Bupati Gus Muhdlor mengapresiasi kinerja BPN Sidoarjo yang telah membantu kelancaran proses sertifikat aset Pemkab Sidoarjo di tahun 2022 ini. Oleh karenanya di tahun depan akan terus didorong agar seluruh aset daerah memiliki sertifikat.  "Harapannya ke depan sertifikat aset Pemkab ini lebih masif lagi," ujar Gus Muhdlor.  Bupati yang akrab dipanggil Gus Muhdlor tersebut mengatakan pensertifikatan aset Pemkab penting dilakukan. Hal tersebut akan memberikan kepastian hukum atas aset yang dimiliki daerah. Sehingga aset tersebut tidak rawan disalah gunakan.  "Kalau aset sudah dipegang negara, kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bisa diminimalisir,"ucapnya.  Kepala BPN Sidoarjo Yannis Harryzon Dethan mengatakan proses pensertifikatan aset Pemkab Sidoarjo telah dimulainya sejak bulan Januari 2022. Dikatakannya ada 2 ribu lebih pengajuan sertifikat aset Pemkab Sidoarjo. Dari jumlah tersebut sekitar 1.400 telah masuk proses pengukuran. Namun yang telah selesai proses pengukurannya sebanyak 685 bidang. Jumlah tersebut tinggal menunggu penerbitan sertipikat saja. Saat ini aset Pemkab Sidoarjo yang telah tersertifikat sebanyak 651 bidang.  "Ada dua ribu lebih pengajuan aset Pemkab Sidoarjo yang masuk ke kami, namun yang telah masuk proses pengukuran sekitar 1.400 sekian, dan yang telah selesai proses pengukurannya sudah 685, dan SK yang sudah kami selesaikan sebanyak 651 sertifikat,"ucapnya.  Yannis mengatakan ada 525 sertifikat aset Pemkab Sidoarjo yang berhasil diselesaikannya semenjak dirinya menjabat kepala BPN Sidoarjo. 299 sudah diserahkan sebelumnya, 226 sisanya diserahkan kali ini. Ia akan terus mendorong proses penerbitan sertifikat. Salah satunya dengan terus berkoordinasi dengan OPD Sidoarjo yang membidangi aset. Ia berharap proses pengukuran berjalan lancar. Clear n clean sewaktu dilakukan pengukuran. Dengan begitu penerbitan sertifikat aset Pemkab Sidoarjo tidak akan menemui kendala.  "Selama saya menjabat ada 525 sertifikat aset Pemkab Sidoarjo yang saya tandatangani, kalau selama satu tahun ada 651 sertifikat aset Pemkab Sidoarjo yang telah selesai,"ucapnya.

Bupati Sidoarjo Berhasil Amankan 651 Bidang Aset Daerah Sepanjang 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/ASET-SIDOARJO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Mayoritas aset Pemkab Sidoarjo, ternyata sejauh ini masih belum memiliki sertifikat. Data dari Komisi A DPRD Sidoarjo, dari total jumlah aset mencapai 2.527 bidang, yang sudah bersertifikat hanya 639 bidang. Selebihnya atau sebanyak 1.888 bidang masih belum bersertifikat.  Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Damroni Chudlori mengatakan, sebagian besar aset itu berada di wilayah pemerintahan desa. Ada beberapa kendala dalam proses sertifikasi. Salah satunya adalah kekhawatiran dari tokoh masyarakat dan pemerintah desa akan kehilangan aset ketika pemkab mensertifikatkan lahan tersebut.  “Padahal, desa masih bisa memanfaatkan lahannya selama belum berdiri fasilitas umum,” kata Dhamroni seperti dilansir Jawa Pos Radar Sidoarjo, Senin (19/12).  Malah, lanjut dia, pihak desa bisa mendapatkan sejumlah keuntungan ketika lahan sudah disertifikasi. Salah satunya, perawatan bangunan. Misalkan saja, di atas aset itu berdiri SD atau SMP negeri, maka pemkab bisa mengalokasikan anggaran untuk perbaikan maupun perawatan gedungnya.  Dengan begitu, lanjut dia, desa tidak perlu menggunakan anggaran sendiri untuk melakukan perawatan atau perbaikan bangunan. Jika tidak ada sertifikat hak milik, pemkab tidak bisa membantu melakukan perawatan.  Karena itu, dia berharap pemkab perlu menggencarkan sosialisasi. Baik ke pemerintah desa maupun BPD saat ada musyawarah desa. Perlu ditegaskan, tidak ada hak yang terkurangi. Artinya, ketika bidang lahan sudah tersertifikasi, desa yang menggunakan tinggal mengajukan pemanfaatan lahan saja. Pemkab pun akan menyetujui.  ‘’Sebab, sudah ada aturan mengenai hal itu. Sehingga desa tidak perlu khawatir,’’ ujar politikus PKB itu. Karena itu, semua aset milik pemkab harus segera memiliki sertifikat. Tujuannya sebagai pengamanan. Saat ini, proses sertifikasi masih terus berjalan.

Mayoritas Aset Milik Pemkab Sidoarjo Belum Bersertifikat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/LAPANGAN-HOKI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pemkot Surabaya menyempurnakan aturan retribusi pemakaian kekayaan daerah di Kota Pahlawan. Regulasi yang lama diganti Perda Nomor 1 Tahun 2022. Penerbitan aturan anyar itu bertujuan menjembatani warga agar semakin mudah memanfaatkan aset yang dikelola pemkot.  Perda 1/2022 tersebut mengatur beragam hal tentang tarif retribusi aset milik pemkot. Mulai tanah, bangunan, gedung, hingga flat. Beberapa poin di dalamnya memuat kebijakan yang diatur pada perda yang lama, yaitu Perda 3/2013. Selain itu, pemkot menambahkan tarif retribusi aset yang besarannya belum ditetapkan.  Contoh aset yang tarif retribusinya belum ditetapkan di antaranya lapangan hoki, softball, dan tenis hingga Lapangan THOR. Fasilitas olahraga tersebut dikelola Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata (DKKOP) Surabaya.  Kepala DKKOP Surabaya Wiwiek Widyawati menyampaikan, pemkot membangun banyak fasilitas baru. Namun, retribusi aset tersebut belum diatur. ”Nah, Perda 1/2022 ini mengakomodasi hal tersebut,” ujarnya.  Sejumlah aset di bawah DKKOP Surabaya yang besaran retribusinya sudah ditetapkan adalah kompleks olahraga di Jalan Dharmawangsa. Mulai lapangan softball, hoki, hingga tenis. Lalu ada juga Lapangan THOR. ”Tarif sewa sudah ditetapkan sehingga kalau masyarakat ingin memanfaatkannya, sudah jelas aturan hukumnya,” papar mantan kepala dinas perdagangan (disdag) itu.  Warga yang hendak memanfaatkan lapangan yang dikelola DKKOP tersebut bisa mengajukan izin lewat SSW Alfa. Tarifnya mengacu Perda 1/2022. Besaran tarif berdasar jenis kegiatan yang digelar. ”Apakah hiburan, olahraga, atau acara yang sifatnya sosial, masing-masing ada pertimbangannya sendiri,” ucap Wiwiek.  Retribusi lapangan Gelora Bung Tomo (GBT) dan Gelora 10 November (G10N) juga dimuat dalam perda itu. Hanya, besaran tarifnya masih mengacu Perda 3/2013. ”Selain aset baru masih sama aturannya,” kata dia.  Aset yang dikelola Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Surabaya tidak mengalami perubahan tarif. Seperti Convention Hall Arief Rahman Hakim hingga Gedung Organisasi Wanita (GOW).  ”Masih tetap sama dengan yang lama. Nah, ini hanya pembaharuan dan aturan dimasukkan saja dalam satu produk hukum,” tutur Kepala BPKAD Surabaya Ira Trisusilowati.  Peraturan retribusi kekayaan daerah ini diubah dalam jangka waktu paling lambat tiga tahun. Beberapa aset lain yang juga di-update adalah flat hingga sentra wisata kuliner (SWK). Total ada 19 aset yang termuat dalam Perda 1/2022 itu.

Warga Semakin Mudah Manfaatkan Aset Pemkot Surabaya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#aset daerah

Berita Terkini