<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/14/taman-peruri-3045974898.jpg" alt="Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo saat kegiatan groundbreaking Taman Kota Peruri di Jakarta, Jumat (13/10)." width="100%">
<figcaption>Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo saat kegiatan groundbreaking Taman Kota Peruri di Jakarta, Jumat (13/10).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo berharap aset-aset milik BUMN yang memiliki nilai sejarah bisa dioptimalkan untuk menjadi ruang terbuka hijau bagi publik. "Saya harap nanti seluruh aset-aset BUMN yang punya&nbsp;heritage&nbsp;bisa kita pertahankan fasadnya dan bisa menjadi pusat keramaian baru, pusat jantung dari hijau kota," kata Tiko saat kegiatan&nbsp;groundbreaking&nbsp;Taman Kota Peruri di Jakarta, kemarin. Sebagai contoh, gedung Sarinah yang telah direvitalisasi dan kini menjadi salah satu titik pusat keramaian di Jakarta. Dia berharap hal tersebut juga terjadi pada Taman Kota Peruri, aset Perum Peruri di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang bakal dibangun menjadi ruang terbuka hijau. "Ini memang cita-cita sedari awal, kami ingin membuat ruang terbuka hijau untuk publik yang bisa memberikan nuansa baru di selatan," ujar Tiko. Terlebih, seiring dengan Perum Peruri yang ditunjuk untuk menjadi pusat teknologi pemerintahan, Tiko berharap area terbuka hijau tersebut juga akan menjadi area pengembangan teknologi yang juga turut melibatkan partisipasi publik. Tak hanya teknologi, sambung Tiko, dia juga berharap Taman Kota Peruri bisa memfasilitasi ruang publik yang bisa dimanfaatkan oleh berbagai komunitas masyarakat. "Jadi, kita harap ke depan ini bisa dimanfaatkan oleh komunitas yang tertarik untuk bergabung di sini, supaya bisa menjadi sentra komunitas di Jakarta Selatan dan menjadi warna baru yang lebih hijau," tambah dia. Taman Kota Peruri direncanakan sebagai pembangunan dengan konsep&nbsp;low density&nbsp;dan&nbsp;low rise, tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai budaya. Taman ini mencakup area seluas 1,08 hektare. Lokasi Taman Kota Peruri berada di tempat yang strategis, yakni dekat dengan fasilitas transportasi publik seperti Terminal Bus Blok M, Halte Bus Transjakarta, dan Stasiun MRT menjadikannya bagian dari kawasan TOD (Transit Oriented Development). Kawasan tersebut terintegrasi dengan tujuh zona aktivitas, yakni Peruri Office, Heritage Fine Dining and Resto, Urban Park, Art and Creative Gallery, Food and Beverage, MICE, dan Commercial Office. Direktur Utama Peruri Dwina Septiani Wijaya mengungkapkan Taman Kota Peruri ditargetkan selesai pada 2025. Kendati demikian, area Taman Kota Peruri akan dibiarkan terbuka untuk publik selama proses pembangunan.

Sebagai contoh, gedung Sarinah yang telah direvitalisasi dan kini menjadi salah satu titik pusat keramaian di Jakarta.

Wamen BUMN Harap Aset Bersejarah BUMN Bisa jadi Ruang Hijau Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-13-at-17.42.42.jpeg" alt="dok. Humas BUMN" width="100%">
<figcaption>dok. Humas BUMN</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Laba konsolidasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sepanjang 2022 diproyeksikan mencapai Rp 303,7 triliun, atau naik Rp 179 triliun dari laba bersih konsolidasi pada 2021. Angka tersebut merupakan laba unaudited (belum diaudit).  "Insya Allah nanti kalau diaudit pasti ada kurang lebihnya sekitar Rp 303,7 triliun, artinya ada peningkatan yang sangat signifikan sebesar Rp 179 triliun," ungkap Menteri BUMN Erick Thohir saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (13/2).  Total laba konsolidasi BUMN tersebut sudah termasuk laba nontunai Garuda Indonesia yang mencapai Rp 55,7 triliun. Adapun aset konsolidasi pada 2022 tercatat sebesar Rp 9.867 triliun, meningkat signifikan dibandingkan 2021 yang sebesar Rp 8.978 triliun.  Sementara itu, ekuitas BUMN secara keseluruhan mencapai Rp 3.150 triliun, naik dibandingkan 2021 yang sebesar Rp 2.778 triliun. Pendapatan BUMN sepanjang 2022 mencapai Rp 2.613 triliun, dibandingkan Rp 2.292 triliun pada 2021.  Menurut Erick Thohir, salah satu faktor pendorong kinerja BUMN pada 2022 adalah efisiensi. Salah satu indikatornya adalah penurunan rasio utang BUMN terhadap investasi yang turun dari 36,2 persen menjadi 34,2 persen.  "Ada yang bilang utang naik tapi kan tentunya ekuitasnya juga naik. Ini yang kita tekankan bahwa BUMN banyak utang tidak dijaga dengan ekuitas yang baik itu salah," jelas Erick, dalam keterangan BUMN.  Erick memaparkan, modal BUMN pada 2022 yang mencapai Rp 3.150 triliun atau jauh lebih besar ketimbang utang yang sebesar Rp 1.640 triliun. Dia memastikan, utang BUMN akan terus berkurang, antara lain melalui percepatan pembayaran utang seperti di PLN dan pembayaran utang tepat waktu.  "Salah satu efisiensi yang ada di PLN itu bagaimana Capex (Belanja Modal) yang kita tekan targetnya 50 persen sudah mencapai 40 persen. Itu ada perbaikan penurunan utang sampai Rp 96 triliun, jadi sekarang tinggal Rp 404 triliun," kata Erick. Pertamina juga sukses melakukan efisiensi USS 2,4 miliar itu terdiri atas berbagai sumber belanja modalnya.

Erick Laporkan Laba Konsolidasi BUMN 2022 Sekitar Rp 303,7 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/menteri-rini-jawa-pos.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengukuhkan dirinya sebagai perusahaan patut diperhitungkan bukan hanya di kawasan Asia Tenggara, tetapi di dunia. Data Kementerian BUMN mencatat aset seluruh BUMN dalam 4 tahun terakhir sejak 2015 hingga 2018 tumbuh rata-rata 12%. Tahun 2018 lalu, aset BUMN mencapai Rp 8.092 triliun naik sebesar 12 persen dibandingkan tahun 2017.  “Peningkatan aset ini didukung oleh peningkatan laba, dan manajemen perusahaan yang teruji menghadapi tantangan perkembangan ekonomi yang ada,” kata Menteri BUMN Rini Soemarno dalam keterangannya di peringatan HUT BUMN di Marina Convention Center, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (13/4).  Menurut Rini peningkatan aset juga mendukung kontribusi BUMN terhadap penerimaan Negara untuk mendukung pembangunan. Tahun 2018, kontribusi BUMN terhadap penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp 422 triliun baik dalam bentuk dividen, pajak maupun penerimaan Negara bukan pajak.  Angka ini lebih tinggi atau naik sekitar 19% dibandingkan tahun 2017 yang mencapai Rp 354 triliun. Pun kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara terus tumbuh. Dalam empat tahun terakhir rata-rata sebesar 11,68%.  Menteri Rini beserta jajarannya dan 52 Direksi serta Komisaris BUMN hadir untuk menyampaikan rasa terima kasih atas kerja keras para insan BUMN atas kontribusinya terhadap kemajuan BUMN.  “Dalam banyak waktu dan kesempatan BUMN terus berupaya mendekatkan diri dengan masyarakat di seluruh Indonesia. Semoga apa yang telah kami lakukan bisa lebih mengakrabkan dan menghangatkan hubungan BUMN dengan masyarakat, dan memberi manfaat untuk masyarakat,” papar Rini.  “Kami optimistis kinerja BUMN akan lebih baik, kekuatan sinergi semakin jelas dan kami on the track untuk mewujudkan holding di BUMN agar organisasi lebih ramping dan menjalankan bisnis lebih cepat dalam mengejar hasil usaha maksimal untuk akhirnya kita kembalikan kepada masyarakat,” paparnya Rini.  Dalam seluruh rangkaian HUT BUMN tersebut para milenial BUMN senantiasa dilibatkan dengan misi khusus oleh Kementerian BUMN. Di depan para milenial, Rini berpesan agar para generasi milenial yang bekerja di BUMN harus kreatif, inovatif dan berani menyuarakan pemikiran untuk membuat BUMN besar dan tangguh untuk menghadapi segala tantangan.  Sementara itu Ketua Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang juga Direktur Utama Bank BTN Maryono mengungkapkan HUT ke 21 BUMN kali ini memiliki makna kebersamaan, sinergi dan prestasi.  "Adanya kebersamaan, sinergi, prestasi yang telah terwujud makanya kedepan kami akan mengembangkan lebih cepat lagi, sehingga BUMN dapat menjadi roda pembangunan yang paling terdepan," tegasnya.

Aset Tembus Rp 8.902 T, BUMN Setor Dividen dan Pajak Rp 422 T ke Negara Pada 2018

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tak-semua-aset-yang-dimiliki-bumn-mendatangkan-keuntungan_m_231368-scaled.jpg" alt="Karyawan PT Pertamina ketika berdemo yang menolak penjualan aset perusahaa mereka." width="100%">
<figcaption>Karyawan PT Pertamina ketika berdemo yang menolak penjualan aset perusahaa mereka.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Belakangan ini publik sangat menyorot isu penjualan aset salah satu BUMN yang dilakukan oleh pemerintah. Hal itu dianggap sangat merugikan BUMN itu sendiri atau negara. Menurut Pengamat Hukum Korporasi Dewi Djalal, BUMN harus mengelola asetnya dengan benar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan. Sebab aset yang dimiliki belum tentu membawa nilai keuntungan. Demikian pula sebaliknya, memiliki aset sedikit bukan pula membawa kerugian. Semua tergantung pada kemampuan perusahaan untuk dapat mengelola asetnya secara optimal. "Menurut Menteri BUMN Rini Soemarno, akhir 2017 total aset BUMN mencapai lebih dari Rp 7.200 triliun. Aset yang kurang atau tidak optimal pemanfaatannya (idle) tentu menimbulkan biaya-biaya (pajak, maintenance, dan lain-lain) yang akan menjadi beban perusahaan,&rdquo; kata Dewi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (28/7). Dewi mengatakan, semua aset itu belum tentu membawa keuntungan, demikian pula sebaliknya, memiliki <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/17/01/2017/tolak-penjualan-aset-bumn-secara-bebas-dpr-panggil-menkeu-besok" target="_blank">aset</a> sedikit bukan pula membawa kerugian. &ldquo;Semua tergantung kemampuan perusahaan untuk mengelola asetnya secara optimal,&rdquo; ujarnya. Menurutnya, optimalisasi aset dapat dilakukan melalui kerja sama yang saling menguntungkan dengan pihak lain. Namun mitra itu harus mampu mengoptimalkan nilai perusahaan berdasarkan asas transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemanfaatan dan kewajaran, yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing BUMN. "Kerja sama mengacu pada ketentuan dan memperhatikan aspek kemanfaatan dan keuntungan bagi BUMN,&rdquo; katanya. Dewi menegaskan, kerja sama harus dilakukan berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) yang ditetapkan oleh Direksi sebagaimana diatur&nbsp;dalam PERMEN BUMN No. PER-04/MBU/09/2017 tentang Perubahan Atas PERMEN BUMN No. PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama BUMN. "Dalam hal idle aset, dapat dilakukan penghapusbukuan atau pemindahtanganan aset. Ini dapat dilakukan untuk aset yang tidak dapat didayagunakan secara optimal. Aset yang dipindahtangankan bukan aset produktif BUMN serta nilainya tidak signifikan,&rdquo; ujar Dewi. Teknis pelaksanaan tentang Penghapusbukuan aset BUMN dapat merujuk pada Peraturan Menteri BUMN Nomor 02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara yang mana terakhir diubah melalui Peraturan Menteri BUMN No. PER/22/MBU/12/2014. Optimalisasi aset BUMN melalui penjualan atau kerja sama perlu dilaksanakan BUMN berdasarkan SOP yang jelas dan sesuai dengan peraturan. SOP yang jelas diharapkan dapat mewujudkan pengambilan keputusan bisnis yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta terhindar dari perbuatan melawan hukum. "Penjualan dilakukan secara berjenjang dari lelang terbuka, mendapat persetujuan Dewan Komisaris, pemegang saham atau RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar BUMN. Yang pasti harus menguntungkan,&rdquo; ujarnya. Selain itu, penentuan harga harus dilakukan dengan transparan oleh tim penilai atau profesi penilai tertentu, atau pun bilamana perlu dilakukan penyesuaian dengan meminta pendapat Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Tinggi Setempat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta kepada kantor pelayanan pajak setempat dalam hal penyesuaian harga yang terkait dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Tak Semua Aset yang Dimiliki BUMN Mendatangkan Keuntungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jadi-tersangka-kpk-aset-pt-nindya-karya-diblokir_m_204568.jpeg" alt="Jubir KPK Febri Diansyah" width="100%">
<figcaption>Jubir KPK Febri Diansyah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dua BUMN ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi korporasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keduanya, PT Nindya Karya (NK) dan PT Tuah Sejati (TS). Akibat status itu, aset kedua BUMN tersebut diblokir lembaga antirasuah. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, penyidik sudah memblokir rekening Nindya Karya dengan nominal Rp 44 miliar. Penyitaan juga dilakukan terhadap tiga aset PT TS senilai Rp 20 miliar. Dengan demikian, total nilai yang disita mencapai Rp 64 miliar. "Upaya ini diambil untuk memaksimalkan asset recovery," ujarnya kemarin. Seperti diwartakan, kasus yang melibatkan BUMN dan swasta itu terkait dengan pembangunan dermaga bongkar pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Dermaga itu terletak di Sabang, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Berdasar kajian KPK, pembangunan dermaga yang menggunakan APBN tahun anggaran 2006-2011 itu telah merugikan negara hingga Rp 313 miliar dari total anggaran Rp 739 miliar. Modusnya adalah penunjukan langsung pemenang tender, rekayasa dalam penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS), penggelembungan biaya, hingga prosedur izin-izin terkait seperti amdal yang belum ada. Febri menyatakan, dana Rp 44 miliar milik <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/13/204245/proyek-dermaga-sabang-kpk-tetapkan-pt-nindya-karya-sebagai-tersangka" target="_blank">Nindya Karya</a> sudah dipindahkan ke rekening penampungan KPK untuk penanganan perkara. Adapun aset PT TS yang disita, antara lain 1 unit SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) dan 2 unit SPBN (stasiun pengisian bahan bakar nelayan) di Banda Aceh dan Meulaboh. "Penyidik juga masih menelusuri aset lain PT TS," kata mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) itu. Penyidikan kasus korupsi tersebut juga sudah menjerat tiga pelaku yang diduga terlibat. Yakni, Kepala <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/14/204394/pejabat-nindya-karya-jadi-tersangka-korupsi-bumn-bilang-begini" target="_blank">PT NK</a> Cabang Sumatera Utara dan NAD Heru Sulaksono, Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Ramadhani Ismy, serta Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Ruslan Abdul Gani. Dihubungi secara terpisah, Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan (KSPP) Kementerian BUMN Ahmad Bambang berjanji, manajemen PT Nindya Karya akan mematuhi proses hukum. Seluruh BUMN juga diinstruksikan untuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG). "Skor GCG ini masuk penilaian kinerja direksi," ujarnya. Menurut Bambang, sebagai langkah preventif, kini semua proyek BUMN sudah mendapat pengawalan hukum dari Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) serta Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Agung.&nbsp;

Jadi Tersangka KPK, Aset PT Nindya Karya Diblokir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/waskita-karya-niat-jual-18-jalan-tol-senilai-rp-4-triliun_m_175787.jpeg" alt="ilustrasi jalan tol" width="100%">
<figcaption>ilustrasi jalan tol</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Waskita Karya (Persero) Tbk optimis mendapat laba bersih Rp 4 triliun tahun depan. Laba tersebut didapat dari hasil jual 18 tol yang sedang dikerjakan. "Pada dasarnya, 18 ruas tol tadi yang dimiliki Waskita akan dijual semua. Namun, bila ditanya, mana yang lebih dulu? Itu tergantung investor pilih yang mana," ujar Direktur Utama PT Waskita Karya M Choliq, di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (18/12). Dia menegaskan, ada tiga macam tipe divestasi untuk penjualan proyeknya. Pertama, masing-masing ruas tol dijual. Tipe satu ini akan menjual satu ruas per satu ruas atau satu perusahaan per satu perusahaan. Selanjutnya, tipe kedua, beberapa ruas proyek yang berurutan akan dijual dan ketiga, dengan menjual sahamnya ditingkat Bank Perkreditan Rakyat (BPR). "Ketiga tipe ini paralel semua dan peminatnya lumayan. Tentu dalam perkembangannya ketiga tipe itu kita ikuti dan yang menjadi konsen kami adalah harga. Bila harganya itu sudah kami anggap cukup wajar, divestasi akan terjadi," lanjutnya. Pada 2018, Waskita incar laba Rp 4 triliun dari divestasi tol tersebut. Nantinya, divestasi akan mengurangi interest bearing debt yang dimiliki. Pengurangan bisa mencapai dua setengah sampai tiga kali dari total nilai divestasi Rp 4 triliun. "Secara agregat, saya tidak ingin bila divestasi nanti kurang dari 1,5 kali PBV. Itu patokannya," tutupnya.

Waskita Karya Niat Jual 18 Jalan Tol Senilai Rp 4 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/urusan-nabrak-tiang-beralih-ke-jual-aset_m_169620.jpeg" alt="HOAX: Pesan di akun medsos tentang penjualan aset beberapa BUMN." width="100%">
<figcaption>HOAX: Pesan di akun medsos tentang penjualan aset beberapa BUMN.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Peristiwa tabrak tiang listrik yang mengakibatkan Setya Novanto sakit lagi tak lepas dari bumbu-bumbu hoax. Salah satunya mengaitkan kejadian itu dengan pelepasan status persero pada tiga perusahaan tambang milik pemerintah. Hoax tersebut disebarkan akun Twitter Grand Duke of Condet (@CondetWarriror). Pada 17 November 2017, akun itu mem-posting status yang berkaitan dengan proses holding tiga perusahaan BUMN tambang. &rdquo;Saat kita ribut papa vs tiang listrik, PT Antam, PT Timah, dan PT Bukit Asam dihapus status perseronya.&rdquo; Begitu bunyi penggalan status akun Grand Duke of Condet. Status itu dilanjutkan dengan kalimat-kalimat bernada provokatif yang akhirnya jatuh pada tuduhan berbau fitnah. &rdquo;Rezim bangsat. Lu jual BUMN, artinya lu khianati amanat Rakyat, Pancasila, dan UUD 45! Gaungkan hashtag #SaveBUMN,&rdquo; lanjut status yang sama. Status tersebut sebenarnya tidak salah kalau tidak disertai kalimat-kalimat provokatif. Memang, status persero PT Antam, PT Timah, dan PT Bukit Asam akan dihapus. Tapi, itu bukan berarti pemerintah menjual tiga BUMN tersebut. Yang sebenarnya, saham pemerintah di tiga perusahaan itu beralih menjadi saham PT Inalum. Saham PT Inalum sendiri 100 persen dimiliki negara. Itu semua berkaitan dengan rencana pembentukan induk usaha (holding) BUMN pertambangan. Dari penelusuran Jawa Pos, bukan hanya akun Grand Duke of Condet saja yang mem-posting hal serupa. Pada 18 November, akun Ratna Sarumpaet (@RatnaSpaet) mem-posting hal yang sama. &rdquo;Stop ributin Setnov. Dia toh sudah KO. Sekarang mari ributkan kegagalan rezim @jokowi melindungi aset-aset negara. Yang segara akan dihapus status Persero 3 BUMN.&rdquo; Begitu kicauan akun Ratna Sarumpaet di Twitter sambil membagikan foto bertulis PT Timah, PT Antam, dan PT Bukit Asam. Sepertinya, salah pengertian soal penghapusan status perseroan tiga perusahaan BUMN itu bermula dari berita di sejumlah media mainstream. Berita itu terkait rencana rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS-LB) tiga perusahaan tambang pada 29 November mendatang. Kementerian BUMN pada 15 November memang mengeluarkan siaran pers terkait rencana RUPS-LB tersebut. Judul siaran persnya, &rdquo;Holding Tambang Sesuai Jadwal, Indonesia Siap Jadi Pemain Regional&rdquo;. Di dalam rilisnya, Deputi Bidang Usaha Pertambangan Industri Strategis dan Media Fajar Harry Sampurno menjelaskan manfaat pembentukan induk usaha (holding) dari BUMN pertambangan. Kebijakan itu diharapkan memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dengan terciptanya BUMN industri pertambangan dengan skala usaha yang lebih besar, sehingga mampu bersaing dalam skala regional. Sinergi BUMN pertambangan juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan kekuatan finansial, sehingga memudahkan pengembangan usaha khususnya di bidang hilirisasi. Harry, sapaan Fajar Harry Sampurno, juga menjelaskan rencana pelaksanaan RUPS-LB tiga perusahaan anggota holding pada 29 November 2017 mendatang. Agenda RUPS-LB itu bertujuan untuk melakukan perubahan anggaran dasar terkait beralihnya kepemilikan mayoritas saham tiga perusahaan BUMN tambang. Dari semula milik pemerintah menjadi kepemilikan PT Inalum (Persero). Nah, PT Inalum sendiri merupakan BUMN tambang yang seluruh sahamnya dimiliki negara. &rdquo;Meski berubah statusnya, ketiga anggota BUMN holding itu tetap diperlakukan sama dengan BUMN untuk hal-hal yang sifatnya strategis, sehingga negara tetap memiliki kontrol terhadap ketiga perusahaan itu. Baik secara langsung melalui saham dwiwarna maupun tidak langsung melalui PT Inalum yang 100 persen sahamnya dimiliki negara,&rdquo; jelas Harry. Menurut dia, hal tersebut telah diatur dalam PP 72 Tahun 2016.  FAKTA Status perseroan PT Antam, PT Timah, dan PT Bukit Asam memang akan dilepas. Bukan dijual, melainkan akan dijadikan holding. Saham pemerintah akan berubah menjadi saham PT Inalum. Saham PT Inalum sendiri dikuasai pemerintah 100 persen.

Urusan Nabrak Tiang Beralih ke Jual Aset

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/alasan-dpr-tolak-pp-nomor-72-tahun-2016_m_103691.jpeg" alt="Ilustrasi aset BUMN, Meter gas milik PT PGN" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aset BUMN, Meter gas milik PT PGN</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil rakyat di DPR menolak penerbitan peraturan pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016. Ditengarai kehadiran regulasi ini akan mempermudah lepasnya aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke pihak asing. "Ada frasa dari PP tersebut dalam bacaan kami, bisa ditafsirkan aset BUMN kita bisa lepas ke perseroan terbatas lainnya," ujar Ketua Komisi VI DPR Teguh Juwarno di Jakarta, Jumat (20/1). Karenanya, wajib bagi DPR untuk mengingatkan kekhawatiran ini dari awal. "Kita tidak mau kasus 2004 lepasnya Indosat dan aset BUMN kita yang menguntungkan, terulang kembali," tegas politikus PAN itu. Teguh menduga, tujuan pemerintah mengeluarkan PP tersebut untuk memuluskan rencana pembentukan holding BUMN yang memang secara perundang-undangan belum diatur jelas di UU BUMN. "Kita juga tidak mau menjadi bagian dari kebijakan yang seolah bagus pada masanya, namun mengandung celah penyalahgunaan," sebutnya. Lantas, apa langkah yang akan dilakukan DPR menyikapi PP Nomor 72 Tahun 2016 ini? "Kita belum menentukan sikap sampai ada penjelaan resmi dari pemerintah," pungkas Teguh. (dna/JPG)

Alasan DPR Tolak PP Nomor 72 Tahun 2016

aset bumn

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#aset bumn

Berita Terkini