<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/06/Screen-Shot-2025-10-06-at-203113-3084791254.png" alt="Menteri PUPR Dody Hanggodo saat mengunjungi Ponpes Al Khoziny, Senin (6/10). (Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri PUPR Dody Hanggodo saat mengunjungi Ponpes Al Khoziny, Senin (6/10). (Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Belajar dari kasus ambruknya bangunan pondok pesantren (ponpes) Al Khoziny Sidoarjo, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyediakan prototipe bangunan untuk pondok pesantren. Selain itu, asesmen keandalan bangunan pesantren di delapan provinsi juga tengah berlangsung saat ini. Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pihaknya berperan sebagai mitra teknis untuk membantu pemerintah daerah dan Kementerian Agama dalam memperkuat infrastruktur pesantren di seluruh Indonesia. &ldquo;Lewat kesepakatan lintas kementerian, kita ingin memperkuat peran pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan agar setiap pesantren, sekecil apa pun, mendapat perhatian yang sama,&rdquo; ujarnya dalam keterangan tertulis kemarin (15/10).&nbsp; Pemda mengurus mulai dari proses perizinan, sertifikasi bangunan, sampai bantuan teknis. Kementerian PU membantu layanan melalui hotline 158 dan WA 081510000185, membantu pendampingan di lapangan, bekerjasama dengan Dinas PU Pemda, pengelola teknis, dan Jafung (pejabat Fungsional). "PU juga melakukan penataan bangunan yang ada di daerah dan juga membantu pendampingan dalam penyusunan dokumen perencanaan " paparnya.&nbsp; Bahkan, untuk bangunan sederhana dengan kriteria di bawah 2 lantai juga sudah disediakan prototipe dalam Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). "Sedangkan untuk bangunan pondok pesantren untuk 2 lantai ke atas akan segera dibuatkan prototipenya," terangnya. Kementerian PU juga tengah melaksanakan asesmen keandalan bangunan gedung pesantren di 8 provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak. Seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Jawa Tengah, Aceh, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan.&nbsp; "Sebanyak 80 pesantren menjadi sampel untuk asesmen keandalan bangunan dan memperbaiki standar bangunan pondok pesantren yang aman dan layak huni bagi para santri," jelasnya.&nbsp; Dody mengatakan, asesmen tersebut bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk membangun pembelajaran bersama." Sehingga, bagaimana kita membuat ruang belajar yang kuat, sejuk, dan aman," ujar Menteri Dody.&nbsp; Ia juga mendorong lahirnya SKB 3 Menteri agar Pemda bisa membebaskan biaya perizinan untuk pesantren.&nbsp; "Kesepakatan tiga kementerian ini memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk memberikan insentif dan pembebasan retribusi perizinan bangunan pesantren, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) Pasal 156 ayat 1," jelasnya.&nbsp; <h2>Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi untuk Santri</h2> Langkah lain yang akan ditempuh adalah pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi bagi santri, agar semangat gotong royong (roan) di pesantren dapat ditingkatkan menjadi keterampilan konstruksi yang terstandar.&nbsp; "Kami tidak ingin budaya itu hilang. Kami justru ingin memperkuatnya dengan pengetahuan. Karena itu, kami akan melatih dan mensertifikasi santri sebagai tenaga kerja konstruksi supaya semangat roan berubah menjadi keahlian yang diakui," terangnya. Pokok-pokok kerja sama ini meliputi pertukaran data pesantren, dukungan teknis keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan, koordinasi perizinan, serta pembinaan dan pengawasan penertiban Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemerintah daerah. &ldquo;Kalau Kementerian Agama menjadi pemegang nilai dan arah moralnya, Pemda menjadi tangan yang bekerja di lapangan, maka kami di PU menjadi jembatan antara keduanya. Kalau ketiganya berjalan seirama, kita tidak hanya membangun gedung pesantren, tapi juga ruang belajar yang memuliakan manusia," tutup Dody.&nbsp; Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menandatangani kesepakatan bersama di Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Selasa (14/10). Penandatanganan itu disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar. Kesepakatan ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam memastikan penyelenggaraan pendidikan pesantren berjalan aman, sehat, dan berkelanjutan.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Kementerian PU siapkan prototipe dan asesmen bangunan pesantren untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan pesantren di Indonesia.

Kementerian PU Siapkan Prototipe dan Asesmen Bangunan Pesantren, Cegah Tragedi Ponpes Al Khoziny Sidoarjo Terulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/29/WhatsApp-Image-2025-04-29-at-125345-4133284406.jpeg" alt="PEMBELAJARAN: Siswa SMA 4 Surabaya sedang mendengarkan penjelasan dari seorang guru beberapa waktu lalu. (Puguh Sujiamitko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PEMBELAJARAN: Siswa SMA 4 Surabaya sedang mendengarkan penjelasan dari seorang guru beberapa waktu lalu. (Puguh Sujiamitko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pendaftaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) khusus untuk tingkat SMA/Madrasah Aliyah (MA) dan SMK/MAK telah berakhir pada Minggu (5/10). Kini para siswa bersiap menghadapi tes tersebut.&nbsp; TKA itu dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Plt Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati menjelaskan, TKA merupakan terobosan baru untuk mengukur capaian belajar siswa berdasarkan kurikulum secara objektif.&nbsp; &ldquo;Tes kemampuan akademik ini dilakukan dengan instrumen dan mekanisme yang terstandar, sehingga hasilnya bisa diperbandingkan antar-siswa. Lebih penting lagi ini membantu siswa memahami potensi akademiknya, apa yang sudah dikuasai, dan apa yang perlu diperbaiki,&rdquo; ujar Rahmawati di Jakarta, Selasa (7/10).&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016618571/mendikdasmen-soal-soal-untuk-tka-sudah-siap">Mendikdasmen: Soal-Soal untuk TKA Sudah Siap</a> Menurut Rahmawati, penyelenggaraan TKA melibatkan kerja sama dengan dinas pendidikan provinsi maupun kantor wilayah kementerian agama (Kemenag). Meski baru pertama kali digelar, pengalaman Kemendikdasmen dalam pelaksanaan asesmen nasional dinilai cukup menjadi bekal.&nbsp; &ldquo;Harapannya, siswa mengikuti TKA ini dengan penuh semangat dan menjunjung tinggi kejujuran serta integritas. Dengan begitu, hasil yang diperoleh benar-benar berkualitas,&rdquo; kata Rahmawati.&nbsp; Pakar Pendidikan Doni Koesoema Albertus mengakui TKA sebagai terobosan positif. Menurut dia, berbeda dengan ujian nasional yang bersifat wajib. TKA bersifat sukarela sehingga memberi ruang bagi siswa untuk memilih.&nbsp; &ldquo;Ini hal baru, karena sebelumnya ujian model standar seperti UN diwajibkan. Sekarang siswa bisa memilih untuk ikut atau tidak. Itu menghargai hak anak agar tidak merasa terpaksa,&rdquo; kata Doni.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/016420435/deg-degan-hadapi-tka-siswa-bisa-uji-coba-tes-gratis">Deg-degan Hadapi TKA? Siswa Bisa Uji Coba Tes Gratis</a> Meski begitu, dia menekankan pentingnya persetujuan siswa ketika mengikuti tes yang berskala nasional. &ldquo;Kalau ada orang tua, guru, atau kepala dinas yang memaksa siswa ikut, itu keliru. Tes ini sebaiknya diposisikan seperti cek kesehatan gratis, yang bermanfaat untuk mengetahui kondisi diri,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Doni menilai TKA dapat mendorong semangat belajar siswa. &ldquo;Setiap ujian pada akhirnya membuat anak belajar. Memang hasil tes standar tidak bisa menggambarkan keseluruhan diri anak, tetapi tetap berguna untuk kepentingan tertentu, misalnya pemetaan kemampuan akademik,&rdquo; terangnya. (*)

TKA merupakan terobosan baru untuk mengukur capaian belajar siswa berdasarkan kurikulum secara objektif.

Walau Bersifat Pilihan, TKA Membantu Siswa Memahami Potensi Akademik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/28/menag-nassarudin-4182668912.jpg" alt="Menteri Agama Nasaruddin Umar usai membuka program Tuntas Baca Qur&rsquo;an (TBQ) di sekolah di Jakarta (27/5). (Humas Kemenag)" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Nasaruddin Umar usai membuka program Tuntas Baca Qur&rsquo;an (TBQ) di sekolah di Jakarta (27/5). (Humas Kemenag)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) akan melakukan asesmen atau pengujian kemampuan membaca Al-Qur&rsquo;an untuk para guru Pendidikan Agama Islam (PAI). Pengujian berskala nasional itu menyasar 252 ribuan guru PAI yang mengajar di sekolah seluruh Indonesia.&nbsp; Asesmen kemampuan membaca Al-Qur&rsquo;an untuk guru PAI itu bagian program Tuntas Baca Qur&rsquo;an (TBQ) di sekolah. Program ini diluncurkan langsung oleh Menag Nasaruddin Umar di Jakarta pada Selasa (27/5). Asesmen itu bertujuan untuk mengetahui kemampuan baca Al-Qur&rsquo;an para guru PAI se-Indonesia yang berjumlah 252.069 orang.&nbsp; Sebab, mereka yang nantinya akan menjadi garda depan pelaksanaan TBQ di sekolah. Guru-guru PAI itu yang akan mengajarkan baca Al-Qur&rsquo;an bagi seluruh siswa muslim di sekolah yang berjumlah 45 juta lebih siswa. Nasaruddin merasa senang dengan direalisasikannya program ini oleh Direktorat PAI Ditjen Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag. &ldquo;Pendis sudah memulai program yang sangat penting bagi penguasaan kemampuan dasar beragama Islam yakni membaca Al-Qur&rsquo;an. Ini menjadi jariyah yang pahalanya akan terus mengalir bagi semua yang terlibat dalam mensukseskan program Tuntas Baca Qur&rsquo;an di sekolah ini," katanya.&nbsp; Nasaruddin menambahkan bahwa Al-Qur&rsquo;an merupakan sumber ajaran dan pedoman hidup umat Islam. Mempelajarinya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam membentuk kualitas hidup umat Islam. Dia mengatakan siswa muslim harus dikenalkan sejak dini dan didekatkan dengan nilai-nilai Al-Qur&rsquo;an. Agar kelak para siswa selain menjadi seorang ilmuan, juga memiliki akhlak yang mulia sebagai bekal dalam kehidupan mereka. Dalam laporannya Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Amien Suyitno menyampaikan bahwa Kick off Program TBQ di Sekolah itu ditandai dan diawali dengan kegiatan Asesmen TBQ bagi Guru dan Pengawas PAI Daerah Khusus Jakarta. &ldquo;5.281 Guru dan Pengawas PAI semua jenjang baik TK, SD, SMP, SMA dan SLB Provinsi Daerah Khusus Jakarta ini menjadi piloting asesmen, yang dilaksanakan pada hari ini (27/5) secara hybrid," katanya. Kemudian seratus guru dan pengawas PAI Provinsi Daerah Khusus Jakarta akan mengikuti asesmen secara tatap muka (offline) di Balai Diklat Keagamaan Jakarta. Sisanya, mengikuti asesmen secara online (daring). Dalam asesmen itu para peserta dari Guru dan Pengawas PAI diminta untuk membaca beberapa ayat Al-Qur&rsquo;an. Lalu asesor akan menilai dari sisi makhorijul huruf, shifatul huruf, dan ahkamul mad wal qashr. Asesmen ini menggunakan aplikasi berbasis website dengan nama CintaQu yang menjadi kependekan kata Cinta Tartil Qur&rsquo;an. Website ini diatur agar sebisa mungkin tidak terjadi kecurangan (cheating). Oleh sebab itu, pada aplikasi asesmen ini ada fitur video untuk menunjukkan wajah peserta.&nbsp; Pada kesempatan lain Direktur Pendidikan Agama Islam Kemenag M. Munir menyebutkan bahwa kegiatan asesmen ini dilakukan dan diawasi langsung oleh tim ahli (expert) dari Universitas PTIQ Jakarta. Mereka mayoritas para juri nasional Musabaqah Tilawatil Qur&rsquo;an (MTQ). "Kami akan mengasesmen Guru dan Pengawas PAI seluruh Indonesia. Provinsi Daerah Khusus Jakarta menjadi piloting," ungkap Munir. (wan)

Kementerian Agama melakukan asesmen kemampuan membaca Al-Qur’an untuk 252.069 guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di seluruh Indonesia.

Pastikan Bisa Mengaji? Kemenag Gelar Asesmen Nasional Baca Al-Qur’an untuk 252 Ribu Guru PAI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/08/2034_18971_Yenti-Garnasih.jpg" alt="Yenti Garnasih, anggota panitia seleksi calon pimpinan KPK." width="100%">
<figcaption>Yenti Garnasih, anggota panitia seleksi calon pimpinan KPK.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Panitia Seleksi Kompolnas telah meloloskan 36 orang dari tahap tes kesehatan. Selanjutnya mereka akan menjalani tes asesmen. Tahapan ini akan digelar di Gedung Trans National Crime Center Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 13-15 Agustus 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selama pelaksanaan tes asesmen, peserta harus berpakaian sopan dan rapi. Pembukaan tes asesmen dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus pukul 07.30 WIB," ujar Sekretaris Pansel Kompolnas Yenti Garnasih, Kamis (8/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yenti menjelaskan, 36 peserta bakal dibagi dalam 3 kelompok. Masing-masing kelompok bakal mengikuti tes pada rentang waktu 13-15 Agustus 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014952632/genjot-percepatan-pembangunan-daerah-pemerintah-matangkan-program-skala">Genjot Percepatan Pembangunan Daerah, Pemerintah Matangkan Program SKALA </a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kelompok satu wajib mengikuti pembukaan di TNCC.&nbsp;Sedangkan kelompok dua dan tiga wajib mengikuti pembukaan melalui link zoom yang akan segera diberikan," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Ketua Pansel Kompolnas Hermawan Sulistiyo mengatakan, tes asesmen tersebut dilakukan untuk mencocokkan kepribadian peserta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti asesmen tes untuk melihat personnya, yang melamar pada posisi komisioner kompolnas dengan jabatan yang akan diemban. Intinya hanya itu, kalau ada laporan masyarakat lagi kami akan kroscek ulang sampai tes terakhir wawancara yang akan kita lakukan di bulan september," pungkas Hermawan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, sebanyak 36 orang dinyatakan lolos seleksi kesehatan Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Mereka terdiri dari berbagai latar belakang profesi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014952629/bawaslu-minta-evaluasi-proses-penyelesaian-sengketa-pemilu">Bawaslu Minta Evaluasi Proses Penyelesaian Sengketa Pemilu</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di antaranya dosen sebanyak 11 orang, advokat 5 orang, purnawirawan polri 5 orang, jurnalis 3 orang, wiraswasta 3 orang, komisioner periode 2020-2024 sebanyak 3 orang, konsultan sebanyak dua orang, LSM sebanyak dua orang, Purnawirawan TNI sebanyak satu orang dan satu orang tenaga ahli," kata Sekretaris Pansel Kompolnas, Yenti Garnasih, Rabu (8/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yeti menambahkan, peserta yang lolos selanjutnya akan mengikuti tes asesmen. Tahapan ini, dijadwalkan digelar pada 13-15 Agustus 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bagi peserta yang lolos selanjutnya diwajibkan mengikuti tes asesmen yang bertujuan untuk menilai kemampuan antara lain ialah untuk bagaimana kita menilai bagaiman berpikir strategis, integritas, komunikasinya melalui hubungan, pengawasan mengelola perubahan," ungkapnya.</div>

Panitia Seleksi Kompolnas telah meloloskan 36 orang dari tahap tes kesehatan. Selanjutnya mereka akan menjalani tes asesmen.

Usai Lolos Tes Kesehatan, 36 Peserta Seleksi Kompolnas Akan Jalani Tes Asesmen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/UNESA-KEDOKTERAN.jpg" alt="Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia drg. Arianti Anaya, M.KM (kanan)menyerahkan hasil asesmen Kemenkes kepada Rektor UNESA Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes." width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia drg. Arianti Anaya, M.KM (kanan)menyerahkan hasil asesmen Kemenkes kepada Rektor UNESA Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia memberikan rekomendasi pembukaan program studi (prodi) prodi sarjana Kedokteran dan prodi Pendidikan Profesi Dokter atau program Profesi Dokter Universitas Negeri Surabaya (UNESA). 'Kampus Satu Langkah di Depan' ini dinyatakan layak membuka dua prodi tersebut setelah diasesmen lapangan oleh Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes pada Rabu, 28 Desember 2022.  Visitasi yang dipimpin Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia drg. Arianti Anaya, M.KM ini meninjau langsung gedung yang disiapkan untuk Fakultas Kedokteran yang ada di kampus Lidah Wetan. Kemudian juga melakukan asesmen semua fasilitas dan laboratorium yang ada.  Setelah melakukan visitasi, Dirjen Tenaga Kesehatan mengatakan bahwa berdasarkan penilaian dari berbagai aspek terkait kesiapan UNESA termasuk berdasarkan kajian atas kebutuhan dokter di provinsi Jawa Timur serta strategi pemenuhan melalui Academic Health System (AHS), UNESA layak membuka prodi sarjana kedokteran dan program profesi dokter.  Wakil Rektor Bidang Akademik Prof. Dr. Bambang Yulianto, M.Pd., mengatakan bahwa gedung untuk Fakultas Kedokteran sudah siap. Pun sebanyak 12 laboratorium (Lab) termasuk semua sarana dan prasarana sudah siap. Adapun laboratorium yang sudah disiapkan UNESA yaitu Lab Anatomi, Lab Patologi Anatomi, dan Lab Patologi Klinik. Selain itu juga ada Lab Parasitologi, Lab Fisiologi, Lab Mikrobiologi, Lab Biokimia, Lab Histologi, Lab Osce dan Keterampilan Klinik Medis, hingga Lab Kesehatan Masyarakat dan Komunitas serta Lab Bioetika dan Humaniora Kesehatan.  "Setiap lab ini sudah dilengkapi fasilitas. Kemudian tenaga dosen juga sudah kami siapkan jauh-jauh hari dan ini didukung juga oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH) Surabaya," terangnya.  Dia menambahkan, FK UNESA berbeda dengan yang ada di kampus lainnya yaitu memiliki muatan lokal olahraga atau bisa disebut kedokteran olahraga. "Dalam perjalanannya, UNESA akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan kota untuk mendistribusikan tenaga kesehatan di wilayah Indonesia timur," ucapnya.  Sementara itu, Rektor UNESA Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes., menyampaikan bahwa persiapan pendirian Fakultas Kedokteran sudah dilakukan jauh-jauh hari mulai dari administrasi hingga pengiriman berkas ke pusat termasuk ke Kemendikbudristek dan Kemenkes.  "Hari ini kami sudah dinilai dan dievaluasi terkait kesiapan UNESA dan tadi hasilnya sudah dinyatakan layak. Fakultas Kedokteran ini merupakan komitmen kami di UNESA untuk meningkatkan kualitas kesehatan," ucapnya.  Dia berharap, Fakultas Kedokteran UNESA bisa mulai membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2023/2024. "Proses penerimaan mahasiswa baru nanti tetap mengikuti ketentuan pemerintah ada yang tes, non-tes dan mandiri," tutur Cak Hasan.

Hasil Asesmen Kemenkes, UNESA Layak Mendirikan Fakultas Kedokteran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Rumah-Dinas-Ferdy-Sambo-Di-Jaga-Brimob-Dery-2.jpg" alt="Anggota Brimob" width="100%">
<figcaption>Anggota Brimob</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Baik di Bareskrim Polri saat Ferdy Sambo diperiksa tim khusus maupun ketika kemarin rumah pribadi mantan Kadivpropam itu digeledah, yang tampak paling menonjol adalah kehadiran para personel Brimob. Mereka berpakaian dinas lapangan dan membawa senjata api laras panjang.  Kemarin (9/8) mereka berjaga di tiap titik yang mengarah ke rumah Sambo.  Sampai berita ini selesai ditulis pukul 22.00, mereka masih bertahan di sana. Hadir pula kendaraan taktis (rantis) bertulisan RIMUENG. Garis polisi atau police line juga dipasang mengelilingi rumah itu.  Tidak ada keterangan resmi tentang penjagaan ketat para personel Brimob tersebut. Yang pasti, istri Sambo, Putri Candrawathi, berada di dalam rumah pribadi tersebut. Sebab, beberapa jam sebelumnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) datang ke sana untuk melakukan asesmen terhadap Putri. Lebih kurang tiga jam LPSK berada di sana.  Mereka datang dan langsung masuk ke rumah tersebut sekitar pukul 10.30 dan keluar pukul 13.30. Tidak ada keterangan apa pun yang disampaikan LPSK maupun tim penasihat hukum Putri yang turut mendampingi klien mereka.  Arman Hanis, penasihat hukum keluarga Irjen Ferdy Sambo, menyampaikan bahwa sejumlah personel Polri datang ke rumah pribadi kliennya dalam rangka penggeledahan. Proses itu berjalan dengan lancar dan aman. "Kami tim kuasa hukum mendukung sepenuhnya agar penyidik dapat bekerja secara maksimal,” ungkap dia kepada awak media di sela-sela penggeledahan.  Arman memastikan bahwa di rumah pribadi Ferdy Sambo, Putri turut didampingi keluarga lain. Termasuk anak-anaknya.  Dia menambahkan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang dilakukan Polri. Termasuk penetapan tersangka terhadap kliennya. ’’Tim kuasa hukum akan tetap memastikan hak-hak hukum dan kepatuhan klien kami dalam mengikuti seluruh proses penyidikan hingga persidangan berlangsung,” beber dia.  Berkaitan dengan konstruksi kasus yang telah disampaikan Polri, Arman mengungkapkan bahwa pihaknya masih meyakini Irjen Ferdy Sambo bertindak dengan alasan dan motif yang sangat kuat. ’’Kami tim kuasa hukum percaya bahwa klien kami adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab dalam menjaga dan melindungi marwah serta kehormatan keluarga,” ujarnya.  Dalam kesempatan yang sama, Arman menyampaikan, pihaknya berharap besar aparat kepolisian meneruskan penyelidikan atas laporan dugaan tindak kekerasan seksual yang dialami Putri. ’’Tetap diperiksa dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” imbuhnya.  Sementara itu, pengacara Bharada E, Deolipa Yumara, menyebut narasi terkait kronologi penembakan Yosua sudah sesuai dengan apa yang disampaikan pihaknya sebelumnya. Khususnya terkait alasan Bharada E menembak Yosua atas perintah atasan. ”Dari awal kami menyatakan bahwa Bharada E (menembak Yosua, Red) diperintah oleh atasan,” ujarnya saat dikonfirmasi Jawa Pos.  Terkait hal-hal lain, seperti kesaksian Bharada E yang mengaku melihat Sambo memegang senjata, Deolipa mengaku bahwa pihaknya tidak pernah mengatakan demikian. Dia menyebut selama ini yang dirinya sampaikan ke publik itu tidak pernah keluar dari substansi.  Di sisi lain, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bakal memeriksa Sambo pada Kamis (11/8) besok. Upaya permintaan keterangan Sambo merupakan kelanjutan dari proses pemantauan dan penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM terkait insiden tewasnya Brigadir Yosua.  Selain Sambo, Komnas HAM berencana mengagendakan permintaan keterangan terhadap Bharada E. Sebab, keterangannya yang pernah disampaikan ke Komnas HAM dianggap berbeda dengan yang disampaikan kepada penyidik Polri.

Asesmen, Penggeledahan, dan Senjata Laras Panjang di Rumah Ferdy Sambo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/NIKAH.jpg" alt="Ameer Azzikra resmi melamar Nadzira Shafa Sabtu (22/5)./Abdul Rahman" width="100%">
<figcaption>Ameer Azzikra resmi melamar Nadzira Shafa Sabtu (22/5)./Abdul Rahman</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Aktivitas dan mobilitas warga Kota Surabaya makin meningkat. Di semua wilayah. Di Kecamatan Rungkut, misalnya. Belakangan pengajuan asesmen oleh warga terus naik. Tak hanya berkaitan dengan kafe dan warung kopi. Permintaan asesmen hajatan nikah semenjak PPKM level 1 juga mulai meningkat. Dalam sebulan ada 15–20 pengajuan asesmen.  Camat Rungkut Yanu Mardianto menjelaskan, pengajuan asesmen hajatan nikah sejatinya ditujukan bagi warga yang menggelar resepsi pernikahan di rumah atau kampung. Untuk pernikahan di gedung, pengajuan asesmen langsung ditujukan kepada Satgas Covid-19 Kota Surabaya. ”Kami khusus yang di rumah, di kampung. Level gedung atau hotel, misalnya, ke satgas kota,” ujarnya.  Dia mengungkapkan, hingga kini pengajuan asesmen di kampung memang mengalami peningkatan hampir 10 persen. Apalagi, larangan menggelar resepsi dilakukan hampir 10 bulan semenjak PPKM darurat.  Setelah Surabaya memasuki PPKM level 1 sesuai inmendagri, mulai banyak pengajuan yang masuk. Meski tak sering, interval pengajuan berdekatan dan relatif banyak. Karena itu, pihaknya mengimbau kepada struktur kelurahan hingga tingkat RT. ”Jika ada yang belum tahu, ya diinformasikan segera. Agar masing-masing aware dengan lingkungan sekitarnya,” ungkapnya.  Teknis asesmen dilakukan secara berkala. Tak hanya penyelenggara, nanti juga disampaikan kepada pengunjung. Menurut Yanu, penyelenggara hajatan wajib melapor ke kecamatan. Setelah itu, pihaknya akan menugaskan satgas Covid-19 kecamatan untuk memeriksa kesiapan penyelenggaraan. Jika memenuhi syarat protokol kesehatan, hajatan dapat diselenggarakan sesuai dengan aturan yang berlaku.  ”Jumlah pengunjung juga dibatasi dan bakal dibuat per sesi. Itu untuk mencegah kerumunan,” jelasnya. Jika menemukan pelanggaran, pihaknya tak segan menindak tegas. ”Satgas juga turut memantau pelaksanaan resepsi pernikahan tersebut,” lanjutnya.  Petugas pernah menemukan pelanggaran, yakni tidak ada menjaga jarak. Satgas pun menindak dengan mengangkat dan membongkar tatanan kursi. ”Kami sampaikan secara prosedur. Jadi, alternatif lain, tetap berjalan tanpa kursi. Seperti drive-thru,” tandasnya.

Hajatan Nikah Melanggar, Disanksi Resepsi tanpa Kursi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/7-mts-di-bojonegoro-batal-gelar-ujian-berbasis-komputer_m_200724.jpeg" alt="Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Berbasis Komputer (UAMBN-BK)." width="100%">
<figcaption>Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Berbasis Komputer (UAMBN-BK).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) bakal memiliki Instrumen Kompetensi Madrasah. Ditjen Pendidikan Islam Kemenag pun saat ini tengah memfinalisasi Instrumen AKMI (Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia).  "Kegiatan ini merupakan bagian dari program REP-MEQR (Realizing Education’s Promise-Madrasah Education Quality Reform) yang bertujuan meningkatkan mutu pengelolaan dan layanan pendidikan madrasah," ungkap Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah, Mohammad Isom dalam keterangannya, Rabu (6/10).  Program ini juga melibatkan para guru madrasah se- Indonesia yang lolos seleksi. Mereka diminta menyusun soal-soal literasi membaca, numerasi, sains dan literasi sosial budaya untuk jenjang MI, MTs dan MA.  Isom berharap instrumen yang dihasilkan mampu memenuhi keperluan AKMI, yaitu secara komprehensif mampu mendiagnosis kelebihan dan kelemahan siswa pada literasi membaca, literasi numerasi, literasi sains dan literasi sosial budaya termasuk survei karakter.  "Hasil asesmen dapat digunakan oleh guru dan madrasah untuk memperbaiki layanan pendidikan yang dibutuhkan siswa sebagai dasar untuk menyusun suatu rancangan pembelajaran bermutu," pesannya.  Kepala Sub Direktorat Kurikulum dan Evaluasi Ahmad Hidayatullah menambahkan, kegiatan pengembangan instrumen AKMI telah memasuki tahap finalisasi, yang mana telah dilakukan proses validasi instrumen. Jadi, akan terlihat dan dapat dikelompokan soal-soal sesuai dengan domain dan sub domain berdasarkan tingkat kesulitan.  "Pastinya diperlukan kerja keras semuanya selama kegiatan ini. Memperhatikan strategisnya kegiatan ini, tindak lanjut validasi yang telah dilakukan ini didampingi tim pakar dari berbagai dasar keilmuan agar nantinya dapat membenahi dan memperkaya koleksi dan variasi dalam inventarisasi soal-soal instrumen," tutup Ahmad.

Kemenag akan Miliki Instrumen Asesmen Kompetensi Madrasah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/catherine-wilson-imam-husein.jpg" alt="Catherine Wilson. (Imam Husein/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Catherine Wilson. (Imam Husein/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hasil asesmen atau hasil penilaian terhadap artis Catherine Wilson terkait kasus narkoba diperkirakan keluar pada Rabu (29/7). "Tadi kami sudah berkoordinasi dengan BNN, kemungkinan hari Rabu ini akan keluar hasil asesmen," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Yusri Yunus di Jakarta, Senin, seperti dikutip dari Antara. Sembari menunggu hasil asesmen, Catherine Wilson alias Keket dititipkan di RS Lemdikpol, Pasar Jumat, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Yusri mengatakan ada tahapan yang harus dilalui oleh Keket sebelum diputuskan apakah permohonan rehabilitasinya dikabulkan atau ditolak. "Apakah yang bersangkutan akan terus direhabilitasi. Kemudian kalau direhabilitasi, tahapannya seperti apa? Terendah ada tiga bulan atau enam bulan atau lebih dari itu. Itu tergantung dari hasil asesmen dari tim BNN," ujar dia. Yusri menegaskan meski Keket akan mendapatkan rehabilitasi, proses hukum tetap berjalan baginya. "Yang perlu saya tegaskan disini, kasusnya tetap berjalan. Walaupun dia direhab, kasus tetap berjalan," kata Yusri. Keket telah menjalani asesmen terkait kasus penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lemdikpol) di Pasar Jumat, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Asesmen yang dilakukan BNN Provinsi DKI Jakarta guna menentukan permohonan rehabilitasinya dikabulkan atau ditolak. Keket ditangkap di kediamannya di Jalan Haji Soleh Nomor 11, Pangkalan Jati, Cinere, Jumat (17/7) sekitar pukul 10.00 WIB. Dari penangkapan itu, polisi menyita dua klip sabu seberat 0,4 gram dan 0,6 gram. Polisi kemudian melakukan tes urine dan hasilnya  positif mengonsumsi narkoba jenis sabu. Pengakuan sementara, Keket sudah mengonsumsi sabu sejak dua bulan terakhir. Keket telah menyandang status tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkoba dan dijerat dengan Pasal 114 dan 112 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara minimal lima tahun dan maksimal 20 tahun. (*)

Hasil Asesmen Catherine Wilson Segera Keluar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/logo-kemendikbud.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Di tengah pandemi korona (Covid-19) seperti saat ini, pemanfaatan teknologi semakin cepat diterapkan kepada masyarakat Indonesia. Salah satunya untuk pendidikan yang menerapkan sistem pendidikan jarak jauh (PJJ).  Namun, hal ini juga menjadi persoalan, khususnya bagi anak-anak yang kurang mampu. Di mana nantinya, ketika aktivitas pembelajaran kembali normal akan ada perbedaan antara murid yang memiliki fasilitas teknologi dengan yang tidak.  Maka dari itu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kalitbang) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Totok Suprayitno meminta agar para guru melakukan asesemen atau penilaian kepada para murid sebelum kurikulum berlangsung.  "Nanti ketika masuk, ada gap (jarak kemampuan murid) yang melebar. Maka guru harus mengidentifikasi mana anak yang tertinggal, itu yang mendapat prioritas pertama untuk ditolong," kata dia melalui webinar, Senin (6/7).  Pasalnya, ketika anak belajar dari rumah dalam waktu yang cukup lama, kemudian suatu saat akan ke sekolah, akan terlihat perbedaan pemahaman yang diperlukan asesmen. Salah satu contoh negara yang menerapkan hal tersebut adalah Pakistan.  "Ketika di rumah itu sangat bervariasi cara belajarnya, ketika bersama-sama lagi dalam satu kelas, variasi kemampuan anak itu akan berbeda-beda, yang paling rentan di sini adalah anak-anak yang secara sosial ekonomi itu tertinggal, keluarga yang secara ekonomi berkekurangan," ungkap dia.  Salah satu langkah untuk mengurangi gap antar anak adalah dengan memberikan modul yang saat ini telah dibentuk oleh pihaknya. Hal itu dilakukan agar anak didik yang terhambat teknologi dapat memahami langkah pembelajaran apa yang akan diterapkan nanti ketika tahun ajaran baru berlangsung.  "Dibuat bahan ajaran yang memandu secara detil, ini untuk memudahkan dan mengurangi hambatan belajar tadi di tengah absennya teknologi. Nggak ada pandemi aja, kaya miskin aja ada gap, dengan kondisi ini gap itu akan melebar, kita cegah dengan modul dan juga nanti asesmen dan treatmen pembelajaran," tutupnya.  Caption: Kalitbang Kemendikbud Totok Suprayitno meminta agar para guru melakukan asesemen di tahun ajaran baru. (*)  &nbsp;

Pembelajaran Jarak Jauh Jadi Kendala Bagi Anak Tidak Mampu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#asesmen

Berita Terkini