<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/14/WAKAF-639421317.jpg" alt="Ilusrasi wakaf sebagai instrumen ekonomi syariah memiliki nilai penyaluran manfaat secara berkelanjutan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilusrasi wakaf sebagai instrumen ekonomi syariah memiliki nilai penyaluran manfaat secara berkelanjutan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) terpilih Anggoro Eko Cahyo menyebutkan lima fokus utama mendorong ekonomi syariah. Mulai dari memperkuat sinergi antar anggota, literasi dan inklusi keuangan syariah, hingga digitalisasi. Termasuk mengakselerasi industri halal dan menjadikan Indonesia pusat keuangan syariah dunia. Menurut dia, tantangan utama saat ini adalah tingginya literasi, tapi inklusi masih tertinggal. "Melalui Asbisindo, bank-bank syariah dapat mencurahkan pemikiran untuk meningkatkan pangsa pasar bisa di atas 10 persen. BSI sebagai leader bank syariah siap berkolaborasi bersama bank syariah lain untuk meningkatkan market share," ucap Anggoro, Kamis (25/9). Dia optimistis ekonomi syariah bisa menjadi arus baru pertumbuhan nasional. Apalagi, dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, ekonomi syariah ditetapkan sebagai pilar utama pertumbuhan inklusif. Serta meningkatkan produktivitas ekonomi jangka panjang. Asbisindo menyambut baik hadirnya bank syariah baru dengan aset size yang lebih besar dari sebelumnya. Yakni Bank Syariah Nasional (BSN) yang menjadi bank syariah dengan aset terbesar kedua di Indonesia. Yang mana akan memperbesar pangsa pasar keuangan syariah. Data OJK 2025 menunjukkan pertumbuhan industri perbankan syariah tumbuh lebih baik dari perbankan nasional. Aset bank syariah per Juni 2025 tumbuh 7,83 persen year-on-year (YoY). Lebih tinggi dari perbankan nasional yang naik 6,43 persen YoY. Demikian juga dengan pembiayaan. Fungsi intermediasi perbankan syariah meningkat 8,37 persen YoY. Sedangkan pertumbuhan kredit/penbiayaan perbankan nasional sebesae 7,71 persen YoY. Asbisindo akan berperan aktif dalam membangun ekosistem halal. Termasuk layanan haji dan industri halal. Berupaya mewujudkan misi menjadikan Indonesia pusat halal global. Anggoro juga berharap, bank syariah di Indonesia bisa menjadi role model arus baru pertumbuhan ekonomi. PT Bank Tabungan Negara (BTN) akan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 18 November 2025. Membahas langkah pemisahan (spin off) unit usaha syariah (UUS) BTN menjadi BSN sebagai bank umum syariah (BUS) baru. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menegaskan, BSN akan menjadi katalis baru bagi industri perbankan syariah. "RUPSLB membahas spin off aset dan liabilitas dari BTN ke BSN," ucap Nixon. Nanti, BTN menambahkan modal ke BSN dari Rp 1,6 triliun saat membeli Bank Victoria Syariah (BVIS) menjadi Rp 6,5 triliun. Karena dalam perbankan, rasio kecukupan modal alias capital adequacy ratio (CAR) merupakan salah satu yang utama. "Sehingga CAR yang akan dijaga di kisaran 18 sampai 20 persen nanti saat spin off," ungkap Nixon. Menurut Nixon, ekosistem syariah tidak hanya soal pembiayaan rumah. Ada tabungan haji, umrah, tabungan emas, hingga gadai emas yang potensinya luar biasa. Persepsi masyarakat juga akan lebih positif jika sudah menjadi bank umum syariah. "Bahkan banyak lembaga pengelola dana muslim yang menunggu momentum ini untuk menempatkan dana mereka," beber Nixon.

ekonomi syariah bisa menjadi arus baru pertumbuhan nasional. tantangan utama saat ini, tingginya literasi, tapi inklusi masih tertinggal

Genjot Keuangan Syariah Jadi Arus Baru Pertumbuhan Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/24/BTN-375030307.jpg" alt="Per Januari 2023, penyaluran pembiayaan syariah tumbuh 20,70 persen (YoY) menjadi Rp 503 triliun." width="100%">
<figcaption>Per Januari 2023, penyaluran pembiayaan syariah tumbuh 20,70 persen (YoY) menjadi Rp 503 triliun.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perbankan syariah menyasar pembiayaan dari hulu ke hilir agar bisa menjadi pemain utama di dalam negeri. Terutama, perumahan. Hal itulah yang dilakukan Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN Syariah). Direktur Consumer Bank BTN Hirwandi Gafar menyebutkan, pihaknya menyalurkan pembiayaan mulai kredit pemilikan rumah (KPR) kaum milenial, kelas menengah, hingga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Fasilitas khusus yang disediakan menggunakan skema musyarakah mutanaqisah. Skema tersebut membuat masyarakat dapat membayar angsuran secara berjenjang sesuai kesepakatan dengan bank. "Memberikan pembiayaan untuk kepemilikan lahan, konstruksi rumah, hingga renovasi rumah," kata Hirwandi kemarin (23/6). Melalui strategi itu, lanjut dia, bank spesialis perumahan tersebut mampu menguasai pasar (market leader) pembiayaan rumah bersubsidi. Per Desember 2022 mencapai 81 persen. Sejak 2020 sampai 2022, BTN Syariah mencatatkan pertumbuhan laba bersih alias compound annual growth rate (CAGR) sebesar 57,2 persen. Selama periode itu pula, aset syariah ikut tumbuh 16,7 persen. Sementara itu, Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) meyakini kemampuan perbankan syariah berkompetisi dan menjadi pemain utama di industri perbankan nasional. Ditopang semakin solidnya ketahanan dari sisi modal, pembiayaan, serta dana pihak ketiga (DPK). Per Januari 2023, penyaluran pembiayaan syariah tumbuh 20,70 persen (YoY) menjadi Rp 503 triliun. DPK meningkat 12,14 persen (YoY) menjadi Rp 616 triliun. Aset juga terseret 15,84 persen menjadi Rp 786 triliun. "Tantangan kita (perbankan syariah) sekarang adalah harus merapikan bisnis model kita," terang Ketua Umum Asbisindo Hery Gunardi. Selain itu, meningkatkan market share perbankan syariah dalam negeri yang hanya 7 persen.&nbsp;(han/c7/dio)

Per Januari 2023, penyaluran pembiayaan syariah tumbuh 20,70 persen (YoY) menjadi Rp 503 triliun. DPK meningkat 12,14 persen (YoY).

Genjot Penyaluran KPR, BTN Sasar Kaum Milenial, Kelas Menengah, hingga MBR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/BTN-SYA.jpg" alt="Ilustrasi layanan UUS Bank DKI" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi layanan UUS Bank DKI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wacana kebijakan spin-off unit usaha syariah (UUS) menjadi bank umum syariah (BUS) menimbulkan polemik. Para pelaku industri perbankan menilai upaya mandatory alias wajib yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) itu justru kontraproduktif. Sebab, tidak semua UUS memiliki modal yang cukup kuat.  Semula, Bank Jatim telah mempersiapkan upaya spin-off UUS menjadi BUS. Sejalan dengan struktur permodalan yang kuat. Namun, dalam perkembangannya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah melakukan kajian terhadap kewajiban pemisahan tersebut.  "Maka, kami juga wait and see. Kami juga sudah komunikasi dengan OJK bahwa bisa jadi kami akan tunda dulu untuk menjadi BUS," kata Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman pada analyst meeting akhir pekan lalu.  Sambil menunggu keputusan regulator, lanjut dia, Bank Jatim akan fokus mengakselerasi bisnis UUS secara organik. Jika konsep tersebut berjalan positif, rencana initial public offering (IPO) akan mengikuti. Sejalan dengan kapasitas bisnis BUS nantinya.  "Tapi, jika belum, ya harus tumbuh secara gradual dulu. Ini strategi kami terkait dengan UUS ke BUS. Saya perhatikan, banyak UUS yang size bisnisnya tak kalah dengan BUS," jelasnya.  Aset UUS Bank Jatim sebesar Rp 2,78 triliun per September 2022. Penyaluran pembiayaan syariah sampai pertengahan Oktober mencapai Rp 1,95 triliun. Dengan dana pihak ketiga (DPK) syariah mencapai Rp 1,77 triliun.  Di lain tempat, UUS CIMB Niaga alias CIMB Niaga Syariah sukses mencatatkan pertumbuhan kinerja yang positif. Itu tecermin dari total pembiayaan mencapai Rp 45,22 triliun.  Dengan DPK sebesar Rp 34,6 triliun per 30 September 2022. Capaian tersebut menegaskan CIMB Niaga Syariah sebagai UUS terbesar di Indonesia.  Direktur Utama CIMB Niaga Lani Darmawan menuturkan akan mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku. Dia juga mengaku intens berkomunikasi dengan pemerintah, regulator, dan DPR terkait RUU P2SK.  Pihaknya bersama Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) dan Perhimpunan Bank Swasta Nasional (Perbanas) menyuarakan bahwa spin-off berdampak kontraproduktif terhadap perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia.  Bahkan, itu bisa menurunkan inklusivitas. Serta, pertumbuhan folio syariah bisa lebih rendah.  "Proyek-proyek besar di CIMB Niaga seperti dari BUMN itu diarahkan ke syariah. Kami punya produk Salam. Sangat disukai korporasi karena bisa off balance sheet. Nah, jika spin-off, CIMB Niaga Syariah tidak bisa lagi membiayai proyek-proyek bernilai besar karena pasti tidak kuat," tuturnya.  Akibatnya, bank syariah keluar dari pembiayaan dengan ukuran besar. Juga, sulit melakukan sindikasi. Dengan begitu, bank syariah hanya bisa melayani pembiayaan bernilai kecil.  "Intinya, kami menekankan agar tidak bersifat mandatory," tandasnya.

Perbankan Wait and See Lagi soal Mandatory UUS jadi BUS

Asbisindo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Asbisindo

Berita Terkini

Genjot Keuangan Syariah Jadi Arus Baru Pertumbuhan Ekonomi

Genjot Penyaluran KPR, BTN Sasar Kaum Milenial, Kelas Menengah, hingga MBR

Perbankan Wait and See Lagi soal Mandatory UUS jadi BUS

Download Aplikasi JawaPos.com