<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/28/senior-vice-president-multipolar-technology-achmad-fakhrudin-istimewa-E3lLv.webp" alt="Senior Vice President Multipolar Technology Achmad Fakhrudin. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Senior Vice President Multipolar Technology Achmad Fakhrudin. (Istimewa)</figcaption>
</figure>
JawaPos.com &ndash; Bank Pembangunan Daerah (BPD) terus berinovasi dengan meningkatkan daya saing di tengah percepatan transformasi industri keuangan yang berkembang sangat cepat. Data Asosiasi Bank Daerah (Asbanda) mencatat terdapat 27 BPD di Indonesia yang terdiri dari 24 BPD konvensional dan 3 BPD syariah, seluruhnya memegang peran strategis sebagai motor penggerak ekonomi daerah.
Sebagai institusi yang berkontribusi langsung pada pembangunan daerah, BPD&ndash;layaknya bank nasional&ndash;menghadapi tantangan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat keamanan siber, menjaga kepatuhan regulasi, sekaligus menghadirkan layanan digital yang relevan dan kompetitif.
Salah satu cara yang dilakukan dengan memanfaatkan Agentic AI yang dibangun pada fondasi platform AI yang aman, terstandarisasi, dan dapat dioperasikan secara on‑premise untuk memenuhi kebutuhan regulasi dan pengelolaan data sensitif perbankan. Platform seperti inilah yang memungkinkan BPD mengadopsi Agentic AI dengan lebih efektif.
Dalam acara BPD Forum ke-20 bertema &ldquo;Securing Financial Transformation: Navigating Change, Driving Impact with Agentic AI&rdquo; kolaborasi PT Multipolar Technology Tbk dan Asbanda di Bali, Senior Vice President Multipolar Technology Achmad Fakhrudin menegaskan bahwa Agentic AI bukan sekadar tren teknologi, melainkan enabler strategis bagi transformasi BPD.
&ldquo;Pemanfaatan Agentic AI menjadi kunci untuk membuka nilai bisnis baru sekaligus memperkuat daya saing perbankan daerah di tengah percepatan inovasi teknologi serta tekanan kompetisi dari fintech, neobank, dan channel bisnis lainnya,&rdquo; ungkap Achmad di hadapan perwakilan BPD dari seluruh Indonesia. &ldquo;Ini bukan lagi tentang proyeksi, ini tentang mewujudkan manfaat,&rdquo; tambahnya.
Implementasi awal Agentic AI dapat difokuskan pada empat use case utama, antara lain AI Ops untuk optimalisasi operasional, AI-Driven Security untuk meningkatkan perlindungan keamanan siber, AI Testing untuk mempercepat siklus pengujian sistem, dan AI Transaction Network Analysis untuk analisis pola transaksi dan deteksi risiko. Keempatnya memberikan dampak optimal bila dijalankan di atas platform AI yang menyediakan orkestrasi model, automasi pipeline, monitoring, serta tata kelola AI yang jelas.
&ldquo;Agentic AI bisa menjadi akselerator transformasi BPD menuju organisasi yang lebih cerdas, aman, efisien, dan adaptif. Dengan pendekatan yang terukur serta fondasi teknologi yang kuat, Multipolar Technology berkomitmen menjadi mitra strategis BPD dalam menghadirkan inovasi digital yang berdampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan layanan kepada masyarakat,&rdquo; pungkas Achmad

Pemanfaatan Agentic AI menjadi kunci dalam memperkuat daya saing perbankan daerah di tengah percepatan inovasi teknologi.

Agentic AI Bakal Perkuat Daya Saing BPD di Sektor Perbankan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/25/asbanda-1588855119.jpg" alt="Direktur Utama Bank Papua Yuliana D. Yembise. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama Bank Papua Yuliana D. Yembise. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Bagi masyarakat di perkotaan, saat ini sudah lumrah dengan layanan perbankan berbasis digital yang banyak ditawarkan. Bahkan, tak sedikit pemain baru hadir, menawarkan solusi digital penuh dengan layanan yang seamless. Beberapa bank konvensional terdahulu juga mau tidak mau mesti mengikuti tuntutan perkembangan zaman tersebut. Digitalisasi jadi keniscayaan yang tidak bisa dihindari agar nasabah tidak pindah ke lain hati. Demikian juga dengan perbankan di daerah. Setidaknya, beberapa aspek yang berkenaan dengan pelayanan, harus lebih cepat dengan sistem yang terintegrasi secara digital. Hal tersebut diingatkan oleh Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda). Dalam rangkaian Seminar Nasional bertajuk 'Implementasi Elektronifikasi Transaksi Melalui Aplikasi Sistem Pembayaran dalam Mendukung Progam Pemerintah Daerah: Kerja Sama BPD Melalui SIPD-RI dan Siskeudes-Link' di Aula Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Papua, Kamis (24/4) kemarin. Direktur Utama Bank Papua Yuliana D. Yembise mengatakan, di era digital saat ini, implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah sudah menjadi keharusan. Rangkaian tersebut juga jadi tempat dimana Bank Papua menggelar pengundian Tabungan Simpeda 2025. Menurut Yuliana, digitalisasi keuangan oleh perbankan di daerah mesti dilakukan untuk mewujudkan tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, efisien, dan cepat.&nbsp; &ldquo;Di sini peran BPD sangat strategis. Tak hanya penyedia layanan keuangan, tapi jadi mitra aktif pemerintah daerah dalam mendukung transformasi digital. Melalui kolaborasi yang solid antara seluruh stakeholders, diyakini dapat mendorong transformasi digital di sektor publik lebih merata dan berkelanjutan,&rdquo; kata Yuliana melalui keterangannya. Terkait dengan program Bank Papua, Yuliana mengatakan kalau pihaknya merasa terhormat menjadi tuan rumah pelaksanaan Undian Tabungan Simpeda 2025. Menurutnya, event ini bukan sekadar pembagian undian hadiah semata, tapi merupakan wujud komitmen BPD seluruh Indonesia dalam mempererat sinergi, memperluas inklusi keuangan termasuk mensosialisasikan pentingnya digitalisasi perbankan di daerah. Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Asbanda Busrul Iman menjelaskan, seluruh BPD Indonesia harus berkomitmen untuk berperan dalam mendukung pemerintah daerah. Utamanya dalam mengimplementasi elektronifikasi membantu pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Disampaikannya, tabungan Simpeda merupakan salah produk yang mempersatukan BPD seluruh Indonesia. Dalam perkembangannya, Tabungan Simpeda terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.&nbsp; Ini merupakan kepercayaan dari masyarakat Indonesia kepada BPD seluruh Indonesia, khususnya Bank Papua. Busrul juga melaporkan perkembangan saldo dan jumlah penabung Tabungan Simpeda di BPD seluruh Indonesia.&nbsp; Pada Undian Tabungan Simpeda Periode 2 Tahun XXXIV-2024 yang berlangsung di Danau Toba, Parapat, Sumatera Utara, jumlah penabung tercatat 8.574.835 dengan jumlah saldo sebesar Rp 77,88 triliun. &nbsp; Ke depan, kata Busrul, pihaknya berharap seluruh BPD Indonesia terus meningkatkan kualitas produk dan layanan Tabungan Simpeda, sehingga produk ini menjadi pilihan masyarakat Indonesia dalam menabung. &ldquo;Harapan kami, Simpeda benar-benar menjadi regional champions di BPD masing-masing. Sehingga peran BPD sebagai agen intermediasi keuangan bisa berjalan dengan baik,&rdquo; harapnya. &nbsp;

Yuliana Yembise mengatakan, di era digital saat ini, implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah sudah menjadi keharusan.

Strategi Bangkitkan Daya Saing Bank Daerah, Asbanda Dorong BPD untuk Mulai Digitalisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/17/IMG-20250417-WA0012-4126133031.jpg" alt="Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menandatangani nota kesepahaman dengan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menandatangani nota kesepahaman dengan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda). (Istimewa).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menandatangani nota kesepahaman dengan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda). Kedua pihak bersama meluncurkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dalam bentuk online melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain penandatanganan nota kesepahaman, acara juga mencakup penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Dirjen Keuda Kemendagri) dan 24 Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah (Dirut BPD).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"SP2D berfungsi sebagai fasilitas semua proses perencanaan dan transaksi atas setiap proses pencairan dana secara terpusat, cepat, aman, dan terdokumentasi agar mengurangi potensi kesalahan administrasi atau penyelewengan," kata Pelaksana Tugas Ketua Umum Asbanda, Busrul Iman dalam keterangannya, Kamis (17/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni menjelaskan, setelah penandatanganan PKS, proses SP2D di pemerintah daerah akan dilakukan secara online. Sehingga tata kelola keuangan bisa lebih transparan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/015856627/diperiksa-itjen-kemendagri-bupati-indramayu-lucky-hakim-akui-tak-paham-aturan-minta-maaf-pada-warga-indramayu">Diperiksa Itjen Kemendagri, Bupati Indramayu Lucky Hakim Akui Tak Paham Aturan, Minta Maaf pada Warga Indramayu</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tata kelola keuangan daerah dapat yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sehingga dapat menciptakan praktek pemerintahan yang baik dan bebas korupsi," kata Agus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fatoni juga menyoroti manfaat dari peluncuran sistem atau aplikasi ini, yakni sebagai bentuk penghematan karena pemerintah daerah tidak perlu mengembangkan aplikasi sendiri atau dapat menghapus aplikasi yang sudah ada. Ia menambahkan bahwa sistem ini dapat mengurangi tingkat kesalahan dan memungkinkan kontrol serta perbaikan apabila terjadi kesalahan data nasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kerja sama ini turut melibatkan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (StranasPK) sebagai koordinator untuk meningkatkan penerapan prinsip Good and Clean Government. Selain itu, SP2D online juga mendukung terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mempermudah proses pengawasan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, pelaksanaan secara menyeluruh di seluruh daerah masih menghadapi kendala. Dari total 552 daerah, baru 55 yang telah menerapkan SP2D online, sementara sisanya masih dalam proses transisi dari sistem manual ke digital. Dirjen Keuda menargetkan seluruh daerah sudah mengadopsi SP2D online paling lambat akhir tahun 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami akan coba inventarisir pemerintahan daerah yang belum menerapkan SP2D, [lalu] kami akan mengkorespondensi dan meng-push mereka supaya segera mengimplementasikan SP2D online," tutupnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Kedua pihak bersama meluncurkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dalam bentuk online melalui SIPD.

Cegah Korupsi, Kemendagri dan Asbanda Bikin SP2D Versi Online

ASBANDA

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ASBANDA

Berita Terkini

Agentic AI Bakal Perkuat Daya Saing BPD di Sektor Perbankan

Strategi Bangkitkan Daya Saing Bank Daerah, Asbanda Dorong BPD untuk Mulai Digitalisasi

Cegah Korupsi, Kemendagri dan Asbanda Bikin SP2D Versi Online

Download Aplikasi JawaPos.com