<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/10/AOuteAaWhGk3sNzOMRn0W4phPlopZNrO8ECmX7vo-1-2853319973.jpg" alt="Linda Susanti, anak angkat Adam Damiri bersaksi dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (10/11). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Linda Susanti, anak angkat Adam Damiri bersaksi dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (10/11). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan peninjauan kembali (PK) yang diajukan mantan Direktur Utama PT Asabri, Adam Rachmat Damiri. Dalam sidang tersebut, Linda Susanti, anak angkat Adam Damiri dihadirkan sebagai saksi, ia menyebut tidak ditemukan adanya kerugian negara pada masa kepemimpinan Adam di PT Asabri. Ia juga menegaskan tidak ada aliran dana korupsi yang mengalir kepada Adam Damiri. Menurut Linda, kesimpulan tersebut bersumber dari bukti baru (novum) berupa risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan laporan keuangan PT Asabri tahun 2011&ndash;2015, yang belum pernah diungkap dalam persidangan sebelumnya. &ldquo;Risalah tahun 2011 saya dapat langsung dari PT Asabri, sedangkan 2012 hingga 2015 saya temukan di ruang kerja Bapak (Adam Damiri). Setelah saya cek ke Asabri, risalah itu asli dan berisi laporan keuangan laba rugi serta pendapatan dari kenaikan saham dan reksadana di masa kepemimpinan beliau,&rdquo; kata Linda saat bersaksi di persidangan, Senin (10/11). Linda menambahkan, bukti itu setelah dirinya meminta pendapat dari lima auditor independen atas dokumen tersebut. &ldquo;Laporan keuangan di masa Pak Adam Damiri tidak menunjukkan adanya kerugian negara. Bahkan setiap tahun dari 2011 sampai 2015 selalu mencatatkan peningkatan keuntungan,&rdquo; ujarnya. Menurut Linda, PT Asabri di masa Adam Damiri membukukan keuntungan antara Rp 1 triliun hingga Rp 4 triliun per tahun, dan dokumen keuangan tersebut telah disahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Dewan Direksi PT Asabri. Ia menilai, telah terjadi kekeliruan dalam perhitungan kerugian negara pada putusan sebelumnya, di mana kerugian pada masa jabatan Adam Damiri dan Soni Wijaya disatukan sehingga nilainya tampak jauh lebih besar. &ldquo;Dalam fakta persidangan disebutkan bahwa di masa Pak Adam Damiri, kerugian negara hanya Rp 2,6 triliun, bukan Rp 22,7 triliun. Saham-saham yang dihitung sebagai kerugian pun sebenarnya masih dimiliki Asabri dan nilainya masih positif,&rdquo; ucap Linda. Linda menjelaskan, novum kedelapan yang diajukan dalam PK juga akan membuktikan bahwa aset-aset saham Asabri masih bernilai dan terus memberikan keuntungan. Selain itu, ia menegaskan tidak ada aliran dana dari manajemen investasi Asabri ke rekening pribadi Adam Damiri. Uang senilai Rp 17,9 miliar yang disebut dalam dakwaan, bukan hasil korupsi, melainkan pengembalian utang pribadi dan investasi yang tidak berkaitan dengan PT Asabri. Lebih lanjut, Linda juga menilai perhitungan uang pengganti dalam kasus ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, karena seharusnya didasarkan pada hasil tindak pidana, bukan dari transaksi pribadi. &ldquo;Uang itu berasal dari pengembalian utang pribadi dua orang, yakni Harjani Prem Ramchand dan Sutedy Alwan Anis. Mereka bukan tersangka dan tidak ada hubungan dengan Asabri,&rdquo; pungkasnya.

Saksi dalam sidang PK Adam Damiri ungkap tidak ada kerugian negara dalam kasus Asabri, bukti baru ajukan laporan keuangan.

Saksi PK Adam Damiri Sebut Tak Temukan Kerugian Negara dalam Kasus Asabri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/16/iTZ5kXurO62q8jSYhpBYzCIVx0k5HsgXSbKOZf28-1-552136209.jpg" alt="Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Asabri, Mayjen TNI (Purn) Adam Rachmat Damiri, melalui kuasa hukumnya Deolipa Yumara. (Ridwan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Asabri, Mayjen TNI (Purn) Adam Rachmat Damiri, melalui kuasa hukumnya Deolipa Yumara. (Ridwan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Asabri, Mayjen TNI (Purn) Adam Rachmat Damiri resmi mengajukan peninjauan kembali (PK) atas kasus dugaan korupsi pengelolaan dana di PT Asabri ke Mahkamah Agung (MA) melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Upaya hukum ini ditempuh setelah Adam Damiri melakukan langkah hukum hukum banding hingga kasasi. Kuasa hukumnya, Deolipa Yumara, menjelaskan langkah hukum ini diambil karena pihaknya menilai terdapat kekeliruan dalam putusan majelis hakim yang sebelumnya menjatuhkan hukuman kepada kliennya. &ldquo;Kami datang ke PN Jakarta Pusat, PN Tipikor, untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali demi kepentingan hukum Pak Adam Damiri,&rdquo; kata Deolipa ditemui di PN Jakpus, Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, Kamis (16/10). Deolipa menjelaskan, pihaknya menemukan bukti baru atau novum yang diyakini dapat memperkuat posisi hukum Adam Damiri. Ia mengklaim, mantan Dirut Asabri tersebut tidak memperkaya diri sendiri atas kerugian negara yang terjadi. Selain itu, terdapat kekeliruan dalam pertimbangan hakim terkait tempus perkara atau rentang waktu kejadian. &ldquo;Beliau bekerja di Asabri dari 2011 sampai 2015, sementara yang diperkarakan adalah periode 2016 sampai 2020. Jadi ada kesalahan majelis karena pada masa itu beliau sudah tidak menjabat, sudah pensiun dari Asabri. Tapi kenapa kesalahan tahun 2016&ndash;2020 tetap dikenakan kepada beliau,&rdquo; ungkap Deolipa. Dalam memperkuat permohonan PK tersebut, Deolipa menyebut telah menyerahkan sejumlah dokumen penting, termasuk analisis kekeliruan hakim, neraca dan laporan keuangan, hasil rapat umum pemegang saham (RUPS), mutasi keuangan, serta hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia berharap, MA dapat menelaah kembali perkara ini secara menyeluruh dengan mempertimbangkan seluruh bukti yang telah diajukan. &ldquo;Kita akan buka semua bukti ini agar majelis hakim bisa melihat pertimbangan-pertimbangan baru,&rdquo; tegasnya. Dalam kasusnya, Adam Damiri divonis 16 tahun penjara terkait kasus korupsi pengelolaan dana investasi di PT Asabri. Adam Damiri terbukti merugikan keuangan negara sebesar Rp 22,78 triliun.

Mantan Dirut Asabri, Adam Damiri, ajukan PK ke MA, klaim ada kekeliruan dalam putusan hakim terkait kasus korupsi.

Eks Dirut Asabri Adam Damiri Ajukan PK ke MA, Klaim Ada Kekeliruan Putusan Hakim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/19/LZxiqYOtKvZH2CQTDyZ5gvqozFccK1rsEQFdLEvi-1262113371.jpg" alt="Danantara punya pekerjaan rumah berat jika kementerian BUMN jadi dibubarkan. Salah satunya masalah utang BUMN. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Danantara punya pekerjaan rumah berat jika kementerian BUMN jadi dibubarkan. Salah satunya masalah utang BUMN. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) saat ini sedang merencanakan restrukturisasi besar-besaran terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor asuransi. Rencana jangka panjang pemerintah adalah memangkas jumlah perusahaan asuransi milik negara sehingga hanya tersisa tiga perusahaan saja yang akan terus beroperasi. Keputusan untuk merampingkan sektor ini didasarkan pada kinerja perusahaan BUMN asuransi yang menunjukkan hasil yang tidak seragam dalam laporan keuangan terakhir. Sebagai contoh, PT Jasa Raharja dilaporkan masih mencatat kinerja positif yang stabil hingga September 2025. Sebaliknya, PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) justru dilaporkan masih mencatatkan kerugian. Berikut rangkuman kinerja sejumlah BUMN asuransi yang disebut-sebut akan dikonsolidasi seperti dirangkum oleh JawaPos.com pada Rabu (15/10). 1. PT Jasa Raharja Berdasarkan laporan keuangan perseroan, laba setelah pajak menunjukkan peningkatan yang signifikan, melonjak menjadi Rp 1,20 triliun pada September tahun ini, naik tajam dari Rp 871,31 miliar yang tercatat pada periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan laba yang dicapai PT Jasa Raharja ini terutama didorong oleh lonjakan pendapatan premi yang mencapai Rp 4,07 triliun hingga September 2025. Angka ini merupakan peningkatan substansial dari capaian sebesar Rp 3,47 triliun di periode yang sama pada tahun sebelumnya. Selain itu, premi neto perseroan juga mengalami kenaikan, menjadi Rp 3,97 triliun dari Rp 3,35 triliun pada posisi September 2024. Dampaknya, pendapatan underwriting Jasa Raharja turut melonjak, mencapai Rp 3,78 triliun dari Rp 3,37 triliun di September 2024. Sementara itu, jumlah beban underwriting Jasa Raharja tercatat sebesar Rp 2,67 triliun, sedikit menyusut dibandingkan dengan Rp 2,71 triliun pada posisi September 2024. Untuk posisi utang perseroan, tercatat sedikit meningkat dari Rp 991,25 miliar menjadi Rp 993,43 miliar. Secara keseluruhan, jumlah aset Jasa Raharja juga menunjukkan pertumbuhan, naik menjadi Rp 17,08 triliun hingga September 2025, dibandingkan dengan Rp 15,32 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun rasio tingkat solvabilitas perseroan tercatat sangat kuat, yaitu sebesar 828,12 persen. 2. PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) ​PT Jasindo juga melaporkan kinerja keuangan yang positif dengan mencatat kenaikan laba yang signifikan. Berdasarkan laporan keuangan yang dirilis per Agustus 2025, Jasindo berhasil membukukan laba setelah pajak sebesar Rp 117,04 miliar. Angka ini melonjak tajam dibandingkan dengan laba sebesar Rp 20,22 miliar yang tercatat pada posisi Agustus 2024. ​Peningkatan laba yang dicapai perseroan terutama didorong oleh pertumbuhan premi bruto, yang naik menjadi Rp 2,71 triliun dari Rp 2,43 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Selanjutnya, premi neto Jasindo juga tercatat mengalami kenaikan, mencapai Rp 1,43 triliun, dibandingkan dengan Rp 1,35 triliun pada periode Agustus 2024. 3. PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Meskipun masuk dalam rencana konsolidasi klaster asuransi, PT Jamkrindo sejatinya adalah perusahaan penjaminan dengan peran strategis sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, berfokus memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, korporasi, dan sektor produktif lainnya melalui skema penjaminan kredit. Hingga September 2025, Jamkrindo menunjukkan kinerja yang stabil di tengah tekanan rasio keuangan tertentu. Total volume penjaminan yang dicapai mencapai Rp 186,76 triliun, merealisasikan 53,59 persen dari target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025. Jumlah tersebut terbagi atas penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 116,54 triliun dan penjaminan non-KUR sebesar Rp 70,21 triliun. Dari aspek neraca, total aset perseroan tercatat sebesar Rp 31,87 triliun. Komposisi liabilitasnya mencapai Rp 18,44 triliun, sementara ekuitasnya berjumlah Rp 13,43 triliun. Pendapatan utama Jamkrindo, yaitu Imbal Jasa Penjaminan (IJP) bruto, mencapai Rp 5,59 triliun, atau 65,53 persen dari target RKAP 2025. Pendapatan juga ditopang oleh pendapatan investasi sebesar Rp 1,19 triliun (79,82 persen dari target) dan pendapatan subrogasi bersih senilai Rp 1,26 triliun (79,90 persen dari target). Bahkan, pendapatan lain-lain melampaui target secara signifikan, mencapai Rp 50,67 miliar atau 354,78 persen. Di sisi beban, klaim yang dibayarkan tercatat sebesar Rp 3,79 triliun, jauh di bawah target karena hanya terealisasi 49,36 persen dari RKAP 2025. Sementara itu, beban usaha tercatat sebesar Rp 1,46 triliun (79,75 persen dari target). Kemampuan Jamkrindo membayar klaim tepat waktu dan tepat jumlah membuktikan kekuatan finansialnya dan menjaga kepercayaan mitra lembaga keuangan.&nbsp; Pengelolaan risiko yang hati-hati tercermin dari rasio klaim realisasi terhadap target yang berada di angka 67,82 persen. Efisiensi operasional juga terlihat dari rasio Operating Expense (Opex) yang tercatat 16,48 persen, lebih baik dibandingkan target 17,69 persen. Berkat kombinasi pendapatan yang solid dan pengelolaan beban yang efisien, Jamkrindo berhasil mencatatkan laba sebelum pajak (EBT) sebesar Rp 1,18 triliun, melampaui target RKAP 2025 hingga 156,72 persen.&nbsp; Setelah dikurangi pajak sebesar Rp 535,7 miliar, laba bersih perseroan mencapai Rp 646,06 miliar, atau 114,98 persen dari target RKAP 2025. Sejak didirikan pada tahun 1970, Jamkrindo konsisten mencatatkan laba, menegaskan kemampuannya dalam menjaga kinerja usaha yang berimbang antara ekspansi penjaminan, efisiensi, dan profitabilitas berkelanjutan. 4. PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) Berdasarkan laporan keuangan per September 2025, IFG Life membukukan hasil yang kurang memuaskan karena mencatatkan rugi setelah pajak sebesar Rp 119,28 miliar. Angka ini berbalik drastis dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, di mana perseroan masih mencatatkan laba setelah pajak sebesar Rp 153,44 miliar. Secara keseluruhan, IFG Life berhasil mencatatkan total pendapatan sebesar Rp 5,30 triliun hingga kuartal ketiga 2025. Pendapatan ini terutama didorong oleh perolehan premi sebesar Rp 5,16 triliun. Setelah dikurangi premi reasuransi sebesar Rp 1,18 triliun, pendapatan premi neto perseroan tercatat sebesar Rp 3,74 triliun. Namun, peningkatan signifikan terlihat pada pos beban. Beban klaim dan manfaat IFG Life melonjak menjadi Rp 4,35 triliun, naik dari Rp 3,88 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, beban usaha perseroan juga meningkat tajam menjadi Rp 898,81 miliar, dibandingkan Rp 680,59 miliar di tahun sebelumnya. Peningkatan beban inilah yang menjadi kontributor utama kerugian perseroan. Meskipun demikian, pendapatan komprehensif IFG Life tercatat sebesar Rp 584,71 miliar, dengan total laba komprehensif senilai Rp 465,42 miliar hingga September 2025. Dari sisi neraca, utang perseroan mencatatkan peningkatan signifikan, melonjak dari Rp 685,77 miliar menjadi Rp 1,93 triliun.&nbsp; Sementara itu, total aset IFG Life sedikit menurun menjadi Rp 33,91 triliun, dari sebelumnya Rp 34,77 triliun. Rasio solvabilitas (RBC) perusahaan berada pada tingkat yang sehat, yakni sebesar 214,97 persen. 5. PT Asabri (Persero) Meskipun laporan keuangan resmi ASABRI tidak tersedia di laman resminya, pemberitaan terkini menunjukkan adanya perbaikan kondisi keuangan yang signifikan. Sepanjang tahun 2023, ASABRI masih mencatatkan neraca ekuitas negatif sebesar Rp 1,069 triliun. Angka negatif ini merupakan perbaikan luar biasa jika dibandingkan dengan kondisi tiga tahun sebelumnya, di mana ASABRI menghadapi krisis dengan ekuitas negatif yang sangat besar, mencapai Rp 13,30 triliun. ​Kondisi keuangan negatif yang dialami ASABRI, yang menyebabkan kerugian, dipicu oleh beberapa faktor, termasuk aset tidak produktif yakni penurunan nilai aset perusahaan terjadi karena hampir 71 persen dari aset yang dimiliki dianggap tidak produktif. Terdapat pula ​defisit klaim yang berarti tingginya rasio klaim menyebabkan perusahaan mengalami defisit pembayaran klaim terakumulasi sebesar Rp 1,74 triliun dalam periode 2017 hingga 2024.

Pemerintah rencanakan restrukturisasi BUMN asuransi, Jasa Raharja tumbuh pesat, IFG Life alami kerugian, dan Jamkrindo stabil.

Menilik Kinerja 5 BUMN Asuransi yang Bakal Dikonsolidasi Danantara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/01/A3poUqaQNnfAUKe7kJEwLoXoa1DKotUsbX6M4mkh-1-893915415.jpg" alt="Eks Dirut PT ASABRI Adam Rachmat Damiri, lewat kuasa hukumnya, Deolipa Yumara akan mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) usai divonis 16 tahun penjara. (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Eks Dirut PT ASABRI Adam Rachmat Damiri, lewat kuasa hukumnya, Deolipa Yumara akan mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) usai divonis 16 tahun penjara. (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Direktur Utama PT ASABRI, Adam Rachmat Damiri, berencana mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) usai divonis 16 tahun penjara terkait kasus korupsi pengelolaan dana investasi di PT ASABRI. Kuasa hukum Adam, Deolipa Yumara, menyatakan langkah ini ditempuh karena pihaknya menemukan bukti baru atau novum yang dianggap penting untuk memperbaiki putusan. Ia menyebut, terdapat dugaan kekeliruan pada putusan majelis hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap Adam Damiri. &ldquo;Majelis hakim secara keliru mengambil keputusan yang sifatnya kumulatif atau dasarnya tidak kuat, yang diputuskan kemudian dijatuhkan kepada seorang Adam Damiri,&rdquo; kata Deolipa dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Rabu (1/10). Ia menjelaskan, kesalahan hakim terletak pada penggabungan kerugian keuangan negara dari dua periode kepemimpinan berbeda di tubuh ASABRI, yakni periode 2012&ndash;2016 di bawah Adam Damiri dan periode 2016&ndash;2020 di bawah Sonny Widjaja.&nbsp; Dalam putusannya, hakim menyebut Adam Damiri merugikan keuangan negara sebesar Rp 22,78 triliun. &ldquo;Total loss Rp 22,78 triliun seakan-akan semua dibebankan ke Adam Damiri. Padahal, di masa kepemimpinan beliau (total loss) hanya sekitar Rp 2,6 triliun, itu pun sahamnya masih ada dan bisa dijual kembali. Ini zalim, apalagi klien kami sudah berusia 76 tahun,&rdquo; ujar Deolipa. Ia menambahkan, kerugian yang dituduhkan kepada Adam tidak sepenuhnya benar karena sebagian saham yang dipermasalahkan masih memberikan keuntungan ketika dilepas. &ldquo;Ditambah sahamnya masih ada dan masih untung pas dijual,&rdquo; tegasnya. Deolipa menyinggung dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung tertanggal 29 Agustus 2025. Nama-nama yang disebut sebagai pelaku utama justru adalah Ilham Wardana Siregar (Kepala Divisi Investasi 2012&ndash;2019, almarhum), Sonny Widjaja (Dirut 2016&ndash;2020), dan Hari Setianto (Direktur Investasi dan Keuangan 2014&ndash;2019). Ia menuturkan, pengajuan PK ini bukan sekadar upaya membela kliennya, melainkan memperjuangkan keadilan dalam rangka menghindari kekeliruan hukum yang berpotensi menjadi preseden buruk di masa mendatang. &ldquo;Kita sepakat bahwa korupsi harus diberantas. Tapi berantaslah yang benar-benar koruptor, bukan orang yang dalam faktanya bukan koruptor,&rdquo; pungkasnya.

Mantan Dirut ASABRI, Adam Damiri, berencana ajukan PK ke Mahkamah Agung, ungkap dugaan kesalahan hakim dalam vonis korupsi.

Eks Dirut ASABRI Adam Damiri Berencana Ajukan PK, Pengacara Beberkan Dugaan Kekeliruan Hakim soal Total Loss

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/12/hQJ2BL7oVYRVZ0tCy9HUzBNKl0EIXNlDL9VLf8jE-273029675.jpg" alt="Ratusan anggota Polri mengikuti pelatihan budi daya burung puyuh yang diselenggarakan ASABRI sebagai&nbsp; bekal keterampilan jelang masa pensiun. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ratusan anggota Polri mengikuti pelatihan budi daya burung puyuh yang diselenggarakan ASABRI sebagai&nbsp; bekal keterampilan jelang masa pensiun. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menjelang masa purnatugas, ratusan anggota Polri di wilayah Jawa Timur dibekali keterampilan budi daya burung puyuh oleh PT ASABRI (Persero). Pelatihan ini menjadi bagian dari inisiatif strategis ASABRI dalam mendukung kemandirian ekonomi peserta sekaligus berkontribusi terhadap penguatan ketahanan pangan nasional. Program pelatihan tersebut diselenggarakan Kantor Cabang ASABRI Malang dengan menggandeng Bank SMBC Indonesia dan Polda Jawa Timur. Pesertanya berasal dari anggota Polri aktif yang berada dalam tiga tahun terakhir masa dinas, mencakup wilayah kerja Polres Lumajang, Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Situbondo, Kabupaten Probolinggo, dan Kota Probolinggo. Materi pelatihan disusun secara menyeluruh, mulai dari perencanaan usaha, pembangunan kandang, pemilihan bibit unggul, pengelolaan pakan, perawatan harian, hingga teknik panen dan strategi pemasaran hasil ternak.&nbsp;Melalui pelatihan ini, peserta tidak hanya mendapatkan pengetahuan teknis, tetapi juga dibekali semangat kewirausahaan agar mampu membangun usaha peternakan skala rumahan yang berkelanjutan. Kepala Kantor Cabang ASABRI Malang Dimas Wira Yudishtira menyatakan, pelatihan ini merupakan bentuk komitmen ASABRI untuk mendampingi para peserta dalam menghadapi masa pensiun. &ldquo;ASABRI tidak hanya hadir untuk menjamin hak-hak finansial peserta. Kami ingin memastikan mereka juga siap secara mental dan keterampilan untuk menjalani masa pensiun yang lebih mandiri, produktif, dan sejahtera,&rdquo; ujar Dimas Wira Yudishtira, Rabu (11/6). Para peserta menyambut antusias kegiatan ini. Selain menambah wawasan baru, mereka mengaku pelatihan ini membuka pandangan tentang peluang usaha riil yang bisa digarap usai pensiun. Terlebih, sektor peternakan burung puyuh dinilai memiliki prospek pasar yang menjanjikan dengan modal yang relatif terjangkau. Kegiatan ini menjadi bagian dari manfaat tambahan ASABRI yang terus dikembangkan secara berkelanjutan. Lewat pendekatan yang humanis dan kolaboratif, ASABRI ingin menciptakan ekosistem pensiun yang tak hanya tenang secara finansial, tetapi juga bermakna dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian lokal.

ASABRI mengadakan pelatihan budidaya burung puyuh untuk anggota Polri menjelang masa purnatugas, mendukung kemandirian ekonomi

ASABRI Berikan Pelatihan Budi Daya Puyuh untuk Kemandirian Ekonomi Pensiunan Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/korupsi-benny-tjokro.jpg" alt="Benny Tjokrosaputro - MUHAMAD ALI/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Benny Tjokrosaputro - MUHAMAD ALI/JAWA POS</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) membuat terobosan dengan mengolah 414 lahan yang disita dari Benny Tjokro. Terdapat empat kementerian dan lembaga yang akan terlibat dalam pengolahan lahan bekas milik Benny Tjokro seluas 3.301.524 meter persegi tersebut.&nbsp; Diketahui Jamintel Kejagung bersama Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, PT Pupuk Indonesia (Persero), dan Perum Bulog menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) strategis.&nbsp; Jamintel Reda Manthovani menuturkan bahwa dalam perjanjian ini masing-masing pihak memiliki peran, yakni Kejaksaan Agung bertugas mengoordinasikan penyediaan lahan tanam, Kementerian Pertanian mengoordinasikan penyediaan bibit, sarana prasarana pertanian, serta pembinaan kelompok tani.&nbsp; Selanjutnya, PT Pupuk Indonesia mengoordinasikan penyediaan pupuk. "Terakhir, Perum Bulog mengoordinasikan pembelian hasil panen," paparnya.&nbsp; Selain itu, kerja sama ini mencakup pertukaran data dan informasi guna deteksi dini terhadap potensi permasalahan hukum, serta kegiatan sosialisasi, pengembangan sumber daya manusia (SDM), dan berbagai hal teknis lainnya yang mendukung kelancaran program. "Melalui perjanjian kerja sama ini, kami berharap program Jaksa Mandiri Pangan dapat berjalan dengan baik dan berkontribusi nyata dalam pencapaian swasembada pangan nasional," ujarnya. Sehingga, program ini memberikan dampak positif bagi ketahanan pangan nasional serta kesejahteraan para petani. "Kejaksaan Agung berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam mendukung kebijakan pemerintah guna mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia," tegasnya.&nbsp; Sebelumnya, Kejagung berupaya mendukung target Presiden Prabowo Subianto berupa swasembada pangan. Karena itu Korps Adhyaksa membuat terobosan dengan program Jaksa Mandiri Pangan. Uniknya, 414 lahan sitaan kasus Asabri terdakwa Benny Tjokro digunakan untuk mendukung program swasembada pangan tersebut.&nbsp; Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejagung bersama Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, PT Pupuk Indonesia (Persero), dan Perum BULOG menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) strategis. Acara ini dilaksanakan pada Selasa 25 Maret 2025 di Gedung Utama Kejaksaan Agung. Jamintel Reda Manthovani menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan implementasi dari program prioritas pemerintah yang tertuang dalam Asta Cita Kedua dari 17 Program Prioritas Presiden, yakni mencapai swasembada pangan, energi, dan air. "Salah satu kebijakan pemerintah yang mendukung hal ini adalah penghentian impor beras mulai tahun 2025 serta target serapan 70 persen dari total 3 juta ton gabah yang dicanangkan oleh Badan Pangan Nasional," jelasnya. Sebagai bentuk kontribusi Kejagung dalam mendukung swasembada pangan, maka diluncurkan program "Jaksa Mandiri Pangan". "Program ini memanfaatkan aset lahan barang rampasan negara hasil tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya yang dikelola oleh Kejaksaan," paparnya.&nbsp; Sebagai pilot project, program ini akan memanfaatkan 414 bidang tanah seluas 3.301.524 m&sup2; di Kabupaten Bekasi yang berasal dari perkara Asabri atas nama terpidana Benny Tjokrosaputro. "Lahan tersebut akan digunakan untuk budidaya padi guna memenuhi kebutuhan beras nasional," terangnya.

Kejaksaan Agung mengolah 414 lahan sitaan Benny Tjokro untuk mendukung swasembada pangan melalui kerja sama dengan empat kementerian.

Lewat Program 'Jaksa Mandiri Pangan", Kejagung Bakal Olah 414 Lahan Terdakwa Kasus Asabri Benny Tjokro

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/06/abrari-2372693403.jpg" alt="ABRARI ALZAEL" width="100%">
<figcaption>ABRARI ALZAEL</figcaption>
</figure> Apa yang terjadi di kalangan elite seolah menegaskan bahwa kondisi bangsa ini benar-benar sedang tidak baik-baik saja. Sejumlah peristiwa menggambarkan hal itu. Sekadar menyebut contoh, dugaan korupsi Pertamina (Rp 193,7 triliun), tata niaga timah (Rp 300 triliun), PT Asabri (Rp 22,7 triliun), PT Jiwasraya (Rp 16,8 triliun), hingga ekspor minyak sawit mentah (Rp 12 triliun). Mungkin saja masih tersembunyi peristiwa lain yang belum terungkap. Dari perspektif numericalyang diduga dan merugikan negara, angkanya besar-besar. Sulit diterima akal sehat apabila peristiwa tersebut tidak melibatkan orang besar (elite). Sebab, orang-orang kecil (alit) berpikirnya sederhana, cukup sanggup memenuhi kebutuhan sehari-hari. Gas tersedia, kuat bayar listrik, harga sembako terjangkau, dan remeh-temeh lainnya. Sesederhana itu. Penyakit Kolosal Mengamati peristiwa akhir-akhir ini, negara yang rugi karena ulah anak negeri, ingatan terbang pada apa yang pernah disampaikan Abdurrahman Wahid (Gus Dur).Negara diiktibarkan sebagai lumbung besar. Namun, lumbung besar itu dikerubungi tikus-tikus besar dan kecil yang jumlahnya melampaui kebesaran lumbung itu sendiri. Isi lumbung itu pun menjadi tidak seimbang sebagai lumbung pangan dibandingkan lumbung yang dipangantikus-tikus besar dan kecil dalam jumlah yang sangat banyak. Kenyataan itutidak sekadar melambangkan keserakahan individu atau kelompok. Peristiwa tersebut menunjukkan terjadinya wabah dari sebuah penyakit kolosal, kleptomania. Kaum alit dalam hidup yang nestapa tidak berkeberatan apabila para elite kaya. Namun, ya jangan kayak gitu. Begitu meluasnya wabah kleptomania itu, kaum alit kadang trauma menjadi penduduk negeri ini. Doa-doa yang dilantunkan agar republik ini menjadi negeri yang baldatunthayyibatunwarabbunghafur(gemah ripah loh jinawi) dirasa jauh dari kenyataan. Misalnya, sejumlah remaja membuat #KaburAjaDulu sebagai ekspresi anak negeri yang worrydi tengah tidak adanya kepastian masa depan di negeri sendiri. Sayang, sikap itu kemudian dimaknai berbeda oleh salah satu elite:&rsquo;&rsquo;Silakan kabur. Kalau perlu, jangan pulang sekalian.&rsquo;&rsquo;Orang yang berjiwa besar biasanya tidak mengatakan hal yang bermakna kecil. Ada pula orang yang lebih elite berpidato di panggung kebesaran. Lalu dari atas podium misuh atau menarasikan frase yang tidak seharusnya berkumandang dari situ. Sementara dari podium yang lain, para dai mengingatkan pentingnya berbuat baik dan berkata santun. Orangtua pun tidak boleh menjejalkan matrikulasi yang sumer. Peristiwa tersebut juga mengagetkan warga republiken dengan meyakini bahwa negeri ini pantas diduga tidak saja mengajarkan kekerasan economic, tetapi juga membumikan anarkisme-linguistik. Nasib Bangsa Alitsaat ini berada dalam posisi linglung merenungi nasib bangsanya sendiri. Rakyat, yang sebagian berada di pinggir laut, belajar hermeunetika alam. Mereka belajar menghafal nama-nama ikan. Tetapi, nama-nama ikan yang mereka hafal itu kemudian jarang ditemui karena ditangkap pihak asing yang masuk ke perairan Indonesia secara ilegal. Alit juga memahami bahwa aroma busuk ikan biasanya dimulai dari kepala. Mereka juga belajar nama-nama pohon. Namun, pohonnya sebagian tumbang (ditumbangkan) dan diangkut ke luar negeri dalam niaga gelap. Tidak hanya itu, alit juga belajar geografi di mana negeri ini memiliki banyak pulau. Namun, sekali lagi, sebagian pulau tersebut digerus, diangkut, dan dijadikan bahan untuk reklamasi negeri tetangga. Padahal, dalam hukum arbitrase, cara mengukur teritori lautan sebuah negara dimulai dari daratannya. Makin luas daratan sebuah negara, makin jauh jangkauan lautan yang dimiliki negara itu. Indonesia hadir dalam praktik-praktik itu, terutama dugaan hilangnya pulau di Kepri untuk dipersembahkan ke Negeri Singa. Pemerintah tidak mungkin melakukan itu karena yang bisa melaksanakannya hanya oknum elite. Sebab, tidak mungkin pulau berenang sendiri dan bersandar di negeri tetangga. Kaum elite lainnya menggergaji bukit dan gunung. Kemudian mereka menanam hutan-hutan beton yang apabila musim hujan tiba, para alit di sekitar bukit dan gunung menerima kiriman banjir dan longsor. Belum lagi penggalian lahan dan tambang,baik di darat maupun laut. Indonesia oleh Grand Syeikh Al Azhar Mahmud Syaltut (Mesir) pada 1961 disebut qit&rsquo;athun minal Jannah (potongan surga) karena alam yang indah dan santun dalam peradaban. Namun, kini ketika deforestasi merajalela, saat pantai dijadikan sesajen para elite, masihkah negeri ini disebut potongan surga?Atau surga yang terpotong-potong? Sebagai catatan akhir, alit tetap mendoakan bangsa ini. Berharap presiden sehat, panjang umur, dan bijak memimpin negeri. Selebihnya, alit memberikan informasi bahwa rakyat di lapis bawah mengalami kesulitan ekonomi. Pengangguran makin menganga dan PHK karyawan merajalela. Pidato presiden menggelegar, menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme. Tetapi, presiden tidak bisa bekerja sendiri untuk Indonesia Raya. Butuh pembantu dan orang-orang yang setia pada negeri. Presiden pasti memahami perbedaan antara orang saleh dan orang yang salah. (*) <hr /> *) ABRARI ALZAEL,&nbsp;Budayawan; kandidat doktor psikologi Universitas Negeri Malang &nbsp;

Apa yang terjadi di kalangan elite seolah menegaskan bahwa kondisi bangsa ini benar-benar sedang tidak baik-baik saja.

Antara Sengkarut Elite dan Sekarat Kaum Alit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/16/WhatsApp-Image-2024-11-14-at-201115-2992180097.jpeg" alt="Direktur Utama PT Asabri (Persero), Bapak Jeffry Haryadi P. Manullang, hadir dalam upacara Wisuda Purna Wira Perwira Tinggi (Pati) TNI Angkatan Darat. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PT Asabri (Persero), Bapak Jeffry Haryadi P. Manullang, hadir dalam upacara Wisuda Purna Wira Perwira Tinggi (Pati) TNI Angkatan Darat. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Di tengah suasana yang penuh haru dan rasa bangga, Direktur Utama PT Asabri (Persero), Bapak Jeffry Haryadi P. Manullang, hadir dalam upacara Wisuda Purna Wira Perwira Tinggi (Pati) TNI Angkatan Darat, yang dilaksanakan bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Ke-67 Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Acara yang digelar pada 11 November 2024 di Gedung Moch. Lily Rochli tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., dan dihadiri oleh mantan Kasad, Jenderal TNI (Purn) Prof. H. Dudung Abdurachman, yang menyampaikan pesan menyentuh bagi para wisudawan. Dalam acara tersebut, sebanyak 160 Perwira Tinggi TNI AD secara resmi memasuki masa purna tugas, dengan rincian 1 Jenderal TNI (Purn), 8 Letnan Jenderal TNI (Purn), 53 Mayor Jenderal TNI (Purn), dan 98 Brigadir Jenderal TNI (Purn). Sebagai perusahaan yang selalu mendampingi setiap langkah perjuangan pesertanya, antara lain TNI dan Polri, Asabri hadir di momen istimewa ini untuk memberikan penghormatan tertinggi bagi para perwira yang telah mengabdikan hidupnya demi kejayaan bangsa. Asabri selalu meyakini peran Pesertanya sebagai pilar penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara. Oleh karena itu, Asabri tak hanya sekadar penyedia layanan asuransi sosial, tetapi lebih dari itu, sebagai Sahabat Perjuangan Anda Sepanjang Masa bagi seluruh personel yang telah dan akan terus berjuang untuk bangsa. Kehadiran Bapak Jeffry Haryadi P. Manullang di upacara wisuda Purna Wira ini mencerminkan komitmen ASABRI untuk terus menjaga kesejahteraan dan memberikan penghargaan tertinggi bagi para pejuang yang telah memasuki masa purnabakti. Asabri, dengan visinya untuk Menjadi Pengelola Asuransi Sosial Tepercaya, Profesional, dan Peduli kepada Kesejahteraan Peserta, berkomitmen untuk memastikan masa depan yang sejahtera bagi para purnawirawan dan memberikan kenyamanan bagi mereka yang telah mengabdi demi kepentingan bangsa dan negara. &ldquo;Para perwira yang memasuki masa purnabakti adalah pejuang sejati. Mereka telah melewati masa-masa berat demi menjaga tanah air tercinta ini. Asabri hadir untuk memastikan bahwa pengabdian mereka dihormati dan dijaga, sejalan dengan visi kami untuk menjadi mitra setia dan sahabat perjuangan sepanjang masa. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi para peserta kami yang telah mengabdi dengan tulus," ujar Jeffry Haryadi P. Manullang. Bagi Asabri, setiap pesertanya adalah pejuang yang layak mendapatkan perlindungan dan penghargaan sepadan. Dengan upaya nyata dan layanan yang peduli, Asabri memberikan jaminan bahwa para purnawirawan bisa menikmati masa purnabakti dengan tenang dan bangga atas pengabdian yang telah diberikan.

Asabri selalu meyakini peran Pesertanya sebagai pilar penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara.

Peran Asabri bagi Peserta, Menjaga Perjuangan dan Menghormati Pengabdian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/10/IMG_3224-4001149279.jpeg" alt="Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan pergantian Direksi Perum Bulog dan menetapkan Wahyu Suparyono sebagai Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog. (ANTARA/HO-Bulog)" width="100%">
<figcaption>Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan pergantian Direksi Perum Bulog dan menetapkan Wahyu Suparyono sebagai Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog. (ANTARA/HO-Bulog)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir secara resmi mencopot Bayu Krisnamurthi dari jabatan Direktur Utama Perum Bulog. Sebagai gantinya, Wahyu Suparyono ditunjuk sebagai Direktur Utama Perum Bulog. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-73/DHK.MBU.A/09/2024. Tak hanya Bayu Krisnamurthi, Erick juga mencopot Purnomo Sinar Hadi sebagai Direktur Human Capital Perum Bulog. &ldquo;Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi bersama Purnomo Sinar Hadi sebagai Direktur Human Capital telah menyelesaikan pengabdiannya di Perum Bulog," kata Sekretaris Perusahaan A Widiarso dalam keterangannya di Jakarta, Senin (9/9). Lantas, siapa sosok Wahyu Suparyono? Wahyu Suparyono ternyata bukan sosok baru di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama Perum Bulog, Wahyu pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ASABRI (Persero). Untuk diketahui, ASABRI merupakan BUMN yang berfokus pada pembayaran manfaat asuransi dan pensiun untuk TNI, Polri serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Pertahanan dan Polri. Wahyu sebelumnya diangkat sebagai Dirut ASABRI pada 5 Agustus 2020, menggantikan Sonny Widjaja yang telah menjabat sejak 2016. Pria kelahiran Magelang pada 17 Oktober ini merupakan lulusan Sarjana Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada 1990. Kemudian, Wahyu menempuh S2 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI pada 1997 dan meraih gelar doktor dalam bidang Ilmu Manajemen dari Universitas Brawijaya pada 2014. Kariernya terbilang moncer di BUMN, pasalnya ia juga pernah menjabat sebagai Dirut PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PII (Persero) yang merupakan perusahaan pelat merah sektor pangan dan perdagangan pada 16 Juni 2014 sampai dengan Juni 2015. Sedangkan pada 14 Desember 2017 sampai dengan 17 Juli 2020 ia menduduki posisi sebagai Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero). Bahkan, Wahyu juga bukanlah orang baru di Perum Bulog. Sebabnya, ia sempat menjabat sebagai Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog terhitung sejak 8 Juni 2015 sampai dengan 31 Juli 2016. Kemudian, ia juga pernah menduduki posisi sebagai Komisaris Utama PT Jasa Prima Logistik (JPL) Bulog 8 Desember 2015-6 Juni 2018. Selanjutnya, per 1 Agustus 2016 hingga 27 November 2017 Wahyu sempat menjabat sebagai Direktur SDM dan Umum Perum Bulog.

Wahyu sebelumnya diangkat sebagai Dirut ASABRI pada 5 Agustus 2020, menggantikan Sonny Widjaja yang telah menjabat sejak 2016.

Profil Wahyu Suparyono, Eks Dirut ASABRI yang Baru Ditunjuk Erick Thohir jadi Bos Perum Bulog

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/10/IMG_8269-4154092365.jpeg" alt="PERKUAT SINERGI: Rakor antara Pos Indonesia dan ASABRI digelar di Hotel Four Points Surabaya pada Kamis (8/8). (Asabri)" width="100%">
<figcaption>PERKUAT SINERGI: Rakor antara Pos Indonesia dan ASABRI digelar di Hotel Four Points Surabaya pada Kamis (8/8). (Asabri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; PT Pos Indonesia (Persero) atau PosIND menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama PT ASABRI (Persero) pada Kamis (8/8). Dalam rakor tersebut, kedua pihak membahas sejumlah isu penting untuk memperkuat sinergi dan meningkatkan kualitas layanan pembayaran pensiun ASABRI. Rapat ini dihadiri oleh jajaran direksi dan manajemen dari kedua pihak, termasuk Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi, Direktur Bisnis Jasa Keuangan Pos Indonesia Haris, EVP Goverment and Corporate Business Pos Indonesia Hendra Sari, serta Direktur Hubungan Kelembagaan ASABRI Khaidir Abdurrahman. "Bentuk kolaborasi ini dituangkan dalam perjanjian kerja sama tentang pembayaran manfaat asuransi sosial dan pengelolaan data penerima fasilitas kredit kepada peserta ASABRI," ujar Khaidir Abdurrahman di Hotel Four Points Surabaya. Pos Indonesia dan ASABRI mengikat kerja sama yang lebih kuat melalui perjanjian kerja sama (PKS) untuk memperjelas mekanisme dan koridor kerja antara kedua pihak. "Tujuan dari perjanjian ini adalah memberikan pedoman bagi para pihak dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati," tambahnya. Kolaborasi antara ASABRI dan PosIND sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Beberapa langkah inovatif telah diambil oleh kedua pihak, salah satunya adalah penyediaan aplikasi ASABRI Star yang mendukung proses pembayaran. Aplikasi ini sudah memanfaatkan teknologi biometrik untuk verifikasi dan validasi guna memastikan penerima pensiun masih hidup dan berhak menerima pembayaran berdasarkan data perekaman wajah. Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi menyatakan bahwa tujuan dari rakor ini adalah untuk meningkatkan kualitas layanan pembayaran pensiun. "Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk mempererat kerja sama, memperdalam pemahaman, dan menyusun rencana aksi yang akan memberikan manfaat signifikan bagi para penerima pensiun," tegasnya. Berdasarkan kinerja PosIND dalam layanan pembayaran pensiun ASABRI per Juli 2024, layanan antar pensiun telah direalisasikan kepada 4.204 penerima manfaat oleh 125 Kantor Cabang Utama (KCU) dan Kantor Cabang (KC). Pemutakhiran data NIK dan NPWP juga telah berjalan dengan baik, dengan 105.947 data yang sudah diperbarui, mencapai 79 persen. Data juga menunjukkan bahwa 77 persen dari pensiunan memiliki usia di atas 65 tahun.

Pos Indonesia dan ASABRI tingkatkan layanan pembayaran pensiun dengan aplikasi biometrik dan sinergi yang semakin kuat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#asabri

Berita Terkini