<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/11/IMG_3128-22784640.jpeg" alt="Ilustrasi kekuatan militer modern yang semakin ditopang oleh kecerdasan buatan di tengah rivalitas AS&ndash;Tiongkok (Wired)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kekuatan militer modern yang semakin ditopang oleh kecerdasan buatan di tengah rivalitas AS&ndash;Tiongkok (Wired)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pergeseran haluan perusahaan kecerdasan buatan (AI) Amerika Serikat (AS) dari sikap anti-militer menjadi mitra strategis Pentagon menandai perubahan paradigma dalam hubungan antara teknologi, negara, dan kekuasaan global.&nbsp; Transformasi ini melampaui logika bisnis semata karena mencerminkan reposisi geopolitik yang menempatkan figur sentral industri seperti Elon Musk, Jeff Bezos, Sam Altman, dan Mark Zuckerberg di jantung rivalitas strategis Amerika Serikat dan Tiongkok. Pada awal 2024, empat laboratorium AI terkemuka yaitu OpenAI, Meta, Google, dan Anthropic masih berdiri di garis yang sama dengan menolak penggunaan militer atas model mereka. Silicon Valley kala itu berpegang pada idealisme bahwa AI adalah infrastruktur sipil global, bukan instrumen perang. Namun, konsensus ini mulai retak ketika tekanan biaya komputasi, kebutuhan pendanaan, serta eskalasi persaingan geopolitik kian menekan industri. Melansir Wired, Rabu (11/2/2026), titik balik terjadi pada Januari 2024 ketika OpenAI diam-diam mencabut larangan penggunaan AI untuk "tujuan militer dan peperangan." Tak lama kemudian, perusahaan tersebut dilaporkan mengerjakan sejumlah proyek dengan Pentagon, sebuah langkah yang mengikis tembok pemisah antara riset sipil dan kepentingan militer dalam ekosistem AI Amerika. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/017178840/departemen-perang-as-integrasikan-chatgpt-ke-genaimil-penguatan-ai-militer-di-bawah-pemerintahan-trump">Departemen Perang AS Integrasikan ChatGPT ke GenAI.mil: Penguatan AI Militer di Bawah Pemerintahan Trump</a> Perubahan berakselerasi sepanjang tahun. Pada November 2024, pekan yang sama dengan terpilihnya kembali Presiden AS Donald Trump, Meta mengizinkan model Llama dipakai untuk kebutuhan pertahanan AS dan sekutunya.&nbsp; Beberapa hari kemudian Anthropic menggandeng Palantir, sementara OpenAI menutup tahun dengan kemitraan bersama startup pertahanan Anduril. Puncaknya, pada Februari 2025, Google merevisi prinsip AI-nya agar memungkinkan pengembangan teknologi yang berpotensi membahayakan manusia. Di balik dinamika ini, faktor biaya berperan besar. Membangun model AI mutakhir menuntut modal raksasa dan pasar yang stabil. Ekonom David J. Teece menegaskan, "GPT berkembang lebih cepat ketika ada sektor aplikasi yang besar, menuntut, dan menghasilkan pendapatan, seperti pembelian transistor dan mikroprosesor awal oleh Departemen Pertahanan AS." Dengan kontrak jangka panjang dan toleransi risiko tinggi, militer menjadi mitra tak terelakkan bagi perusahaan AI. Namun, faktor ekonomi saja tidak cukup menjelaskan perubahan ini. Secara struktural, kapitalisme global bergeser dari era neoliberalisme pasar bebas menuju logika persaingan geopolitik. Konsensus Silicon Valley yang mengutamakan globalisasi data, deregulasi, dan perdagangan terbuka tergerus oleh rivalitas AS&ndash;Tiongkok, di mana keamanan nasional kini mengalahkan idealisme digital. Implikasinya terlihat pada Big Tech. Amazon telah menjadi tulang punggung infrastruktur intelijen AS melalui kontrak komputasi awan dengan CIA (2013 dan 2020), kontrak US National Security Agency senilai USD 10 miliar pada 2021, serta perjanjian baru dengan Angkatan Darat AS pada 2024. Secara total, Pentagon menghabiskan lebih dari USD 14 triliun dalam dua dekade pertama abad ke-21, setara sekitar Rp 235.060 triliun (kurs Rp 16.790 per dolar AS). Seiring dengan itu, menguat pula arus silang karier antara elite militer dan industri teknologi yakni perpindahan posisi strategis dari lembaga pertahanan ke perusahaan AI dan sebaliknya. Pada 2024, OpenAI menunjuk mantan pejabat Badan Keamanan Nasional AS (NSA) Paul M. Nakasone ke dewan direksinya, sebuah langkah yang menandai kian eratnya integrasi struktural antara sektor pertahanan dan ekosistem kecerdasan buatan. Lebih jauh, perusahaan teknologi besar tidak lagi sekadar penyedia layanan komersial, tetapi aktor operasional dalam konflik global, mulai dari pengamanan data pemerintah Ukraina hingga penyediaan infrastruktur digital bagi operasi militer terkait perang Gaza. AI kini menjadi infrastruktur kekuasaan, bukan sekadar alat produktivitas. Di sisi lain, terbentuk faksi baru di Silicon Valley yang lebih nasionalis dan pro-pertahanan. Dana modal ventura seperti Andreessen Horowitz dan General Catalyst mulai mengalihkan sebagian portofolio ke industri pertahanan, menandai pergeseran budaya di kalangan insinyur dan pendiri startup: dari skeptis terhadap militer menjadi lebih akomodatif terhadap agenda keamanan nasional AS. Pergeseran visi ini tercermin dalam perdebatan publik. Dalam The Washington Post, CEO OpenAI Sam Altman menyatakan, "Masa depan AI seharusnya berada di tangan koalisi negara-negara sehaluan yang dipimpin Amerika Serikat." Senada, CEO Anthropic Dario Amodei mengatakan kepada Financial Times, "Ada garis pemisah nyata antara negara demokratis dan otoriter, dan demokrasi harus memenangkan perlombaan AI." Pada akhirnya, relasi antara negara dan teknologi memasuki fase baru yang lebih keras dan terpolarisasi antara dua blok kekuatan besar dunia. AI tidak lagi dipandang semata sebagai alat inovasi global, tetapi semakin diperlakukan sebagai instrumen kekuatan negara dan keamanan nasional. Dari Silicon Valley hingga Pentagon, industri AI kini berada di garis depan pertarungan geopolitik Amerika Serikat dan Tiongkok, sementara arah masa depannya masih diperebutkan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/017183417/miliarder-lain-kabur-dari-pajak-california-zuckerberg-justru-bertahan-dan-donasikan-rp-8395-miliar-untuk-ai">Miliarder Lain Kabur dari Pajak California, Zuckerberg Justru Bertahan dan Donasikan Rp 839,5 Miliar untuk AI</a>

Perubahan haluan besar industri kecerdasan buatan Amerika Serikat, dari menolak keterlibatan militer menjadi terintegrasi dengan Pentagon.

Dari Anti Militer ke Mitra Pentagon: Bagaimana Raksasa AI Amerika Mengubah Haluan di Tengah Rivalitas AS-Tiongkok?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/29/btc6-4017038850.jpg" alt="Ilustrasi Bitcoin. (Dhimas Ginanjar/Dall E/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Bitcoin. (Dhimas Ginanjar/Dall E/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, baru-baru ini menyatakan lewat media sosial bahwa meski ia menghormati Presiden Tiongkok, Xi Jinping, ia merasa sulit untuk mencapai kesepakatan dengan pemimpin Tiongkok itu. Diduga, yang dimaksud Trump adalah soal perjanjian dagang antara AS dan Tiongkok. Menurut Fahmi Almuttaqin, Analis di platform investasi kripto Reku, hubungan dagang AS-Tiongkok yang belum membaik membuat investor ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Selain itu, para investor juga sedang menunggu data tenaga kerja dari AS dan keputusan suku bunga dari bank sentral Eropa. Meski data inflasi AS bulan April lebih rendah dari perkiraan, kekhawatiran soal potensi kenaikan inflasi tetap ada. Hal ini dipicu oleh kebijakan tarif baru dari AS dan belum ada tanda-tanda bahwa The Fed (bank sentral AS) akan menurunkan suku bunga. Ketua The Fed, Jerome Powell, juga belum memberi sinyal apapun dalam pidatonya awal Juni lalu. Di sisi lain, ketegangan dagang antara AS dan Tiongkok kembali meningkat. Ini terjadi menjelang berakhirnya masa penundaan kenaikan tarif pada Agustus nanti. Tiongkok menuduh AS melanggar kesepakatan dengan memberlakukan pembatasan ekspor chip AI, software desain chip, serta rencana pencabutan visa pelajar asal Tiongkok. Sebaliknya, AS menuduh Tiongkok tidak memenuhi janjinya untuk mengekspor mineral penting. Walau Trump percaya bahwa komunikasi dengan Xi bisa meredakan ketegangan, belum ada tanda-tanda pertemuan antara kedua pemimpin itu akan segera terjadi. Akibat ketidakpastian ini, pergerakan pasar saham dan kripto jadi lesu. Dalam dua hari terakhir, indeks saham AS seperti Nasdaq dan Dow hanya naik-turun di bawah 0,35 persen. Indeks S&amp;P 500 bahkan cuma naik tipis 0,0074 persen pada 4 Juni. Di pasar kripto, harga aset besar seperti Bitcoin dan Ethereum juga tidak banyak berubah. Fahmi menjelaskan bahwa belum ada sentimen baru yang kuat di pasar. Meski begitu, minat institusi terhadap Bitcoin masih cukup solid. 'Investor lebih memilih menunggu perkembangan data ekonomi dan arah kebijakan suku bunga The Fed sebelum mengambil langkah besar," kata Fahmi melalui keterangannya. Salah satu indikator yang menarik perhatian adalah masuknya dana ke ETF Bitcoin spot. Pada 4 Juni, tercatat aliran dana masuk sebesar USD 87 juta, meski Trump baru saja menyampaikan komentar negatif soal Xi Jinping. Ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap prospek Bitcoin masih cukup tinggi. Dari sisi data blockchain, indikator MVRV Z-Score menunjukkan angka 2,6. Ini berarti masih ada peluang harga Bitcoin naik lebih tinggi. &ldquo;Kalau Bitcoin tidak segera naik dalam beberapa pekan ke depan, bisa jadi kita akan masuk fase &lsquo;diam di tempat&rsquo; seperti pertengahan 2019. Namun, ini belum berarti pasar akan turun. Justru kalau pasar sideways dulu, tren naiknya bisa bertahan lebih lama, memberi waktu lebih bagi investor untuk masuk,&rdquo; jelas Fahmi. Dalam situasi seperti ini, strategi investasi bertahap atau Dollar Cost Averaging (DCA) bisa jadi pilihan menarik. Lewat strategi ini, investor membeli aset secara rutin, misalnya sebulan sekali, tanpa perlu memikirkan naik-turunnya harga.

Ketegangan dagang AS-Tiongkok dan kebijakan The Fed mempengaruhi pasar kripto, simak analisa dan strategi investasi.

Ketegangan Dagang AS-Tiongkok Berlanjut, Investor Kripto Wajib Waspada!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/12/FotoJet-1-1281429000.jpg" alt="Momen hangat pertemuan Presiden AS Donald Trump dengan Presiden RRT Xi Jinping (Dok. Associated Press/AP)" width="100%">
<figcaption>Momen hangat pertemuan Presiden AS Donald Trump dengan Presiden RRT Xi Jinping (Dok. Associated Press/AP)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok sudah memberikan pernyataan resmi terkait hasil perundingannya untuk menurunkan tarif impor kedua negara, Senin (12/5). <div dir="auto">Pertemuan yang diwakili oleh Menteri Keuangan AS Scott Bescent dan Pejabat Tiongkok dilakukan di Jenewa, Swiss ini telah sepakat untuk memutuskan tarif impor rendah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk barang-barang dari Tiongkok yang akan diimpor ke AS akan dikenakan tarif resiprokal 30%. Sementara Tiongkok mengenakan barang-barang dari AS sebesar 10%.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/015996030/tarif-trump-ancam-kestabilan-ekonomi-global-kebijakan-pp-282024-perlu-deregulasi">Tarif Trump Ancam Kestabilan Ekonomi Global, Kebijakan PP 28/2024 Perlu Deregulasi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"AS sepakat untuk menurunkan tarif bea masuk 145% terhadap barang-barang China sebesar 115 poin persentase menjadi 30%," kata Jannieson Greer Perwakilan Dagang AS saat jumpa pers dengan wartawan, dikutip dari Associated Press (AP).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sementara China sepakat untuk menurunkan tarif bea masuk terhadap barang-barang AS dengan jumlah yang sama menjadi 10%," tambahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu dilakukan oleh AS karena negaranya telah mengalami defisit perdagangan setelah mematok tarif resiprokal 145% ke Tiongkok. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Keuangan Scott Bescent.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyebut bahwa jika tarif resiprokal selangit ini dibiarkan maka perekonomian global akan terus terguncang dan terjadinya embargo barang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apa yang terjadi dengan tarif yang sangat tinggi ini adalah embargo. Dan tidak ada pihak yang menginginkannya. Kami menginginkan perdagangan. Kami menginginkan perdagangan yang lebih seimbang. Dan saya pikir kedua belah pihak berkomitmen untuk mencapainya," ungkap Bescent.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/015995371/usai-dimediasi-presiden-as-donald-trump-india-pakistan-sepakat-lakukan-gencatan-senjata-per-10-mei-2025">Usai Dimediasi Presiden AS Donald Trump, India-Pakistan Sepakat Lakukan Gencatan Senjata per 10 Mei 2025</a></div>

Amerika Serikat dan Tiongkok sudah memberikan pernyataan resmi terkait hasil perundingannya untuk menurunkan tarif impor kedua negara.

Turun Drastis! Segini Besaran Tarif Impor AS-Tiongkok Usai Sepakat Berhenti Perang Dagang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/05/resiprokal-1082962338.jpg" alt="ILUSTRASI. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump umumkan tarif impor baru ke berbagai negara (Dok. Reuters/Carlos Barria)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump umumkan tarif impor baru ke berbagai negara (Dok. Reuters/Carlos Barria).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok semakin panas. Terbaru, AS mengumumkan bahwa Tiongkok menghadapi tarif baru hingga 245 persen atas impor AS. Langkah itu merupakan tindakan balasan setelah Tiongkok membekukan pengiriman pesawat jet Boeing ke negaranya. Perintah administratif terbaru Gedung Putih telah meluncurkan penyelidikan keamanan nasional terhadap impor sumber daya vital. Perintah tersebut juga mencakup penjelasan untuk tarif timbal balik yang diumumkan pada 2 April. &ldquo;Tiongkok kini menghadapi tarif hingga 245 persen atas impor ke AS sebagai akibat dari tindakan balasannya,&rdquo; ungkap pernyataan resmi Gedung Putih seperti dikutip dari Anadolu pada Rabu (16/4). "Lebih dari 75 negara telah menghubungi untuk membahas kesepakatan perdagangan baru. Akibatnya, tarif yang lebih tinggi individual saat ini dihentikan selama diskusi berlangsung, kecuali untuk China, yang telah melakukan pembalasan," tambahnya. Pada pernyataan tersebut juga tertulis bahwa beberapa bulan yang lalu Tiongkok melarang ekspor galium, germanium, antimon, dan material teknologi tinggi utama lainnya dengan potensi aplikasi militer ke AS.&nbsp; Pada pekan ini, Tiongkok menghentikan ekspor enam logam tanah jarang berat serta magnet tanah jarang, untuk memutus pasokan komponen yang penting bagi produsen mobil, produsen kedirgantaraan, perusahaan semikonduktor, dan kontraktor militer di seluruh dunia. Meski begitu, pernyataan tersebut tidak menjelaskan tarif pasti yang akan dikenakan pada Tiongkok. Tetapi hanya menyiratkan bahwa tarif tersebut dapat naik hingga 245 persen. Sebagai informasi, Tiongkok menaikkan tarif impor barang AS hingga 125 persen pada Jumat (11/4). Hal ini dilakukan sebagai balasan terhadap Trump, yang secara efektif menaikkan tarif AS atas barang Tiongkok hingga 145 persen. Sembari menghentikan sementara pungutan yang direncanakan untuk barang-barang negara lain selama 90 hari. &nbsp;

Perang dagang AS-Tiongkok memanas, tarif impor bisa mencapai 245% sebagai balasan atas tindakan Tiongkok.

Perang Dagang AS-Tiongkok Makin Panas! Barang Impor asal Tiongkok Akan dikenai Tarif hingga 245 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Wang-Yi-CGTN.com_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, mengatakan bahwa Amerika Serikat telah merusak hubungan diplomatik Beijing-Washington sehingga Gedung Putih harus memperbaiki kerusakan itu.  Wang Yi yang sekarang menjabat Direktur Kantor Komisi Pusat Luar Negeri Tiongkok, mengatakan hal itu dalam pertemuan tidak resmi dengan Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken di sela-sela Konferensi Keamanan Munich.  Dalam sebuah pernyataan di situs Kemlu Tiongkok, Wang Yi mengkritik reaksi terhadap insiden balon udara Tiongkok di atas wilayah AS.  Wang Yi menyebut tindakan AS menembak jatuh balon Tiongkok dengan menggunakan jet tempur merupakan penyalahgunaan kekuatan serta pelanggaran norma dan konvensi internasional.  "Apa yang perlu dilakukan AS adalah menunjukkan ketulusan, mengakui serta memperbaiki kerusakan (hubungan) itu akibat penyalahgunaan kekuatan mereka," kata Wang Yi.  Jika AS terus mendramatisasi, membesar-besarkan, atau meningkatkan ketegangan, maka Tiongkok akan merespons dengan melakukan tindakan yang diperlukan, dan semua konsekuensinya akan ditanggung oleh AS, tulis pernyataan tersebut.  Dalam pertemuannya dengan Blinken, Wang Yi juga turut menyinggung masalah Ukraina. Menurut dia, Beijing tetap berkomitmen mendorong pembicaraan damai untuk menyelesaikan perang di Ukraina.  Beijing, lanjut dia, tidak menerima tudingan AS yang mengaitkan Tiongkok dengan Rusia dalam invasi ke Ukraina.  "Kami tidak pernah menerima tudingan atau pemaksaan AS yang diarahkan pada hubungan Tiongkok-Rusia. AS, sebagai negara besar, seharusnya berupaya untuk menyelesaikan krisis politik ketimbang memanas-manasi atau memperkeruh situasi," ujar Wang Yi.  Dalam pernyataan tersebut, Wang Yi juga dengan tegas menolak kemerdekaan Taiwan demi menjaga stabilitas di Selat Taiwan. Dia mendesak AS untuk menghormati fakta sejarah, mematuhi komitmen politik, dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang mendukung kemerdekaan Taiwan.

Mantan Menlu Sebut AS Telah Merusak Hubungan dengan Tiongkok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Bendera-Tiongkok-AS-BBC.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Tiongkok marah. Amerika Serikat (AS) dituding bereaksi berlebihan. Melanggar aturan internasional. Tudingan itu muncul setelah militer AS menembak jatuh sebuah balon udara milik Tiongkok, Sabtu (4/2). Balon tersebut ditembak saat berada di Samudra Atlantik.  Alasan Washington menembak lantaran meyakini balon itu dipakai untuk memata-matai. Namun, Beijing bersikeras bahwa balon tersebut untuk kepentingan meteorologi. Bukan mata-mata atau pengintai.  ’’Tiongkok menyatakan ketidakpuasan dan protes keras terhadap penggunaan kekuatan oleh AS untuk menyerang pesawat sipil tak berawak.’’ Demikian bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Tiongkok seperti dikutip Agence France-Presse.  CNN mengungkapkan, Kepala Badan Meteorologi Tiongkok Zhuang Guotai dipecat pasca penembakan balon tersebut. Namun, beberapa pakar menilai, kebijakan pemecatan itu hanya menguatkan klaim Tiongkok bahwa balon itu untuk keperluan meteorologi.  ’’Tiongkok akan dengan tegas melindungi hak dan kepentingan yang sah dari perusahaan terkait dan berhak untuk melakukan tanggapan lebih lanjut yang diperlukan,’’ tambah pernyataan Kemenlu Tiongkok.  Balon tersebut ditembak jatuh dengan menggunakan misil. Diluncurkan pesawat F-22 Raptor yang lepas landas dari pangkalan Angkatan Udara Langley di Virginia. Balon jatuh di perairan dangkal dengan kedalaman 14 meter.  Sebelum menembak balon itu, Administrasi Penerbangan Federal sempat menutup wilayah udara di lepas Pantai Carolina dan tiga bandara di wilayah tenggara. Penutupan tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga keamanan nasional. Bandara baru dibuka lagi pada Sabtu sore, setelah penembakan.  Penyelam Angkatan Laut AS dan kapal selam tidak berawak diterjunkan untuk mengangkat sisa-sisa balon dan muatannya ke permukaan. Benda itu akan dibawa ke laboratorium FBI di Quantico, Virginia. Selanjutnya, dianalisis pakar FBI dan badan intelijen.  Sebelumnya, pada Jumat (3/2), Pentagon sempat menyatakan bahwa balon udara tersebut tidak menimbulkan ancaman militer maupun politik. Namun, ternyata mereka berubah pikiran sehari setelahnya. Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin menegaskan, operasi itu dilakukan sebagai tindakan yang disengaja dan sah.  Penembakan tersebut dilakukan sebagai tanggapan atas pelanggaran kedaulatan oleh Tiongkok. Kehadiran balon di wilayahnya tidak bisa diterima. Sebab, balon tersebut diduga kuat untuk mengawasi atau mengintai tempat-tempat strategis di Benua Amerika.  Ternyata, Presiden AS Joe Biden juga memerintahkan penembakan balon Tiongkok tersebut. ’’Mereka berhasil menjatuhkannya dan saya ingin memuji pilot kami yang melakukannya,’’ ujar Biden.  Balon tersebut memicu kontroversi sejak Kamis (2/2). Bahkan, karena itu Menteri Luar Negeri Antony Blinken membatalkan kunjungannya ke Beijing pada Jumat (3/2). Padahal, kunjungan itu kali pertama yang bertujuan mengurai ketegangan hubungan AS-Tiongkok. Awalnya Beijing tutup mulut sebelum akhirnya mengakui bahwa balon itu memang miliknya.  Balon bermasalah serius tersebut masuk ke wilayah udara Kepulauan Aleutian, AS, di Alaska pada 28 Januari 2023. Balon terbang menuju wilayah Kanada, sebelum akhirnya kembali ke AS.

Balon Udara Miliknya Ditembak Jatuh AS, Tiongkok Geram dan Marah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/AS-Tiongkok-Suttersstock.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketidakharmonisan hubungan Tiongkok dan Amerika Serikat meruncing sejak era kepemimpinan Presiden Donald Trump. Perang dagang, teknologi, diperparah dengan kondisi pandemi Covid-19, membuat Tiongkok-AS tak akur. Pengamat menyebut situasi sekarang semakin memburuk pasca kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan.  Tiongkok sebelumnya berulang kali memperingatkan terhadap kunjungan Pelosi. Karena tak digubris, Tiongkok menanggapi dengan kecaman keras dan latihan menembak berhari-hari di sekitar Taiwan, termasuk puluhan serangan di atas garis tengah di Selat Taiwan. Itu karena batas de facto yang sampai sekarang dihormati dan Taiwan diklaim sebagai bagian dari Tiongkok.  AS sendiri bersikeras telah berjanji untuk melanjutkan transit Selat Taiwan dan melakukan operasi kebebasan navigasi di kawasan itu. AS memperpanjang operasi kapal induk USS Ronald Reagan.  Situasi ini membuat Tiongkok-AS semakin terjerumus ke dalam hubungan titik terendah. Padahal saat era Trump, kebijakan AS di bawah kepemimpinannya sudah membuat Tiongkok marah termasuk sejumlah tarif impor Tiongkok dan sanksi terhadap pejabat Tiongkok atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang dan Hongkong.  “Ketika kami mengatakan hubungan Tiongkok-AS telah mencapai titik terendah selama pemerintahan Trump, kami benar-benar salah membacanya,” kata seorang spesialis hubungan AS-Tiongkok di Akademi Ilmu Sosial Tiongkok (CASS) Lu Xiang.  Ketegangan hubungan terjadi atas perjalanan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan mencapai titik didih. Menurut Bloomberg pekan lalu, Gedung Putih telah berusaha untuk menunda Undang-Undang Kebijakan Taiwan bipartisan, yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan dengan pulau itu, dalam upaya untuk mencegah eskalasi krisis dengan Tiongkok.  Tiongkok sendiri masih marah atas kunjungan Pelosi pekan lalu, yang dilihatnya sebagai upaya lain oleh Washington untuk mengingkari komitmennya terhadap kebijakan satu Tiongkok.  "Tiongkok hampir pasti akan bereaksi lebih keras dibanding saat ini, karena hal itu akan dilihat sebagai tantangan langsung terhadap fondasi utama pembentukan hubungan AS-Tiongkok," tutupnya.

Pelosi Sebabkan Hubungan Tiongkok-AS Lebih Buruk Dibanding Era Trump

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Liu-He-Nikkei-Asia.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Tiongkok Xi Jinping berambisi untuk swasembada teknologi pembuatan chip. Dia menunjuk seorang deputi utama perekonomian untuk mengatasi sanksi AS. Ahli bernama Liu He ditunjuk karena piawai di bidang perdagangan hingga keuangan dan teknologi.  Dia ditunjuk untuk mempelopori pengembangan kemampuan chip generasi ketiga. Dia dipercaya memimpin perumusan serangkaian dukungan keuangan dan kebijakan untuk teknologi.  Liu He dipilih untuk menghadapi industri pembuatan chip AS dan sekutunya. Sanksi yang muncul selama kepresidenan Donald Trump, telah mencekik bisnis smartphone untuk bermigrasi ke teknologi fabrikasi wafer yang lebih maju dan itu mengancam perusahaan Tiongkok.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/12/06/2021/warga-tibet-fanatik-terhadap-xi-jinping-dan-berjanji-untuk-setia/">Warga Tibet Fanatik terhadap Xi Jinping dan Berjanji untuk Setia</a>  “Tiongkok adalah pengguna chip terbesar di dunia, jadi keamanan rantai pasokan menjadi prioritas utama,” kata kepala analis di perusahaan riset ICwise, Gu Wenjun.  'Tidak mungkin bagi negara mana pun untuk mengendalikan seluruh rantai pasokan, tetapi upaya suatu negara jelas lebih kuat daripada satu perusahaan," tambahnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/05/06/2021/intip-masa-kecil-xi-jinping-biasa-hidup-hemat-dan-gemar-main-skating/">Intip Masa Kecil Xi Jinping, Biasa Hidup Hemat dan Gemar Main Skating</a>  Pada Mei, Liu mempelopori pertemuan gugus tugas teknologi yang membahas cara untuk menumbuhkan teknologi semikonduktor generasi berikutnya, menurut sebuah pernyataan pemerintah. Dewan Negara dan Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi belum menanggapi permintaan komentar.  Selama negosiasi perdagangan dengan pemerintahan Trump, Liu muncul sebagai salah satu pendukung agenda Tiongkok. Dia mengenal Xi sejak kecil. Keduanya adalah putra dari para pemimpin veteran Partai Komunis dan termasuk anak muda di masanya yang dikirim untuk bekerja di daerah pedesaan yang miskin selama Revolusi Kebudayaan.  Sekarang Liu memimpin tugas untuk mereformasi sektor teknologi. Tugas mengoordinasikan program yang luas itu sekarang jatuh ke tangan Liu, yang harus melacak sumber daya yang relevan dan mendorong strategi nasional untuk membantu Tiongkok mencapai kemandirian chip.  “Untuk negara kami, teknologi dan inovasi bukan hanya masalah pertumbuhan,” kata Liu pada Mei.  Xi mengandalkan anak buahnya untuk membantu Tiongkok menangkis ancaman yang berkembang dari AS. Sebelumnya di bawah pemerintahan Trump, sanksi dijatuhkan pada Tiongkok untuk memutus akses mereka ke teknologi dan peralatan Amerika dalam merancang dan membuat chip canggih.

Hadapi Sanksi AS, Xi Jinping Tunjuk Orang Kepercayaan Ahli Teknologi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Kurt-Campbell-The-Strategist.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Amerika Serikat mulai membuka diri untuk bersedia bekerja sama dengan Tiongkok disertai paradigma kehidupan yang lebih sejalan. Hal itu diungkapkan oleh anak buah Presiden AS Joe Biden, Kurt Campbell yang menjabat sebagai Koordinator Indo-Pasifik Dewan Keamanan Nasional AS.  Kurt Campbell mengatakan Amerika Serikat dan Tiongkok harus menemukan landasan bersama untuk bekerja sama sambil hidup berdampingan dalam paradigma persaingan yang baru. Berbicara pada konferensi tahunan yang diselenggarakan oleh lembaga pemikir Center for a New American Security (CNAS), dia mengisyaratkan beberapa tantangan pemerintah AS saat menjalin kerja sama dengan pemerintah Tiongkok.  "Kami semakin percaya bahwa apa yang telah dilakukan Presiden Xi Jinping telah mengambil langkah-langkah untuk menempatkannya sebagai tokoh kepemimpinan sentral di Tiongkok yang membuat semua keputusan," kata Campbell.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/02/06/2021/xi-jinping-berambisi-tiongkok-miliki-citra-sebagai-negara-terhormat/">Xi Jinping Berambisi Tiongkok Miliki Citra Sebagai Negara Terhormat</a>  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/05/06/2021/intip-masa-kecil-xi-jinping-biasa-hidup-hemat-dan-gemar-main-skating/">Intip Masa Kecil Xi Jinping, Biasa Hidup Hemat dan Gemar Main Skating</a>  "Ada sekelompok kecil orang yang bekerja dengan Presiden Xi dalam pengambilan keputusan itu, dan selalu menjadi pertanyaan apakah Anda dapat memengaruhi masukan yang diterima Presiden Xi saat Tiongkok membuat kalibrasi tentang pendekatan terbaik ke dalam politik global," imbuhnya.  Menurut Campbell, Xi sekarang tidak lagi menjadi bagian dari tim pemimpin yang terhubung di tingkat pemerintahan tertinggi di Beijing. Mengomentari tekanan balik yang diterima dari kebijakan Tiongkok dari seluruh komunitas internasional, Campbell mengatakan setiap berinteraksi secara pribadi. Dia menunjukkan bahwa kekhawatiran tentang ketegasan Tiongkok meningkat dalam beberapa tahun terakhir.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/10/06/2021/vaksin-terlambat-bos-sinovac-kecam-presiden-brasil-yang-anti-tiongkok/">Vaksin Terlambat, Bos Sinovac Kecam Presiden Brasil yang Anti-Tiongkok</a>  "Tetapi pertanyaannya adalah, langkah-langkah yang diambil Xi merusak kekuatan lunak Tiongkok. Itu adalah pertanyaan yang tidak dapat kami jawab, tetapi saya hanya akan mengatakan selama satu atau dua tahun terakhir, negara yang paling banyak membuat masalah bagi Tiongkok bukanlah Amerika Serikat, tetapi Tiongkok sendiri," tukasnya.  Tiongkok disebut enggan untuk lebih terbuka soal Selat Taiwan dan Timur serta Laut China Selatan. Dia menekankan pentingnya membangun rasa saling percaya antara kedua negara. Campbell mengatakan tantangan modern menuntut agar AS terlibat dan bersaing dengan Tiongkok pada saat yang bersamaan.  "Kami sepenuhnya percaya bahkan dalam persaingan pun, tetap ada arena kerja sama," tambah Campbell, merujuk pada isu-isu kebijakan global seperti perubahan iklim dan perjanjian nonproliferasi nuklir.

Terbuka untuk Kerja Sama, AS Tetap Anggap Tiongkok Sebagai Pesaing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Bendera-AS-dan-Tiongkok-Jesse-Zhang-Thedp.com_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Diskusi normal antara Tiongkok dan Amerika Serikat di bidang perdagangan dan ekonomi telah dilanjutkan. Kedua belah pihak akan mulai secara pragmatis menyelesaikan beberapa masalah konkret bagi produsen dan konsumen menurut Kementerian Perdagangan Tiongkok, Kamis (3/6).  Diskusi tersebut bertujuan untuk memecahkan berbagai masalah yang muncul setelah periode hubungan yang tegang antara dua negara dengan ekonomi terbesar dunia itu, termasuk perang dagang yang berlangsung hampir dua tahun.  Wakil Perdana Menteri Tiongkok Liu He, yang telah memimpin negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat, telah melakukan dua kali komunikasi telepon-video dengan Perwakilan Dagang AS Katherine Tai dan Menteri Keuangan AS Janet Yellen dalam waktu kurang dari seminggu.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/02/06/2021/xi-jinping-berambisi-tiongkok-miliki-citra-sebagai-negara-terhormat/">Xi Jinping Berambisi Tiongkok Miliki Citra Sebagai Negara Terhormat</a>  Komunikasi tersebut menandai keterlibatan formal pertama antara kedua belah pihak dalam membahas masalah perdagangan dan ekonomi Tiongkok-AS di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden.  Kedua panggilan video tersebut berlangsung sekitar 50 menit menurut Juru Bicara Kementerian Perdagangan Tiongkok, Gao Feng, pada konferensi pers reguler. Dia menambahkan bahwa percakapan dimulai dengan lancar dan masalah perdagangan Tiongkok-AS serta situasi ekonomi makro dan kebijakan domestik termasuk di antara topik yang dibahas.  "Mencari titik temu sambil mengesampingkan perbedaan adalah konsensus," kata Gao.  Tiongkok juga mengangkat soal kekhawatiran khususnya berdasarkan kinerja ekonomi domestik.  "Pada langkah selanjutnya, kedua belah pihak, demi kepentingan kedua negara dan dunia, sepakat untuk bekerja sama dan secara pragmatis menyelesaikan beberapa masalah khusus bagi produsen dan konsumen, dan mendorong perkembangan yang sehat dari perdagangan dan hubungan ekonomi Tiongkok-AS," pungkas Gao.

Upaya Berdamai, Tiongkok-AS Cari Kesamaan Visi Soal Perdagangan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#as-tiongkok

Berita Terkini