<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/14/WhatsApp-Image-2024-12-14-at-142953-3220310715.jpeg" alt="Sekjen DPP PPP Arwani Thomafi (tengah). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sekjen DPP PPP Arwani Thomafi (tengah). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pembahasan paling menarik menjelang Muktamar PPP adalah soal siapa yang bakal menjadi ketua umum di partai berlambag Kakbah itu. Sekjen DPP PPP Arwani Thomafi menyebut PPP adalah partai terbuka. Selain itu, di internal terdapat banyak kader yang berpotensi dan memiliki peluang menjadi ketua umum. &ldquo;PPP memiliki sejumlah tokoh internal yang potensial seperti Gus Taj Yasin, Sandiaga Uno, Amir Uskara, Rusli Efendi, Achmad Baidowi dan lainnya. Mereka mempunyai kapasitas dan kesempatan untuk memimpin partai. Semua tergantung peserta muktamar 2025 mendatang,&rdquo; ujar Arwani Thomafi di Jakarta pada Sabtu (14/12). Selain itu, sambungnya, saat ini banyak ketua DPW PPP potensial yang terbukti berhasil memimpin partai di daerah. Mereka bisa menaikkan suara PPP di daerah yang dipimpin. Maka, ada peluang juga para ketua DPW itu untuk memimpin partai di tingkat pusat. Sebut saja Gubernur Sulawesi Tenggara terpilih Andi Sumangaruka, Ketua DPW PPP Jambi Fadhil Arief, dan Ketua DPW Yogyakarta M Yazid. "Banyak lagi yang berhasil menaikkan suara PPP pada Pemilu 2024 lalu,&rdquo; tegas Arwani. Sementara itu, untuk tokoh eksternal juga memungkinkan untuk maju dalam kontestasi pemilihan ketua umum PPP. Tentunya dengan syarat, para muktamirin (peserta muktamar) sepakat untuk memilihnya. Mereka adalah Syaifullah Yusuf alias Gus Ipul yang pernah menjadi kader PPP. &ldquo;Kita semua harus membuka peluang kepada tokoh yang punya komitmen kuat untuk membesarkan PPP. Semua kader harus solid untuk duduk bersama, bicara untuk mengembalikan kejayaan partai,&rdquo; tambah Arwani. Walaupun PPP saat ini tidak memiliki wakil di DPR RI, namun Arwani masih bisa bersyukur. Alasannya, sebanyak 932 anggota DPRD yang tersebar di seluruh Indonesia berkumpul di Ancol pada beberapa waktu lalu. Mereka sudah berikrar sepakat untuk memperjuangkan kembali kejayaan PPP. &ldquo;Semua potensi harus kita maksimalkan. Semua kader tidak boleh hanya mementingkan diri sendiri, agar partai warisan para ulama ini bisa kembali berjaya di Pemilu 2029 mendatang,&rdquo; pungkas Arwani.

Pembahasan paling menarik menjelang Muktamar PPP adalah soal siapa yang bakal menjadi ketua umum di partai berlambag Kakbah itu.

Demi Kejayaan Partai, PPP Buka Peluang Dipimpin Tokoh Baru

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/17/Sandiaga-Uno-Gus-Baha-3904335665.jpg" alt="Sekjen PPP Arwani Thomafi bersama Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Nasional PPP Sandiaga Uno melakukan sowan dan ngaji bersama ulama kharismatik Gus Baha." width="100%">
<figcaption>Sekjen PPP Arwani Thomafi bersama Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Nasional PPP Sandiaga Uno melakukan sowan dan ngaji bersama ulama kharismatik Gus Baha.</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi bersama Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Nasional PPP Sandiaga Uno melakukan sowan dan ngaji bersama ulama kharismatik KH Ahmad Bahauddin Nursalim alias Gus Baha di Rembang, Jawa Tengah, Jumat (15/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Arwani menyebut, kedatangannya kali ini merupakan salah satu bentuk minta restu ke ulama jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ciri khas PPP dalam setiap melakukan tugas kepemiluan, kami meminta restu kepada para kiai, ulama, habib. Alhamdulillah hari ini kami diterima Gus Baha,&rdquo; kata Arwani kepada wartawan, Minggu (17/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Arwani mengaku, ulama kharismatik tersebut mendoakan agar PPP kelak mendapatkan hasil yang terbaik pada Pemilu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/012949594/sandiaga-sebut-ppp-targetkan-11-juta-suara-pada-pemilu-2024">Sandiaga Sebut PPP Targetkan 11 Juta Suara pada Pemilu 2024 </a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Alhamdulillah beliau mendoakan agar kerja keras yang kami lakukan memberikan hasil terbaik bagi PPP,&rdquo; ujarnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/012953857/romahurmuziy-tegaskan-ppp-tak-berpikir-bentuk-poros-baru-dan-hengkang-dukung-ganjar">Romahurmuziy Tegaskan PPP Tak Berpikir Bentuk Poros Baru dan Hengkang Dukung Ganjar</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Sandiaga Salahuddin Uno mengaku mendapat beberapa pesan dari Gus Baha. Salah satunya untuk terus rukun dalam menghadapi Pemilu 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya mendapat keberkahan, Gus Baha berkenan menerima dan memberikan wejangan. Beliau menjelaskan politik amar makruf nahi munkar, membuat keyakinan kami dalam kontestasi ke depan harus menjunjung kebersamaan dan bersinergi membangun bangsa,&rdquo; ucap Sandiaga.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pria yang menjabat sebagai Menparekraf ini juga mengaku bahwa partainya sangat siap menghadapi Pemilu. Hal ini dibuktikan dengan persiapan yang matang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sosialisasi akan terus kita masifkan, alat peraga kampanye akan segera ditingkatkan, dan membentuk jaringan. Kita juga akan terus menangkap aspirasi masyarakat dan menghadirkan solusi,&rdquo; pungkasnya.</div>

Sandiaga Salahuddin Uno mengaku mendapat beberapa pesan dari Gus Baha. Salah satunya untuk terus rukun dalam menghadapi Pemilu 2024.

Bertemu Gus Baha, Sandiaga Uno Dinasihati soal Politik Amar Makruf Nahi Munkar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/16/WhatsApp-Image-2023-09-16-at-111302-4250633794.jpeg" alt="Sekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi bersama Ketua Bappilu Sandiaga Uno di Pondok Pesantren Al-Anwar 2, Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah (Jateng)." width="100%">
<figcaption>Sekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi bersama Ketua Bappilu Sandiaga Uno di Pondok Pesantren Al-Anwar 2, Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah (Jateng).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi&nbsp;hadir bersama Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Nasional PPP Sandiaga Uno, dalam acara santri digitalpreneur, di Pondok Pesantren Al-Anwar 2, Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah (Jateng).&nbsp;Dalam kesempatan ini, Sandiaga bersama Arwani pun disambut langsung oleh Pengasuh Ponpes Al-Anwar 2 KH Abdullah Ubab Maimoen Zubair. Kedatangan mereka untuk mendukung kegiatan para santri dalam menyongsong bonus demografi. Arwani Thomafi mendukung penuh para santri untuk menyongsong adanya bonus demografi atau di mana usia penduduk produktif akan lebih besar dibanding non-produktif. &ldquo;Kami tahu Indonesia memiliki potensi besar bonus demografi yang harus dimanfaatkan. Salah satunya, bagaimana santri milenial hari ini mendapatkan pencerahan dan informasi terkait bagaimana menyongsong era bonus demografi,&rdquo; ujar Arwani di lokasi, Jumat (15/9). Sementara itu, Sandiaga Uno melihat santri sebagai salah satu pilar masa depan Indonesia. Sebab, santri yang memiliki ilmu dan menguasai teknologi akan membawa Indonesia menjadi negara kuat. &ldquo;Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur ini membutuhkan politik makruf nahi munkar. Dan santri ini lah yang memiliki ilmunya, jika mereka menguasai teknologi insyaallah akan membawa Indonesia jadi kekuatan,&rdquo; kata Sandiaga. Sandiaga&nbsp;mengaku akan terus mendorong kalangan santri dalam berbagai program yang ada di partainya, seperti yang selama ini sudah dilakukan. &ldquo;Sudah ada beberapa program serupa (terkait santri). Ke depannya akan kami rajut terus untuk bisa bersinergi,&rdquo; pungkasnya.

Arwani dan Sandiaga Uno melihat santri sebagai salah satu pilar masa depan Indonesia. Sebab, santri memiliki ilmu dan menguasai teknologi.

Sekjen PPP Arwani dan Sandiaga Uno Dukung Santri untuk Menyongsong Bonus Demografi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/dpr-pelaku-bom-di-mesir-tak-mewakili-islam_m_170812.jpeg" alt="Anggota Komisi I DPR Arwani Thomafi." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi I DPR Arwani Thomafi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi mengungkapkan akan ada partai politik merapat untuk bergabung mendukung bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo dalam waktu dekat ini. Namun, Arwani masih enggan membuka identitas partai tersebut. &ldquo;Jadi ada memang partai politik yang membuka pembicaraan untuk bergabung bersama kami,&rdquo; kata Arwani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/9). Arwani meyakini, parpol tersebut juga bisa menguatkan elektoral Ganjar Pranowo dalam memenangkan Pilpres 2024. Namun, Arwani masih enggan membeberkan parpol yang dimaksud tersebut. &ldquo;Ada juga sosok yang menurut beberapa teman juga berpeluang untuk memperkuat posisi Mas Ganjar,&rdquo; ucap Arwani. Saat disinggung apakah parpol tersebut mengarah ke Partai Demokrat, Arwani hanya menjawab normatif. Ia meminta publik untuk bersabar menunggu informasi tersebut. &ldquo;(Demokrat?) Ya nanti, itu aja,&rdquo; ucap Arwani. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman sebelumnya telah memastikan, partainya tidak akan membentuk poros baru di luar tiga koalisi yang ada saat ini. Menurut Benny, pilihan Partai Demokrat tersisa dua, yakni bergabung mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. "Poros baru mana, saya rasa nggak (bentuk poros koalisi baru). Saya rasa paling mungkin itu adalah ke PDIP dengan Ibu Megawati sebagai episentrumnya atau Prabowo," ucap Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/9). Benny pun menegaskan, partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak lagi membuka ruang bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPK) yang mengusung Anies Baswedan. Meski tak dipungkiri, PKS terus mengajak agar kembali gabung dengan koalisi pendukung Anies. "Nggak ada lagi. Kami nggak ada lagi diskusi soal itu (gabung poros koalisi Anies)," tegas Benny. Hanya saja, kata Benny, Partai Demokrat menenangkan diri terlebih dahulu usai dikhianati oleh Anies Baswedan dan Partai NasDem. Ia menyerahkan sepenuhnya kewenangan penentuan arah koalisi kepada Majelis Tinggi Partai yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Kita belum memutuskan kemana, DPP dan Majelis Tinggi Partai, itu yang punya kewenangan untuk menentukan akan berkoalisi, kerja sama politik dengan parpol mana, akan ditentukan oleh Majelis Tinggi," pungkas Benny.

“Jadi ada memang partai politik yang membuka pembicaraan untuk bergabung bersama kami,” kata Arwani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

PPP Ungkap Bakal Ada Parpol Merapat Dukung Ganjar Pranowo, Demokrat? 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ketua-dpc-demokrat-pekanbaru-diperiksa-polisi_m_.jpg" alt="Wakil Sekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon (baju putih) heran dengan Eddy Hiariej yang bisa tersandung kasus korupsi. Menurutnya, gaji Eddy sebagai Wamenkumham harusnya lebih dari cukup." width="100%">
<figcaption>Wakil Sekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon (baju putih) heran dengan Eddy Hiariej yang bisa tersandung kasus korupsi. Menurutnya, gaji Eddy sebagai Wamenkumham harusnya lebih dari cukup.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Partai Demokrat mulai melakukan penjajakan politik untuk bergabung dalam koalisi pilpres. Wakil Sekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon menegaskan, meski baru saja menyelesaikan "perceraian" dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Demokrat tidak ingin meratapi lama. Pihaknya bakal beranjak maju. "Tentu kami akan maju, move on ke kerja sama dengan koalisi baru," ujarnya kemarin. Sejak Senin (4/9), diselenggarakan rapat pleno DPP bersama para ketua DPD. Jensen menyebutkan, salah satu yang dibahas adalah opsi untuk bergabung dengan koalisi PDIP. "Tentu lampu hijau di publik yang sudah disampaikan teman-teman PDIP ini akan jadi pembahasan bagi kami untuk menentukan langkah berikutnya," katanya. Namun, dia belum bisa membeberkan kans terealisasinya opsi tersebut. Yang jelas, jika terjadi, Jensen meyakini kerja sama tersebut sebagai pertanda baik. "Jika kerja sama ini terjadi, hasilnya akan sangat baik untuk publik, masyarakat, dan bangsa kita," tuturnya. Jensen juga membeberkan kans pertemuan Susilo Bambang Yudhoyono dengan Megawati Soekarnoputri. Bagi dia, jika terealisasi, pertemuan itu tidak sekadar baik untuk pilpres, tetapi lebih jauh lagi bagi Indonesia. Dia meyakini, publik juga mengharapkan membaiknya hubungan SBY dengan Mega. "Rekonsiliasi nasional yang diharapkan seluruh rakyat Indonesia bisa terjadi. Tembok Berlin Indonesia akhirnya runtuh," jelasnya memberi analogi. Sementara itu, partai politik pendukung Ganjar Pranowo tidak mempersoalkan rencana Partai Demokrat yang ingin bergabung. Sekjen DPP PPP Arwani Thomafi menuturkan, pihaknya membuka diri bagi partai lain yang ingin bekerja sama. Namun, kata Arwani, sebelum Demokrat resmi bergabung, bakal ada pembahasan internal. Pembahasan itu akan melibatkan PPP, PDI Perjuangan (PDIP), Partai Hanura, dan Partai Perindo. "Tentu perlu ada komunikasi lebih dulu," paparnya di kompleks parlemen, Senayan, kemarin. Ganjar Pranowo Sertijab Gubernur Jawa Tengah yang juga bacapres PDIP Ganjar Pranowo kemarin melaksanakan serah terima jabatan (sertijab) dengan penggantinya, Nana Sudjana. Dalam kesempatan itu, Nana yang berstatus penjabat (Pj) gubernur Jateng menyatakan siap melanjutkan sinergi dan soliditas dengan berbagai pihak yang dibangun Ganjar. "Pak Ganjar sudah membangun fondasi kuat pada integritas dan tata kelola pemerintah. Ini hal yang sangat positif,&rdquo; kata Nana seperti dilansir Antara. Sementara itu, Ganjar mengatakan yakin dengan kinerja Nana Sudjana yang telah lama berkiprah di kepolisian. Ganjar menyebut Nana punya kepemimpinan yang mumpuni dan mampu membawa Jateng lebih baik. &rsquo;&rsquo;Beliau sudah tidak asing dengan Jawa Tengah karena pernah bertugas di Polda Jateng. Saya berharap Pak Nana beserta ibu dengan semangat kerja baru, mudah-mudahan selama satu tahun ke depan Pak Nana akan membawa Jawa Tengah lebih maju,&rdquo; katanya. (far/elo/lum/c14/c7/oni)

baru saja menyelesaikan "perceraian" dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Demokrat tidak ingin meratapi lama.

Sudah Move On, Demokrat Jajaki Gabung Koalisi PDIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ppp-pak-amien-sisakan-pada-kami-sedikit-ruang-hormat-untuk-bapak_m_.jpg" alt="Wakil Ketua Umum PPP Arwani Thomafi" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum PPP Arwani Thomafi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi menegaskan partainya tidak akan membentuk poros koalisi baru, dengan menduetkan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Salahuddin Uno dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Menurutnya, PPP justru mengajak Partai Demokrat untuk bergabung mendukung Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. "Kami di DPP PPP belum atau tidak ada pikiran agenda membahas tentang rencana atau kemungkinan-kemungkinan terbentuknya poros keempat. Kami fokus memprioritaskan pada bagaimana melaksanakan komitmen bangunan kerja sama koalisi dengan PDI Perjuangan ini," kata Arwani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/9). Menurut Arwani, koalisi pengusung Ganjar Pranowo saat ini sangat membuka pintu bagi Partai Demokrat. Tidak hanya PPP, ia memastikan PDIP bersama Partai Hanura dan Partai Perindo akan menyambut baik jika partai pimpinan AHY bergabung dalam mendukung Ganjar. "Selalu membuka pintu ya bagi siapapun, tentu untuk keputusan apakah ada partai politik lain yang akan bergabung, tentu akan menjadi domain bersama ya, tidak hanya bagi PPP saja. Karena ini adalah kerjasama politik, ada PDI perjuangan ada Partai Hanura ada Partai Perindo," ucap Arwani. Arwani mengatakan, partai pendukung Ganjar akan membahas bersama jika ada partai lain yang akan bergabung, termasuk Partai Demokrat. Terpenting perlu waktu untuk bertemu khususnya pimpinan partai. "Pembahasan bersama, ya, kami tentu akan menghormati dan mengikuti tahapan ya, kerja sama politik bersama PDI Perjuangan, ini dengan baik," ujar Arwani. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman juga memastikan partainya tidak mungkin membentuk poros koalisi baru di luar poros koalisi yang ada saat ini. Menurut Benny, pilihannya tersisa dua, yakni bergabung mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. "Poros baru mana, saya rasa nggak (bentuk poros koalisi baru). Saya rasa paling mungkin itu adalah ke PDIP dengan Ibu Megawati sebagai episentrumnya atau Prabowo," ucap Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/9). Benny memastikan, Demokrat tidak akan membuka ruang untuk bergabung dengan koalisi pendukung Anies Baswedan. Meski memang PKS terus mengajak agar kembali gabung koalisi Anies. "Ndak ada lagi. Kami nggak ada lagi diskusi soal itu (gabung poros koalisi Anies)," pungkas Benny.

Menurutnya, PPP justru mengajak Partai Demokrat untuk bergabung mendukung Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

Tegaskan Tak Bakal Bentuk Koalisi Baru, PPP Justru Ajak Demokrat Dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ppp-pak-amien-sisakan-pada-kami-sedikit-ruang-hormat-untuk-bapak_m_.jpg" alt="Wakil Ketua Umum PPP Arwani Thomafi" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum PPP Arwani Thomafi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekjen DPP PPP Arwani Thomafi didatangi pedagang pasar Rembang, Jawa Tengah. Mereka yang tergabung dalam Perkumpulan Pedagang Pasar Rembang (P3R) itu mengadukan soal rencana relokasi pasar.  Saat bertemu Arwani Thomafi, anggota P3R didampingi Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi.  Burhanuddin menyatakan, ikhtiar membantu para pedagang Pasar Rembang merupakan salah satu amanah yang dipesankan almarhum ayahnya sebelum wafat. Pasalnya, mendiang ayah Burhanuddin pernah menjadi ketua P3R. Burhanuddin berharap pembangunan Pasar Rembang berjalan dengan baik dan tidak merugikan pedagang pasar.  Perwakilan P3R Bayan menyatakan, para pedagang Pasar Rembang menolak relokasi, jika pemindahan justru berada di tempat yang sepi pengunjung dan tidak strategis. “Jangan kami dipindahkan ke Pasar Kambing. Di sana sepi. Kami pernah dua tahunan di sana,” kata Bayan kepada JawaPos.com, Kamis (17/2).  P3R mengusulkan untuk bisa tetap menempati lokasi pasar yang akan dibangun. Jika direlokasi harus tetap dilakukan, pedagang meminta berlokasi ke selatan.  Adapun rencana pemindahan Pasar Rembang ke lokasi bekas Pasar Kambing. Lokasinya berada di sebelah barat pasar. Pemindahan itu mendapat protes dari P3R. Lantas10 perwakilan P3R yang mendatangi Gedung DPR-RI untuk bertemu dengan anggota parlemen, terutama mereka yang berasal dari Dapil Jateng III (Rembang, Pati, Blora, Grobogan).  Sementara itu, Arwani Thomafi yang merupakan anggota DPR dari Dapil Jawa Tengah III mengaku siap menindaklanjuti keluhan warga tersebut. Dalam waktu dekat, dia menjadwalkan pertemuan dengan Bupati Rembang Abdul Hafidz yang juga kader PPP.  “Saya akan tindaklanjuti dengan mengundang Pak Bupati dalam forum resmi, untuk mengecek tahapan-tahapan yang sudah dilalui,” kata Arwani di Jakarta, Rabu (16/2).  Menurut Arwani, pemindahan sebaiknya dilakukan ke selatan, bukan ke Pasar Kambing. Oleh karena itu, dia segera berkomunikasi dengan Bupati Rembang untuk menindaklanjuti permintaan para pedagang pasar.  “Saya akan ingatkan beliau akan keluhan bapak dan ibu (pedagang Pasar Rembang), meski kebetulan beliau juga kader kami sendiri,” ujar Arwani.  Menurut Arwani, pemindahan pasar harus disosialisasikan kepada para pedagang dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan. Upaya sosialisasi harus dilakukan terbuka. “Perubahan itu harus ke arah yang lebih baik,” imbaunya.

Pedagang Pasar Rembang Mengadu, PPP Janji Konfirmasi ke Bupati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ppp-pak-amien-sisakan-pada-kami-sedikit-ruang-hormat-untuk-bapak_m_.jpg" alt="Wakil Ketua Umum PPP Arwani Thomafi" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum PPP Arwani Thomafi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa mengumumkan nama Arwani Thomafi sebagai Sekretaris Jenderal (sekjen) PPP periode 2020-2025.  Suharso mengatakan, Arwani adalah dari kalangan santri usianya pun masih relatif muda. Kiprahnya sudah malang melintang di partai berlambang Kakbah tersebut.  ’’Yang bersangkutan adalah anggota DPR, dari kalangan santri dan juga relatif mudah usianya baru 42 tahun, kiprahnya sudah kita kenal, namanya adalah Arwani Thomafi,’’ ujar Suharso dalam pidatinya di Harlah ke-48 PPP secara virtual di Jakarta, Selasa (5/1).  Suharso mengatakan, Arwani ingin membuktikan totalitasnya sebagai Sekretaris Jenderal PPP karena dia memutuskan mengundurkan diri menjadi Anggota DPR periode 2019–2024.  Suharso mengaku hanya memperkenalkan saja Sekretaris Jenderal di kepengurusan yang ia bentuk ini. Sisa nama-nama kepengurusannya tersebut bakal ia umumkan pada akhir Januari 2021. ’’Jumlahnya mudah-mudahan tidak melabihi 45 sebagaimana digaribawahi di AD/ART partai,’’ katanya.  Suharso melanjutkan, nantinya dalam kepengurusan tersebut PPP dia membaginya dalam tiga kelompok pekerjaan. Pertama adalah kelompok organiasi, kedua kelompok pemberi pandangan, dan ketiga adalah kelompok kegiatan atau pekerja elektoral. ’’Diharapkan ini dapat memastikan suara partai yang dulu pernah dikuasasi dapat kembali dikuasaai,’’ tegasnya. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=0p63K3Chcpw

Suharso Monoarfa Tunjuk Arwani Thomafi Jadi Sekjen PPP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Arwani-MPR-RI.jpg" alt="arwani thomafi" width="100%">
<figcaption>arwani thomafi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Fraksi PPP MPR RI Arwani Thomafi melihat Pilkada Serentak 2020 cukup memberikan sentimen positif kepada masyarakat dan bisa menjadi momen masyarakat untuk benar-benar bersatu. Sebab, tidak ada konflik atau perbedaan yang tajam di masyarakat sampai pada pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 pada Rabu, 9 Desember 2020.  “Jadi, sudah ada kedewasaan dalam berdemokrasi, terutama dalam melihat perbedaan pendapat dan perbedaan pilihan di tengah masyarakat,” kata Arwani Thomafi dalam Diskusi Empat Pilar MPR dengan tema “Membaca Proses Demokrasi Pilkada di Tengah Pandemi”di Media Center MPR/DPR,  Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (10/12).  Dalam diskusi yang digelar atas kerjasama MPR dan Koordinatoriat Wartawan Parlemen juga menghadirkan narasumber Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar.  Lebih lanjut, Arwani Thomafi juga mengatakan, secara keseluruhan hingga pemungutan suara pada Rabu, 9 Desember 2020, hajatan Pilkada Serentak secara teknis bisa berjalan dengan baik. “Apa yang kita khawatirkan tidak terjadi. Masyarakat datang beramai-ramai ke TPS. Alhamdulillah, masyarakat cukup antusias,” ujarnya.  Meski demikian, dari antusiasme masyarakat datang ke TPS belum bisa disimpulkan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada kali ini. “Kita belum mengetahui bagaimana tingkat partisipasi masyarakat di Pilkada ini. Apakah tingkat partisipasi bisa melampaui angka 77 persen seperti target dari KPU, kita belum bisa ketahui sekarang,” katanya.  Arwani Thomafi memberi catatan-catatan pelaksanaan Pilkada Serentak hingga pemungutan suara. Misalnya, penerapan protokol kesehatan di TPS. Menurut Arwani, masih ada beberapa TPS yang belum menerapkan protokol kesehatan. “Mungkin jumlahnya tidak terlalu signifikan dari 300 ribu TPS. Ini akan menjadi kajian Komisi II DPR,” tuturnya.  Catatan lainnya adalah, nilai-nilai demokrasi dalam pelaksanaan Pilkada Serentak. Demokrasi bukan hanya pada terbatas pada proses dan teknis pelaksanaan Pilkada seperti siapa pemenang, berapa suaranya, berapa tingkat partisipasinya, tetapi juga nilai-nilai dalam proses demokrasi.  “Nilai-nilai demokrasi menjadi perhatian kita semua. Salah satu bentuk nilai demokrasi adalah bagaimana kita menegakkan kedaulatan rakyat yang menjadi esensi pemilihan umum,” jelasnya.  Berdasarkan pemantauan, Arwani melihat masih banyak masalah dalam implementasi kedaulatan rakyat. Salah satunya adalah merebaknya money politics dalam Pilkada Serentak. “Dalam Pilkada ini bau-bau money politics dan bau-bau kedaulatan modal sangat luar biasa. Memang susah dibuktikan dan susah ditangkap,” papar politisi PPP ini.  Arwani berharap persoalan itu menjadi kajian ke depan. “Ini bagian penting dari kajian untuk meningkatkan standard demokrasi. Pemilih bukan memilih karena uang. Seseorang maju menjadi calon kepala daerah bukan karena keinginan pemodal, tetapi maju karena mempunyai visi misi memperbaiki dan memajukan daerah,” katanya.  Nilai demokrasi lainnya adalah faktor integrasi bangsa. “Dalam semua proses Pilkada, outputnya adalah menyatukan bangsa dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Saya melihat Pilkada Serentak 2020 ini memberikan sentimen positif dan momen masyarakat untuk bersatu.” sebut anggota Komisi V DPR ini.  Sementara itu, Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar juga melihat adanya antusiasme masyarakat dalam Pilkada Serentak 2020. “Saya memberikan apresiasi kepada seluruh pihak, kepada penyelenggara, TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Kesehatan. Saya apresiasi juga masyarakat yang hadir di TPS. Bisa dilihat antusiasme masyarakat dan penerapan protokol kesehatan pada saat di TPS, seperti menggunakan masker, mengikuti protokol kesehatan di TPS,” katanya.  Menurut Fritz, Pilkada Serentak 2020 adalah ujian demokrasi. Karena pemilihan di AS, Korea Selatan, Singapura, memiliki persoalan yang berbeda dengan Indonesia. "Kita bisa melaksanakan agenda demokrasi ini dengan tingkat partisipasi yang ada dan dengan berbagai persoalannya,” ujarnya.  Fritz juga mengungkapkan catatan Bawaslu selama pemungutan suara di TPS dan pelanggaran yang terjadi. Dengan Siswalu, Bawaslu mendapatkan data dari 225.000 TPS dari 298.000 TPS. “Hasil pengawasan kami dari Siswalu yang mencakup 74 persen dari seluruh TPS menemukan, sebelum hari H atau sebelum pemungutan, dari 100 ribu TPS yang sudah masuk datanya, terjadi 18 ribu pelanggaran dengan berbagai jenis,” ungkapnya.  Selain itu, Fritz juga menyebut masih ada persoalan klasik dalam Pilkada ini. Misalnya, orang yang memenuhi syarat untuk memilih, tapi tidak bisa memilih. Ada orang yang tidak memiliki hak pilih tapi bisa mencoblos, ada orang yang bisa mencoblos tapi mencontreng, surat suara tertukar, masih adanya persoalan di TPS seperti DPT tidak ditempel, KPPS yang memberi tanda di kertas suara, tidak menandatangani kertas suara.  “Itu hal klasik yang hampir selalu terjadi di setiap pemilihan. Itu temuan Bawaslu dalam Pilkada Serentak 2020,” ujarnya.

MPR: Pilkada Serentak 2020 Timbulkan Sentimen Positif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/ARWANI-THOMAFI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>SETIAP 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Peristiwa Gerakan 30 September 1965 oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) (G 30 S/PKI) menjadi latar peringatan tersebut. Negara, melalui Tap MPRS No XXV/Tahun 1966, juga telah membubarkan PKI dan melarang penyebaran paham marxisme dan leninisme.  Pada peringatan tahun ke-53 Hari Kesaktian Pancasila sejak diterbitkan Keppres No 153 Tahun 1967, dibutuhkan pemaknaan ulang dan reaktualisasi atas peringatan tersebut. Tujuannya, agar tetap kontekstual dengan perkembangan zaman dan kebutuhan bangsa.  Sebagaimana dalam konsideran keppres yang ditandatangani Pejabat Presiden Soeharto pada 27 September 1967, disebutkan bahwa peringatan Hari Kesaktian Pancasila dimaksudkan untuk mempertebal dan meresapkan keyakinan akan kebenaran dan kesaktian Pancasila sebagai satu-satunya pandangan hidup yang dapat mempersatukan seluruh negara, bangsa, dan rakyat Indonesia. Tentu, peristiwa G 30 S/PKI menjadi latar belakang lahirnya keppres tersebut.  Kendati peristiwa G 30 S/PKI sebagai ratio legis munculnya keppres tersebut, benang merah dari peristiwa itu tak lain berupa gerakan untuk mengganti ideologi Pancasila. Dalam konteks ini, peringatan Hari Kesaktian Pancasila harus dimaknai lebih luas lagi yang tidak sekadar perkara gerakan PKI.  Pemaknaan harus diperluas dengan memaknai bahwa segala bentuk yang merongrong ideologi Pancasila harus dicegah dan dilawan bersama. Karena kita sepakat bahwa Pancasila telah final sebagai satu-satunya pandangan hidup yang dapat mempersatukan seluruh negara, bangsa dan rakyat Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam konsideran di Keppres No 153 Tahun 1967.  Pancasila Lumpuh  Komitmen untuk mewujudkan kesaktian Pancasila melalui rumusan peraturan perundang-undangan senantiasa mengalami tantangan. Dalam praktiknya, tidak sedikit peraturan kebijakan yang diterbitkan negara justru bertentangan dengan konstitusi. Alih-alih, nilai-nilai Pancasila menjadi sakti, jika tak hati-hati, rumusan peraturan perundang-undangan tersebut justru melumpuhkan nilai-nilai Pancasila.  Data di Mahkamah Konstitusi (MK) mengungkapkan, sepanjang 2003–2020, sebanyak 265 undang-undang (UU) telah dibatalkan. Inkonstitusionalitas sebuah UU tersebut tak lain karena bertentangan dengan UUD 1945 yang di dalamnya bersumber dari Pancasila sebagai sumber dan dasar dalam pembentukan batang tubuh UUD 1945 (Maria Farida Indrati S., 2007).  Masalah substansial lainnya yang kerap menjadi persoalan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan tak lain adalah partisipasi masyarakat. Implementasi kedaulatan rakyat yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945 kerap menjadi titik krusial dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Padahal, semestinya konsepsi daulat rakyat dapat diuraikan dalam bentuk keterhubungan kekuasaan administratif badan pembentuk undang-undang dengan kehendak warga negara (F. Budi Hardiman, 2009).  Keterhubungan rakyat dan wakil rakyat semestinya tidak sekadar hubungan fisik yang disimplifikasi melalui kegiatan reses atau kunjungan kerja di daerah pemilihan (dapil). Namun, lebih substansial lagi, keterhubungan tersebut juga diwujudkan dengan ketersambungan batin warga negara dengan badan negara dalam merumuskan kebijakan publiknya.  Aspirasi warga negara itu, jika ditarik lebih jauh, tak lain merupakan cita hukum (rechtsidee) masyarakat Indonesia yang juga disebut sebagai Pancasila. Dengan kata lain, agar Kesaktian Pancasila ini senantiasa sakti dengan wujud kebijakan publik, tak ada pilihan lain, Pancasila harus senantiasa hadir lahir dan batin, baik dalam pembentukan maupun dari sisi materialnya.  Dari sisi prosesnya, perwujudan daulat rakyat harus betul-betul hadir dengan menjadikan aspirasi rakyat sebagai basisnya. Sementara itu, dari materi peraturan perundang-undangan, secara substansial setiap rumusan norma dalam peraturan perundang-undangan tidak boleh menyimpang dari konstitusi dan Pancasila.  Kesaktian Pancasila di Kebijakan Publik  Perluasan makna tentang Kesaktian Pancasila dapat diwujudkan dengan memastikan setiap produk hukum yang diterbitkan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, tidak keluar dari nilai dan spirit Pancasila. Hal itu sejalan dengan posisi Pancasila sebagai staat fundamental norm atau norma dasar negara. Implementasi dari hal tersebut, Pancasila menjadi ”bintang pemandu” (leitstern) yang memberikan pedoman dalam setiap perumusan peraturan perundang-undangan. Pancasila yang merupakan rechtsidee mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan masyarakat. (A. Hamid S. Attamimi, 1990).  Di sinilah relevansi kesaktian Pancasila. Karena dengan kedudukan yang dimilikinya, Pancasila menjadi kompas bagi penyelenggara negara dalam merumuskan setiap kebijakan publik agar tidak keluar dari bingkai dan spirit Pancasila.  Kesaktian Pancasila terkait perumusan kebijakan publik melalui peraturan perundang-undangan secara eksplisit juga tertuang dalam Pasal 2 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan. Disebutkan bahwa ”Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara”.  Dari sisi masyarakat, posisi Pancasila secara khusus dan empat pilar berbangsa secara umum telah dipahami dengan baik oleh masyarakat. Setidaknya, temuan riset yang dilakukan MPR periode 2014–2019 lalu (Ma’ruf Cahyono, 2019) mengungkapkan, sebanyak 32,8 persen masyarakat Indonesia atau sebanyak 87 juta orang telah mengikuti sosialisasi empat pilar.  Bukan sekadar itu, dalam riset tersebut juga terungkap sebanyak 99,8 persen warga Indonesia mengakui Pancasila sebagai ideologi negara dan sebanyak 97,8 persen warga Indonesia mengakui UUD 1945 sebagai hukum tertinggi. Temuan tersebut menunjukkan dari sisi masyarakat, Pancasila dan pilar kebangsaan lainnya telah dipahami cukup baik di tengah masyarakat.  Kini, tantangan utama dalam memastikan kesaktian Pancasila terletak pada perumus undang-undang (law maker), yakni legislatif dan presiden untuk membentuk kebijakan publik yang sesuai dengan nilai dan spirit Pancasila. Kesaktian Pancasila harus tertuang dalam setiap rumusan kebijakan publik melalui peraturan perundang-undangan. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila.  <hr />  *) Arwani Thomafi, Ketua Fraksi PPP Majelis Permusyawaratan Rakyat RI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#arwani thomafi

Berita Terkini