<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/12/images-2024-08-11T220342790-2725229048.jpeg" alt="Ilustrasi: Vape sebagai produk tembakau alternatif. (News-Medical). " width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Vape sebagai produk tembakau alternatif. (News-Medical). </figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Asosiasi Retail Vape Indonesia (Arvindo) dan Gerakan Bebas Tar dan Asap Rokok (Gebrak) menegaskan komitmen sejalan dengan pemerintah untuk mencegah siapapun yang berusia di bawah 21 tahun mengakses rokok elektronik (vape), sebagai bagian dari perlindungan anak dan remaja. Kolaborasi ini diharapkan dapat menekan penyalahgunaan vape sekaligus memastikan pemanfaatannya secara bertanggung jawab. Sebagai asosiasi pengusaha ritel vape, Arvindo menyampaikan komitmen tersebut melalui kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. &nbsp;Ketua Arvindo Fachmi Kurnia mengatakan telah menginstruksikan seluruh anggotanya untuk tidak melayani pembelian vape bagi usia di bawah 21 tahun. &rdquo;Kami sudah memberikan surat resmi untuk melarang toko vape menjual ke anak di bawah umur dan mengimbau agar terdapat tulisan 21+ di depan toko. Kami akan meminta tanda pengenal (KTP),&rdquo; ujar Fachmi, dikutip Selasa (24/2). Fachmi juga menekankan dalam setiap kampanye, asosiasi secara konsisten menyampaikan pesan bahwa produk tembakau alternatif memiliki risiko lebih rendah dan hanya digunakan sebagai sarana bagi perokok dewasa yang kesulitan mengurangi kebiasaan merokok. Terkait kebijakan, menurut dia, Arvindo berharap pendekatan berbasis kajian ilmiah perlu mendapat ruang dalam proses perumusan kebijakan. Hal itu agar aturan yang dihasilkan berbasis bukti dan sesuai dengan tujuan pembuatannya. Arvindo berharap dapat menjadi bagian dari solusi termasuk berbagi peran dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). &rdquo;Kami berharap Kemenkes bisa melihat vape sebagai solusi yang berdasarkan penelitian seperti di banyak negara, dan bukan melihat vape hanya sebagai rokok dalam bentuk lain. Niat baik Kemenkes untuk menekan efek kesehatan dari rokok sudah dilakukan puluhan tahun. Karena itu, kami percaya Kemenkes perlu membuka ruang untuk pendekatan baru, yaitu harm reduction,&rdquo; jelas Fachmi. Pemanfaatan produk tembakau alternatif sebagai solusi bagi perokok dewasa ini juga diperkuat oleh temuan ilmiah dalam studi JAMA Network berjudul Prevalence of Popular Smoking Cessation Aids in England and Associations With Quit Success (2025). Studi yang melibatkan 25.094 perokok tersebut mengungkapkan bahwa rokok elektronik merupakan alat bantu berhenti merokok yang paling umum digunakan, mencapai 40,2 persen upaya pada periode 2023-2024, dan dikaitkan dengan peluang keberhasilan tertinggi dibandingkan metode lainnya. Temuan ini menunjukkan tingkat keberhasilan berhenti merokok secara nasional dapat ditingkatkan secara signifikan dengan mendorong masyarakat menggunakan metode yang lebih efektif, sekaligus mempertegas urgensi dukungan terhadap inovasi pengurangan risiko yang ditujukan khusus bagi perokok dewasa. Sementara itu, Ketua Gerakan Bebas Tar dan Asap Rokok (Gebrak) Garindra Kartasasmita menekankan pentingnya peran toko vape atau pelaku usaha ritel untuk mengedukasi konsumen. Diharapkan para pemilik vape store tidak hanya berjualan, tetapi juga menjadi mitra edukasi. &rdquo;Komitmen ini penting agar pemilik toko juga mengedukasi setiap konsumennya mengenai bahaya asap rokok dan tar, serta bahwa ada produk tembakau alternatif yang beda dengan rokok,&rdquo; kata Garindra Kartasasmita. Menurut Garindra, visi Gebrak adalah mengedukasi masyarakat seluas-luasnya, baik pengguna maupun non-pengguna rokok, dengan informasi yang seimbang dan bertanggung jawab. Melalui sinergi ini, Arvindo dan Gebrak optimistis upaya perlindungan anak dapat berjalan beriringan dengan dukungan terhadap inovasi pengurangan risiko. Sekaligus berkontribusi dalam menekan prevalensi merokok di Indonesia.

Arvindo dan Gebrak sejalan dengan pemerintah berkomitmen cegah siapapun yang berusia di bawah 21 tahun mengakses rokok elektronik (vape)

Dukung Pemerintah, Arvindo dan Gebrak Perkuat Kampanye Larangan Penjualan Vape bagi Usia di Bawah 21 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/10/voDOmmKYiPQ6CELkEV3xL6JJw4B489ouRw91ucVP-1815783553.jpg" alt="Ilustrasi rokok elektronik. (Burjeel Hospital)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rokok elektronik. (Burjeel Hospital)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Upaya pemerintah memperketat pengawasan terhadap rokok elektronik atau vape ilegal di Indonesia mendapat sambutan positif dari pelaku industri.&nbsp; Meski begitu, para pengusaha mengingatkan agar kebijakan yang diterapkan tidak bersifat berlebihan. Jika regulasi terlalu eksesif, industri legal bisa terancam, sementara peredaran produk ilegal justru makin tak terkendali. Ketua Umum Asosiasi Ritel Vape Indonesia (Arvindo) Firmansyah Siregar menilai, langkah pemerintah menekan peredaran vape ilegal sudah tepat. Namun, dia mengingatkan aturan yang terlalu ketat justru dapat mematikan industri yang saat ini menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari hulu hingga hilir. &ldquo;Kalau aturannya terlampau eksesif, industrinya berpotensi mati. Tapi apakah barangnya akan berhenti beredar? Justru akan semakin liar dan kontrol semakin tidak ada,&rdquo; kata Firmansyah. Menurut dia, konsumen tidak serta-merta berhenti menggunakan vape. Jika akses produk legal dipersulit, mereka bisa mencari alternatif lain, termasuk membeli produk ilegal atau bahkan membuat sendiri cairan rokok elektronik. Situasi ini, tegas dia, jauh lebih berbahaya bagi kesehatan masyarakat dan menambah beban pemerintah. Meski status rokok elektronik di Indonesia sudah legal dan dikenakan cukai, peredaran produk ilegal tetap marak. Firmansyah mengungkapkan, Arvindo kerap menemukan penjualan ilegal di berbagai platform e-commerce. Laporan sudah disampaikan ke pemerintah, tetapi hingga kini belum ada langkah tegas. &ldquo;Kami sudah berulang kali melaporkannya tapi tidak bisa dicegah, apalagi kalau rokok elektronik diatur terlalu ketat,&rdquo; lanjut Firmansyah. Di sisi lain, Badan Narkotika Nasional (BNN) menegaskan tidak akan mengikuti langkah Singapura yang melarang total rokok elektronik. Kepala BNN saat itu Marthinus Hukom menekankan bahwa pengawasan lebih difokuskan pada cairan vape yang dicampur narkotika. &ldquo;Kalau di Singapura kan melarang. Kami di sini tidak ke arah situ, tapi harus mengontrol liquid-liquid yang kontennya narkoba,&rdquo; kata Marthinus. BNN pun menggandeng Bea Cukai, marketplace, hingga toko-toko vape, untuk memperkuat pengawasan. Pendekatannya dilakukan tanpa mengganggu industri legal, melainkan dengan kolaborasi. &ldquo;Yang dilarang itu narkobanya, bukan vape atau rokok elektroniknya,&rdquo; tegas Marthinus Hukom. Arvindo menegaskan pihaknya terus membuka ruang diskusi dengan pemangku kebijakan. Firmansyah menolak narasi yang menyamakan rokok elektronik dengan narkoba karena dianggap menyesatkan. &ldquo;Padahal itu keliru,&rdquo; ucap Firmansyah. Dia juga mengingatkan, mayoritas pelaku industri vape di Indonesia merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang butuh perlindungan. Karena itu, setiap kebijakan sebaiknya melibatkan pelaku usaha agar sesuai dengan kondisi di lapangan. &ldquo;Apapun kebijakannya, industri harus dilibatkan. Kami yang tahu kondisi di lapangan dan kami juga yang mau menjaganya. Ini salah satu fungsi kontrol yang sudah kami lakukan,&rdquo; jelas Firmansyah. Dalam kesempatan berbeda, Wakil Ketua Perkumpulan Produsen E-Liquid Indonesia (PPEI) Agung Subroto menegaskan konsumen sebenarnya bisa membedakan produk legal dan ilegal dengan mudah. &rdquo;Produk legal selalu memiliki pita cukai dan hanya boleh dijual untuk konsumen berusia di atas 21 tahun,&rdquo; tandas Agung.

Pemerintah Indonesia perketat pengawasan rokok elektronik ilegal, disambut positif industri namun khawatir dampak regulasi yang berlebihan

Tekan Peredaran Produk Ilegal, Pemerintah Didesak Bijak Atur Rokok Elektronik

ARVINDO

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ARVINDO

Berita Terkini

Dukung Pemerintah, Arvindo dan Gebrak Perkuat Kampanye Larangan Penjualan Vape bagi Usia di Bawah 21 Tahun

Tekan Peredaran Produk Ilegal, Pemerintah Didesak Bijak Atur Rokok Elektronik

Download Aplikasi JawaPos.com