<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/01/Pos-Indonesia-IKN-1JPG-3702160657.jpg" alt="Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Proses perpindahan operasional Kementerian dan Lembaga ke Ibu Kota Nusantara (IKN) direncanakan mulai pada pertengahan 2024. Selama proses pindah itu, dibutuhkan kepastian arus logistik yang tertib dan terjamin. Pemindahan logistik kementerian dan lembaga itu, Pemerintah menunjuk PT Pos Indonesia sebagai pelaksana&nbsp;dan bekerja sama dengan badan usaha milik Otorita IKN, yakni PT Bina Karya (Persero). Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi mengatakan, pihaknya berupaya memperkuat sinergi antar lembaga sekaligus merancang rencana logistik yang terintegrasi. Terlebih, saat ini Pos Indonesia ditunjuk oleh pemerintah untuk melayani logistik terintegrasi dari hulu ke hilir terkait kebutuhan logistik pada kawasan IKN. "Kerja sama Pos Indonesia dengan Bina Karya dalam rangka mendukung penyiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan di wilayah IKN," ungkap Faizal Rochmad kepada wartawan pada Sabtu (1/6). Sekretaris Otoritas IKN Achmad Jaka Santos Adiwijaya mengatakan, selama ini pembangunan IKN melibatkan banyak pihak dan banyak aktivitas. OIKN sangat concern dalam melancarkan arus perpindahan orang ke IKN yang disertai dengan arus perpindahan barang. "Dengan berkolaborasi Pos Indonesia, tentunya memudahkan arus logistik ini,&rdquo; ujar Achmad Jaka Santos Adiwijaya. Direktur Business Development &amp; Portfolio Management Pos Indonesia Prasabri Pesti menambahkan, Pos Indonesia memainkan peran yang krusial dalam pemindahan ibu kota ke kawasan IKN, khususnya dalam pengiriman barang pindahan aparatur sipil negara (ASN) dari Kementerian dan Lembaga prioritas. Adapun detail ruang lingkup pekerjaan Pos Indonesia dalam pemindahan logistik ke IKN, yakni mengangkut dokumen dan barang kantor milik Kementerian dan Lembaga ke IKN pada masa pemindahan hingga melaksanakan perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan komersialisasi infrastruktur di IKN. Detailnya, pelayanan dari Pos Indonesia untuk keperluan pengiriman barang-barang atau logistik pemerintah. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang memerintahkan untuk kami memastikan seluruh barang serta dokumen dari kantor Kementerian dan Lembaga ke kawasan IKN sampai tepat waktu dan terjadwal. Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT Pos Indonesia Tonggo Marbun menegaskan, Pos Indonesia menjamin keamanan pengiriman barang milik Kementerian dan Lembaga ke IKN. Bahkan Pos Indonesia ikut membantu layanan packing hingga jasa bongkar pasang barang tersebut di IKN. &ldquo;Untuk menjamin risiko kerusakan dan kehilangan barang, kami memiliki asuransi, jadi tidak perlu khawatir atas keamanan barang tersebut. Terlebih kami juga memiliki warehouse di Sepaku, Kalimantan Timur, sehingga kami jamin barang tersebut tak hanya aman namun sampai tepat waktu,&rdquo; pungkas Tonggo.

Proses perpindahan operasional Kementerian dan Lembaga ke Ibu Kota Nusantara (IKN) direncanakan mulai pada pertengahan 2024.

Perpindahan ke IKN Membutuhkan Kepastian Arus Logistik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/MARITIM1-1.jpg" alt="Ketua STIAMAK Barunawati Surabaya Dr. Ir. Sumarzen Marzuki, M.MT dan Direktur Utama PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia Chiefy Adi Kusmargono melakukan kerjasama pelatihan penguatan pengetahuan bisnis kemaritiman di kampus PMLI di Bogor, Jum" width="100%">
<figcaption>Ketua STIAMAK Barunawati Surabaya Dr. Ir. Sumarzen Marzuki, M.MT dan Direktur Utama PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia Chiefy Adi Kusmargono melakukan kerjasama pelatihan penguatan pengetahuan bisnis kemaritiman di kampus PMLI di Bogor, Jum</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tiga perguruan swasta nasional bidang maritim melakukan pelatihan dan penelitian bersama untuk kelancaran arus logistik nasional di beberapa pelabuhan. Ketiganya adalah STIAMAK Surabaya, Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti serta Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (PMLI) Jakarta.  "Kehadiran kami ke sini untuk membalas kunjungan Trisakti beberapa hari lalu," ujar Ketua STIAMAK Barunawati Surabaya, Dr. Ir. Sumarzen Marzuki, M.MT saat pertemuan di kampus ITL Trisakti, Jum'at (21/1).  Menurut Sumarzen, STIAMAK akan menyumbang penelitian dari aktivitas arus logistik di wilayah pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Sedangkan Trisakti akan meneliti kegiatan di wilayah Tanjung Priok di Jakarta.  "Kita akan memastikan bahwa arus logistik di beberapa pelabuhan telah mengalami kemajuan. Penelitian bersama akan menyumbang kajian akademik tentang hal-hal yang masih harus dilakukan perbaikan," kata mantan Direktur Utama PT. Terminal Petikemas Indonesia (TPI) tersebut.  Rektor ITL Trisakti Dr. Tjuk Sukardiman menyambut baik kerja sama tersebut. "Kita sama-sama memiliki kesamaan di bidang akademik dengan prodi konsentrasi bisnis pelabuhan, logistik dan transportasi," kata mantan Dirjen Perhubungan Laut tersebut.  Kahumas dan Marketing STIAMAK Barunawati Surabaya Drs. Moh. Fail, M.Ag mengungkapkan bahwa kedatangan para pimpinan perguruan tinggi dari Surabaya ke Jakarta selain mematangkan rencana penelitian, juga akan mengadakan webinar bersama tiga perguruan tinggi STIAMAK Surabaya-ITL Trisakti dan Universitas Brawijaya Malang dengan operator pelabuhan Pelindo.  "Webinar dilakukan untuk penguatan pengetahuan mahasiswa dan masyarakat terhadap kemajuan sistem pelayanan jasa pelabuhan di tanah air," jelas mantan wartawan bisnis Jawa Pos Group tersebut.  STIAMAK Surabaya juga melakukan kerja sama dengan PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (PMLI) Jakarta. Kerjasama meliputi bidang pelatihan bisnis pelabuhan. "PMLI sangat terbuka untuk STIAMAK. Mahasiswa STIAMAK bisa melakukan pelatihan banyak hal tentang bisnis maritim disini (PMLI-red)," kata Direktur Utama PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia, Chiefy Adi Kusmargono usai menandatangani MoU di komplek PMLI di Ciawi Bogor.

Kolaborasi 3 Kampus Lakukan Penelitian Kelancaran Logistik Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/CY.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Arus logistik tanah air mencatat pertumbuhan pada semester pertama 2021. Hal tersebut terlihat dari jumlah kapal dan barang yang lalu-lalang di pelabuhan yang dinaungi PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III. Mereka mencatat kenaikan sekitar 7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.  VP Corporate Communication Pelindo III Suryo Khasabu menjelaskan, jumlah kapal yang bersandar di 43 pelabuhan Pelindo III pada paro pertama 2021 mencapai 38.534 unit. Angka tersebut naik 6 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebanyak 36.384 unit.  "Jumlah muatan juga mengalami kenaikan sebanyak 7 persen dari 147,5 juta gross tonnage (GT) tahun lalu menjadi 157,9 juta GT," ucapnya kepada Jawa Pos Rabu (21/7).  Pertumbuhan arus kapal, lanjut dia, disokong ekonomi lokal yang kuat. Contohnya, arus kapal general cargo dalam negeri dan curah kering yang naik di Pelabuhan Gresik. Dia juga mencatat adanya pertumbuhan arus kapal roll on-roll off (ro-ro) di Pelabuhan Lembar, Nusa Tenggara Barat (NTB).  Selama semester I, muatan general cargo mencapai 1,2 juta meter kubik. Untuk curah, baik cair maupun kering, jumlahnya 25,4 juta ton. Mereka juga mencatatkan distribusi gas sebanyak 4,8 juta MBBTU dan 331 unit muatan pada kapal ro-ro.  "Arus penumpang sekitar 830 ribu orang dan 50 ribu ekor hewan," ujarnya.  Soal peti kemas, pertumbuhan arus domestik sebesar 10 persen. Dari 1,39 juta twenty-foot equivalent unit (TEUs) pada semester I 2020 menjadi 1,54 juta. Hal tersebut berbeda jika dibandingkan dengan peti kemas internasional yang stagnan di angka 1,07 juta TEUs, baik pada paro pertama tahun lalu maupun tahun ini.

Arus Logistik Tertopang Ekonomi Lokal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Menhub-Budi-Karya-Sumadi-Dery-Ridwansah-4-1-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perhubungan terus berupaya semaksimal mungkin memastikan kelancaran pengiriman logistik di tengah pandemi Covid-19. Salah satunya dengan mengoptimalkan layanan Tol Laut.  Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi saat memberikan sambutan pada pelantikan pengurus Indonesian National Shipowners Association (INSA) mengatakan, di masa Pandemi Covid 19 ini, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memiliki program untuk menjamin keberlangsungan logistik ke seluruh wilayah Nusantara.  "Tol Laut di tengah Pandemi ini diharapkan mampu menjaga berlangsungnya pasokan logistik ke seluruh wilayah Indonesia," kata Menhub Budi dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com.  Karena itu, lanjutnya, industri Pelayaran memiliki peran penting untuk mendukung program tersebut mengingat Indonesia merupakan Negara kepulauan yang dihubungkan melalui jalur laut. Untuk itu, pelayaran swasta nasional diharapkan bisa ikut terlibat aktif dalam program Tol Laut dengan melayani beberapa trayek yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan.  "Saat ini kami telah berupaya semaksimal mungkin agar Tol Laut dapat lebih baik memberikan layanan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya bagi saudara-saudara kita di Timur Indonesia," paparnya.  Maka dari itu, untuk memaksimalkan keberadaan Tol Laut sudah pasti dibutuhkan peran semua pihak agar benar-benar dapat memaksimalkan kapasitas angkut yang ada di dalam kapal sehingga dapat menurunkan disparitas harga  Sementara itu, pada kesempatan yang sama Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, Capt. Wisnu Handoko menjelaskan, untuk mencapai disparitas harga yang proporsional semua aspek harus diperbaiki secara simultan oleh seluruh lembaga terkait.  "Harus digarisbawahi jika yang dijadikan parameter hanya disparitas harga, maka tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh program Tol Laut," ujarnya.  Untuk menyelesaikan masalah disparitas harga, kata Wisnu, maka yang harus dilakukan diantaranya adalah dengan memperkuat supervisi perdagangan antar pulau. Lalu menerapkan digitalisasi salah satunya dengan National Logistik Ekosistem dan yang terakhir yaitu pengembangan sarana prasarana infrastruktur pelabuhan secara terus menerus mengikuti kebutuhan jumlah dan jenis komoditi.  Selain itu, menurut Wisnu, program Tol Laut yang diawasi dan dijalankan oleh pihaknya juga merespon cepat permintaan Pemerintah Daerah (Pemda) yang ingin daerahnya disinggahi oleh kapal-kapal Tol Laut.  Hal ini seperti merespon permintaan dari Bupati Pulau Morotai, Benny Laos yang meminta tambahan rute untuk menjual hasil laut mereka ke Pulau Jawa.  "Ini langsung kita respon. Dari yang sebelum satu rute menjadi dua rute. Kami berharap tambahan rute ini dapat meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat, sebab kita ketahui kalau Pulau Morotai sangat bagus hasil lautnya," katanya.  Tidak hanya itu, kata Capt Wisnu, bahwa Tol Laut juga terus memperbaiki layanannya. Diantaranya dengan mengupdate platform Logistic Communication System (LCS) dimana hal ini dilakukan untuk mengakomodir Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 53 tahun 2020.  Dalam peraturan tersebut ada jenis muatan/barang yang boleh diangkut. Dan untuk mempermudah pengguna jasa maka pada layanan LCS hal tersebut maka pihaknya melengkapi dengan pilihan jenis barang yang ingin diangkut.  Program Tol laut sejak awal tahun ini juga bekerjasama dengan Satgas Pangan yang melakukan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan penimbunan, monopoli dan menjual harga barang secara tidak wajar.  &nbsp;  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=RQx3pl8jX24  https://www.youtube.com/watch?v=_pVgmyESp4M  https://www.youtube.com/watch?v=4z4Nvx9O-9A

Jaga Arus Logistik Saat Pandemi Covid-19, Menhub Optimalkan Tol Laut

Arus Logistik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Arus Logistik

Berita Terkini

Perpindahan ke IKN Membutuhkan Kepastian Arus Logistik

Kolaborasi 3 Kampus Lakukan Penelitian Kelancaran Logistik Nasional

Arus Logistik Tertopang Ekonomi Lokal

Jaga Arus Logistik Saat Pandemi Covid-19, Menhub Optimalkan Tol Laut

Download Aplikasi JawaPos.com