<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-03-at-11.29.29.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com — Angelina Sondakh tentu saja geram saat upayanya untuk mendapatkan hukuman lebih ringan tapi yang didapatkan justru sebaliknya sekitar 2013 silam.  Kasus korupsi yang menjerat Angie, sapaan akrabnya, oleh Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta divonis 4,5 tahun penjara. Akan tetapi pada tingkat kasasi, hukuman Angie justru diperberat lebih dari dua kali lipat menjadi 12 tahun penjara oleh majelis hakim yang dipimpin mendiang Hakim Agung Artidjo Alkostar.  Setelah beberapa tahun berada di dalam penjara, Angelina Sondakh merenungi apa yang telah dilakukannya hingga mengakibatkan dia dijatuhi vonis yang berat. Di awal-awal kasusnya berjalan, dia kerap melakukan penyangkalan kalau dia bersalah. Tapi akhirnya Angie mengakuinya kalau dia memang telah melakukan kesalahan yang fatal tergiur oleh nafsu duniawi.  Dari perenungannya di dalam penjara, Angie justru senang dan bangga hukumannya diperberat oleh hakim yang dikenal tegas dan tajam pada koruptor, Artidjo Alkostar. Dia senang karena disitu menjadi titik balik Angelina Sondakh untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi.  Andai saja hukumannya kala itu ringan, Angelina Sondakh mengaku mungkin dia tidak akan menjadi pribadi yang baru pasca keluar dari dalam penjara. “Kalau mungkin aku hanya 4,5 tahun, nggak diperberat oleh almarhum Artedjo, hidupku tidak akan berubah. I think, putusan itu bagus,” aku Angelina Sondakh saat berbincang dengan Rosiana Silalahi dalam channel YouTube Kompas TV.  Kendati pernah menjadi ‘korban’ ketajaman palu Artedjo Alkostar, dia secara tegas menyatakan sangat merindukan munculnya sosok hakim berintegritas tinggi seperti hakim agung yang meninggal 28 Februari 2022 lalu. Angelina Sondakh sendiri mengaku miris vonis hukuman koruptor saat ini cenderung ringan.  “Makin ke sini makin kecil hukuman koruptor. Aku berharap Pak Artidjo masih ada dan memberikan hukuman ke koruptor lebih bijak seperti dia menghakimi saya,” ucap Angelina Sondakh.  Sekedar informasi, hukuman Angelina Sondakh yang berkuatan hukum tetap adalah vonis pada tingkat Peninjauan Kembali (PK). Dalam vonisnya, Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Angie juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp 2,5 miliar dan 1,2 juta USD.

Hukumannya Diperberat Artidjo Alkostar, Angelina Sondakh Justru Senang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menanti-lahirnya-artidjo-artidjo-baru-di-mahkamah-agung_c_216300.jpeg" alt="Hakim agung Artidjo Alkostar memasuki masa pensiun pada 22 Mei 2018." width="100%">
<figcaption>Hakim agung Artidjo Alkostar memasuki masa pensiun pada 22 Mei 2018.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan, putusan dari mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar yang tutup usia pada 28 Februari 2021, sepatutnya menjadi aset pengetahuan hukum bagi mahasiswa ataupun masyarakat luas.  "Sependek pengetahuan saya, banyak sekali putusan dari Pak Artidjo yang betul-betul harus dikaji, didalami, dan dijadikan aset ilmu pengetahuan hukum untuk disebarkan kepada mahasiswa serta masyarakat luas," ujar Feri saat menjadi narasumber dalam diskusi virtual Integrity Talk bertajuk "Belajar Integritas dari Sosok Artidjo Alkostar: Mengenang 1 Tahun Kepergian Artidjo Alkostar, dipantau dari Jakarta, Senin (28/2) dikutip dari Antara.  Melalui langkah tersebut, lanjut dia, mahasiswa hukum dan masyarakat luas dapat mempelajari serta memahami cara berpikir hukum yang baik untuk mencapai suatu keadilan.  Feri mengatakan, sikap dan karakter yang baik dari sosok Artidjo Alkostar dapat menjadi teladan bagi masyarakat Indonesia, serta merupakan hasil tempaan dari lingkungan dan segala pengalaman beliau.  Sementara narasumber lain acara itu anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Albertina Ho, mengenang Artidjo Alkostro sebagai sosok hakim yang sederhana dan tidak banyak berbicara.  Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Kemitraan Laode Muhammad Syarif yang juga menjadi narasumber dalam kegiatan diskusi sekaligus acara mengenang satu tahun wafatnya Artidjo Alkostar.  Menurutnya, karakter Artidjo Alkostar yang sederhana dan tidak banyak berbicara itu semestinya dimiliki pula oleh seluruh hakim di Indonesia.  "Tadi sudah dibicarakan Ibu Albertina bahwa sosok Artidjo Alkostar memang sangat sederhana, bahkan setelah menjadi hakim agung dan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI pun, beliau itu sangat sederhana," kata Laode.  Terkait dengan karakter Artidjo Alkostar yang tidak banyak berbicara, Laode memandang hal itu merupakan cerminan sikap hakim yang benar, terutama ketika memutus suatu perkara.  "Itu adalah contoh hakim yang benar. Tidak boleh banyak bicara. Yang boleh banyak bicara itu, putusannya," ucapnya.

Putusan Artidjo Patut jadi Aset Pengetahuan Hukum Bagi Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/ardjokami.jpg" alt="Artidjo Alkostar -FEDRIK TARIGAN/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Artidjo Alkostar -FEDRIK TARIGAN/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Eksekutif Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan atau Kemitraan Laode Muhammad Syarif, mengatakan keberpihakan mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar pada persoalan antikorupsi dan penghormatan atas hak asasi manusia (HAM) merupakan sesuatu yang nyata. "Keberpihakan Artidjo Alkostar pada antikorupsi dan penghormatan atas HAM itu nyata," ujar Laode saat menjadi narasumber dalam diskusi virtual Integrity Talk bertajuk Belajar Integritas dari Sosok Artidjo Alkostar: Mengenang 1 Tahun Kepergian Artidjo Alkostar, dipantau dari Jakarta, Senin (28/2) dikutip dari Antara. Menurut Laode, sebenarnya keberpihakan dan sikap memperjuangkan isu HAM, bahkan lingkungan hidup merupakan "darah daging" pertama dari sosok Artidjo Alkostar. Artinya, kedua hal tersebut merupakan isu yang lebih dahulu digeluti oleh Artidjo Alkostar sebelum dikenal memperjuangkan penegakan antikorupsi oleh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, menurut dia, keberpihakan yang jelas serta keteguhan Artidjo Alkostar terhadap isu antikorupsi, HAM, dan lingkungan hidup sulit untuk ditemukan pada diri orang lain. Lebih lanjut, Laode pun mengenang jasa besar Artidjo Alkostar dalam mendukung keberadaan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Salah satu penjelasan yang dimuat dalam peraturan tersebut, tata cara pelaksanaan atau penindakan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi. Sebelumnya, kata Laode yang Wakil Ketua KPK periode 2015—2019, Indonesia belum memiliki regulasi yang memperjelas petunjuk bagi aparat penegak hukum saat menangani perkara tindak pidana korupsi oleh korporasi. "Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) itu 'kan dari dulu sudah mengkriminalkan korporasi (yang melakukan korupsi). Akan tetapi, tidak ada satu pun kasus di KPK itu yang menghukum korporasi, sedangkan di penegakan hukum tentang lingkungan hidup itu sudah ada. Hal itu karena tidak ada petunjuk pelaksanaan menyidik korporasi," jelas Laode. Pada diskusi sekaligus acara untuk mengenang satu tahun wafatnya Artidjo Alkostar itu, Laode pun menekankan bahwa keberpihakan mantan hakim Agung tersebut pada isu antikorupsi, HAM, ataupun lingkungan hidup tidak perlu diragukan.

Laode: Keberpihakan Artidjo Alkostar pada Antikorupsi dan HAM Nyata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/ardjokami.jpg" alt="Artidjo Alkostar -FEDRIK TARIGAN/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Artidjo Alkostar -FEDRIK TARIGAN/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Panggabean berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menunjuk pengganti anggota Dewas Artidjo Alkostar yang meninggal dunia pada 28 Februari lalu.  "Kami juga mengharapkan bapak presiden untuk menunjuk anggota dewan pengawas yang baru. Dan ini masih berlangsung dan kami masih menantikan hal itu," ujar Tumpak di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/3).  Timpang mengatakan, pihaknya pada 2 Maret 2021 lalu telah memberikan surat kepada Presiden Jokowi terkait kekosongan satu kursi jabatan Anggota Dewak KPK ini.  "Kami sudah membuat surat kepada bapak Presiden tentang kekosongan anggota Dewan Pengawas berikutnya," katanya.  Tumpak mengatakan, mengirimkan surat ke Presiden Jokowi lantaran merujuk PP Nomor 4/2020 Pasal 15 ayat 2 yang menyebutkan apabila terjadi kekosongan jabatan anggota Dewas KPK. Maka berkewajiban menyampaikan hal tersebut ke Presiden. "Menyampaikan ke Presiden selambat-lambatnya 3 hari sejak terjadi kekosongan itu," ungkapnya.  Meninggal Dunia  Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar meninggal dunia karena penyakit jantung dan paru-paru.  "Beliau meninggal dunia karena penyakit jantung dan paru-paru," kata Mahfud.  Adapun sejak berkarier pada tahun 2000 di MA, belasan koruptor diketahui mendapatkan hukuman tambahan dari Artidjo saat berharap mendapatkan keringanan di tingkat kasasi.  Mereka antara lain mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, politikus Partai Demokrat Angelina Sondakh, mantan kerua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.  Artidjo resmi pensiun dari MA sejak 22 Mei 2018 setelah berkarier selama 28 tahun. Setahun setelah pensiun dari MA, pada 2019, Artidjo menjadi anggota Dewan Pengawas KPK.

Dewas KPK Berharap Jokowi Segera Tunjuk Pengganti Artidjo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/ardjokami.jpg" alt="Artidjo Alkostar -FEDRIK TARIGAN/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Artidjo Alkostar -FEDRIK TARIGAN/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyampaikan, penunjukan Anggota Dewan Pengawas KPK merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini mengenai pengganti Anggota Dewas KPK, Artidjo Alkostar yang wafat pada Minggu (28/2).  Menurut Ghufron, dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menentukan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan, atau apabila meninggal dunia, maka status Anggota Dewan Pengawas KPK tersebut diberhentikan.  "Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 atas kekosongan jabatan Anggota Dewan Pengawas KPK dimaksud, maka Ketua Dewan Pengawas KPK dalam jangka waktu paling lama tiga hari, sejak terjadinya kekosongan jabatan menyampaikan kepada Presiden Republik Indonesia," kata Ghufron dikonfirmasi, Selasa (2/3).  Ghufron menyebut, Ketua dan Anggota Dewas periode 2019-2023 ditunjuk dan diangkat untuk pertama kali oleh Presiden. Hal tersebut termaktub dalam UU Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK.  Dengan demikian, lanjut Ghufron, maka pengganti Artidjo akan ditunjuk oleh Presiden. “Dari uraian di atas pergantian antar waktu Anggota Dewan Pengawas KPK, ditunjuk dan diangkat oleh Presiden,” ucap Ghufron.  Terpisah, Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengakui telah berkirim surat ke Jokowi. Surat itu dikirimkan pada Selasa (2/3) hari ini.  "Sudah (surat ke Jokowi)," ujar Tumpak.  Sebagaimana diketahui, Artidjo Alkostar meninggal dunia pada Minggu (2/3) pukul 14.00 WIB dalam usia 72 tahun.  Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat melepas kepergian terakhir Artidjo Alkostar menegaskan, tidak terpapar Covid-19, melainkan menderita penyakit lainnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01/03/2021/presiden-jokowi-melayat-ke-mendiang-artidjo-alkostar/">Presiden Jokowi Melayat ke Mendiang Artidjo Alkostar</a>  "Penyakitnya sejak lama beliau mempunyai komplikasi ginjal, jantung, dan paru-paru. Tapi bukan Covid-19. Karena dokter merekomendasi tidak di rumah sakit. Jadi beliau sakit memang itu. Penyakit orang tua lah ya, ginjal, jantung, komplikasi," kata Mahfud usai melayat jenazah Artidjo di Apartemen Springhill, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (28/2).  Menurut Mahfud, Artidjo adalah mantan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung. Karena kiprahnya dan integritasnya di bidang hukum, Artidjo kemudian diangkat sebagai Dewas KPK.  "Beliau adalah mantan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung dan sekarang menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," tandas Mahfud.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=OkrVf8xrfEk

Pengganti Artidjo Alkostar dari Keanggotaan Dewas KPK Ditunjuk Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/ardjokami.jpg" alt="Artidjo Alkostar -FEDRIK TARIGAN/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Artidjo Alkostar -FEDRIK TARIGAN/JAWA POS</figcaption>
</figure><h3>Kepada Tanaman Hias, Ayam Jago, dan Hukum yang Tegak Artidjo Alkostar Berpihak</h3> Artidjo Alkostar berpulang dengan membawa nama baik sebagai sosok berintegritas, ”algojo” koruptor, serta pria bersahaja yang memilih dekat dengan tanaman dan hewan peliharaan.  AGUS D.P., Jakarta-IZZUL M., Situbondo, Jawa Pos  ---  TIAP pulang kampung ke Situbondo, Jawa Timur, saat Idul Fitri, <a href="https://www.jawapos.com/tag/artidjo-alkostar/">Artidjo Alkostar</a> biasanya akan menghabiskan waktu satu minggu. Dan, selepas silaturahmi dengan saudara-saudaranya, mantan hakim agung itu akan melampiaskan hobinya: merawat tanaman hias dan ayam jago.  ”Kebetulan dia mengoleksi banyak tanaman. Jadi, ketika pulang, tanaman-tanaman miliknya disiram dan dirawat, termasuk ayam jago kesayangannya,” ungkap Busyairi, keponakan Artidjo, kepada Jawa Pos Radar Banyuwangi.  Tapi, Idul Fitri ini pria yang dikenal sebagai ”algojo” bagi para koruptor itu tidak akan bisa pulang lagi. Anggota Dewan Pengawas KPK tersebut berpulang kemarin (28/2) di Jakarta dalam usia 73 tahun.  Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri mengatakan, Artidjo meninggal pukul 14.00. Dia juga memastikan bahwa wafatnya pria yang tak dikaruniai keturunan itu bukan karena Covid-19. Rencananya, pria kelahiran Desa Kumbangsari, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, itu dimakamkan di Jogjakarta hari ini.  ”Semoga Allah SWT menerima segala amal baiknya (Artidjo) dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan,” tutur Ali.  Sebuah kehilangan besar tak hanya bagi keluarga besarnya di Situbondo yang selalu berkumpul tiap kali dia mudik. Tapi juga bagi dunia hukum Indonesia. Dia adalah simbol hukum yang tegak, yang menempatkan semua orang sama di depan hukum.  ”Kalau berkas koruptor sampai ke meja saya, pasti tak akan lolos!” kata Artidjo dalam sebuah wawancara.  Dan, dia benar-benar membuktikan itu dalam karir panjangnya di dunia hukum. Selama bertugas di Mahkamah Agung (MA), Artidjo terkenal sangat galak terhadap koruptor. Dia tidak segan melipatgandakan hukuman koruptor yang mengajukan proses hukum lanjutan di MA.  Artalyta Suryani, Irawady Joenoes, Urip Tri Gunawan, Gayus Tambunan, Luthfi Hasan Ishaaq, Angelina Sondakh, Anas Urbaningrum, Djoko Susilo, Akil Mochtar, sampai O.C. Kaligis pernah merasakan betapa garang ketukan palu Artidjo. ”Darah Madura saya tidak memungkinkan untuk menjadi takut sama orang,” kata dia dalam sejumlah kesempatan.  Tak terhitung banyaknya cerita tentang kekuatan ”tembok” integritas Artidjo. Sepak terjang Artidjo itu tidak terajut dalam rentang satu–dua tahun terakhir. Mantan aktivis di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogjakarta itu turut menangani perkara korupsi yayasan dengan terdakwa mantan Presiden RI Soeharto di awal-awal karir sebagai hakim agung MA. Artidjo menangani permohonan kasasi perkara tersebut bersama Syafiuddin Kartasasmita (ketua majelis hakim) dan Sunu Wahadi (anggota) pada Februari 2001 lalu.  Artidjo berpendapat bahwa Soeharto tetap harus berstatus terdakwa meski kondisinya sakit. Pendapat berbeda (dissenting opinion) itu menghasilkan putusan bahwa Soeharto tetap terdakwa, tapi statusnya sebagai tahanan kota dilepas.  ”Disepakati jalan tengah, Pak Harto tetap sebagai terdakwa, diadili setelah dia sembuh,” ungkapnya saat diwawancarai salah satu media nasional.  ”Dia (Artidjo) tidak ragu menjatuhkan hukuman berat kepada para koruptor tanpa peduli pada peta kekuatan dan backup politik,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD.  Mahfud merupakan mantan mahasiswa Artidjo di Universitas Islam Indonesia (UII) Jogjakarta. Dari Artidjo pula, menteri asal Madura itu terinspirasi menjadi dosen sekaligus aktivis.  Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro juga mengakui integritas Artidjo. ”Ketika bertugas sebagai hakim agung dan kemudian menjabat sebagai ketua kamar pidana (MA), beliau bekerja dengan baik dan tekun serta jujur dalam melaksanakan amanah,” bebernya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/kami_1-750x378.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> DIMAKAMKAN DI JOGJAKARTA: Ambulans yang membawa jenazah Artidjo meninggalkan rumah duka di Kemayoran, Jakarta, Minggu (28/2). (IMAM HUSEIN/JAWA POS)  Selama berkarir di MA sepanjang 18 tahun hingga pensiun 2018 lalu, Artidjo berhasil menuntaskan 19.708 perkara. Artinya, setiap tahun ada 1.905 perkara yang dirampungkannya.  Integritas, keberanian, dan kebersahajaan Artidjo itu menjulur sampai ke generasi-generasi jauh di bawahnya.  ”Sebagai pendidik, sengaja sosoknya kerap saya hadirkan di muka kelas perkuliahan. Mendialogkan Artidjo berarti mendialogkan seorang ’maverick’ yang demikian tangguh, istimewa, nan langka,” kata Herlambang P. Wiratraman, staf pengajar hukum Universitas Airlangga yang juga anggota Akademi Ilmuwan Muda Indonesia.  ”Mungkin saraf takut beliau itu sudah putus,” tambah Herlambang untuk mengungkapkan ekspresi kekagumannya.  Fachrizal Afandi, dosen Departemen Hukum Pidana Universitas Brawijaya, juga mengagumi konsistensi Artidjo. Ketika menjadi hakim agung, dia juga langsung menutup firma hukum yang dengan susah payah dibangunnya demi menghindari konflik kepentingan.  ”Jejak keberanian beliau itu terekam sejak muda. Beliau konsisten membela orang-orang yang kritis terhadap rezim,” katanya kepada Jawa Pos.  Nun di kampungnya di bagian timur Jawa Timur, Artidjo dikenang sebagai sosok guru. Guru yang tak henti mengajarkan untuk tidak takut memperjuangkan kebenaran.  ”Bagi dia, apa pun konsekuensinya, kebenaran harus tetap diperjuangkan. Karena berhenti berbuat baik sama saja membiarkan kejahatan merajalela,” ungkap Busyairi.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01/03/2021/presiden-jokowi-melayat-ke-mendiang-artidjo-alkostar/">Presiden Jokowi Melayat ke Mendiang Artidjo Alkostar</a>  Sayang, Idul Fitri ini sosok guru itu tidak akan bisa mengajarkan tegaknya integritas kepada saudara-saudaranya. Tanaman hias dan ayam jagonya bakal merindukannya. Semua yang merindukan hukum yang adil dan tegak akan merindukannya.  Tapi, legasinya akan abadi.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=0wy9RyOzrKw

Kami Selalu Diajari, Jangan Takut Memperjuangkan Kebenaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/artidjo-alkostar-kalau-ancam-saya-salah-alamat_m_215458.jpeg" alt="Hakim Artidjo Alkostar saat berbincang dengan media" width="100%">
<figcaption>Hakim Artidjo Alkostar saat berbincang dengan media</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jenazah Artidjo Alkostar dimakamkan di Kompleks Pemakaman UII, Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia (UII) Jogjakarta. Prosesi pemakaman rencananya akan dipimpin Rektor UII sekitar pukul 10.00 WIB.  "Tempat pemakaman di Kompleks Pemakaman UII, Kampus Terpadu UII, Jalan Kaliurang KM 14,5 Sleman, Jogjakarta," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (1/3).  Ali menyampaikan, jenazah Artidjo Alkostar telah diberangkatkan setelah sebelumnya disemayamkan dari RS Polri Kramat Jati sekitar pukul 20.00 WIB dan tiba di Jogjakarta pukul 03.00 WIB.  "Jenazah akan langsung disemayamkan di Auditorium Prof. Abdul Kahar Muzakkir Kampus Terpadu UII," ucap Ali.  Juru bicara KPK berlatar belakang Jaksa ini menuturkan, prosesi pemakaman akan dipimpin oleh Pihak Rektorat UII. Rencananya akan dimulai pada pukul 10.00 WIB setelah disalatkan di Masjid Ulil Albab UII.  "Pimpinan KPK, Ketua dan anggota Dewas KPK serta beberapa pejabat struktural KPK lainnya di agendakan hadir dalam prosesi pemakaman tersebut," tandas Ali.  Sebagaimana diketahui, Artidjo Alkostar meninggal pada usia 72 tahun, karena mengidap penyakit komplikasi. Sebelum menjabat sebagai Dewas KPK, Artidjo merupakan hakim agung selama kurang lebih 18 tahun.  Selama mengabdi di lembaga kehakiman, Artidjo telah menangani sebanyak 19.708 berkas perkara. Mantan ketua kamar pidana MA ini merupakan seorang yang bertangan dingin jika memutus perkara korupsi. Dia tidak segan memperberat hukuman untuk para koruptor yang mengajukan upaya hukum hingga tingkat kasasi ke MA.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=3u6jXXVzp_w

Artidjo Alkostar Dimakamkan di Pemakaman Kampus UII Jogjakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/IMG-20210301-WA0001.jpg" alt="Foto: Presiden Jokowi melayat mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar (foto: Muchlis Jr Biro Pers Sekretariat Presiden)" width="100%">
<figcaption>Foto: Presiden Jokowi melayat mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar (foto: Muchlis Jr Biro Pers Sekretariat Presiden)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (1/3) pagi, datang melayat ke mendiang Artidjo Alkostar di Masjid Ulil Albab, Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta.  Mantan Hakim Agung yang dikenal sangat berintegritas, jujur, dan tak ragu dalam penegakan hukum tersebut berpulang pada usia 72 tahun pada hari Minggu (28/2) kemarin.  "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemarin hari Minggu telah berpulang ke rahmatullah Bapak Artidjo Alkostar. Kita telah kehilangan putra terbaik bangsa," ujar Presiden di lokasi.  Kepala Negara yang tampak didampingi Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, turut menyalatkan jenazah almarhum setibanya di masjid Ulil Albab UII sekira pukul 08.00 WIB.  Presiden Jokowi memiliki kenangan tersendiri terhadap Artidjo Alkostar semasa hidupnya. Kepribadian dan integritasnya tak perlu diragukan lagi dan menjadi teladan bagi para penegak hukum dan peradilan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/IMG-20210301-WA0002.jpg" alt="Foto: Presiden Jokowi melayat mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar (foto: Muchlis Jr Biro Pers Sekretariat Presiden)" width="100%">
<figcaption>Foto: Presiden Jokowi melayat mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar (foto: Muchlis Jr Biro Pers Sekretariat Presiden)</figcaption>
</figure> Foto: Presiden Jokowi melayat mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar (foto: Muchlis Jr Biro Pers Sekretariat Presiden)  "Beliau adalah penegak hukum, hakim agung, dan Dewan Pengawas KPK yang sangat rajin, jujur, memiliki integritas yang tinggi," tuturnya.  Usai menyampaikan belasungkawa, Presiden Joko Widodo berdoa untuk almarhum agar diberikan tempat terbaik di sisi-Nya. Tak lama setelah itu, Presiden berpamitan meninggalkan lokasi. "Atas nama pemerintah kami menyampaikan dukacita mendalam," tandasnya.  Almarhum Artidjo rencananya akan dimakamkan di Kompleks Pemakaman UII yang prosesinya sendiri dimulai sekira pukul 10.00 WIB.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=51P-KxEbz48

Presiden Jokowi Melayat ke Mendiang Artidjo Alkostar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dikenal-sebagai-sosok-yang-tegas-artidjo-pensiun-dari-hakim-agung_c_214860.jpeg" alt="Hakim Agung Artidjo Alkostar" width="100%">
<figcaption>Hakim Agung Artidjo Alkostar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan duka cita atas meninggalnya Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Artidjo Alkostar. Mantan hakim agung itu meninggal pada Minggu (28/2) di usia 72 tahun. ’’Selamat Jalan Pak Artidjo Alkostar anggota Dewan Pengawas KPK yang meninggal dunia pada hari ini,’’ kata Ketua WP KPK, Yudi Purnomo Harahap dalam keterangannya, Minggu (28/2). Yudi menyampaikan, pegawai KPK merasa kehilangan dengan kepergian salah satu tokoh yang hidupnya didedikasikan untuk pemberantasan korupsi dan ditakuti para koruptor. Karena ketegasannya dalam menghukum berat para koruptor. Meski baru satu tahun lebih menjabat sebagai Anggota Dewas KPK, tetapi sosok Artidjo dinilai menginspirasi pegawai KPK. Karena sosoknya yang berintegritas merupakan inspirasi bagi para pegawai KPK. ’’Semoga perjuangan beliau agar negeri ini bebas dari korupsi bisa kita teruskan bersama,’’ tegas Yudi. Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan, jenazah Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Artidjo Alkostar akan dimakamkan di Situbondo, Jawa Timur. ’’Almarhum akan disemayamkan ke RS Polri, karena disana sudah siap. Nanti kita siapkan akan rencana dibawan dimakamkan di Situbondo, itu keputusan pimpinan KPK dan Dewas,’’ kata Ketua KPK Firli Bahuri di Apartemen Springhill, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (28/2). Firli meminta masyarakat Indonesia untuk mendoakan mantan hakim agung itu. Dia mendoakan agar almarhum Artidjo Alkostar dilapangkan ke surga. ’’Kami KPK beserta segenap insan KPK mohon doa kepada seluruh rakyat Indonesia saudara kita, bapak kita innalillahi wa innailaihi rojiun, orang tua kita bapat Artidjo Alkostar meninggal dunia hari ini dan kita akan mendoakan beliau supaya dilapangkan jalan ke sorga, berdoa dan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan,’’ tandas Firli. Sebagaimana diketahui, Artidjo Alkostar menjabat sebagai hakim agung selama kurang lebih 18 tahun. Selama mengabdi sebagai hakim agung, Artidjo telah menangani sebanyak 19.708 berkas perkara. Mantan ketua kamar pidana MA itu merupakan seorang yang bertangan dingin jika memutus perkara korupsi. Dia tidak segan memperberat hukuman untuk para koruptor yang mengajukan upaya hukum hingga tingkat kasasi ke MA. Setelah pensiun sebagai hakim agung, Artidjo ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Anggota Dewas KPK. (*) &nbsp; Saksikan video menarik berikut ini: https://youtu.be/mMuDAS40Cok &nbsp;

Artidjo Alkostar Menginspirasi Banyak Pegawai KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Mahfud-Melayata-ke-Artidjo.jpg" alt="ridwan" width="100%">
<figcaption>ridwan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengakui Artidjo merupakan dosennya saat mengenyam pendidikan di Universitas Islam Indonesia (UII) Jogjakarta. Dia menyebut, Artidjo Alkostar yang menginspirasinya untuk bisa menjadi dosen dan hakim.  "Saya satu sekolah sama beliau. Dulu beliau dosen saya di UII Jogja. Dia menginspirasi saya, sehingga saya ikut menjadi dosen, karena ada dosen yang hebat seperti Pak Artidjo, wah saya ingin jadi dosen juga," kata Mahfud di Apartemen Springhill, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (28/2).  "Dia jadi Hakim Agung, saya jadi Mahkamah Konstitusi," sambungnya.  Mahfud pun menyampaikan, dirinya sempat bersama-sama menimba ilmu di New York, Amerika Serikat (AS).  "Saya pernah di New York, di Amerika, bersama beliau hampir satu tahun ketika sama-sama menjadi tamu visiting scholar dari Columbia University New York," beber Mahfud.  Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menyampaikan, jenazah Artidjo Alkostar akan dimakamkan di Situbondo, Jawa Timur. Dia mengaku kaget mendengar kabar duka itu. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/14/02/2021/menag-beri-tanggapan-soal-pelaporan-terhadap-din-syamsuddin/">Baca Juga: Menag Beri Tanggapan Soal Pelaporan Terhadap Din Syamsuddin</a> "Kita berdukacita dan karena persoalan teknis administratif beliau langsung dibawa ke Situbondo," tandas Mahfud.  Sebagaimana diketahui, Artidjo Alkostar menjabat sebagai hakim agung selama kurang lebih 18 tahun. Selama mengabdi sebagai hakim agung, Artidjo telah menangani sebanyak 19.708 berkas perkara.  Mantan ketua kamar pidana MA ini merupakan seorang yang bertangan dingin jika memutus perkara korupsi. Dia tidak segan memperberat hukuman untuk para koruptor yang mengajukan upaya hukum hingga tingkat kasasi ke MA.  &nbsp;

Artidjo Alkostar Wafat, Mahfud MD: Dulu Beliau Dosen Saya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#artidjo alkostar

Berita Terkini