<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/10/BANK-MANDIRI-10-2534481432.jpg" alt="Bank Mandiri bersinergi dengan Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) dalam penyediaan akses KPR dengan skema FLPP bagi pegawai rumah sakit yang tergabung dalam jaringan ARSSI. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Bank Mandiri bersinergi dengan Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) dalam penyediaan akses KPR dengan skema FLPP bagi pegawai rumah sakit yang tergabung dalam jaringan ARSSI. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Bank Mandiri konsisten memperkuat komitmennya dalam mendukung kesejahteraan tenaga kesehatan melalui kolaborasi strategis dengan Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI). Kerja sama ini difokuskan pada penyediaan akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), khusus bagi pegawai rumah sakit yang tergabung dalam jaringan ARSSI. Penandatanganan nota kesepahaman antara Bank Mandiri dan ARSSI dilakukan dalam rangkaian Seminar Nasional XII dan Healthcare Expo X di Jakarta, Rabu (9/7). Dalam kesempatan tersebut, Senior Vice President Banking Bank Mandiri Reza menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari strategi perseroan dalam mengakselerasi pemberdayaan sektor kesehatan melalui penyediaan solusi keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. "Bank Mandiri terus berkomitmen menghadirkan solusi keuangan inklusif, tidak hanya untuk pelaku usaha dan sektor formal, tetapi juga untuk tenaga kesehatan yang telah berjasa besar bagi bangsa. Kolaborasi dengan ARSSI ini menjadi langkah penting untuk memperluas dampak sosial dan memberdayakan tenaga kesehatan dari sisi finansial," ujar Reza dalam keterangan resminya, Kamis (10/7). Bank berkode emiten BMRI ini menyediakan pembiayaan rumah bersubsidi FLPP dengan proses terintegrasi dan digitalisasi layanan. Di luar aspek pembiayaan perumahan, Bank Mandiri juga menawarkan dukungan menyeluruh bagi rumah sakit melalui layanan transaksi korporasi, value chain financing, solusi digital Kopra by Mandiri, hingga produk perbankan untuk dokter dan staf medis lainnya. Sebagai bentuk dukungan terhadap keberlangsungan operasional rumah sakit, khususnya dalam menjaga likuiditas dari arus kas layanan, Bank Mandiri juga menghadirkan program BPJS Invoice Financing. Layanan ini memungkinkan rumah sakit memperoleh pencairan lebih awal atas tagihan yang telah diajukan ke BPJS Kesehatan sebelum tanggal jatuh tempo. Ketua Umum ARSSI, drg. Iing Ichsan Hanafi, MARS., MH menyambut baik kerja sama ini. Menurutnya, kolaborasi dengan Bank Mandiri merupakan upaya nyata dalam memperjuangkan hak-hak tenaga kesehatan terhadap hunian yang layak, sekaligus mendukung stabilitas sektor layanan kesehatan swasta. "Bank Mandiri hadir di saat yang tepat. Kami berharap kolaborasi ini bisa menjadi solusi konkret bagi tenaga kesehatan dalam memiliki rumah dengan skema pembiayaan yang sesuai kemampuan," ungkap Iing. Sebagai informasi, hingga Mei 2025 volume transaksi nasabah Bank Mandiri yang merupakan anggota ARSSI tercatat tumbuh 6 persen secara tahunan, dari Rp8,7 triliun menjadi Rp9,2 triliun. Secara lebih luas, volume transaksi Bank Mandiri di sektor kesehatan juga naik 6 persen dari Rp40 triliun pada 2024 menjadi Rp42 triliun di 2025.

Bank Mandiri menghadirkan solusi keuangan inklusif, tidak hanya untuk pelaku usaha dan sektor formal, tetapi juga untuk tenaga kesehatan.

Bank Mandiri Akselerasi Kesejahteraan Tenaga Kesehatan Lewat Sinergi dengan ARSSI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/14/WhatsApp-Image-2024-07-14-at-092510-1356818139.jpeg" alt="Privy dan ARSSI berkomitmen untuk mendorong penggunaan teknologi digital guna meningkatkan efisiensi, keamanan, dan transparansi dalam layanan kesehatan. (Privvy)" width="100%">
<figcaption>Privy dan ARSSI berkomitmen untuk mendorong penggunaan teknologi digital guna meningkatkan efisiensi, keamanan, dan transparansi dalam layanan kesehatan. (Privvy)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Privy, penyedia platform tanda tangan elektronik terpercaya di Indonesia, mendukung Seminar Nasional XI yang digelar oleh Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) pada tanggal 10-12 Juli 2024 di Hotel The Ritz Carlton Jakarta-Mega Kuningan. Tema besar yang diangkat dalam kegiatan tahunan ini adalah "Strategi Penguatan Digitalisasi &amp; Green Hospital Berbasis Kearifan Lokal". Melalui kemitraan ini, Privy dan ARSSI berkomitmen untuk mendorong penggunaan teknologi digital guna meningkatkan efisiensi, keamanan, dan transparansi dalam layanan kesehatan di seluruh rumah sakit swasta di Indonesia. Rano Alyas, Business Development Manager Privy yang juga salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut, mengatakan bahwa kolaborasi Privy dan ARSSI akan memfasilitasi proses digitalisasi berbagai dokumen penting dalam ekosistem layanan kesehatan. Dokumen-dokumen tersebut mencakup proses pendaftaran dan rekam medis pasien, form persetujuan medis, serta klaim asuransi. "Dengan memanfaatkan solusi tanda tangan elektronik Privy yang telah tersertifikasi, rumah sakit swasta dapat menjamin keamanan dan legalitas dokumen digital, serta mempercepat alur kerja yang selama ini masih didominasi oleh dokumen fisik," jelasnya, Minggu&nbsp;(14/7). Sejalan dengan Privy, ARSSI mendukung pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Hal ini dilakukan melalui bidang digitalisasi dan teknologi kesehatan yang mudah diakses oleh masyarakat. ARSSI juga percaya bahwa transformasi pelayanan kesehatan perlu memperhatikan tiga hal utama: 1) digitalisasi pola pelaporan dan pendataan menjadi pelayanan yang melibatkan masyarakat, 2) aksesibilitas bagi seluruh pemangku kepentingan, baik di dalam maupun di luar bidang kesehatan, serta 3) integrasi dan pengembangan platform terkait data, aplikasi, dan ekosistem kesehatan. Kolaborasi ini terutama bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan pasien dan mempermudah administrasi rumah sakit. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No.129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Minimum Pelayanan Kesehatan, waktu tunggu rawat jalan tidak boleh lebih dari 60 menit. Adanya digitalisasi proses administrasi menggunakan Privy, memungkinkan rumah sakit swasta untuk mempercepat alur kerja dan memenuhi standar pelayanan tersebut. Selain itu, kolaborasi ini juga memudahkan Rekam Medis Elektronik sesuai dengan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022, yaitu setiap fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menyelenggarakan rekam medis elektronik. "Kolaborasi Privy dan ARSSI ini akan sangat bermanfaat bagi pasien maupun rumah sakit swasta. Pasien akan mendapatkan layanan yang lebih cepat dan nyaman, sementara rumah sakit dapat meningkatkan efisiensi operasional dan fokus pada peningkatan kualitas layanan," ungkap Ketua Umum ARSSI Pusat drg. Iing Ichsan Hanafi, MARS., MH. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa solusi tanda tangan elektronik (TTE) dapat diimplementasikan untuk berbagai kasus penggunaan di industri perawatan kesehatan. Dengan TTE, para dokter dapat melakukan penandatanganan secara elektronik, sehingga pekerjaan dapat lebih mudah dan cepat. Contohnya, pembubuhan TTE e-resep dokter secara digital yang akan terintegrasi secara online ke bagian work order di apotek. Selain itu, riwayat kunjungan serta riwayat pengobatan pasien juga dapat dilakukan secara elektronik dan ditandatangani menggunakan fitur e-Sign. Melalui kolaborasi Privy dan ARSSI, diharapkan dapat menjadi langkah awal yang baik dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan kesehatan swasta di Indonesia. Dengan memanfaatkan solusi digital yang ditawarkan Privy, rumah sakit swasta dapat mempercepat alur kerja administrasi, menjamin keamanan dan legalitas dokumen, serta fokus pada upaya peningkatan kualitas layanan bagi pasien. Ke depannya, kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat proses digitalisasi di seluruh ekosistem layanan kesehatan, sehingga mewujudkan visi Indonesia sebagai negara yang unggul dalam digitalisasi layanan publik.

Privy-ARSSI komit mendorong penggunaan teknologi digital guna meningkatkan efisiensi, keamanan, dan transparansi dalam layanan kesehatan.

Kolaborasi Privy dengan ARSSI Tingkatkan Efisiensi dan Transformasi Digital Layanan Kesehatan Swasta di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/10/BANK-MANDIRI-10-604972939.jpg" alt="Seminar Nasional XI dan Healthcare Expo IX yang diselenggarakan oleh ARSSI di Jakarta, Rabu (10/7). (Bank Mandiri untukJawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Seminar Nasional XI dan Healthcare Expo IX yang diselenggarakan oleh ARSSI di Jakarta, Rabu (10/7). (Bank Mandiri untukJawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Bank Mandiri terus mempertegas komitmennya dalam mendukung industri kesehatan melalui penyediaan solusi perbankan yang komprehensif bagi nasabah Rumah Sakit. Konsistensi ini diwujudkan Bank Mandiri lewat penandatanganan kerja sama terkait pemberian dan pemanfaatan Jasa Layanan dan Fasilitas Perbankan kepada Rumah Sakit, dokter, dan karyawan Rumah Sakit anggota ARSSI. Adapun penandatanganan untuk kerjasama tersebut dilakukan dalam kegiatan Seminar Nasional XI dan Healthcare Expo IX yang diselenggarakan oleh ARSSI di Jakarta, Rabu (10/7). Berlangsung hingga 12 Juli 2024, seminar mengusung tema "Strategi Penguatan Digitalisasi dan Green Hospital dengan Berbasis Kearifan Lokal" serta dihadiri oleh Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Pejabat Eksekutif Commercial Banking Bank Mandiri Totok Priyambodo, Ketua Umum ARSSI Iing Ichsan Hanafi, dan berbagai pemangku kepentingan di sektor kesehatan. Menurut Totok Priyambodo, penandatanganan untuk kerja sama tersebut sejalan dengan visi perseroan untuk menjadi mitra finansial utama pilihan nasabah melalui layanan digital yang handal dan reliable. &ldquo;Dengan hadirnya solusi perbankan yang kami tawarkan, kami berharap dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap efisiensi dan efektivitas operasional Rumah Sakit,&rdquo; ujarnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/finance/014831601/strategi-jitu-bank-mandiri-hingga-borong-8-penghargaan-di-ajang-asian-banking-finance-awards-2024">Strategi Jitu Bank Mandiri hingga Borong 8 Penghargaan di Ajang Asian Banking &amp; Finance Awards 2024</a> Totok menjelaskan, Bank Mandiri menawarkan berbagai solusi transaksi, mulai dari penerimaan pasien melalui Mandiri EDC, pemanfaatan Mandiri Virtual Account, hingga pembayaran Rumah Sakit kepada mitranya melalui Kopra by Mandiri. Salah satunya lewat layanan khusus, Kopra Hospital Solution yang dilengkapi dengan fitur pelaporan dan dashboard yang memudahkan manajemen Rumah Sakit dalam melakukan rekonsiliasi dan pengambilan keputusan. Selain itu, Bank Mandiri juga menyediakan solusi pembiayaan dan layanan perbankan lainnya untuk Rumah Sakit, dokter, petugas medis hingga karyawan. Bank Mandiri hadir melalui berbagai solusi transaksi keuangan untuk mempermudah proses bisnis melalui KOPRA by Mandiri. Sebagai pelengkap Sistem Informasi Rumah Sakit, Bank Mandiri menyediakan Kopra Hospital Solution dengan fitur reporting dan dashboard yang dapat mempermudah manajemen Rumah Sakit dalam melakukan rekonsiliasi dan mengambil keputusan. Bank Mandiri turut hadir memberikan solusi pembiayaan dan solusi perbankan lainnya bagi Rumah Sakit, Dokter, petugas medis dan karyawan Rumah Sakit. Dalam mendukung tema Seminar Nasional ARSSI 2024, Bank Mandiri melalui Kopra turut memberikan solusi dengan berbagai fitur dan layanan transaksi digital untuk segmen wholesale yang membantu kegiatan transaksi Rumah Sakit. Adapun saat ini, lebih dari 2.000 Rumah Sakit telah menggunakan solusi Bank Mandiri untuk berbagai kebutuhan transaksi dengan layanan digital untuk perusahaan melalui Kopra by Mandiri. "Dengan adanya solusi inovatif yang ditawarkan Bank Mandiri, kami berharap Rumah Sakit di Indonesia, termasuk Rumah Sakit Swasta yang tergabung dalam ARSSI, dapat memberikan layanan terbaik bagi masyarakat," imbuh Totok. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014820605/ini-rahasia-bank-mandiri-jadi-bank-nasional-dengan-penghargaan-terbanyak-pada-financeasia-award-2024">Ini Rahasia Bank Mandiri Jadi Bank Nasional dengan Penghargaan Terbanyak pada FinanceAsia Award 2024</a> Sementara itu, Ketua ARSSI Iing Ichsan Hanafi dengan berbagai solusi inovatif yang disediakan Bank Mandiri diharapkan dapat membantu Rumah Sakit di Indonesia termasuk Rumah Sakit Swasta yang tergabung dalam ARSSI dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Ke depan pihaknya akan terus memperkuat kolaborasi bersama dengan Bank Mandiri untuk dapat membangun sinergi dan memberikan solusi sesuai kebutuhan rumah sakit. &ldquo;Semua tantangan dan harapan menunjukkan pentingnya peran rumah sakit dalam menghadapi perubahan dan menjalankan tugas sebagai bagian dari sektor kesehatan. Mari kita jadikan momentum ini untuk bergerak maju, beradaptasi, dan berinovasi guna meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit,&rdquo; ujar Iing Ichsan.

Bank Mandiri hadir melalui berbagai solusi transaksi keuangan untuk mempermudah proses bisnis melalui KOPRA by Mandiri.

Gandeng ARSSI, Bank Mandiri Layani Transaksi Keuangan Perkuat Rumah Sakit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/image-3.jpg" alt="Ilustrasi Covid-19. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Covid-19. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Status pandemi Covid-19 resmi dicabut pemerintah sejak Juni tahun lalu. Namun, Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) menyebut, hingga kini masih ada tagihan atas pembayaran penggantian biaya pelayanan pasien Covid-19 yang belum dilunasi. Ketum ARSSI Ling Ichsan Hanafi mengatakan, ada pembayaran yang belum dituntaskan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terhadap tagihan pelayanan pasien Covid-19 pada anggota ARSSI. Jumlahnya tak main-main, yakni mencapai Rp 5,4 triliun. &rsquo;&rsquo;Kami di 2022 ada klaim Rp 8,8 triliun, tapi hanya turun Rp 3,4 triliun. Ada sisa Rp 5,4 triliun yang belum dibayarkan,&rsquo;&rsquo; ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta kemarin (2/2). Hal itu terjadi lantaran adanya perubahan mengenai petunjuk teknis klaim biaya Covid-19. Awalnya, patokannya pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (KMK) Nomor 5673 Tahun 2021. Namun, pada 7 April 2022, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin tiba-tiba membuat aturan baru mengenai petunjuk teknis klaim biaya Covid-19 melalui KMK Nomor 1112 Tahun 2022. Tarif dalam KMK 1112 itu diketahui lebih rendah dari aturan sebelumnya. Mirisnya lagi, aturan tersebut berlaku surut hingga 1 Januari 2022. Perubahan itu yang kemudian menyebabkan tagihan dari 1.900-an RS swasta jadi menyusut. Rumah sakit yang sudah mengeluarkan biaya sebesar Rp 8,8 triliun dipaksa sekitar Rp 3,4 triliun saja. &rsquo;&rsquo;Tak ada diskusi apa pun dengan kami selaku mitra kerja dalam memerangi Covid-19 di garda terdepan saat itu,&rsquo;&rsquo; keluhnya. Kondisi itu pun membuat pihak rumah sakit kebingungan. Pasalnya, uang yang sudah dianggarkan tersebut ternyata tidak turun sesuai dengan pengeluaran yang sudah dilakukan. &rsquo;&rsquo;Bagaimana kami harus gaji dokter, karyawan, dan lainnya. Ada ketidakkonsistenan, padahal saat itu kondisi sedang gawat. Bukan kondisi normal ya,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Sekretaris Jenderal ARSSI Noor Arida Sofiana menambahkan, perubahan itu membuat tarif berkurang hingga 60 persen dari awal. &rsquo;&rsquo;Padahal sudah sejak Januari 2022 kami berbelanja dan melakukan pelayanan penuh untuk pelayanan Covid-19,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Mulai dari penyediaan ruang isolasi, pengadaan alat-alat kesehatan, pembelian APD, hingga pembelian obat. Kuasa Hukum ARSSI Muhammad Joni mengatakan, pihaknya sejatinya sudah melayangkan tiga kali somasi kepada Menkes. Akan tetapi, hingga kini belum ada pembayaran utuh sesuai tarif yang sah. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi tak banyak merespons. Menurutnya, jika memang ada aturan baru seperti yang dikemukakan, biasanya ada waktu untuk pelaksanaan suatu aturan. &rsquo;&rsquo;Jadi ada masa tenggang waktu dan kalau ada dispute ini bisa dikomunikasikan dulu kecuali memang kalau tidak sesuai dengan aturan,&rsquo;&rsquo; ujarnya singkat. Selain itu, apabila ada biaya penanganan yang tak bisa diklaim, biasanya juga disebabkan waktu pengajuan yang sudah melewati batas. (mia/c17/bay)

Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia menyebut, hingga kini masih ada tagihan atas pembayaran penggantian biaya pelayanan pasien Covid-19

Tagihan Biaya Layanan Covid Capai Rp 5,4 T, Asosiasi RS Swasta Tagih Kemenkes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/PSX_20200527_215740.jpg" alt="Dr Vivi Silvia salah satu tenaga medis yang menangani pasien Covid-19 tertunduk lesu dikarenakan banyaknya pasien yang ditangani serta gerah menggunakan hazmat berjam jam di RS Adi Husada Surabaya, kemarin, Rabu (27/5/2020).Foto:Dipta Wahyu/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Dr Vivi Silvia salah satu tenaga medis yang menangani pasien Covid-19 tertunduk lesu dikarenakan banyaknya pasien yang ditangani serta gerah menggunakan hazmat berjam jam di RS Adi Husada Surabaya, kemarin, Rabu (27/5/2020).Foto:Dipta Wahyu/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Juru Bicara Pemerintah Untuk Covid-19 menyebutkan kapasitas tempat tidur untuk pasien Covid-19 di rumah sakit sudah mencapai 69 persen. Dan khusus ruang ICU, sudah mencapai 77 persen. Bagaimana kondisinya di RS swasta?  Sekjen Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), drg. Iing Ichsan Hanafi, MARS, menjelaskan, RS swasta yang menampung pasien Covid-19 adalah rumah sakit yang diberikan rekomendasi oleh Pemerintah Daerah untuk menangani Covid-19. RS swasta tersebut mengantongi SK Gubernur.  "RS swasta yang merawat pasien-pasien Covid-19 kan yang mendapatkan SK dari Gubernur. Enggak semua RS swasta merawat Covid-19," katanya kepada JawaPos.com, Rabu (2/9).  Menurut dr. Iing Ichsan, jumlah RS swasta yang menampung pasien Covid-19 totalnya sebanyak 30 persen. Totak RS swasta di Indonesia yakni lebih dari 2 ribu RS. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/02/09/2020/tempat-tidur-pasien-covid-19-di-rspp-simprug-mulai-penuh-pasien-antre/">Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RSPP Simprug Mulai Penuh, Pasien Antre</a></li> </ul> "Hampir 30 persen RS swasta menangani Covid-19. Kalau berapa persen sudah terisi kapasitas tempat tidurnya saya tak pegang datanya," katanya.  Ditanya soal kemampuan ICU di RS swasta yang kini sudah dibanjiri pasien Covid-19, dr. Iing Ichsan membenarkan adanya kekurangan SDM dan juga peralatan. Ada beberapa sumbangan dalam negeri tetapi masih kurang.  "ICU itu memang tak mudah juga, karena menyangkut SDM dan peralatan. Ventilator kami beli saja sudah sangat susah. Kami juga kesulitan SDM khusus yang ditempatkan di ICU," katanya.  "Maka dari itu sebetulnya ruang ICU juga sudah kewalahan ya," tambahnya.  Pihaknya berharap pasien positif harus segera ditemukan dengan tes masif dan diisolasi. Selain itu gerakan 3M protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak juga harus dipatuhi masyarakat dengan disiplin.  "Yang isolasi mandiri di rumah juga dipertimbangkan, saya khawatir rumah yang besar okelah mungkin bisa melakukan isolasi mandiri. Lalu bagaimana kalau rumahnya kecil," tegasnya.  Maka pemerintah didorong segera menyediakan tempat karantina khusus untuk mengisolasi pasien Covid-19. ARSSI juga mendorong tiap Pemda untuk menambah SK agar melibatkan RS swasta lebih banyak lagi.  "Kalau memang mau ditambah kapasitasnya tentunya Pemda harus membuat SK penambahan RS swasta yang dilibatkan merawat Covid-19. RS yang sudah menerima juga kalau fasilitas dan SDM-nya memungkinkan bisa menambah tempat tidurnya agar bisa mengatasi lonjakan pasien," tandasnya.  Sebelumnya Juru Bicara Pemerintah Untuk Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjelaskan saat ini kondisi di lapangan, angka keterpakaian tempat tidur di ruang isolasi adalah 69 persen. Dan saat ini, angka keterpakaian tempat tidur di ICU tinggal 23 persen.  "ICU sudah terpakai 77 persen, ini kondisi yang tidak ideal," tegas Prof Wiku dalam konferensi pers, Senin (31/8).  Dia mengklaim, pemerintah sedang menurunkan angka keterpakaian kapasitas ruang ICU tersebut agar bisa di bawah 60 persen. Sehingga beban tenaga kesehatan bisa berkurang.  "Upaya yang dilakukan, mengoptimalkan RS Wisma Atlet. Untuk menangani pasien-pasien sedang dan ringan untuk dipindahkan ke RS Wisma Atlet dari RS-RS rujukan di DKI Jakarta," jelasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=2tZFWenm5Lo

ARSSI: Pasien Covid-19 Melonjak, ICU RS Swasta Sudah Kewalahan

arssi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#arssi

Berita Terkini

Bank Mandiri Akselerasi Kesejahteraan Tenaga Kesehatan Lewat Sinergi dengan ARSSI

Kolaborasi Privy dengan ARSSI Tingkatkan Efisiensi dan Transformasi Digital Layanan Kesehatan Swasta di Indonesia

Gandeng ARSSI, Bank Mandiri Layani Transaksi Keuangan Perkuat Rumah Sakit

Tagihan Biaya Layanan Covid Capai Rp 5,4 T, Asosiasi RS Swasta Tagih Kemenkes

ARSSI: Pasien Covid-19 Melonjak, ICU RS Swasta Sudah Kewalahan

Download Aplikasi JawaPos.com