<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/21/JSOn5GcnnPU4WK6ac2O4VzUVLeLZX3PYZQP0LqnJ-1455098423.jpg" alt="Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji resmi menjadi Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Minggu (21/12/2025). (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji resmi menjadi Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Minggu (21/12/2025). (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kasus Nenek Elina Widjajanti, 80 tahun, yang diusir secara paksa oleh oknum ormas dari rumahnya sendiri di Jalan Dukuh Kuwuhan 27, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya, berbentuk panjang. Hari ini, Senin (5/1), organisasi kemasyarakatan (ormas) Madura Asli Sedarah (Madas) melaporkan Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, ke Polda Jawa Timur atas dugaan pelanggaran UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Laporan tersebut tercatat dengan Nomor LP/B/10/1/2026/SPKT/POLDA JAWA TIMUR pada Senin, 5 Januari 2026, dengan pasal yang dilaporkan adalah Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE Juncto 44 Ayat 3. Sebelumnya, Kisah Nenek Elina Widjajanti, 80 tahun, yang diusir secara paksa dari rumahnya viral di media sosial. Kasus bermula saat sekelompok laki-laki tinggi tiba-tiba mendatangi rumah Nenek Elina pada 6 Agustus 2025. Mereka meminta Elina dan keluarga untuk pergi karena rumah itu diklaim sudah dibeli oleh seseorang bernama Samuel. Namun, Nenek Elina enggan pergi karena merasa tidak menjual rumah. Tak berhenti di situ, pada 9 Agustus 2025, bangunan rumah Nenek Elina disegel menggunakan kayu dan besi, yang membuat pihak keluarga tak bisa masuk. Rumah tersebut lalu dirobohkan menggunakan eskavator. Rentetan perististiwa ini menyita perhatian masyarakat luas. Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji juga sempat melakukan sidak dan diunggah di berbagai akun media sosialnya @cakj1. Dalam video sidak tersebut, Armuji menyebut oknum yang mengusir Nenek Elina mengenakan seragam ormas Madas. "Oknum Madas? Orang Sini? Kita berharap Pak Kapolda segera ditindak oknum Madas, oknum ya," tutur Armuji, dikutip JawaPos.com, Senin (5/1). Ketua Umum DPP Madas, Muhammad Taufik mengatakan video orang nomor dua di Kota Surabaya itu menggiring opini publik dan mencoreng nama baik ormas Madura Asli Sedarah. "Ada dua hal yang kami laporkan. Yang pertama, berkaitan dengan Undang-Undang ITE. Siapa terlapornya, Tentu pemilik akun Cak J1. Instagram, TikTok dan YouTube," tutur Taufik di depan SPKT Mapolda Jatim, Senin (5/1). Menurutnya, video sidak yang diunggah oleh Armuji terkait kasus Nenek Elina tak hanya mencemarkan nama organisasi, tetapi juga memicu kerusuhan antar suku di tengah masyarakat Kota Pahlawan. "Laporan kita itu titik penekanannya begini. Sidak itu ada perkataan yang disampaikan (Armuji) pakai baju madas. Silakan kawan-kawan bisa (cek), tidak ada baju madas ataupun atribut madas yang dipakai," tambahnya. Selain melaporkan akun media sosial Armuji, ormas Madas juga melaporkan beberapa akun media sosial lainnya yang juga menyebar konten hoax. Bukti-bukti tersebut sudah dilampirkan saat membuat laporan. "Ada beberapa pihak-pihak juga yang kami laporkan karena hoax, sampai terjadi kerusakan dan beberapa sweeping yang mengatasnamakan Arek Surabaya. Saya yakin itu bukan Arek Surabaya," tukas Taufik. JawaPos.com berupaya menghubungi Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji melalui WhatsApp. Namun hingga berita ini ditulis, politisi senior PDI Perjuangan tersebut belum memberikan respons.&nbsp; &nbsp;

Ketua Umum DPP Madas, Muhammad Taufik mengatakan video orang nomor dua di Kota Surabaya itu menggiring opini publik dan mencoreng nama baik

Kasus Nenek Elina Berbuntut Panjang, Ormas Madas Polisikan Wawali Surabaya Armuji ke Polda Jatim

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/13/Armuji-dan-korban-penahanan-ijazah-2990731718.jpg" alt="Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji kembali mendapat aduan tentang penahanan ijazah usai konten video sidak-nya viral. (Instagram @cakj1)" width="100%">
<figcaption>Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji kembali mendapat aduan tentang penahanan ijazah usai konten video sidak-nya viral. (Instagram @cakj1)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Usai konten sidak perusahaan yang diduga melakukan penahanan ijazah karyawan viral hingga dilaporkan pengusaha ke polisi, Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji kembali menerima aduan serupa. "Menerima aduan lain. Adanya bukti pembayaran untuk pengambilan ijazah di UD Sentoso Seal. Beberapa pelapor lain juga masih berdatangan. Nanti diupdate lagi yo Rek," tulis Armuji dalam&nbsp;caption&nbsp;unggahan akun nstagram&nbsp;@cakj1&nbsp;pada Sabtu (12/4). Dalam video berdurasi hampir 5 menit itu, seorang warga bernama Fais datang ke Rumah Aspirasi. Laki-laki yang mengenakan jaket berwarna merah itu mengaku menjadi korban penahanan ijazah UD Santoso Seal. Di sini, Armuji mengklarifikasi bahwa perusahaan yang ia sidak beberapa hari lalu di Jalan Margomulyo Nomor 44, Komplek Pergudangan Suri Mulia Permai Blok-14 bukan CV, melainkan Usaha Dagang (UD). "Saya di&nbsp;interview&nbsp;itu secara lisan ya Pak.&nbsp;Nggak&nbsp;secara berkas. Dia bilang, Mas ini nanti, masnya pilih yang mana, penahanan ijazah atau uang pengganti sebagai ijazah senilai Rp 2 Juta," tutur Fais. Laki-laki yang pernah bekerja selama 7 bulan di UD Sentoso Seal itu menuturkan bahwa ijazah atau uang Rp 2 Juta itu sebagai jaminan. Ada dua opsi lagi yang ditawarkan perusahaan apabila memilih jaminan uang. "Jadi gini, (kalau pilih uang) satu bulan gajinya dipotong Rp 1 Juta selama dua bulan. Bisa juga bayar langsung pakai uang pribadi Rp 2 Juta, jadi nanti gajinya tetap full, nggak ada potongan," imbuhnya. Kemudian untuk menebus jaminan ijazah atau uang Rp 2 Juta, UD Sentoso Seal memberikan persyaratan minimal karyawan bekerja selama lima tahun di perusahaan tersebut. "Kalau sudah lima tahun bekerja di sana, uang Rp 2 Juta (yang dibayar diawal sebagai jaminan) bisa cair. Kalau misalkan (jaminannya) ijazah, ijazah bisa kamu ambil," begitu," terang Fais kepada Armuji. Mendengarkan cerita dari Fais, Politikus yang akrab disapa Cak Ji itu menyayangkan masih adanya perusahaan nakal dan tak mematuhi aturan Ketenagakerjaan. Ia menyebut banyak korban lain yang muncul dan membuat laporan kepadanya. "Makanya Disnaker segera lah bergerak dan memeriksa perizinan. Ini menjadi suatu keseriusan. Saya saja sebagai Wakil Wali Kota diperlakukan seperti ini, saya datang baik-baik, tetapi dikatakan tidak kenal. Ini warga Surabaya mada tidak kenal kepala daerahnya?" seru Cak Ji. Sebelumnya, Cak Ji dilaporkan pengusaha asal Surabaya bernama Jan Hwa Diana ke Polda Jawa Timur tak lama setelah dirinya melakukan sidak ke UD Sentoso Seal. Laporan tersebut berkaitan dengan pencemaran nama baik. Laporannya tercatat pada Kamis (10/4) pukul 19.30 WIB, dengan nomor LP/B/477/IV/2025/SPKT/Polda Jawa Timur. Cak Ji disangkakan Pasal 25 dan 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE.&nbsp;

Usai konten sidak perusahaan yang diduga melakukan penahanan ijazah karyawan viral. Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji kembali menerima aduan

Kasus Penahanan Ijazah di Surabaya Belum Reda, Wakil Wali Kota Armuji Terima Aduan Lagi

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/11/gxehBdV39aFTNcmCvnCXYFwQOHrKLjK01JFfuGFH-1766581932.jpg" alt="Tangkapan layar videp sidak Armuji ke perusahaan CV Sentosa Seal di pergudangan Margomulyo. (Youtube @Cakj1)" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar videp sidak Armuji ke perusahaan CV Sentosa Seal di pergudangan Margomulyo. (Youtube @Cakj1)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji akan melaporkan kembali perusahaan CV SS yang telah melaporkannya ke Polda Jawa Timur, seusai melakukan sidak dugaan penahanan ijazah karyawan. "Iya, akan lapor balik. Insyaallah Minggu depan karena ini saya masih di Jakarta," ujar Politikus yang akrab disapa Cak Ji kepada JawaPos.com, Jumat (11/4). Mulanya, perseteruan ini terjadi ketika Cak Ji datang ke perusahaan CV SS yang berada di Pergudangan Margomulyo Suri Mulia Permai pada Kamis (10/4). Ia datang bersama warga perempuan berinisial DA, Cak Ji mengatakan bahwa maksud dan tujuan ia datang ke perusahaan adalah untuk mengonfirmasi terkait dugaan penahanan ijazah, sebagaimana yang dilaporkan DA kepadanya. Alih-alih mendapat kejelasan, kedatangan Cak Ji dan DA tidak disambut baik. Bahkan, gerbang perusahaan berwarna biru tampak tertutup rapat-rapat, seakan menandakan bahwa pihak perusahaan tak menginginkan kedatangannya. &ldquo;Waktu saya membela anak yang ijazahnya ditahan perusahaan, saya datangi dengan baik-baik, tetapi respons yang saya dapat, saya dikatakan penipu dan segala macam," imbuh Cak Ji. Orang nomor dua di Kota Surabaya itu mengaku gerap dengan sikap CV SS yang tidak kooperatif. Ia juga menegaskan bahwa penahanan ijazah kepala karyawan yang sudah mengundurkan diri jelas melanggar hukum dan tak manusiawi. "Wong ijazah ditahan sekolah saja, sama pemerintah provinsi sekarang ini dibebaskan untuk tidak ditarik biaya. Ini orang mau resign kerja, ijazahnya yang ditempuh dalam waktu 3 tahun kok ditahan," seru Cak Ji. Perseturuan semakin memanas setelah CV SS memutuskan untuk melaporkan Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji pada Kamis (10/4) pukul 19.30 WIB. Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/477/IV/2025/SPKT/ Polda Jawa Timur. Dalam laporan tersebut, Cak Ji disangkakan Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27A Undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. "Saya nggak masalah (dilaporkan ke Polda), saya nyantai saja. Saya kalau dipanggil siap hadir. Artinya justru berkata-kata tidak senonoh dan menuduh saya penipu itu nanti yang kita jadikan laporan balik," tukas Cak Ji.&nbsp;

Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji akan melaporkan kembali perusahaan CV SS yang telah melaporkannya ke Polda Jawa Timur

Dituduh Penipu Hingga Dilaporkan ke Polda Jatim, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji: Saya Akan Lapor Balik!

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/11/1VNlLiyoL0jvM2XUdOgxhuiKUvGhAenD8DqfUcyy-1747932702.jpg" alt="Cak Ji merespon atas dirinya dilapor ke Polda Jatim oleh pemilik perusahaan yang diduga menahan ijazah mantan karyawan. (YouTube Short Armuji)." width="100%">
<figcaption>Cak Ji merespon atas dirinya dilapor ke Polda Jatim oleh pemilik perusahaan yang diduga menahan ijazah mantan karyawan. (YouTube Short Armuji).</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Wakil Walikota Surabaya Armuji pada Kamis (10/4) malam lalu dilaporkan oleh Jan Hwa Diana ke Polda Jatim. Pria yang akrab disapa Cak Ji tersebut dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik. Laporan tersebut berangkat atas konten Armuji melalui akun media sosialnya yang diunggah pada Kamis siang.&nbsp; Laporan tersebut dibenarkan oleh Polda Jatim. Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Dirmanto menuturkan bahwa laporan dugaan pencemaran nama baik itu diterima pada Kamis pukul 19.30. Dengan aduan didasarkan pada Pasal 45 Ayat (4) jo. Pasal 27A UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE).&nbsp; &rdquo;Ini yang dilaporkan pemilik atau pengguna akun Instagram, TikTok, Youtube atas nama Cak Armuji,&rdquo; terang Dirmanto kemarin (11/4). Pelapor turut serta mencantumkan barang bukti berupa flashdisk serta link yang memuat tayangan konten media sosial. Dalam tayangan tersebut tampak Cak Ji tengah sidak ke salah satu pabrik yang berada di kompleks pergudangan di kawasan Margomulyo.&nbsp; Sidak yang dilakukan pada Selasa (9/4) lalu berangkat atas laporan salah seorang warga Surabaya. Dalam laporannya warga tersebut mengungkapkan bahwa ijazah miliknya ditahan oleh pihak perusahaan. Cak Ji lantas mengunjungi pabrik untuk mengadvokasi penahanan ijazah yang dianggapnya ilegal. Namun dalam kunjungannya Cak Ji ditolak dan tidak ditemui oleh pemilik perusahaan.&nbsp; Konten yang diunggah ke dalam tiga platform media sosial berbeda itu lantas menjadi viral diperbincangkan di media sosial. Diana sebagai salah seorang petinggi perusahaan merasa tidak terima atas konten tersebut sehingga membuat laporan ke Polda Jatim. &rdquo;Laporan sudah diterima dan sedang didalami sekarang,&rdquo; sambung Dirmanto.&nbsp; Pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk memanggil pihak terlapor, yaitu wakil walikota. Namun untuk sementara ini pihak kepolisian masih mendalami laporan dugaan pencemaran nama baik tersebut. &rdquo;(Pemanggilan Armuji) Nanti ditunggu,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Laporan dengan ancaman pasal UU ITE tersebut telah diterima oleh Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Jatim. Selanjutnya laporan tersebut akan diteruskan pada unit terkait yang menangani. &rdquo;Laporannya baru turun. Belum masuk ke subdit. Mohon bersabar,&rdquo; papar Direktur Reserse Siber Polda Jatim Kombespol Bagoes Wibisono Handoyo. (leh)&nbsp; &nbsp;

Wakil Walikota Surabaya Armuji pada Kamis (10/4) malam lalu dilaporkan oleh Jan Hwa Diana ke Polda Jatim.

Polda Jatim Benarkan Terima Laporan Dugaan Pencemaran Nama Baik Armuji