<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Mukhtarudin.jpg" alt="Anggota Komisi XII  DPR RI, Mukhtarudin. (Dok. partaigolkar.com)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi XII  DPR RI, Mukhtarudin. (Dok. partaigolkar.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -&nbsp;</strong>Dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang sedang diusut oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) ke sejumlah anak usaha PT Pertamina dan pihak swasta periode 2018-2023 menjadi perhatian publik. Pakar hukum pidana Universitas Bengkulu, Zico Junius Fernando mengatakan, secara objektif, pertanggungjawaban hukum atas kebijakan energi dan impor minyak mentah dalam kurun waktu tersebut seharusnya dialamatkan kepada pejabat yang memiliki otoritas pada masa itu.</p> <p>Zico menjelaskan bahwa dalam UU Tindak Pidana Korupsi, &ldquo;tindak pidana korupsi&rdquo; bisa didefinisikan dalam berbagai bentuk, seperti merugikan keuangan negara, penyalahgunaan wewenang, kesempatan, hingga suap-menyuap dalam kebijakan atau pengambilan keputusan publik.</p> <p>&ldquo;Jika dalam kebijakan impor minyak mentah pada periode 2018&ndash;2023 ditemukan indikasi adanya penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara, maka pihak yang terlibat dapat dijerat dengan ketentuan dalam UU tersebut. Pemeriksaan hukum harus difokuskan pada individu atau pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam kurun waktu tersebut,&rdquo; kata Zico dalam keterangannya.</p> <p>Di sisi lain, Zico juga mendesak Kejaksaan Agung untuk mengungkap kasus ini secara profesional, independen, dan berbasis pada bukti yang sah guna menjamin proses hukum yang adil. Hal tersebut agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap pihak yang tidak terbukti terlibat.</p> <p>Dengan pendekatan seperti itu, lanjutnya, proses hukum tidak hanya bertujuan untuk menindak pelaku, tetapi juga untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum serta memastikan bahwa praktik korupsi dapat diberantas secara efektif dan berkelanjutan.</p> <p>&ldquo;Prinsip-prinsip dasar dalam penegakan hukum, termasuk asas praduga tak bersalah, serta prinsip akuntabilitas dan transparansi, harus diimplementasikan dalam proses investigasi guna memastikan penanganan perkara dilakukan secara objektif dan profesional,&rdquo; ujar Zico.</p> <p>Dia pun meminta publik untuk lebih cermat dan mendalami kasus korupsi ini lebih dalam lagi. Peran Kejagung juga sangat penting untuk membuat kasus ini lebih terang benderang.</p> <p>&ldquo;Perlu dilihat bahwa Bahlil baru dilantik sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024, sehingga secara faktual tidak memiliki kewenangan dan tanggung jawab atas kebijakan yang diambil pada rentang waktu 2018 hingga 2023,&rdquo; sambungnya.</p> <p>Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin pun mendorong Kejagung untuk memeriksa eks Menteri ESDM Arifin Taslim karena kejadian ini terjadi pada periode dia menjabat.</p> <p>"Bapak Bahlil Lahadalia sedang melakukan pembersihan dan pembenahan tata kelola niaga impor BBM," tegas politisi dari dapil Kalimantan Tengah ini.</p> <p>Dia pun menekankan terbongkarnya skandal korupsi ini harus menjadi momentum penting bagi Pertamina dan anak perusahaan lainnya untuk melakukan reformasi tata kelola niaga.&nbsp;</p> <p class="class-paragraph">"Momentum perbaikan ini untuk mengembalikan ruh arah pengelolaan kekayaan alam negara yang sejalan dengan mandat konstitusi," ucapnya.</p> <p>Sebelumnya, Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung tengah menyidik dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018 hingga 2023.</p> <p>Dalam pengusutannya, Kejagung telah menetapkan sembilan orang tersangka, enam di antaranya merupakan pejabat anak perusahaan Pertamina. Kejagung menaksir dugaan kerugian negara pada kasus korupsi Pertamina mencapai Rp 193,7 triliun. Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p>

Prinsip-prinsip dasar dalam penegakan hukum, termasuk asas praduga tak bersalah harus dilakukan dalam penanganan perkara secara obyektif.

Ada Pihak Lain yang Harus Bertanggung Jawab dalam Korupsi Pertamina, Ini Penjelasan Pakar Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/19/Sertijab-Menteri-ESDM-Dery-Ridwansah-4JPG-403785568.jpg" alt="Prosesi serah terima jabatan Menteri ESDM antara Arifin Tasrif dan Bahlil Lahadalia di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (19/8/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Prosesi serah terima jabatan Menteri ESDM antara Arifin Tasrif dan Bahlil Lahadalia di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (19/8/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggantikan Arifin Tasrif. Bahlil sebelumnya menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Bahlil Lahadalia memiliki harta kekayaan senilai Rp 310.420.076.693 atau Rp 310 miliar. Jumlah harta kekayaan itu terakhir dilaporkan Bahlil pada 1 Apri 2024, untuk tahun periodik 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Ketua Umum BPP Hipmi itu tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan sebanyak 18 bidang yang tersebar di Jayapura, Gianyar, Jakarta Selatan dan Sragen. Harta tidak bergerak milik Bahlil itu sejumlah Rp 291,6 miliar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahlil juga tercatat memiliki dua alat transportasi berupa mobil Toyota Harrier 2007 dan mobil Honda CRV 2010. Total aset bergerak milik Bahlil itu senilai Rp 98,4 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahlil tercatat memiliki harta berupa surat berharga Rp 1.612.500.000, serta kas dan setara kas Rp 17.091.871.693. Sehingga total harta milik Bahlil itu seluruhnya mencapai Rp 310.420.076.693</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Adapun, pelantikan terhadap Bahlil juga bersamaan dengan dilantiknya Supratman Andi Agtas menjadi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) menggantikan Yasonna H Laoly. Kemudian, Rosan Roeslani menjadi Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggantikan Bahlil. Serta,&nbsp;Angga Raka Prabowo menjadi Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) II.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Pelantikan terhadap Bahlil Lahadalia, Supratman Andi Atgas, dan Rosan Roeslani sebagai menteri berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92P Tahun 2024 tentang pemberhentian dan Pengangkatan Menteri negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, pelantikan terhadap Angga Raka Prabowo berdasarkan Keputusan Presiden nomor 52M tahun 2024 tentang pengangkatan wakil menteri komunikasi dan informatika Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.</div> </div> </div>

Bahlil tercatat memiliki harta berupa surat berharga Rp 1.612.500.000, serta kas dan setara kas Rp 17.091.871.693.

Dilantik jadi Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia Punya Harta Rp 310 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/17/Untitled1-597818208.jpg" alt="Bantuan pupuk untuk petani di sekitar tambang PT Ceria Nugaraha Indotama. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Bantuan pupuk untuk petani di sekitar tambang PT Ceria Nugaraha Indotama. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengapresiasi langkah perusahaan pertambangan dan pemurnian nikel nasional PT Ceria Nugraha Indotama yang telah mengimplementasikan prinsip <em>Environmental, Social, dan Governance</em> (ESG) pada seluruh rantai industri.</p> <p>Sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) hilirisasi nikel, Menteri Arifin mendorong PT Ceria agar terus memberikan manfaat besar bagi bangsa dan negara, khususnya di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Selain pada dimensi ekonomi, Menteri Arifin juga mendukung tumbuhnya ekosistem hijau dan ketahanan pangan di kawasan pertambangan PT Ceria yang digerakkan komunitas petani lokal di lingkar tambang.</p> <p>&rdquo;Pertanian di lingkar tambang harus terus berkembang. Pertambangan dan ketahanan pangan harus saling menyokong,&rdquo; kata Menteri Arifin Tasrif.</p> <p>Untuk mendukung ketahanan pangan di kawasan PSN Ceria secara berkelanjutan, Menteri Arifin berkomitmen memberikan bantuan pupuk secara gratis kepada gabungan kelompok tani binaan PT Ceria, di Kecamatan Wolo.</p> <p>&rdquo;Bantuan pupuk tersebut telah disalurkan langsung kepada para petani pada Kamis (15/8), difasilitasi PT Petrokimia Gresik bekerja sama dengan PT Ceria Nugaraha Indotama,&rdquo; ungkap Direktur Operasional PT Ceria Nugraha Indotama Yusram Rantesalu.</p> <p>Pupuk yang diserahkan sebanyak 3,2 ton. Sementara PT Ceria Nugraha Indotama menyerahkan sejumlah alat pertanian berupa sprayer.</p> <p>Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kolaka Suyanto mengatakan, kolaborasi yang dilakukan PT Ceria Nugraha Indotama dan PT Petrokimia Gresik bisa menjadi proyek percontohan karena menjawab langsung masalah petani.</p> <p>&rdquo;Ini sangat bermanfaat karena selama ini petani sangat kesulitan pupuk. Semoga program semacam ini akan terus ada di masa depan,&rdquo; imbuh Suyanto.</p> <p>Selain pangan berkelanjutan, implementasi ESG yang menjadi perhatian utama Menteri Arifin Tasrif dan Dirut Bank Mandiri Darmawan Junaidi yakni terkait langkah nyata PT Ceria dalam mendukung target pencapaian <em>Net Zero Emission</em> (NZE) 2060 melalui kegiatan konservasi mangrove di kawasan pesisir Kecamatan Wolo.</p> <p>Menurut Direktur Operasional PT Ceria Nugraha Indotama Yusram Rantesalu, sejauh ini Bank Mandiri telah menunjukkan dukungan besar pada program konservasi mangrove di pesisir Kecamatan Wolo dengan melibatkan masyarakat setempat. Pada 10 Agustus 2024, PT Ceria bekerja sama dengan Bank Mandiri melakukan aksi penanaman mangrove dalam kegiatan Green Fun Run 5K yang diikuti 400 lebih peserta.</p> <p class="class-paragraph">&rdquo;Penanaman mangrove ini merupakan salah satu komitmen perusahaan dalam menjaga dan merehabilitasi ekosistem pesisir dan laut. Hal ini sejalan dengan komitmen PT Ceria dalam menerapkan prinsip ESG,&rdquo; kata Yusram.</p> <p>Hutan mangrove yang ditanam bersama masyarakat ini lanjut Yusram diharapkan akan bermanfaat secara jangka panjang sebagai penyimpanan karbon, penyerap polutan, melindungi garis pantai dari abrasi dan bencana alam, memulihkan keanekaragaman hayati dan ekologi pesisir setempat, sumber makanan dan bahan bakar, serta menjadi sumber ekonomi masyarakat setempat.</p>

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengapresiasi langkah perusahaan pertambangan dan pemurnian nikel nasional yang mengimplementasikan prinsip ESG

Petani Kolaka Sulawesi Tenggara Binaan PSN PT Ceria Nugraha Indotama Dapat Bantuan 3,2 Ton Pupuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/14/1815B688-A49F-4EE9-AD3B-41E0AD11C043-2014155898.jpeg" alt="Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif. (ANTARA)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui soal isu rencana perombakan (<em>reshuffle</em>) kabinet yang sempat menyeret namanya.</p> <p>"I (saya) mana tahu (soal&nbsp;<em>reshuffle</em>&nbsp;kabinet)," ucap Arifin ditemui seusai menghadiri Supply Chain &amp; National Capacity Summit 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Rabu (14/8).</p> <p>Arifin enggan untuk memberikan banyak komentar terkait isu perombakan kabinet yang tengah ramai dibicarakan dan melibatkan namanya.&nbsp; Ketika diminta tanggapannya lebih lanjut, Arifin hanya meminta kepada semua pihak untuk bersabar dan menunggu perkembangan isu tersebut.</p> <p>"Tunggu aja lah," kata Arifin singkat saat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh awak media.</p> <p>Setelah memberikan keterangan tersebut, Arifin memilih untuk tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai isu&nbsp;<em>reshuffle</em>&nbsp;kabinet. Ia kemudian segera bergegas menuju mobil yang telah menunggunya, sembari menjawab pertanyaan isu lain dari awak media.</p> <p>Bukan hanya Menteri ESDM, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga mengatakan tak mengetahui soal isu rencana perombakan kabinet. Menko Luhut menyatakan hal itu seusai menghadiri Supply Chain &amp; National Capacity Summit 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Rabu.<br /><br />"Nggak tahu saya (soal&nbsp;<em>reshuffle</em>&nbsp;kabinet)," ucap Luhut.</p> <p>Luhut juga enggan memberikan banyak komentar terkait isu perombakan kabinet yang sedang ramai dibicarakan. Ketika ditanya lebih lanjut, Luhut hanya menegaskan bahwa dirinya akan menjawab sesuai dengan apa yang bisa disampaikan.</p> <p>"Saya jawab yang bisa saya jawab," ucap Luhut singkat dalam menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh awak media.</p> <p>Setelah memberikan pernyataan singkat tersebut, Luhut segera bergegas menuju mobil yang telah menunggunya, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut terkait isu yang tengah hangat diperbincangkan. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menekankan pihaknya belum mendengar kabar tentang perombakan kabinet.</p> <p>Hal itu disampaikan Yusuf menyoal beredarnya kabar akan dilakukannya perombakan Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat.&nbsp;"Kami belum mendengar tentang reshuffle kabinet. Bapak Presiden sudah sampaikan bahwa 'jika diperlukan'," ujar Yusuf dalam keterangan tertulis di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu.</p> <p>Yusuf mengatakan bahwa Presiden memiliki hak prerogatif mengenai perombakan kabinet ini. Presiden Joko Widodo sebelumnya juga menekankan bahwa perombakan kabinet hanya akan dilakukan jika diperlukan.</p> <p>"Ya kalau diperlukan. Saya 'kan sudah ngomong dari dulu, kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif itu," kata Jokowi di sela kegiatan kerja di IKN. Saat ditanya apakah&nbsp;<em>reshuffle</em>&nbsp;sudah diperlukan atau belum saat ini, Jokowi tampak terkekeh.</p>

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga mengatakan tak mengetahui soal isu rencana reshuffle.

Ditanya Perihal Isu Reshuffle Kabinet, Menteri ESDM Arifin Tasrif: I Mana Tahu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/01/jokowi-fekdi-2030360498.jpg" alt="Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat meresmikan Festival Ekonomi Keuangan Digital dan Karya Kreatif Indonesia di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Kamis (1/8). (Dok Setpres)" width="100%">
<figcaption>Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat meresmikan Festival Ekonomi Keuangan Digital dan Karya Kreatif Indonesia di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Kamis (1/8). (Dok Setpres)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertanyakan balik terkait rencana isu reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju di masa akhir tugasnya. Tersiar kabar pergantian posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, akan digantikan Bahlil Lahadalia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Katanya siapa?," kata Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Kamis (1/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala negara menyatakan, isu itu tidak perlu dijawab. "Ya isu, nggak usah saya jawab, nggak usah saya jawab," ucap Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Jokowi tidak menyangkal <em>reshuffle</em> masih dimungkinkan jika memang diperlukan. "Ya bisa aja kalau diperlukan," tegas Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif sebelumnya tak berkomentar banyak terkait isu yang beredar kalau posisinya akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Ia meminta publik untuk menunggu terkait kebenaran adanya perombakan Kabinet Indonesia Maju tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya, tunggu aja," singkat Arifin di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (31/7).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terpisah, Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak melakukan pergantian posisi Menteri ESDM. Ia menekankan, jelang berakhirnya masa pemerintahan, Presiden Jokowi sebaiknya tak perlu melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu langkah bongkar-pasang yang kurang tepat. Apa yang bisa diharapkan dari menteri baru secara struktural dalam waktu kurang dari dua bulan. Pembahasan dengan DPR juga hanya tinggal satu masa sidang lagi," tegas Mulyanto, Rabu (31/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mulyanto menekankan, di ujung masa pemerintahan ini, pekerjaan rumah yang tersisa yang harus dituntaskan Menteri ESDM adalah RUU EBET, PP KEN (Kebijakan Energi Nasional), dan RUU Migas.&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apa regulasi ini bisa diselesaikan kalau tiba-tiba berganti Menteri. Menurut saya justru akan semakin molor. Tidak perlu lah reshuffle sekarang. Presiden seperti kurang kerjaan," pungkas Mulyanto.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div>

Meski demikian, Jokowi tidak menyangkal reshuffle masih dimungkinkan jika memang diperlukan. "Ya bisa aja kalau diperlukan," tegas Jokowi.

Tanggapi Isu Bahlil akan jadi Menteri ESDM, Jokowi: Kata Siapa?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/12/menteri-esdm-345516080.jpg" alt="Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, membantah soal rencana pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis RON 90, Pertalite, mulai 17 Agustus mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Arifin, rencana pembatasan itu masih belum diputuskan akan diberlakukan kapan. Adapun pemerintah saat ini masih terus menggodok aturan itu, salah satunya dengan mempertajam data.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, pembatasan BBM Subsidi jenis Pertalite baru akan ditetapkan usai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2024 selesai direvisi dan diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014856080/tak-hanya-mengikuti-arus-7-kekuatan-unik-orang-yang-hidupnya-tak-mengikuti-status-quo-menurut-psikologi">Tak Hanya Mengikuti Arus: 7 Kekuatan Unik Orang yang Hidupnya Tak Mengikuti Status Quo, Menurut Psikologi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita diminta mempertajam dulu, mempertajam data. Arahnya ke kita kan mau tepat sasaran, lagi diperdalam lagi,&rdquo; kata Menteri ESDM saat ditemui di Kantornya, Jumat (12/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nggak, nggak ada batas-batas 17 Agustus, masih belum (diputuskan) kok," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi akan diperketat alias dibatasi mulai 17 Agustus 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ini dilakukan untuk mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak. Adapun terkait aturannya, Luhut menyebut saat ini masih disiapkan oleh PT Pertamina (Persero).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014856075/tiga-pelajar-surabaya-lolos-seleksi-paskibraka-tingkat-provinsi-dan-nasional">Tiga Pelajar Surabaya Lolos Seleksi Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya. Itu Pertamina sekarang sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus kita sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak mendapat subsidi akan bisa kita kurangi," kata Luhut melalui akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pernyataan tersebut muncul ketika Luhut membahas penggunaan BBM yang dikaitkan dengan defisit APBN 2024. Ia meyakini, dengan pembatasan tersebut maka pemerintah dapat melakukan penghematan dalam APBN 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain memperketat penyaluran BBM bersubsidi, Luhut juga mengungkapkan pemerintah sedang berencana untuk mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita kan sekarang berencana ini mau mendorong segera bioetanol masuk menggantikan bensin. Supaya polusi udara ini juga bisa dikurangin cepat. Karena sulfur yang ini kan hampir 500 ppm. Kita mau sulfurnya itu 50 ppm," beber Luhut.</div>

Menteri ESDM Arifin Tasrif, membantah soal rencana pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis RON 90, Pertalite, mulai 17 Agustus.

Menteri ESDM Bantah Soal Rencana Pembatasan Pertalite Mulai 17 Agustus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/05/WhatsApp-Image-2024-07-05-at-121258-1929343030.jpg" alt="Menteri ESDM Arifin Tasrif kunjungan kerja di lokasi PSN smelter nikel Merah Putih PT Ceria di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulteng. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Arifin Tasrif kunjungan kerja di lokasi PSN smelter nikel Merah Putih PT Ceria di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulteng. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif bersama Direktur Utama Bank Mandiri (Persero) Tbk Darmawan Junaidi dan Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero) Edi Srimulyanti melakukan kunjungan kerja di lokasi proyek strategis nasional (PSN) smelter nikel Merah Putih PT Ceria Nugraha Indotama (Ceria). Yakni di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, pada Selasa (2/7).</p> <p>Menteri ESDM Arifin Tasrif bersama rombongan meluncurkan <em>soft energize</em> (pemberian tegangan listrik) ke smelter PT Ceria yang bersumber dari layanan energi baru terbarukan (EBT) PLN. Disaksikan CEO Group Ceria Derian Sakmiwata, Presiden Direktur PT Ceria Abdul Haris Tatang, Ketua Forum Industri Pertambangan Nikel Indonesia Alexander Barus, dan Kepala Wilayah Kecamatan Wolo Ilham.</p> <p>&rdquo;Kami bangga bisa mendukung keandalan listrik Proyek Strategis Nasional (PSN) smelter nikel PT Ceria Nugraha Indotama ini. Layanan energi bersih dari PLN ke smelter Ceria ini akan bertahap. Tahap awal, listriknya akan dipasok dari PLTA Bakaru,&rdquo; kata Edi Sri Mulyanti.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>Dia berharap, terobosan PT Ceria Nugraha Indotama bisa menginspirasi industri smelter lain di Sulawesi untuk menggunakan listrik yang bersumber dari energi terbarukan.</p> <p>Menteri ESDM Arifin Tasrif mengapresiasi dan mendukung PT Ceria Nugraha Indotama menggunakan energi terbarukan di seluruh rantai industri yang bersumber dari PLN. Sebab, terobosan itu menjawab kebutuhan langkah dekarbonisasi global dan sejalan dengan upaya pemerintah untuk mencapai <em>Net Zero Emission</em> (NZE) 2060.&nbsp;</p> <p>&rdquo;Kita bersyukur Ceria Nugraha Indotama satu-satunya yang bisa masuk standar The new Inflation Reduction Act (IRA) dan ini tentu saja harus dipertahankan untuk pengembangan produk-produk selanjutnya. Karena kita melihat bahwa aturan-aturan IRA ini nanti mempermudah produk industri itu terserap ke pasar Amerika Serikat (AS). Nah tentu saja kita memang harus mengantisipasi. Bagaimana industri kita bisa berkembang agar cita-cita kita untuk elektrifikasi ini bisa tercapai,&rdquo; urai menteri ESDM.</p> <p>Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan, progress proyek strategis nasional (PSN) smelter nikel milik PT Ceria Nugraha Indotama sangat positif. &rdquo;Saya melihat kemajuan fisik proyek smelter dari Ceria, kita harapkan bahwa <em>mechanical completion</em> bisa selesai Oktober dan bisa <em>commissioning</em> akhir tahun ini,&rdquo; ujar Arifin Tasrif.</p> <p>Sementara itu, CEO Ceria Group Derian Sakmiwata mengungkapkan bahwa smelter RKEF Ceria line 1 akan beroperasi dalam dua hingga tiga bulan ke depan.</p> <p>&rdquo;Ukuran <em>furnace</em>-nya 72 MVA ini yang akan <em>input raw</em> mineral sebesar 1,4 juta metrik ton per tahun di kadar 1,59,&rdquo; urai Derian Sakmiwata.</p> <p>Derian menyebut, itu merupakan langkah awal Ceria, dan RKEF masih memiliki target membangun 4 jalur RKEF yang akan dibangun secara bertahap, dan juga akan membangun smelter dengan teknologi HPAL (High Pressure Acid Leaching) dan seluruh aktivitas industri CERIA berpedoman terhadap kaidah <em>environment, social and governance</em> (ESG).</p> <p class="class-paragraph">&rdquo;Saat ini Ceria juga aktif untuk menerapkan IRMA (<em>Initiative for Responsibility Mining Assurance</em>), ini adalah cara Ceria untuk meng-<em>upgrade</em> pola operasi untuk lebih memperhatikan aspek lingkungan dan sosial lebih detail lagi untuk mencegah bahaya-bahaya historis yang bisa terjadi lagi dan mencegah bahaya-bahaya yang akan terjadi,&rdquo; tandas Derian Sakmiwata.</p> <p>Proyek fasilitas pemurnian bijih nikel milik Ceria merupakan proyek smelter Indonesia pertama yang didanai perbankan nasional yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan, proyek smelter Ceria memang proyek pertama yang dibiayai investor domestik dan Bank Mandiri mendukung proyek ini akan diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan target yang ditentukan.</p> <p>&rdquo;Kita melihat kesungguhan dari Ceria untuk menyelesaikan proyek ini, termasuk mengupayakan energi yang dibutuhkan dan sudah dialiri listrik PT PLN dan Insya Allah akan membuat rencana berjalan dengan lancar,&rdquo; kata Darmawan Junaidi.</p>

Menteri ESDM Arifin Tasrif bersama rombongan lakukan kunjungan kerja di lokasi PSN smelter nikel Merah Putih PT Ceria di Kabupaten Kolaka

Smelter Nikel Ceria Group Resmi Energize Menggunakan Energi Terbarukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/15/Menteri-ESDM-Arifin-Tasrif-Dery-Ridwansah-1-2512345295.jpg" alt="Menteri ESDM Arifin Tasrif didampingi para petinggi Kementerian ESDM saat konferensi pers terkait capaian kinerja sektor ESDM 2023 dan program kerja 2024 di Jakarta, Senin (15/1/2024)." width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Arifin Tasrif didampingi para petinggi Kementerian ESDM saat konferensi pers terkait capaian kinerja sektor ESDM 2023 dan program kerja 2024 di Jakarta, Senin (15/1/2024).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan bahwa draf Surat Keputusan (SK) untuk perpanjangan izin usaha tambang PT Vale Indonesia Tbk (INCO) sudah disampaikan kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.<br /><br />&ldquo;Menteri ESDM telah menyampaikan draf SK IUPK PT Vale Indonesia Tbk kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM melalui surat Nomor T-154/MB.04/MEM.S/2024 pada tanggal 22 Maret 2024,&rdquo; ujar Arifin dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VII DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (3/4).<br /><br />Perihal surat tersebut, kata Arifin, adalah Pengantar Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian PT Vale Indonesia Tbk.<br /><br />Arifin menjelaskan bahwa permohonan perpanjangan kontrak karya (KK) PT Vale Indonesia menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) telah selesai dievaluasi terkait aspek administrasi, teknis, lingkungan, finansial, serta kinerja perusahaan.<br /><br />&ldquo;Selanjutnya, IUPK ini di Kementerian Investasi yang akan mengeluarkan izinnya,&rdquo; ujar Arifin.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/014506656/lagi-garap-smelter-usd-9-miliar-vale-harap-adanya-iupk-beri-kepastian-rencana-investasi-perusahaan">Lagi Garap Smelter USD 9 Miliar, Vale Harap Adanya IUPK Beri Kepastian Rencana Investasi Perusahaan</a></strong><br /><br />Sebelumnya, pemerintah Indonesia melalui holding BUMN pertambangan MIND ID resmi mengakuisisi 14 persen saham PT Vale Indonesia.<br /><br />Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan serangkaian perjanjian definitif dalam rangka divestasi saham kepemilikan asing PT Vale Indonesia Tbk (INCO) di Jakarta, Senin (26/2).<br /><br />Dengan penandatanganan tersebut, MIND ID saat ini memegang saham Vale Indonesia sebesar 34 persen. Adapun, harga divestasi saham Vale tersebut, yakni Rp3.050 per saham.<br /><br />Arifin Tasrif mengatakan proses perpanjangan kontrak karya (KK) PT Vale Indonesia menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sudah selesai, dengan perpanjangan kontrak selama 20 tahun.<br /><br />Ia mengatakan bahwa rekomendasi dokumen resmi IUPK tersebut diberikan pada Jumat (22/3). Adapun rekomendasi untuk pemberian IUPK tersebut datang dari Kementerian ESDM, dan perizinan akan dikeluarkan oleh Kementerian Investasi.<br /><br />Arifin mengatakan bahwa untuk memperpanjang izin tambang, PT Vale Indonesia Tbk (INCO) berkomitmen untuk investasi hingga senilai Rp 178,58 triliun atau 11,2 miliar dolar AS dengan kurs rupiah terhadap dolar senilai Rp 15.944.</p>

Pemerintah Indonesia melalui holding BUMN pertambangan MIND ID resmi mengakuisisi 14 persen saham PT Vale Indonesia.

Menteri ESDM Sebut Draf Perpanjangan Izin Vale Sudah di Meja Bahlil Lahadalia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/10/Menteri-ESDM-Arifin-Tasrif-2670288157.jpeg" alt="Menteri ESDM Arifin Tasrif. (SETPRES)" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Arifin Tasrif. (SETPRES)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia telah mencabut sebanyak 2.051 Izin Usaha Pertambangan (IUP) sejak tahun 2022 hingga 14 Maret 2024. Dari total yang ditargetkan sebanyak 2.078 IUP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini disampaikan Menteri Energi Sumber dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, di Senayan, Jakarta, Selasa (19/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari 2.078 IUP yang ditargetkan untuk dicabut BKPM, saat ini hanya 2.051 IUP yang dicabut. Terdiri dari 1.749 IUP komoditas mineral dan 302 IUP komoditas batubara yang sudah dicabut berdasarkan SK pencabutan," kata Menteri ESDM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari total tersebut, Arifin mengungkapkan, sebanyak 27 IUP yang tidak dicabut terdiri dari 8 IUP di Aceh karena Otsus, 12 IUP batuan karena kewenangan gubernur, 1 IUP aspal karena kebijakan presiden, 2 IUP sudah berakhir, dan 4 IUP sudah dicabut dua kali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun sampai dengan 14 Maret 2024 sebanyak 585 IUP telah dibatalkan pencabutannya oleh BKPM. Terdiri dari 499 IUP komoditas mineral dan 86 IUP komoditas batubara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Namun baru ada 469 IUP yang sudah masuk sistem minerba one data Indonesia (MODI) dan MOMI, sisanya sebanyak 4 IUP dalam proses masuk MODI dan 112 belum masuk karena belum menyelesaikan kewajiban PNBP," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut Arifin memastikan dari data pencabutan IUP oleh BKPM di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) direkap berdasarkan email pemberitahuan dari BKPM kepada perusahaan yang ditembuskan ke Ditjen Minerba.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pencabutan terhadap IUP dalam daftar pencabutan IUP melalui Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan apabila terdapat perbedaan jumlah dalam data pencabutan IUP antara Ditjen Minerba dan BKPM, dimungkinkan adanya pencabutan IUP oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM yang tidak.belum dikirimkan ke Ditjen Minerba," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, sesuai dengan rapat kabinet disepakati perhal pelayanan satu pintu yang tentu telah sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2014. Dalam aturan itu disebutkan bahwa&nbsp; Kementerian ESDM mendelegasikan kepada BKPM yang juga sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM (PermenESDM) Nomor 25/2015 yang direvisi menjadi PermenESDM nomor 19/2020 yang diperkuat lagi dengan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 1/2022 tentang Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Investasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu Pasal 3 di mana Menteri BKPM (Bahlil Lahadalia) berdasarkan rekomendasi, di mana Kementerian ESDM sebagai salah satu anggota dari satgas dapat mencabut IUP," pungkasnya.</div>

"Dari 2.078 IUP yang ditargetkan untuk dicabut BKPM, saat ini hanya 2.051 IUP yang dicabut," kata Arifin Tasrif.

Menteri ESDM Sebut Pencabutan 585 IUP Dibatalkan oleh Bahlil Lahadalia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/30/pbbkb-395465926.jpg" alt="Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji." width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan catatan terkait dengan kenaikan tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di wilayah DKI Jakarta.</p> <p dir="ltr">"Terus terang saja ini pendapat kami, kami mengimbau kepada pemda-pemda yang mengeluarkan perda, dari pemantauan kami berbeda-beda antarperda antardaerah," ucap Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji di&nbsp;Jakarta, Selasa (30/1).</p> <p dir="ltr">Pertama, Tutuka menilai kenaikan tarif PBBKB di DKI Jakarta tersebut kurang sosialisasi kepada masyarakat sehingga seharusnya hal tersebut harus betul-betul diperhatikan oleh pemerintah daerah (pemda). "Jadi, kami mengimbau itu betul-betul diperhatikan oleh pemda setempat karena ini kita tahu semua ini masa pemilu sebentar lagi. Jadi hal-hal seperti itu tidak menambah kondisi yang kurang kondusif," ujar Tutuka.</p> <p dir="ltr">Kedua dari sisi badan usaha (BU) niaga, ia mengatakan terdapat permasalahan teknis juga dalam pelaksanaannya karena ada perbedaan tarif PBBKB antara pribadi dan kepentingan umum.</p> <p dir="ltr">"Saya tegaskan lagi bahwa ada permasalahan teknis juga dalam pelaksanaan karena berbeda antara pribadi dan kepentingan umum. Kalau beda begitu berarti dibedakan di SPBU-nya, di dispensernya. Padahal BU niaga Pertamina dan yang lain belum menyiapkan itu, samakan saja tepatnya kan. Tangki di bawah juga demikian. Permasalahan teknis itu jadi masalah operasional," kata Tutuka.</p> <p dir="ltr"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/014048895/dki-naikkan-pajak-bahan-bakar-kendaraan-bermotor-siap-siap-harga-bbm-bakal-lebih-mahal">DKI Naikkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Siap-siap Harga BBM Bakal Lebih Mahal</a></strong></p> <p dir="ltr">Diketahui, Pemerintah Daerah DKI Jakarta telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada Pasal 24 Perda DKI Nomor 1 Tahun 2024 tersebut, dinyatakan bahwa tarif PBBKB ditetapkan sebesar 10 persen. Khusus untuk Tarif PBBKB bagi kendaraan umum ditetapkan 50 persen dari tarif PBBKB kendaraan pribadi.</p> <p dir="ltr">"Itu kan maksimal 10 persen PBBKB-nya. Kriteria menjadi 10 persen itu tidak ada. Jadi, semua perda atau pemda menyusunnya jadi 10 persen saja, maksimalkan saja. Kalau menurut saya harus ada kriterianya, yang 10 persen itu apa, ini tidak ada. Jadi, petunjuk teknis dari UU atau aturan turunan itu yang menurut saya diperlukan sebetulnya," tuturnya.</p> <p dir="ltr">Tutuka juga mengungkapkan bahwa kenaikan tarif PBBKB tersebut belum sempat dikonsultasikan dengan Kementerian ESDM. Oleh karena itu, kata dia, Kementerian ESDM mengambil sikap untuk berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).</p> <p dir="ltr">"Secara resmi kami tidak pernah berdiskusi, berkomunikasi tentang hal tersebut. Akhirnya, kami mengambil sikap ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan tentang kendala-kendala itu karena itu berhubungan dengan sektor kami, sektor migas dalam mendistribusikan BBM," ujar Tutuka.</p> <p dir="ltr">Namun, ia menekankan bahwa bukan wewenang Kementerian ESDM agar implementasi tarif PBBKB tersebut ditunda. Kementerian ESDM hanya menghimpun permasalahan-permasalahan yang ada soal implementasi tersebut.</p> <p dir="ltr">"Kami tidak sampai ditunda karena itu bukan wewenang kami tetapi kami menghimpun permasalahan yang ada banyak. Pelaksanaannya harus diperhatikan betul karena akan menimbulkan dampak di masyarakat yang kami sudah lihat," ujar Tutuka.</p> <p dir="ltr">Sebelumnya, pengamat migas yang juga Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menilai kenaikan tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di wilayah DKI Jakarta akan sangat berpengaruh terhadap harga jual bahan bakar minyak jenis Pertalite.</p> <p class="class-paragraph" dir="ltr">Padahal Pertalite notabene adalah BBM penugasan yang harganya berlaku secara pasti dan ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Sofyano di Jakarta, Selasa, ketika tarif PBBKB buat kendaraan pribadi dinaikkan maka otomatis beban kenaikan tarif PBBKB harus masuk ke dalam harga jual Pertalite pula.</p> <p dir="ltr">"Artinya ketika tarif PBBKB dinaikkan buat kendaraan pribadi maka harga jual Pertalite juga harus dikoreksi naik, padahal Pertalite adalah BBM penugasan yang harganya ditetapkan oleh pemerintah," kata Sofyano lebih lanjut.</p>

Tutuka Ariadji menekankan bahwa bukan wewenang Kementerian ESDM agar implementasi tarif PBBKB tersebut ditunda.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#arifin tasrif

Berita Terkini