<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/11/oFVGIHnOR2hLX4UseoCbyE3uoyED1OJIvkxNUzkd-3402284193.jpg" alt="Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi. (Humas Kementerian PPPA)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi. (Humas Kementerian PPPA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) buka suara atas kasus kekerasan melibatkan anak yang terjadi di wilayah Bekasi, Jawa Barat (Jabar). Mereka memastikan bakal mengawal proses hukum kasus tersebut. Menteri PPPA Arifah Fauzi mengaku sangat prihatin atas kasus kekerasan itu. Apalagi kasus itu melibatkan anak sebagai pelaku dan korban. Pihaknya&nbsp;akan terus mengawal proses hukum, memastikan pendampingan psikososial, dan perlindungan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.&nbsp; &rdquo;Kita tidak boleh mengabaikan hak atas rasa aman, perlindungan, dan keadilan bagi anak korban yang harus benar-benar dipenuhi. Negara harus berpihak secara tegas kepada korban, sekaligus menjalankan proses hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (AKH) dengan pendekatan yang adil, edukatif, dan tidak diskriminatif,&rdquo; terang Arifah Fauzi pada Rabu (11/6).&nbsp; Dia mengakui saat ini masih terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di lapangan. Itu terjadi karena pemahaman dan implementasi terhadap amanat UU SPPA di kalangan aparat penegak hukum maupun petugas layanan perlindungan anak dan masyarakat daerah belum merata.&nbsp; &rdquo;Kami mencermati adanya kesenjangan pemahaman di tingkat penerima aduan, baik di kepolisian maupun Dinas PPPA dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA),&rdquo; kata dia.&nbsp; Akibatnya, seringkali terjadi miskomunikasi, mispersepsi, dan penanganan laporan yang belum berpihak pada kepentingan terbaik anak. Baik anak sebagai korban, pelaku, maupun saksi. Padahal mereka memiliki hak untuk mendapatkan penanganan dan perlindungan.&nbsp; &rdquo;Ini bukan semata kelalaian, tetapi lebih pada kebutuhan akan pelatihan dan pembekalan yang hingga kini memang belum terselenggara merata,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Saat ini Kemen PPPA bersama Kementerian Hukum (Kemenkum) tengah berkoordinasi secara intensif untuk &nbsp;menyusun dan merampungkan pedoman penyelenggaraan pelatihan pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, Kemen PPPA bersama Bareskrim Polri akan melakukan asistensi bersama dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan anak.&nbsp; &rdquo;Semua anak berhak atas perlindungan dan semua proses hukum harus berkeadilan. Kepentingan terbaik bagi anak, terutama anak korban harus menjadi prioritas utama dalam setiap langkah kebijakan dan penanganan kasus,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Sebelumnya beredar luas di media sosial hingga viral cerita seorang ibu di Bekasi yang anaknya menjadi korban kekerasan seksual. Dia menyampaikan kronologi terjadinya kekerasan seksual yang dialami oleh putranya. Mulai pengakuan sang anak, mediasi dengan keluarga pelaku, hingga laporan-laporan yang dia buat kepada beberapa instansi terkait di Bekasi. Saat ini proses hukum terhadap kasus tersebut masih berjalan.&nbsp;

Kementerian PPPA memastikan akan mengawal kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak di Bekasi, dengan fokus pada perlindungan-keadilan.

Anak Jadi Pelaku dan Korban Kasus Pelecehan di Bekasi, Menteri PPPA Soroti Penerapan UU Perlindungan Anak

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/13/menteri-pppa-1108154473.jpg" alt="Menteri PPPA Arifah Fauzi. (Dok. Kementerian PPPA)" width="100%">
<figcaption>Menteri PPPA Arifah Fauzi. (Dok. Kementerian PPPA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Arifah Fauzi menyoroti tingginya angka perkawinan anak di Sulawesi Selatan (Sulsel), yang kini tercatat di atas rata-rata nasional. Menurut Arifah, angka perkawinan anak di Sulsel naik menjadi 8,09 persen pada 2024, jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 5,90 persen. Tak hanya itu, Indeks Perlindungan Anak (IPA) Sulsel juga masih berada di bawah rata-rata nasional. &ldquo;Perkawinan anak bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga menyangkut masa depan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak, khususnya anak perempuan,&rdquo; ujarnya dalam keterangannya, Minggu (25/5). Arifah mengajak jajaran pemerintah daerah (pemda) untuk lebih waspada dan aktif dalam menekan angka perkawinan anak agar tidak terus meningkat. Apalagi, pada 2025, Provinsi Sulsel menerima alokasi DAK Fisik dan Non-Fisik PPA senilai lebih dari Rp 8 miliar untuk peningkatan kapasitas layanan perlindungan perempuan dan anak. &ldquo;Kolaborasi pusat dan daerah adalah kunci. Pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendiri. Kami butuh dukungan dan kepemimpinan daerah untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, dimulai dari perempuan yang berdaya dan anak-anak yang terlindungi hari ini,&rdquo; tegasnya. Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menyatakan komitmennya terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayahnya. Ia juga mendukung penuh program-program prioritas Kementerian PPPA. &ldquo;Pemerintah provinsi terbuka untuk bersinergi dengan pemerintah pusat maupun daerah guna mendorong pendekatan yang holistik dan kolaboratif,&rdquo; ujarnya. Fatmawati turut mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sulsel untuk menggerakkan OPD serta melibatkan semua lapisan masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan, memastikan ruang yang aman bagi perempuan dan anak, serta mendukung program nasional pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. &nbsp;

Angka perkawinan anak di Sulsel naik jadi 8,09 persen. Menteri PPPA ajak pemda bersinergi tekan angka demi lindungi anak.

Menteri PPPA Soroti Naiknya Angka Perkawinan Anak di Sulsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/31/OK-Kemen-PPPA-3006722256.jpg" alt="Menteri PPPA Arifah Fauzi dan Wamen PPPA Veronica Tan dengan para perempuan di Jakarta beberapa waktu lalu. (Kementerian PPPA)" width="100%">
<figcaption>Menteri PPPA Arifah Fauzi dan Wamen PPPA Veronica Tan dengan para perempuan di Jakarta beberapa waktu lalu. (Kementerian PPPA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih jadi tantangan tersendiri di Indonesia. Dalam 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) meluncurkan Ruang Bersama Indonesia (RBI). Program ini bertujuan memberdayakan perempuan dan melindungi anak melalui edukasi serta pemberdayaan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Sebagai langkah awal, RBI yang merupakan kelanjutan program Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (D/K-RPPA) ini telah diimplementasikan di enam desa percontohan. Yaitu Kampung Jimpitan, Kota Tangerang; Desa Ayula Selatan, Kabupaten Bone Bolango; Desa Mendalo Barat, Kabupaten Muaro Jambi; Desa Kalisongo, Kabupaten Malang; Kelurahan Oesapa Barat, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan Desa Pulau Sewangi, Kabupaten Barito Kuala, Kalsel. Ditargetkan RBI diperluas hingga 114 titik sebagai pusat edukasi, layanan kesehatan, dan dukungan ekonomi. Untuk memperkuat implementasi RBI, Kementerian PPPA bekerja sama dengan berbagai kementerian dan sektor swasta. Termasuk melibatkan mahasiswa dari berbagai universitas untuk magang di RBI nantinya. &ldquo;Kami memulai program RBI dengan semangat kolaborasi. Di tingkat desa, kami menyatukan berbagai pihak, termasuk penyuluh dari kementerian/ lembaga lain, untuk bekerja bersama menangani permasalahan yang ada. Ini bukan sekadar kegiatan atau acara, tetapi program berkelanjutan dengan hasil nyata untuk masyarakat,&rdquo; tegas Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi. Lebih lanjut Arifah menjelaskan, sebagai upaya mewujudkan Asta Cita, Kemen PPPA memiliki tiga program prioritas. Selain implementasi RBI, pihaknya juga akan melakukan perluasan fungsi Call Centre SAPA 129. Program ini nantinya tak hanya sekadar untuk pelaporan kasus tapi juga didesain untuk meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak. Selain itu, Kementerian PPPA juga tengah menyiapkan satu data perempuan dan anak berbasis desa. Data ini bakal jadi acuan dalam penyiapan program-program terkait. &ldquo;Dengan program ini, diharapkan perempuan dan anak di Indonesia mendapatkan akses yang lebih baik terhadap perlindungan serta peluang ekonomi yang lebih luas,&rdquo; katanya. Di sisi lain, upaya penguatan kolaborasi penanganan perlindungan terhadap perempuan dan anak antar kementerian/lembaga juga terus diperkuat. Selain memperbanyak pusat layanan terpadu di berbagai daerah, Arifah juga gerak cepat merespons kasus-kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak. Selain mengunjungi korban, dia bersama Wamen PPPA Veronica Tan juga menyediakan layanan psikolog untuk pemulihan korban dan keluarga. Keduanya pun selalu bekerja sama dengan pihak aparat penegak hukum guna memastikan korban mendapat keadilan. Di sisi lain, upaya mencegah pernikahan dini juga terus dimasifkan. Sosialisasi terkait dampak pernikahan dini digaungkan ke setiap daerah melalui pendekatan forum anak. Termasuk, edukasi terhadap orang tua agar tak menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. (mia/ali)

Ruang bersama Indonesia menjadi tonggak bagi Kementerian PPPA untuk memberikan pemberdayaan kepada perempuan dan perlindungan untuk anak.

Kementerian PPPA Perkuat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Ruang Bersama Indonesia 

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/image-13.jpg" alt="Wakil Gubernur Jatim yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Jatim Emil Elestianto Dardak melakukan video conference dengan AHY. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur Jatim yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Jatim Emil Elestianto Dardak melakukan video conference dengan AHY. Istimewa</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengunjungi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Balikpapan. Arifah ingin bertemu langsung dengan anak korban dugaan kekerasan seksual beserta kedua orang tuanya. Tujuannya, untuk memberikan dukungan dan penguatan. Menurut dia, kunjungan ini menjadi bukti nyata bahwa negara hadir dalam upaya-upaya perlindungan hingga pemulihan, khususnya terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. "Kami telah mendengarkan cerita dari orang tua korban dan bagaimana proses penyidikan yang saat ini masih dilakukan oleh Kepolisian,&rsquo;&rsquo; kata Arifah. "Saat ini UPTD PPA Kota Balikpapan telah melakukan pendampingan dan akan terus mengawal kasusnya sampai korban pulih dan mendapat keadilan termasuk memberikan pendampingan psikologis terhadap ibu korban,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Arifah menyampaikan apesiasi kepada UPTD PPA Kota Balikpapan yang telah memberikan atensi khusus.&nbsp; Terutama dalam memberikan pendampingan dan dukungan kepada anak korban dan ibunya. "Kami juga akan terus mendampingi dan memastikan proses hukum dalam kasus ini berjalan dengan penuh kehati-hatian. Hal ini penting untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh pihak penyidik dapat menentukan pelaku secara tepat tanpa risiko salah tangkap atau kesalahan lainnya,&rsquo;&rsquo; ujarnya. (mia/bas)

Menteri PPPA Arifah Fauzi ingin bertemu langsung dengan anak korban dugaan kekerasan seksual beserta kedua orang tuanya.

Menteri PPPA Arifah Fauzi Beri Support Anak Korban Dugaan Kekerasan Seksual di Balikpapan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/01/20241201_192855-3768444758.jpg" alt="Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi memberikan keterangan usai bertemu dengan pelaku pembunuhan ayah dan nenek MAS. (IST)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi memberikan keterangan usai bertemu dengan pelaku pembunuhan ayah dan nenek MAS. (IST)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA) Arifah Fauzi mengutuk keras tindakan kekerasan yang berujung pembunuhan terhadap mahasiswi Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Bangkalan, Jawa Timur. Ia berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Arifah menyampaikan duka mendalamnya atas peristiwa yang terjadi. Dia menyebut, peristiwa tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan tidak dapat ditoleransi. &ldquo;Kami mengecam keras perbuatan sadis yang dilakukan tersangka karena sangat tidak manusiawi,&rdquo; ujarnya dalam keterangan resminya, Sabtu (7/12). Dari keterangan polisi dan hasil penjangkauan kasus dari tim Layanan SAPA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), diketahui korban EJ, 20, yang merupakan seorang mahasiswi telah dianiaya oleh tersangka, yang merupakan pacarnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015393884/kontras-sayangkan-ham-belum-jadi-isu-sentral-pemerintahan-prabowo-singgung-kasus-penembakan-pelajar-di-semarang">KontraS Sayangkan HAM Belum jadi Isu Sentral Pemerintahan Prabowo, Singgung Kasus Penembakan Pelajar di Semarang</a> Korban dianiaya hingga meninggal di lokasi kejadian. Motif tersangka melakukan pembunuhan diduga lantaran tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan korban. Menteri PPPA menegaskan, pihaknya akan terus mendampingi dan mengawal penuntasan kasus ini dengan berkoordinasi bersama Dinas KBP3A Kabupaten Bangkalan dan Polresta Bangkalan. Ia juga berharap agar seluruh pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat dapat terus memberikan perhatian dan mengawal kasus ini hingga tuntas. &ldquo;Kami berharap aparat penegak hukum untuk memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku,&rdquo; tegasnya. Sehingga, imbuh dia, dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku dan masyarakat untuk tidak melakukan hal serupa di masa mendatang. Selain itu, pihaknya turut memastikan adanya pendampingan psikologis kepada keluarga korban. Pendampingan dilakukan melalui UPTD PPA Tulungagung. Di sisi lain,&nbsp;Sekretaris Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) ini juga&nbsp;turut menyoroti kasus pembunuhan ini sebagai menjadi gambaran nyata rentannya perempuan menjadi korban kekerasan dalam hubungan berpacaran. Karenanya, dia menekankan pentingnya meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan mensosialisasikan peningkatan awareness terkait kekerasan dalam hubungan ini. Kemen-PPPA juga akan bekerja sama dengan berbagai pihak terutama pihak kampus untuk melakukan sosialisasi dan advokasi terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Motif tersangka melakukan pembunuhan diduga lantaran tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan korban EJ.

Menteri PPPA Arifah Fauzi Minta Tersangka Pembunuhan Mahasiswi Universitas Trunojoyo Madura Dihukum Berat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/01/20241201_192855-3768444758.jpg" alt="Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi memberikan keterangan usai bertemu dengan pelaku pembunuhan ayah dan nenek MAS. (IST)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi memberikan keterangan usai bertemu dengan pelaku pembunuhan ayah dan nenek MAS. (IST)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kondisi ibu berinisial AP, 40 yang menjadi korban penusukan oleh anaknya sendiri MAS, 14, di Cilandak masih mendapatkan perawatan di RS Fatmawati. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengaku berencana menemui AP guna memberikan dukungan. Namun, kondisi AP diketahui belum stabil untuk ditemui. "Ya karena kementerian kami kan pembedaan perempuan dan pelindungan anak. Jadi tadi kami juga akan sebetulnya ingin berkunjung menjenguk ibunda. Tapi karena belum memungkinkan kondisinya, jadi kita belum bisa bertemu," ujar Menteri Arifah usai mengunjungi Mapolres Metro Jakarta Selatan, Minggu (1/12/2024). Untuk itu, kata Arifah, pihaknya terlebih dahulu menemui pelaku MAZ untuk memberikannya dukungan secara psikologis. "Sebetulnya dari pagi saya ingin bertemu, tetapi karena sikon di sini, karena si anak ini kan juga perlu dikuatkan secara psikologis," kata Arifah. "Sehingga kami menunda sore ini. Kalau sebagai seorang ibu pasti berat bercerita," sambungnya. Peristiwa memilukan ini terjadi di Perumahan Taman Bona Indah, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, pada Sabtu (30/11/2024) sekitar pukul 01.00 WIB. Pelaku berinisial MAS, 14, tega menusuk ayahnya, APW, 40, ibunya, AP, 40, dan neneknya, RM, 69, menggunakan pisau dapur. Akibatnya, sang ayah dan nenek meninggal dunia di tempat, sementara sang ibu mengalami luka berat dan kini masih dalam perawatan. Arifah sebelumnya juga telah menemui pelaku guna memastikan kondisi pelaku pembunuhan ayah dan neneknya MAS, 14, yang masih di bawah umur atau remaja. "Sudah menjadi mandat dan tugas kami untuk memastikan apakah anak tercukupi haknya dan terlindungi karena si A (MAS, Red) ini sedang dalam kondisi yang kurang baik," ujar Arifah. Arifah memastikan, pelaku yang masih dalam kategori anak di bawah umur ini benar-benar mendapatkan pendampingan dari ahli. Ia juga berjanji kementeriannya akan turut melakukan pendampingan terhadap pelaku. "Kemudian kami dari kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pastinya akan mendampingi selama proses yang akan dijalani oleh ananda A," ungkapnya. Ia juga menyebut MAS, 14, pelaku pembunuhan ayah dan nenek di Cilandak merupakan anak yang baik. Namun, ia mengaku masih belum menanyakan lebih jauh perlihat peristiwa pembunuhan tersebut. Sebab, hal itu hanya akan mengingatkannya kembali terhadap insiden itu. "Karena itu ada petugasnya atau ada ahlinya untuk bisa memperdalam apa yang sesungguhnya terjadi," terangnya. Sebagai seorang ibu, Arifah mengaku bisa melihat bahwa pelaku MAS merupakan seorang anak yang baik. "Cuma kita belum tahu kenapa bisa terjadi sesuatu seperti ini. Kita tunggu saja ya mudah-mudahan ini sebagai momen untuk introspeksi kita semua," ucap Arifah. Dari kasus ini, Arifah mengaku jadi belajar banyak tentang penting pola pengasuhan dan komunikasi pada anak. "Saya juga jadi belajar, oh ternyata kita punya anak ini juga tidak semudah yang dibayangkan," katanya "Jadi keterbukaan, komunikasi, itu yang menjadi prioritas pengasuhan pola asuh di keluarga. Saya agak berat menyampaikan ya," sambung Arifah. Sementara itu, Kapolres Metro Jaksel Kombes Ade Rahmat Idnal menyatakan, akan terus memastikan terjaminnya hak anak dan perlindungan terhadap anak yang sedang dalam berperkara dengan hukum. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). "Dimana dalam pemeriksaannya kami selalu berkolaborasi, bekerja sama dengan bapas dan Stakeholder terkait, Kemudian juga kementerian (PPPA). Dan juga dari APSIFOR (Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia) dalam pemeriksaan anak A ini," terangnya.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengaku berencana menemui AP guna memberikan dukungan.

Menteri PPPA Arifah Fauzi Ingin Temui Ibu Sekaligus Korban Penusukan oleh Anaknya Sendiri di Cilandak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/01/20241201_192855-3768444758.jpg" alt="Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi memberikan keterangan usai bertemu dengan pelaku pembunuhan ayah dan nenek MAS. (IST)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi memberikan keterangan usai bertemu dengan pelaku pembunuhan ayah dan nenek MAS. (IST)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mendatangi Mapolres Metro Jaksel, Minggu (1/12/2024). Kedatangannya guna melihat kondisi pelaku pembunuhan ayah dan neneknya MAS, 14, yang masih di bawah umur atau remaja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sudah menjadi mandat dan tugas kami untuk memastikan apakah anak tercukupi haknya dan terlindungi karena si A (MAS, Red) ini sedang dalam kondisi yang kurang baik," ujar Arifah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Arifah memastikan, pelaku yang masih dalam kategori anak di bawah umur ini benar-benar mendapatkan pendampingan dari ahli. Ia juga berjanji kementeriannya akan turut melakukan pendampingan terhadap pelaku.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015375287/kondisi-ibu-korban-penusukan-anak-di-cilandak-mulai-membaik">Kondisi Ibu Korban Penusukan Anak di Cilandak Mulai Membaik</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemudian kami dari kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pastinya akan mendampingi selama proses yang akan dijalani oleh ananda A," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Arifah berharap, pelaku bisa melalui berbagai proses yang akan dilaluinya ke depan. Sehingga, pemeriksaan nantinya bisa menghasilkan kesimpulan terkait apa yang terjadi sebenarnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wanita yang aktif dalam organisasi Nahdatul Ulama (NU) itu pun berharap tidak ada lagi kasus serupa kedepannya yang melibatkan anak. Ia pun menyinggung tentang pentingnya membangun komunikasi dan pola asuh dalam keluarga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi kita berdoa saja mudah-mudahan kejadian seperti ini tidak terjadi lagi di tempat-tempat lain dan ini nanti mungkin menjadi introspeksi kita semua khususnya keluarga bagaimana membangun komunikasi dan pola asuh di dalam keluarga," ucap Arifah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Kapolres Metro Jaksel Kombes Ade Rahmat Idnal menyatakan, akan terus memastikan terjaminnya hak anak dan perlindungan terhadap anak yang sedang dalam berperkara dengan hukum. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dimana dalam pemeriksaannya kami selalu berkolaborasi, bekerja sama dengan bapas dan Stakeholder terkait, Kemudian juga kementerian (PPPA). Dan juga dari APSIFOR (Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia) dalam pemeriksaan anak A ini," terangnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diberitakan sebelumnya, peristiwa memilukan ini terjadi di Perumahan Taman Bona Indah, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, pada Sabtu (30/11/2024) sekitar pukul 01.00 WIB.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pelaku berinisial MAS,14, tega menusuk ayahnya, APW, 40, ibunya, AP, 40, dan neneknya, RM, 69, menggunakan pisau dapur. Akibatnya, sang ayah dan nenek meninggal dunia di tempat, sementara sang ibu mengalami luka berat dan kini masih dalam perawatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&rdquo;Korban ada tiga, yang dua meninggal dunia sudah bisa dipastikan, satu dalam kondisi kritis. Yang meninggal dunia itu adalah ayah dari pelaku, yang meninggal dunia satunya lagi adalah nenek dari pelaku, ibu dari pelaku sedang kritis,&rdquo; ujar Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Gogo Galesung saat olah TKP pada Sabtu (30/11/2024) itu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gogo melanjutkan, jajarannya masih melakukan pendalaman terkait motif pelaku membunuh keluarganya. Sejauh ini, pelaku mengaku tidak bisa tidur dan mendapat bisikan-bisikan yang mengganggu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun demikian, Polres Metro Jaksel masih perlu melakukan langkah-langkah lanjutan untuk memastikan motif pelaku. Sejumlah barang bukti pun telah diamankan.</div>

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mendatangi Mapolres Metro Jaksel.

Kunjungi Pelaku Remaja Kasus Pembunuhan di Cilandak, Menteri PPPA Arifah Fauzi Singgung Pola Asuh dan Komunikasi di Keluarga

Arifah Fauzi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Arifah Fauzi

Berita Terkini