<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/08/IMG-20250708-WA0007-1385056595.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Rio de Janeiro, Brasil. (Tim Media Presiden Prabowo)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Rio de Janeiro, Brasil. (Tim Media Presiden Prabowo)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno menampik isu soal dugaan penetapan tarif bea masuk produk-produk impor dari Indonesia yang cukup tinggi oleh Amerika Serikat (AS) berkaitan dengan debut Indonesia di ajang BRICS Brasil. Menurutnya, banyak negara yang bukan anggota BRICS juga mengalami kondisi yang sama. Hal ini terlihat dari daftar negara yang dikirimi surat oleh Presiden AS Donald Trump baru-baru ini. Dia mencontohkan, Jepang dikenakan 24 persen, Korea Selatan 25 persen, Myanmar 44 persen, Laos 48 persen, South Afrika 37 persen, Thailand 36 persen, Kamboja 49 persen, Bangladesh 37 persen, Bosnia 35 persen, Tunisia 28 persen, hingga Serbia 37 persen. &ldquo;Nggak tuh. Ini kan banyak juga negara yang bukan anggota BRICS. Jadi nothing to do with that,&rdquo; ungkapnya ditemui usai rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (8/7). Pemerintah sendiri masih akan mencoba jalur negosiasi terkait penetapan tarif ini. Sebab, kata dia, masih ada waktu sampai 1 Agustus 2025 yang bisa digunakan untuk melakukan negosiasi atas penetapan tarif impor 32 persen pada barang-barang dari Indonesia. &ldquo;Tadi saya juga sudah konsultasi dengan Pak Airlangga, Pak Menko, beliau masih di Brazil. Jadi masih ada waktu untuk negosiasi,&rdquo; ungkapnya. Ditanya soal tidak maksimalnya proses negosiasi sebelumnya hingga gagal menekan besaran angka bea masuk yang ditetapkan oleh AS, Havas menegaskan, bahwa negosiasi masih berproses. Ada peluang untuk negosiasi lebih lanjut dilihat dari surat yang disampaikan oleh Trump. Tak ada sesuatu yang spesifik. Kalimatnya semua sama, tinggal ganti angka saja. (Seberapa optimis negosiasi berhasil?, red) Ya tergantung di negosiasinya. Nanti tempatnya, timnya Pak Airlangga. Yang jelas kita sudah menyampaikan beberapa tawaran,&rdquo; papar Mantan Dubes RI untuk Jerman tersebut. Havas mengaku tak bisa menyampaikan secara spesifik tawaran yang telah disampaikan. Termasuk besaran angka yang dinego terkait biaya impor ini. Sebab, dalam proses negosiasi tidak bisa semua hal disampaikan secara terbuka. Dia turut menekankan, bahwa terkait negosiasi ini semua di bawah komando Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. &ldquo;Ya ada angkanya lah. Tapi saya nggak bisa buka. Ada tawaran-tawaran yang kita sampaikan. Terus juga ada yang kita inginkan juga secara spesifik. Jadi itu kira-kira,&rdquo; ungkapnya. Sementara itu, disinggung soal ada tidaknya rencana percepatan pelantikan calon duta besar Indonesia untuk AS yang sudah lulus uji fit and proper test menyusul adanya surat dari Trump ini, Havas mengungkapkan, bahwa itu kewenangan Istana. Sehingga, belum bisa dipastikan. &ldquo;Kan proses pelantikan itu ada detail-detailnya. Biasanya ada prosesnya,&rdquo; sambungnya. Havas pun menekankan, bahwa secara umum peran AS hanya berperan sekitar 18 persen dalam perdagangan global. Sementara sisanya, berada di luar AS. Karenanya, yang digarisbawahi olehnya adalah upaya Indonesia untuk terus membuat diversifikasi mitra perdagangan. Tidak hanya dengan Amerika, tapi juga dengan pasar-pasar yang lama. Kemudian, memperbaiki pasar di Uni Eropa atau membuka peluang lebih besar di pasar-pasar yang baru seperti Afrika dan di Latin Amerika. Di Asia Tenggara sendiri, menurutnya, juga masih ada potensi. Karenanya, perlu ada suatu tinjauan dalam konteks perdagangan di Asia Tenggara untuk melihat kembali apakah ada barrier yang bisa dihilangkan atau diturunkan. Sehingga bisa meningkatkan perdagangan. Dia mencontohkan, ketika dirinya mengunjungi Sabah, Malaysia beberapa bulan lalu. Di sana, dia melihat adanya aktivitas perdagangan antara negara bagian Malaysia dengan Indonesia. Dan, itu bisa diekspand. Dengan begitu, aktivitas perdagangan ini tidak hanya melibatkan wilayah Kalimantan saja yang langsung bertetangga, tapi juga wilayah Sulawesi. &ldquo;Jadi perdagangan antara provinsi kita dengan negara bagian itu di Malaysia misalnya, itu harus ditingkatkan. Supaya kita bisa menciptakan suatu resiliensi ekonomi. Sehingga kita tidak mudah shock kalau ada faktor-faktor eksternal,&rdquo; tegasnya. Disinggung soal peluang outbound investment, wamenlu menyebut sudah cukup banyak, dan tidak hanya di AS saja. Ini tergantung dari market dan supply chain, resource, dan lainnya. Adapun untuk AS sendiri sektor yang menjanjikan adalah migas.&nbsp;

Wamenlu Arif Havas Oegroseno menanggapi isu tarif bea masuk tinggi produk Indonesia oleh AS, menegaskan negosiasi masih berlangsung.

Soal Penetapan Tarif Trump 32 Persen, Wamenlu Arif Havas Sebut Tak Ada Hubungan dengan Kedatangan Indonesia di Ajang BRICS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/dubes-havas.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia dan negara lainnya bisa mencontoh Jerman terkait penanganan wabah Covid-19. Hal tersebut dikatakan oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Federasi Jerman, Arif Havas Oegroseno saat sesi diskusi virtual, Selasa (2/6).  "Indonesia dan negara lain, dapat mencontoh cara Pemerintah Jerman mengendalikan wabah. Yang saya temukan pertama, kesiapan infrastruktur sistem kesehatan. Jerman merupakan salah satu negara di Eropa yang memiliki tempat tidur untuk layanan perawatan intensif terbanyak," sebut Duber Arif Havas seperti dilansir Antara.  Selain itu, Jerman juga jadi salah satu negara dengan jumlah rumah sakit dan alat bantu pernapasan terbanyak di Eropa. Setidaknya ada sekitar 28.000 kasur yang tersedia di unit layanan intensif di Jerman. Otoritas setempat juga menambah sampai 40.000 tempat tidur selama pandemi Covid-19.  Sementara itu, jumlah rumah sakit di Jerman mencapai hampir 1.400. Sebelumnya, banyaknya jumlah rumah sakit sempat memicu kritik dari beberapa pihak karena banyak ruang kosong. Namun, adanya pandemi membuat kondisi itu jadi faktor yang menguntungkan bagi Jerman untuk cepat dalam merawat pasien Covid-19 dan menekan angka kematian.  "Pembangunan infrastruktur kesehatan yang dilakukan Jerman itu sesuatu yang sebaiknya ditiru banyak negara, termasuk kita di Indonesia," ujar Dubes Arif Havas.  Tidak hanya itu, Arif Havas berpendapat Pemerintah Jerman cukup tanggap mengendalikan penyebaran virus Korona sehingga dampak wabah dapat cepat terkendali. "Faktor yang juga penting ada di tingkat kebijakan. Kasus pertama di Jerman ditemukan pada 27 Januari dan tidak lama kemudian tim pengendali virus Korona pun langsung dibuat," bebernya.  Pemerintah Jerman juga mengadakan pertemuan rutin antara kanselir dan pimpinan negara bagian sebanyak satu kali tiap dua minggu. Adanya pertemuan berkala memungkinkan tiap pimpinan negara bagian menyampaikan perkembangan situasi penyebaran wabah sehingga masing-masing pihak mengetahui seberapa ketat pembatasan yang harus diterapkan guna mengurangi risiko penularan.  "Struktur pemerintahan di Jerman itu negara federal, salah satu hal yang penting untuk dipelajari lebih lanjut. Indonesia memang bukan negara federal, tetapi regionalisasi di sini sangat kuat," jelas Dubes Arif Havas.  Sementara itu, Duta Besar Republik Federasi Jerman untuk Indonesia, Peter Schoof, menambahkan pemeriksaan Covid-19 secara massal juga jadi faktor penting untuk menghambat penyebaran virus Korona. Menurut dia, hasil pemeriksaan akan jadi data bagi pembuat kebijakan guna menentukan seberapa longgar pembatasan yang akan diberlakukan. Tidak hanya itu, hasil tes Covid-19 juga jadi acuan bagi pemerintah untuk bertindak cepat ketika kasus baru ditemukan.  Pemerintah Jerman melaksanakan pemeriksaan Covid-19 lewat rapid test secara menyeluruh sejak April. Setidaknya, 120.000 tes dilakukan per harinya di Jerman, negara dengan populasi sekitar 83 juta jiwa. Data Robert Koch Institute menunjukkan per 27 Mei 2020, jumlah warga yang telah menjalani pemeriksaan Covid-19 mencapai kurang lebih 3,9 juta jiwa.  Otoritas Jerman memberlakukan semi lockdown pada pertengahan Maret dan berakhir pada akhir Mei. Saat ini, beberapa pimpinan negara bagian telah mencabut sejumlah aturan pembatasan. Namun, mereka tetap mewaspadai adanya kasus penularan baru.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=aqwLOYTUw6Y  https://www.youtube.com/watch?v=T6ZrCeOGP0g  https://www.youtube.com/watch?v=_g660MhSI_w

Terkait Penanganan Wabah Covid-19, Indonesia Bisa Mencontoh Jerman

Arif Havas Oegroseno

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Arif Havas Oegroseno

Berita Terkini

Soal Penetapan Tarif Trump 32 Persen, Wamenlu Arif Havas Sebut Tak Ada Hubungan dengan Kedatangan Indonesia di Ajang BRICS

Terkait Penanganan Wabah Covid-19, Indonesia Bisa Mencontoh Jerman

Download Aplikasi JawaPos.com