<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jokowi-dua-periode-ri-bisa-lepas-dari-jebakan-middle-income-trap_m_.jpg" alt="Ekonom, Arif Budimanta." width="100%">
<figcaption>Ekonom, Arif Budimanta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Salah seorang ekonom Indonesia yang pernah bertugas sebagai staf khusus di era kepemimpinan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi), Arif Budimanta meninggal dunia pada Sabtu (6/9). Kabar wafatnya Arif diketahui melalui unggahan duka cita yang disampaikan akun media sosial @lensamu pagi ini.&nbsp; Dalam unggahan tersebut, @lensamu mengunggah potret Arif yang disertai dengan ucapan duka cita. Arif disebut sebagai salah satu pemangku jabatan di Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Tokoh kelahiran 1968 itu bertugas sebagai Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis, Pariwisata Pimpinan Pusat Muhammadiyah. &rdquo;Innalillahi wa inna ilaihi raji&rsquo;un. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Dr. Arif Budimanta, Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata PP Muhammadiyah,&rdquo; tulis @lensamu.&nbsp; Melalui unggahan yang sama, @lensamu turut mendoakan almarhum Arif agar mendapat tempat terbaik setelah wafat. Arif dikenal sebagai ekonom yang rajin menuangkan pemikiran-pemikirannya melalui tulisan di media massa nasional maupun buku-buku. &rdquo;Semoga almarhum husnul khatimah, diterima segala amal ibadahnya, serta ditempatkan di Jannatun Na&rsquo;im,&rdquo; lanjuts @lensamu.&nbsp; Selain pernah menjadi stafsus presiden era Jokowi, Arif juga pernah mendapat kepercayaan sebagai wakil ketua Komite Ekonomi Industri Nasional dan Anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Barat (Jabar) III. Arif menjadi legislator yang berasal dari PDI Perjuangan.&nbsp;

Ekonom Arif Budimanta meninggal dunia pada Sabtu (6/9), Pimpinan Pusat Muhammadiyah sampaikan duka cita yang mendalam.

Stafsus Presiden Era Jokowi Wafat, PP Muhammadiyah Sampaikan Duka Cita

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/jokowi-twk_bukan_dasar.jpg" alt="Presiden Jokowi (SETPRES)" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi (SETPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.  Keputusan ini dikeluarkan guna menindaklanjuti efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja, perlu dilakukan sosialisasi secara masif dan terarah kepada masyarakat baik di dalam negeri maupun di luar negeri.  Selain itu, keputusan ini diterbitkan dengan menimbang bahwa sosialisasi UU Cipta Kerja yang dilakukan oleh kementerian/lembaga/otoritas/pemerintah daerah perlu memiliki koordinasi dan pencapaian tujuan yang sama.  Adanya kebutuhan untuk menjalankan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Presiden RI mengeluarkan Keputusan Presiden tentang Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang selanjutnya disebut sebagai Satgas UU Cipta Kerja.  Merujuk Kepres 10/2021 tersebut, Satgas Undang-Undang Cipta Kerja berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/18/05/2021/ada-pelecehan-hotman-laporkan-tim-asesmen-twk-kpk-ke-komnas-perempuan/">Baca Juga: Ada Pelecehan, Hotman Laporkan Tim Asesmen TWK KPK ke Komnas Perempuan</a> <a href="https://www.jawapos.com/internasional/16/05/2021/joe-biden-tegaskan-dukung-untuk-israel-muslim-as-boikot-gedung-putih/">Baca Juga: Joe Biden Tegaskan Dukungan ke Israel, Muslim AS Boikot Gedung Putih</a> Sebagai Ketua Satgas ditunjuk Mahendra Siregar, yang juga Wakil Menteri Luar Negeri. Sementara untuk Wakil Ketua Satgas, yakni Suahasil Nazara (Wakil Ketua I), yang juga Wakil Menteri Keuangan, M. Chatib Basri (Wakil Ketua II), mantan Menteri Keuangan, dan Raden Pardede (Wakil Ketua III), yang juga Sekretaris Eksekutif KPCPEN. Sementara, Sekretaris Satgas adalah Arif Budimanta, Staf Khusus Presiden RI.  Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Satgas Undang-Undang Cipta Kerja dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berada pada unit kerja di Kementerian Sekretariat Negara, serta membentuk sejumlah Kelompok Kerja (POKJA).  Adapun, satgas juga melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden paling sedikit satu kali dalam satu bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.  Selanjutnya, tugas dari Satgas Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah sebagai berikut:  a. menyinergikan substansi sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya; b. menentukan strategi sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya dalam media informasi yang dimiliki kementerian/lembaga/otoritas/pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota; c. mengonsolidasikan kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga/otoritas/pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota; d. menunjuk penanggung jawab pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya pada forum-forum yang berkaitan dengan investasi di dalam negeri dan luar negeri; e. merekomendasikan narasumber dalam pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh kementerian/lembagalotoritas/pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota terkait  Lebih lanjut disebutkan dalam Keppres, Satgas Undang-Undang Cipta Kerja memiliki Kewenangan sebagai berikut:  a. mengonsolidasikan rencana program sosialisasi UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya yang dilaksanakan oleh kementerian/ lembaga/ otoritas/ pemerintah daerah; b. memberikan arahan kepada kementerian/lembaga/ otoritas/pemerintah daerah dalam pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya; c. memantau pelaksanaan sosialisasi UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya secara langsung maupun melalui laporan yang disampaikan oleh kementerian/lembaga otoritas/ pemerintah daerah; d. melakukan koordinasi untuk mendapatkan data dan informasi yang terkait dengan UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya dari kementerian/Lembaga/otoritas/ pemerintah daerah; e. mendapatkan salinan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh Kantor Staf Presiden (KSP).  Selanjutnya, pada Pasal 6 Kepres 10/2021 tersebut juga dijelaskan bahwa dalam rangka sinergi sosialisasi UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, maka menteri/kepala lembaga/kepala otoritas/gubernur/bupati/wali kota wajib mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Satgas UU Cipta Kerja.

Jokowi Terbitkan Keppres Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jokowi-dua-periode-ri-bisa-lepas-dari-jebakan-middle-income-trap_m_.jpg" alt="Ekonom, Arif Budimanta." width="100%">
<figcaption>Ekonom, Arif Budimanta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemilihan presiden untuk periode 2014-2019 akan berlangsung &nbsp;beberapa bulan lagi. Masing-masing pasangan calon gencar memaparkan visi-misinya untuk meyakinkan masyarakat. Hal itu yang diungkapkan oleh Direktur Megawati Institute Arif Budimanta. Menurutnya, jika Jokowi kembali terpilih, Indonesia akan keluar dari zona middle income trap atau negara dengan berpenghasilan menengah. Namun, hal itu tidak terjadi dalam waktu dekat. "Pertama dalam bidang ekonomi secara makro kita ingin dalam jangka waktu ke depan, mungkin 10-15 tahun yang akan datang keluar dalam lingkaran middle income trap," ujarnya di Hotel Millenium, Jakarta, Rabu (16/1). "Ke depan dalam 5 tahun yang akan datang kita memasuki era baru, suasana baru, kita akan masuk ke dalam apa yang disebut upper middle income. Ini yang memilki pendapatan per kapita di atas USD 4000 per kapita," sambungnya. Optimisme itu, lanjut Budimanta, didasari oleh beberapa pondasi yang telah dipersiapkan oleh Presiden Jokowi. Salah satunya adalah dengan penciptaan lapangan kerja serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).&nbsp; "Itu datangnya kita harapkan dari aktifitas industri yang memiliki daya saing tinggi," kata dia. Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah meluncurkan program pendidikan vokasi yang link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan industri. Langkah tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten. Kemenperin melibatkan 40 perusahaan industri dan 109 SMK dengan jumlah kesepakatan kerja sama yang ditandatangani sebanyak 188 perjanjian. Satu SMK dapat dibina dengan lebih dari satu perusahaan industri, sesuai program keahlian di SMK masing-masing. Kemenperin menargetkan, program ini dapat menggaet sebanyak 2.685 SMK dan 750 perusahaan hingga akhir 2019 nanti. Upaya ini sejalan dengan fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo. &nbsp;

Jokowi Dua Periode, RI Bisa Lepas Dari Jebakan Middle Income Trap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-kemampuan-membaca-masyarakat-rendah-kein-prabowo-salah-data_m_-1.jpg" alt="Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta memastikan, pernyataan Prabowo soal angka functionally illiterate salah besar." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta memastikan, pernyataan Prabowo soal angka functionally illiterate salah besar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut, ketidakmampuan membaca masyarakat (functionally illiterate) di Indonesia masih tinggi. Menurut jenderal berjuluk 08 itu, angkanya mencapai 55 persen. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta memastikan, pernyataan Prabowo salah besar. "Benarkah rasio literasi hanya 50 persen? Kenyataannya, rasio literasi penduduk dewasa (penduduk berumur 15 tahun ke atas) telah berada pada angka 67 persen pada 1980. Rasio tersebut telah meningkat hingga menjadi 95,5 persen per 2017," ujar Arief dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Kamis (22/11). Arif menjelaskan, pemerintah memiliki fokus terhadap peningkatan literasi masyarakat Indonesia melalui berbagai program. Beberapa program yang dijalankan sebagai upaya meningkatkan literasi oleh pemerintah antara lain Gerakan Indonesia membaca (GIM), Gerakan Literasi Bangsa (GLB), serta Gerakan Literasi Sekolah (GLS). Beberapa program saat ini bahkan menjadi program wajib yang harus dilaksanakan seluruh sekolah sebelum memulai proses belajar mengajar. Dari program-program tersebut, Arief mengaku sudah ratusan perpustakaan didirikan di berbagai pelosok daerah. "Bentuknya pun beragam dan kreatif seperti seperti motor pustaka, perahu pustaka, vespa pustaka, bemo pustaka, angkot pustaka, serta berbagai pustaka bergerak lainnya," katanya. Sebelumnya, Prabowo Subianto memaparkan data yang menyebut 55 persen rakyat Indonesia mengalami functionally illiterate atau kemampuan terbatas dalam membaca. Ia mengaku sedih saat tahu hampir setengah rakyat mengalami kemampuan terbatas dalam membaca. "Di World Bank, 55 persen Indonesia functionally illiterate (kemampuan terbatas dalam membaca). Saya sedih," kata Prabowo. Selain itu, Prabowo menjabarkan harapan hidup di Indonesia. Angka kematian di Indonesia disebutnya berada di peringkat ke-143 dari 239 negara. "Dan years of life expectancy, peringkat ke-168. Dan kematian di peringkat ke-143 dari 239 negara. Stunting peringkat 25 menurut UNICEF 2018 dari 149 negara. Artinya, bayi lahir tak normal," ungkapnya.

Soal Kemampuan Membaca Masyarakat Rendah, KEIN: Prabowo Salah Data

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-kemampuan-membaca-masyarakat-rendah-kein-prabowo-salah-data_m_.jpg" alt="Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta memastikan, pernyataan Prabowo soal angka functionally illiterate salah besar." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta memastikan, pernyataan Prabowo soal angka functionally illiterate salah besar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut, ketidakmampuan membaca masyarakat (functionally illiterate) di Indonesia masih tinggi. Menurut jenderal berjuluk 08 itu, angkanya mencapai 55 persen. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta memastikan, pernyataan Prabowo salah besar. "Benarkah rasio literasi hanya 50 persen? Kenyataannya, rasio literasi penduduk dewasa (penduduk berumur 15 tahun ke atas) telah berada pada angka 67 persen pada 1980. Rasio tersebut telah meningkat hingga menjadi 95,5 persen per 2017," ujar Arief dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Kamis (22/11). Arif menjelaskan, pemerintah memiliki fokus terhadap peningkatan literasi masyarakat Indonesia melalui berbagai program. Beberapa program yang dijalankan sebagai upaya meningkatkan literasi oleh pemerintah antara lain Gerakan Indonesia membaca (GIM), Gerakan Literasi Bangsa (GLB), serta Gerakan Literasi Sekolah (GLS). Beberapa program saat ini bahkan menjadi program wajib yang harus dilaksanakan seluruh sekolah sebelum memulai proses belajar mengajar. Dari program-program tersebut, Arief mengaku sudah ratusan perpustakaan didirikan di berbagai pelosok daerah. "Bentuknya pun beragam dan kreatif seperti seperti motor pustaka, perahu pustaka, vespa pustaka, bemo pustaka, angkot pustaka, serta berbagai pustaka bergerak lainnya," katanya. Sebelumnya, Prabowo Subianto memaparkan data yang menyebut 55 persen rakyat Indonesia mengalami functionally illiterate atau kemampuan terbatas dalam membaca. Ia mengaku sedih saat tahu hampir setengah rakyat mengalami kemampuan terbatas dalam membaca. "Di World Bank, 55 persen Indonesia functionally illiterate (kemampuan terbatas dalam membaca). Saya sedih," kata Prabowo. Selain itu, Prabowo menjabarkan harapan hidup di Indonesia. Angka kematian di Indonesia disebutnya berada di peringkat ke-143 dari 239 negara. "Dan years of life expectancy, peringkat ke-168. Dan kematian di peringkat ke-143 dari 239 negara. Stunting peringkat 25 menurut UNICEF 2018 dari 149 negara. Artinya, bayi lahir tak normal," ungkapnya.

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/arif-budimanta-politik-amerika-bisa-ganggu-perekonomian-indonesia_m_175498.jpeg" alt="Wakil Ketua KEIN, Arif Budimanta" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KEIN, Arif Budimanta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tensi politik internasional, terutama yang terjadi di Amerika Serikat dan Korea Utara, mendapat perhatian serius dari Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN). Wakil Ketua KEIN, Arif Budimanta mengatakan, Indonesia harus mengantisipasi efek domino dari memanasnya hubungan AS-Korut. "Jika tidak, perekonomian kita bisa terkena imbas,&rdquo; papar Arif kepada JawaPos.com, Minggu (17/12). Saat ini, lanjut Arif, ketegangan juga dipicu lantaran kebijakan Presiden AS Donald Trump terkait pemindahan Ibu Kota Israel ke Yerusalem. "Respons negatif pun muncul dari negara-negara Islam, terutama yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam," beber alumnus Institut Pertanian Bogor (IPB) itu. Setiap ada ketegangan di Timur Tengah, ungkap Arif, biasanya harga minyak mentah langsung memanas alias naik. Data Bloomberg menyebut hingga akhir minggu kemarin, harga minyak mentah WTI sudah naik, dan berakhir di posisi USD57,04 per barel atau naik 0,46 persen dibandingkan sebelumnya. Dalam jangka pendek dan menengah, kondisi ini dapat memicu penambahan beban fiskal, karena masih ada kandungan subsidi pada harga yang dijual ke masyarakat. Kenaikan beban fiskal yang terjadi akan berpengaruh terhadap &ldquo;peluang&rdquo; makin lebarnya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan Undang Undang Keuangan Negara, defisit APBN dibatasi maksimal 3 persen. &ldquo;Apalagi ditambah dengan adanya potensi guncangan pada nilai tukar, sehingga pemerintah harus mengantisipasi dampaknya,&rdquo; ujarnya. Dalam minggu ini, kurs rupiah terhadap dolar AS terus melemah. Data Bank Indonesia menyebutkan, jika pada Senin (11/12) masih ada di kisaran Rp 13.614 per dolar, maka pada akhir minggu (15/12) sudah mencapai Rp13.641. Dalam perdagangan internasional yang bernilai jutaan dolar, setiap perubahan sekecil apa pun akan sangat berdampak. Bagi dunia usaha yang memiliki kegiatan usaha berbasis ekspor misalnya, melemahnya kurs rupiah akan menurunkan pendapatan. Sebaliknya, biaya impor akan bertambah, sehingga meningkatkan ongkos produksi. &ldquo;Sebaiknya pemerintah segera merespons melalui sejumlah kebijakan yang tepat agar kinerja perekonomian nasional tidak terganggu,"saran Arif. Dia menambahkan, kebijakan tersebut bisa saja dalam bentuk relaksasi di bidang perpajakan atau insentif fiskal lain, untuk kegiatan usaha yang di bidang ekspor. Sebab potensi guncangan pada perpolitikan Amerika, baik dengan Timur Tengah maupun Korea Utara, berpotensi masih panjang dan kondisi tersebut akan berdampak terhadap perekonomian global.

Arif Budimanta: Politik Amerika Bisa Ganggu Perekonomian Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/muncul-calon-petahana-cahyo-kurang-lazim-saja_m_175342.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gelaran Musyawarah Nasional (Munas) Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) resmi dimulai hari ini (16/12). Salah satu agendanya adalah perkenalan empat bakal calon (balon) pasangan Ketua dan Sekjen HA IPB. Mereka adalah Arif Budimanta-Gogod Tujuanto, Bambang Hendroyono-Doni Yusri, Fattan Kamil- Walneg, serta Rudi Irawan-Iriana Ekasari. Yang menarik, untuk pertama kalinya dalam sejarah penyeleggaraan Munas HA IPB, muncul calon petahana yakni Bambang Hendroyono. Bambang diketahui Ketua HA Periode 2013-2017 yamg kembali maju. Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Pembina HA IPB, Nurcahyo Adi mengatakan, para prinsipnya tak ada larangan seorang ketua maju kembali dalam munas berikutnya. "Cuma kurang lazim saja, karena sebelum-sebelumnya tidak ada (yang maju)," ujar Cahyo kepada Jawapos.com, tadi malam (16/12). "HA IPB itu kan cuma paguyuban, basisnya kekeluargaan. Jadi saya kira sebaiknya tidak usah dua kali (memimpin)," lanjut dia. Cahyo mengakui bahwa tak ada aturan mengenai boleh tidaknya Ketua HA maju kembali. "Ya memang tidak ada larangan, hanya kurang lazim saja seperti yang saya bilang tadi," jelas alumnus Fakultas Kehutanan (Fahutan) tersebut. Dia berharap para calon mengedepankan saling beradu program dan gagasan, bukan lobi-lobi seperti halnya partai politik. "Kedepankan profesionalismenya. Bangun tradisi akademis dalam munas nanti," pungkasnya. Sementara, Bambang sendiri mengatakan bahwa niatannya maju kembali untuk memperkuat HA IPB. Dia sadar, masa kepemimpinannya masih kurang sempurna alias perlu dibenahi. "Termasuk di antaranya mengkonsolidasikan seluruh potensi alumni-alumni di daerah," ungkap Bambang dalam acara perkenalan bacalon Ketua dan Sekjen HA IPB di ICC, Botani Square, Kota Bogor. Maka dari itu, dia bertekad meneruskan sekaligus menyempurnakan program-programnya jika terpilih nanti.

Muncul Calon Petahana, Cahyo: Kurang Lazim Saja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/keren-siap-majukan-ha-ipb-ini-visi-dan-misi-arif-gogod_m_175098.jpeg" alt="Calon Ketua dan Sekjen HA IPB, Arif Budimanta serta Gogod Dirgo Tujuanto" width="100%">
<figcaption>Calon Ketua dan Sekjen HA IPB, Arif Budimanta serta Gogod Dirgo Tujuanto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penguatan wadah alumni menjadi salah satu fokus visi dan misi pasangan calon ketua dan sekjen Himpunan Alumni (HA) Institut Pertanian Bogor (IPB), Arif Budimanta dan Gogod Dirgo Tujuanto. Arif-Gogod percaya bahwa dengan memperkuat solidaritas, maka seluruh potensi alumni bisa diberdayakan maksimal. Kedepannya, HA IPB harus menjadi wadah kolektivitas, kreatifitas, serta solidaritas. &ldquo;Kami tuangkan kedalam slogan ABM-GDT. Selain berarti akronim nama kami, ABM-GDT merupakan representasi dari visi yang kami usung. Terdiri dari Accomodating, Bridging, Matching, Giving, Doing, dan Together,&rdquo; tutur Arif kepada JawaPos.com, Jumat (15/12). Arif mengatakan Accomodating berarti menghimpun dan mempersatukan segenap potensi alumni IPB. Dia menilai, HA IPB sebagai wadah para alumni memiliki potensi yang sangat besar, karena terdiri dari kumpulan orang-orang berkompeten di bidangnya. "Maka dari itu, kedepan kami ingin menyatukan semuanya. Bergerak, bertindak, dan berkarya bersama-sama demi mewujudkan HA IPB yang lebih baik lagi," beber pria yang juga Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri (KEIN) tersebut. Sementara Bridging dan Matching memiliki makna menjembatani, sekaligus mendorong peran maupun kontribusi aktif para alumni. Arif sadar, menggerakan para alumni dalam satu visi bukan perkara enteng. Sehingga, dibutuhkan kesadaran kolektif untuk mewujudkannya. Baik itu antar sesama alumni maupun organisasi kealumnian IPB. "Cara seperti apa, itu yang kami sebut dengan Doing dan Giving. bagaimana membangun solidaritas dengan love, care, dan empower. Termasuk di dalamnya meggagas program kreativitas yang produktif bagi alumni," beber pria bermurah senyum itu. Hal senada diutarakan Gogod. Dia mengatakan salah satu misi yang dibawanya adalah mendorong lahirnya alumni IPB yang memiliki karakter, sesuai dengan jati diri IPB. Yakni kepeloporan, mandiri, kerakyatan, dan berjiwa sosiotechnopreneur. "Sehingga nantinya diharapkan dapat berperan aktif dalam pembangunan bangsa sesuai dengan bidangnya," jelas dia. "Disinilah letak krusial poin visi kami, yakni Togther. Yakni senantiasa mengedepankan kebersamaan dan keguyuban dalam ikatan solidaritas dan keluarga besar IPB," tutup Gogod. Seperti diketahui Munas Ke-5 HA IPB sendiri digelar lusa nanti (17/12) di IPB Convention Center, Kota Bogor, Jawa Barat. Selain Arif-Gogod, ada tiga pasangan lain yang ikut bertarung memperebutkan posisi Ketua dan Sekjen HA IPB periode 2017-2021.

Keren! Siap Majukan HA IPB, Ini Visi dan Misi Arif-Gogod

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/munas-ha-ipb-siap-digelar-dibuka-darmin-nasution_m_174831.jpeg" alt="Ilustrasi IPB." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi IPB.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Musyawarah Nasional (Munas) Ke-V Himpunan Alumni (HA) Institut Pertanian Bogor (IPB) siap digelar. Pekan ini, tepatnya Minggu (17/12), ajang silaturahmi terbesar alumni IPB itu dihelat di ICC (IPB Convention Center), Botani Square, Kota Bogor. Sekretaris Organizing Commitee Munas HA IPB, Flora Sutrisno mengatakan, secara umum seluruh persiapan sudah hampir rampung. Tiga pokja yang dibentuk, yakni Pokja Pemilihan Ketua dan Sekjen DPP HA IPB Periode 2017-2021, Pokja Program dan Rencana Kerja, dan Pokja AD ART DPP HA IPB, sudah memasuki tahap finalisasi teknis. "Semua sedang bekerja. Insya Allah Minggu nanti sudah siap," ujar Flora kepada Jawapos.com, Kamis (14/12). Flora mengatakan, dalam munas nanti digelar lokakarya dengan tajuk "Alumni IPB Dalam Membangun Pertanian Indonesia yang Berdaulat". Ada delapan pembicara yang nantinya bakal dihadirkan. Yakni Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Jawa Timur, Sokarwo, Pakar Keuangan Roy Sembel, Petani Inovatif, M Gunung Sutopo, CEO Agromaret.com, Fandi, Pakar Ekonomi Avilliani, serta Menter Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution. "Khusus Pak Darmin, beliau pembicara utama (keynote speech)," tambah wanita berhijab itu. Flora berharap ajang munas nanti menjadi momentum bagi semua alumni IPB, untuk berkontribusi terhadap almamaternya. Dengan kata lain, bersama-sama membangun HA IPB sebagai wadah bagi semua civitas kampus. "Semua harus bersinergi. Saling dukung dan merangkul. Sukseskan Munas IPB tanpa ekses," pungkas dia. Sementara terkait pemilihan ketua dan sekjen, sejuah ini ada empat bakal calon. Yakni Fattan-Walneg, Arif Budimanta-Gogod Tujuanto, Bambang Hendpropriyono-Doni Yusri, serta duet Rudi-Iriana Muadz.

Munas HA IPB Siap Digelar, Dibuka Darmin Nasution

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/sukseskan-munas-ha-ipb-jabar-dorong-musyawarah-mufakat_m_1513201945_174573.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPD Himpunan Alumni (HA) Institut Pertanian Bogor (IPB) Jawa Barat siap menyukseskan gelaran Munas DPP HA Minggu (17/12) mendatang. Komitmen tersebut dibuktikannya dengan menggelar silaturahim dengan empat bakal calon (balon) Ketua dan Sekjen DPP HA IPB, kemarin. Ketua DPD HA IPB Jabar, Yana Hawi mengatakan, keempat perwakilan balon sengaja diundang untuk memaparkan visi dan misinya membangun HA IPB. Yana ingin para DPC (kota/kabupaten) memiliki gambaran yang jelas mengenai track record masing-masing balon. "Alhamdulillah, secara keseluruhan penyampaian visi dan misinya bagus semua. Tidak ada yang saling menjelekan. Mereka berkomitmen semua mendorong HA IPB yang lebih baik," ujar dia kepada Jawapos.com, Rabu (13/12). "Pak Gogod (Dirgo Tujuanto) misalnya, salah satu visi yang diusungnya adalah penguatan wadah alumni. Beliau ingin mempersatukan seluruh alumni. Pun dengan calon-calon lain seperti Pak Fathan, Pak Bambang Hendropriyono dan Pak Rudi. Semuanya sama, bagus," lanjut Owner Keripik Karuhun itu. Yana berharap proses dan tahapan Munas HA IPB ke depan bisa berlangsung lancar dan kondusif. Dia mengingatkan kepada seluruh pihak, agar bersama-sama membangun tradisi akademis yang sehat. "Salah satunya seperti agenda silaturahim kemarin. Itu inisiatif DPD HA IPB Jawa Barat. Pertama kalinya, semua balon kami undang untuk memaparkan visi dan misinya," tambah Yana. Dalam kesemaptan itu, Yana juga mengungkapkan dirinya bakal mendorong dalam munas nanti, agar tak dilakukan voting. Melainkan musyawarah mufakat. "Saya pikir lebih baik (musyawarah mufakat) ya," tegas dia. Dia memastikan bahwa seluruh DPC telah merapatkan barisan dengan DPD Jabar. "Insya Allah kami satu suara semua. Sepakat bersatu," tambah dia. Seperti diketahui, dalam gelaran Munas DPP HA IPB pekan ini, ada empat balon yang diprediksi bakal bertarung. Yakni Fathan Kamil- Walneg S Jas, Arif Budimanta-Gogod Dirgo Tujuanto, Bambang Hendro Priyono-Doni Yusri, serta Rudi-Iriana Muadz.

Sukseskan Munas, HA IPB Jabar Dorong Musyawarah Mufakat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#arif budimanta

Berita Terkini

Stafsus Presiden Era Jokowi Wafat, PP Muhammadiyah Sampaikan Duka Cita

Jokowi Terbitkan Keppres Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja

Jokowi Dua Periode, RI Bisa Lepas Dari Jebakan Middle Income Trap

Soal Kemampuan Membaca Masyarakat Rendah, KEIN: Prabowo Salah Data

Soal Kemampuan Membaca Masyarakat Rendah, KEIN: Prabowo Salah Data

Arif Budimanta: Politik Amerika Bisa Ganggu Perekonomian Indonesia

Muncul Calon Petahana, Cahyo: Kurang Lazim Saja

Keren! Siap Majukan HA IPB, Ini Visi dan Misi Arif-Gogod

Munas HA IPB Siap Digelar, Dibuka Darmin Nasution

Sukseskan Munas, HA IPB Jabar Dorong Musyawarah Mufakat

Download Aplikasi JawaPos.com