<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/korupsi-go-to.jpg" alt="ARIF AFANDI. (Dok. Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ARIF AFANDI. (Dok. Jawa Pos)</figcaption>
</figure>SAMBIL menunggu jadwal kereta ke Jogja, saya mampir ke Sarinah. Mengunjungi Distrik Seni X, festival kesenian yang digelar di lantai 6 pusat perbelanjaan legendaris di Jakarta itu.  Sebetulnya sudah lama saya ingin mampir ke sana. Sejak mal yang dibangun Bung Karno tersebut direnovasi. Atas gagasan dan perintah Menteri BUMN Erick Thohir. Tapi, baru 17 Agustus 2022 lalu terwujud.  Wow... Keren.  Mal yang tadinya kusam menjadi bersinar kembali. Dengan visi baru, isi baru, dan aksentuasi baru. Fasadnya tampak lebih modern. Menjadikan mal itu pantas dilirik di samping bangunan baru di sepanjang jalan protokol ibu kota yang bergengsi.  Begitu masuk ke lobi, kita akan disuguhi karya seni Iwan Yusuf. Ia menduplikasi relief Bung Karno yang ada di Sarinah. Dengan media jaring bekas nelayan, ia membuat sketsa relief ikon mal itu dengan karya instalasi yang jadi ciri khasnya.  Sebelumnya, relief dari jaring nelayan tersebut dipajang di distrik seni lantai 6. Saat ini menjadi tempat pameran seni rupa dengan tema Berdikari. Karya sejumlah seniman kondang dari Jakarta, Bandung, dan Jogjakarta. Saya intip tak ada yang dari Surabaya.  Menurut Farah Wardani, kurator pameran itu, Sarinah bukan sekadar sosok nostalgic bagi Sukarno. Ia telah berubah menjadi ideologi yang melambangkan sistem ekonomi yang membumi. Seperti sosok Sarinah: ibu asuh yang merawat, mengayomi, menjaga, dan mengajarkan keberpihakan pada rakyat kecil.  Karena itu, saya melihat pameran di distrik seni bukan hanya sebuah ekspresi keindahan dalam berbagai bentuk seni rupa, tapi juga perenungan. Ada 230 karya seni. Dari para seniman individual maupun kelompok. Termasuk kelompok seniman jalanan: Gardu House.  Edhi Sunarso, maestro patung dari ISI Yogyakarta, dan Dolorosa Sinaga dari Institut Kesenian Jakarta (IKJ) mengisi ruang Dr Ir Sukarno dengan karya-karya mereka. Edhi mengangkat maket patung Monumen Selamat Datang. Sementara itu, Sinaga mengusung karya bertitel Namaku Sarinah.  Pastinya, itulah venue pameran seni yang menghargai kesenian. Diposisikan di lantai paling atas dari pusat perbelanjaan dan office milik BUMN tersebut. Keramaian distrik seni juga berimbang dengan keramaian lantai-lantai di bawahnya. Lantai yang berisi produk-produk UMKM, pusat kuliner, dan tempat nongkrong.  ’’Kalau akhir pekan, tidak kurang 800 orang mengunjungi distrik seni ini. Kalau hari biasa sekitar 200-an. Banyak anak muda yang datang untuk menikmati karya seni, membuat konten, atau sekadar selfie-selfie,’’ kata Krisna, salah seorang penjaga pameran.  Setelah menjelajahi sejumlah lantai Sarinah, ingatan saya langsung melayang ke Siola, Surabaya. Pusat perbelanjaan kuno di ibu kota Jawa Timur itu. Bahkan lebih kuno jika dibandingkan dengan Sarinah. Bahkan, sudah menjadi toko serba-ada pada 1877 oleh investor asal Inggris.  Siola menjadi bagian kota baru di Jalan Tunjungan. Jalan protokol yang dibangun untuk menghubungkan kota lama dan kota baru di zaman Belanda. Karena itu, menjadikan Siola sebagai ikon heritage lebih seksi ketimbang Sarinah. Sayang, pemanfaatannya belum optimal.  Saat ini, gedung yang sejak 2008 dikembalikan ke Pemkot Surabaya itu dimanfaatkan sebagai museum dan kantor pelayanan administrasi publik. Kantor dinas kependudukan ada di sana. Menjadi jujukan banyak warga yang ingin mengurus masalah administrasi kependudukan, termasuk KTP.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi getol menghidupkan kembali Jalan Tunjungan sejak dirinya terpilih. Jalan yang populer lewat lagu Mlaku-Mlaku Nang Tunjungan itu sekarang menjadi spot baru yang menarik untuk hang out. Coffee shop mulai bermunculan di sepanjang jalan tersebut.  Akan sangat elok jika program menghidupkan kembali Jalan Tunjungan itu diteruskan dengan transformasi Siola. Misalnya, dengan menjadikannya pusat pameran seni. Menjadi semacam galeri permanen tempat para perupa dan seniman instalasi pamer karya. Tentu dengan manajemen yang profesional.  Sungguh eman gedung heritage yang strategis itu hanya digunakan untuk kantor pelayanan publik. Fungsi itu bisa dipindahkan ke kantor-kantor kelurahan. Bukan di aset tengah kota yang bersejarah. Kalau Sarinah bisa bertransformasi, saya yakin Siola juga bisa. Barangkali dengan mengalihkan pengelolaan ke BUMD kota yang baru.  Tentu bukan hanya untuk galeri seni. Tapi, perlu dipadukan dengan pusat kuliner khas Surabaya dan karya-karya UMKM yang terpilih. Melalui proses kuratorial yang ketat dan fair. Menjadi jujukan warga dan wisatawan untuk lebih mengenal Surabaya.  Bukan saatnya lagi Surabaya mengandalkan taman dan jalur pedestrian yang bagus. Sebab, sudah banyak daerah dan kota kecil yang menirunya. Saatnya Surabaya memunculkan tren baru kota yang lebih hebat. Dengan memfasilitasi dunia kreatif dan kesenian. Biar para senimannya tak tenggelam dari peta percaturan kreatif di Indonesia.  Ayo, Pak Wali! Saatnya garap Siola!  *) Pemimpin Redaksi Jawa Pos 2001–2005

Dari Sarinah ke Siola, Ayo Pak Wali!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/korupsi-go-to.jpg" alt="ARIF AFANDI. (Dok. Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ARIF AFANDI. (Dok. Jawa Pos)</figcaption>
</figure>SAYA masih terus bertanya-tanya mengapa dunia kesenian di Surabaya mandek? Okelah kalau bicara kesenian dianggap terlalu muluk. Namun, mengapa dunia kreatif kita juga kalah berkembang jika dibandingkan dengan kota lainnya?  Jagat kesenian sebenarnya bagian dari dunia kreatif. Atau, kini lebih dikenal dengan istilah industri kreatif. Namun, keduanya sama-sama membutuhkan ekosistem yang sama untuk bisa berkembang. Tidak bisa berdiri sendiri. Perlu ada desain khusus untuk menumbuhkembangkan.  Lihatlah Jogjakarta. Yang belakangan mampu menggeser kiblat seni kontemporer dari Bandung. Bahkan seni lainnya. Lewat ArtJog dan berbagai kegiatan kesenian yang tak pernah berhenti. Penuh gairah. Meskipun, baru mati suri karena pandemi.  Kebangkitan para senimannya mengesankan. Pameran lukisan berlangsung di mana-mana. Seni pertunjukan juga ikut menggeliat atau digeliatkan. Berbagai komunitas seni bermunculan dengan karyanya.  Jujur, saya belum bisa move on dari kekaguman saya tentang ArtJog. Peristiwa kesenian yang digelar seorang seniman swasta dan berlangsung terus sampai lebih dari satu dekade. Sejak 2010. Yang sebelumnya menjadi bagian dari Festival Kesenian Yogyakarta (FKY).  Sesuai namanya, ArtJog digelar di Jogjakarta. Di Jogja Nasional Museum (JNM). Satu kilometer arah barat dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Atau, 1 kilo dari Titik Nol Jogja. Tahun ini diselenggarakan sejak 7 Juli hingga 4 September. Pameran seni kontemporer tersebut lagi hit.  Dianggap sukses karena bisa bertahan selama 12 tahun. Dengan kualitas pameran yang terus meningkat. Dengan pengunjung yang terus berkembang. Meskipun, untuk bisa menikmati karya-karya seniman itu, sekarang harus membayar Rp 75 ribu. Kini banyak pengunjung remaja berdatangan.  Di Surabaya, yang bisa mengalahkan konsistensi penyelenggaraan ArtJog hanya Pasar Seni Lukis Indonesia (PSLI). Yang digelar seniman swasta. Kalau ArtJog diprakarsai Heri Pemad, PSLI dipandegani seniman yang juga Pemimpin Redaksi ngopibareng.id M. Anis lewat Yayasan Merah Putih.  Namun, jangan membandingkan ArtJog dengan PSLI. ArtJog digelar di tempat bergengsi. Sementara itu, PSLI seperti gelandangan yang setiap tahun bingung dengan venue yang akan menjadi tempat pameran. Minimal bingung dengan cara membayar sewa tempat pamerannya. Ups…  Mengapa ArtJog bisa berkembang dan bisa menggeser kiblat seni kontemporer dari kota lain? Itulah yang menarik untuk dibahas. Rasanya tidak ada salahnya kita belajar dari keberhasilan mereka dalam membangun sebuah peristiwa kesenian.  Yang pasti, tidak adil hanya mengandalkan orang per orang dalam membangun dunia kreatif sebuah kota. Kesuksesan ArtJog bukan hanya karena Heri Pemad. Seniman yang menjadi inisiator sekaligus manajemennya. Yang juga penyelenggara Art Bali.  Bambang Paningron, pelaku seni Jogja, melihat kuncinya ada di ekosistem. ’’Kreativitas bisa di-drive, tapi ekosistem butuh waktu yang panjang untuk mendorongnya. Art Bali pun tidak bisa menyaingi ArtJog meskipun diinisiatori manajemen yang sama (Heri Pemad). Selebihnya adalah persoalan tata kelola,’’ katanya.  Jika dibandingkan dengan kota lain, Jogja kini memang betul-betul istimewa. Kota itu memiliki lima elemen penting penopang ekosistem kesenian. Apa itu? 5K: keraton, kampung, komunitas, kampus, dan keprajan. Yang disebut terakhir itu adalah pemerintah.  Keharmonisan lima elemen ekosistem tersebut membuat dunia kreatif di Jogja bergairah. Keraton memberikan spirit; kampung menopang dan memberi ruang; komunitas menggerakkan; kampus menginjeksi gagasan; dan keprajan memfasilitasi dan menyiapkan sarana-prasarana.  Surabaya sebetulnya bisa punya daya dukung seni yang kuat jika lima elemen itu digerakkan bersama. Tentu, dengan karakter yang berbeda dengan Jogja karena memang basis karakter masyarakatnya sudah tidak sama.  Nah, bagaimana menggerakkan elemen-elemen ekosistem dunia kreatif jika satu sama lainnya tidak harmonis? Rasanya itulah yang perlu menjadi renungan bersama. Termasuk elemen komunitas seni yang lebih suka gegeran ketimbang berkarya.  Surabaya punya tradisi kampung yang kuat. Bahkan, banyak pihak yang menyebut Surabaya bukan kota, melainkan kumpulan kampung-kampung. Komunitas keseniannya dulu sangat kuat sehingga muncul para perupa hebat, musisi andal, dan seniman tradisi yang membanggakan.  Memang, Surabaya tidak punya keraton yang menjadi spirit menyatukan. Namun, Surabaya punya karakter seduluran yang erat. Semangat dan keberanian yang menggelora sehingga bisa melahirkan gerakan rakyat melawan tentara sekutu dan melahirkan Hari Pahlawan.  Cukup banyak kampus yang bisa menopang gagasan dan memproduksi ilmu pengetahuan. Baik yang negeri maupun swasta. Hanya, tidak ada perguruan tinggi seni yang unggul. Namun, banyak kampus swasta yang mengembangkan studi industri kreatif.  Pemerintah atau keprajan perlu meningkatkan komitmen terhadap perkembangan dunia seni dan jagat kreatif. Yang sebetulnya bisa memiliki daya gerak yang tinggi karena bisa kolaborasi antara pemerintah kota dan provinsi.  Sayang, lima elemen itu belum bisa harmonis satu sama lain. Akibatnya, dalam hal kesenian dan dunia kreatif, kita belum layak disebut ibu kota Jawa Timur. Apalagi bermimpi menjadi kiblat untuk timur Indonesia.  Atau, memang kita sudah puas dengan kondisi sekarang? (*)  *) Pemimpin Redaksi Jawa Pos 2001–2005

Mempersoalkan Ekosistem Kreatif Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/korupsi-go-to.jpg" alt="ARIF AFANDI. (Dok. Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ARIF AFANDI. (Dok. Jawa Pos)</figcaption>
</figure>PENUTUPAN rapat kerja nasional (rakernas) PDI Perjuangan memberi tanda-tanda. ”Hilal untuk Ganjar,” spontan kata anak kedua saya yang alumnus UGM dan punya sense politik yang kuat.  Hilal adalah pertanda masuknya bulan baru dalam kalender Hijriah. Biasanya sebagai pertanda untuk awal puasa Ramadan. Juga saat penentuan Hari Raya Idul Fitri. Secara harfiah berarti munculnya bulan sabit sebagai tanda awal bulan.  Kalau anak saya menyebut hilal untuk Ganjar, artinya ada pertanda-pertanda PDI Perjuangan akan mengusung gubernur Jawa Tengah itu menjadi calon presiden di Pemilu 2024. Apakah pertanda itu jadi kenyataan, tentu menunggu fatwa Megawati Soekarnoputri sebagai pemilik hak prerogatif.  Apa saja yang menjadi ”hilal” bahwa partai banteng moncong putih itu akan mendukung Ganjar? Orang nomor satu di Jateng ini mendapat tugas membaca rekomendasi hasil rakernas. Peran penting di tengah gempuran pendukung kader lain di partai itu.  Inilah rakernas yang digelar dalam dinamika politik yang sedang tinggi. Setelah Partai Nasdem menggelar rakernas dengan mengumumkan tiga calon yang akan didukung menjadi presiden pengganti Jokowi. Salah satunya Ganjar yang kader PDI Perjuangan.  Kedua, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto melontarkan pernyataan pujian untuk Ganjar. Padahal, selama ini, ia dikenal seperti Tom &amp; Jerry dengan Ganjar karena ia menjagokan Puan Maharani untuk capres mendatang.  Bambang Pacul –demikian Bambang Wuryanto biasa dipanggil– tokoh PDIP yang dulu gencar mendukung Ganjar jadi gubernur. Tapi, di periode kedua Ganjar, ia pisah ranjang. Tidak lagi mendukung. Apalagi ketika dukungan ke Ganjar untuk nyapres makin kuat.  Ia banyak mem-bully Ganjar. Tapi, bully-annya malah meningkatkan rating Ganjar. Ia pernah membuat pertemuan kader PDIP se-Jateng di Semarang. Tentu dihadiri Puan. Tapi, Ganjar tidak diundang. Peristiwa seperti itu terjadi lebih dari satu kali.  Bahkan menyebut para pendukung Ganjar sebagai celeng. Bukan banteng. Celeng sebutan untuk babi hutan. Maka, saling bersautan dan saling menyerang antara kelompok banteng dan celeng. ”Banteng” pendukung Puan presiden. Sedangkan ”celeng” pendukung Ganjar presiden.  Ketegangan makin memuncak saat Presiden Jokowi bertemu dengan relawan Projo dalam mukernas di Magelang. Dengan mengajak Ganjar. Di pertemuan itu, Jokowi minta relawannya tak grusa-grusu bicara capres untuk 2024. ”Meski yang kita dukung ada di sini,” katanya.  Pertanda dari Presiden Jokowi ini membuat para pendukung Puan meradang. Karena itu, Megawati sebagai Ketum PDIP membatalkan kehadiran dalam dua agenda yang dijadwalkan bersama Presiden Jokowi. Acara mantenan adik presiden di Solo dan peringatan Hari Lahir Pancasila di Ende.  Tapi, ketegangan itu menjadi cair ketika PDIP menggelar rakernas. Yang didahului dengan sekolah partai. Yang juga diikuti Ganjar. Bersamaan dengan rakernas Partai Nasdem. Ganjar yang gubernur ikut sekolah partai dan tinggal di asrama bersama peserta lainnya.  Keikutsertaan Ganjar di sekolah partai dan nginap di asrama ini yang dipuji Bambang Pacul. ”Lihat Pak Ganjar. Dua hari ikut sekolah partai di sini. Seorang gubernur Jawa Tengah yang sangat dicintai rakyatnya. Dua hari ini di sini dan tidur bersama-sama seperti seorang mahasiswa. Kira-kira apa artinya ini?” tuturnya.  Meski diwarnai beredarnya video Presiden Jokowi menghadap Ketum Megawati yang menyulut simpati kepada presiden, rakernas PDIP berakhir dengan cantik. Banyak pertanda dalam rakernas itu. Pertanda kepiawaian politik Presiden Jokowi dan pertanda powerful-nya Megawati. Ketegangan itu cair dalam dua hari.  Dengan skala dan intensitas yang berbeda, suasana di PDIP ini hampir sama jelang penentuan Jokowi sebagai calon presiden RI pada 2014. Saat itu Megawati yang menjadi anak kandung biologis dan ideologis Presiden Pertama RI Bung Karno mengikhlaskan ”hak privilese” ke kader PDIP hebat: Jokowi.  Saya mengenal Megawati sejak ia belum menjadi Ketum PDIP. Saat masih menjadi simbol perlawanan terhadap Soeharto. Sepanjang itu, ia adalah Ketum partai yang sangat rasional. Yang mengedepankan kepentingan bangsa dan partai. Bahkan bisa menomorduakan keluarga –termasuk anaknya– demi kepentingan bangsa dan partainya.  Konsistensi kepemimpinan dan sikap politik seperti itu bisa dimungkinkan muncul lagi ketika menghadapi Pilpres 2024. Apalagi, sistem pemilu kita menjadikan pemilihan umum presiden berbarengan dengan pemilihan umum legislatif. Marwah dan kemenangan partai sangat ditentukan dengan calon presiden yang akan diusungnya.  Sejumlah lembaga survei menunjukkan elektabilitas Ganjar sebagai capres yang terus meningkat. Maka, pertanda-pertanda yang ditunjukkan Megawati dan sejumlah tokoh puncak partai belakangan ini sebetulnya lebih memperkuat keterpimpinan Ganjar dalam berbagai survei elektabilitas capres mendatang.  Kekuatan PDIP adalah dalam menjaga satu komando dalam setiap keputusan politik. Ini yang tetap ingin dipertahankan sampai sekarang. Dengan dirigen tunggal Megawati Soekarnoputri. Rakernas PDIP kemarin adalah menyelaraskan berbagai ”alat musik” untuk sebuah orkestra besar menuju Pilpres 2024.  ”Kalau saya sudah salam komando dengan Ganjar, itu artinya kami sudah satu komando. Sudah tegak lurus dalam satu barisan,” tegas Bambang Pacul. Inilah rakernas yang mencairkan banyak hal. Termasuk mencairkan hubungan Ganjar-Bambang Pacul. Juga antara celeng dan banteng.  Bagaimana menurut Sampean? (*)

Hilal untuk Ganjar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/korupsi-go-to.jpg" alt="ARIF AFANDI. (Dok. Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ARIF AFANDI. (Dok. Jawa Pos)</figcaption>
</figure>KESADARAN untuk menghapus politik identitas mulai melebar. Makin banyak pemimpin nasional yang menganjurkan itu. Terutama para pemimpin organisasi keagamaan. Terutama pemimpin agama yang dari dulu ikut memperjuangkan Indonesia.  Politik identitas memang menjadi ancaman. Tak hanya di Indonesia. Tapi, juga di sejumlah negara. Termasuk negara yang selama ini telah mengklaim sebagai negara maju. Yang menjadikan agama sebagai ruang privat semata.  Tentu perwujudan masing-masing negara akan politik identitas berbeda-beda. Identitas kelompok yang menjadi dasar perjuangan politiknya juga beragam. Tidak hanya berbasis agama. Tapi, juga suku, ras, dan golongan.  Politik identitas merupakan ekspresi kepentingan politik untuk membela kelompoknya. Mereka yang mengorganisasi atas dasar ras, etnis, jenis kelamin, atau agama tertentu ini membentuk aliansi dan berorganisasi secara politik.  Jadi, tidak melulu agama. Kelompok LGBT yang membentuk organisasi politik untuk memperjuangkan kepentingannya juga disebut politik identitas. Apalagi kalau dalam memperjuangkan kepentingan politik itu dengan cara kekerasan maupun pemaksaan.  Para ahli meyakini, politik identitas mengancam demokrasi. Sebuah sistem politik yang dianggap paling terbaik dari yang buruk selama ini. Sistem yang menjamin adanya kesetaraan antarmanusia. Masing-masing orang punya hak suara.  Tapi, tentu itu bagi mereka yang masih percaya demokrasi. Sebab, masih ada juga yang tidak memercayainya. Ada yang lebih percaya pada teokrasi. Sistem yang dibangun berdasar keyakinan agama. Yang tidak hanya ada di Islam, tapi juga agama lainnya. Yang percaya pemimpin negara juga pemimpin agama. Titisan Tuhan yang harus mengatur dunia.  Kepemimpinan teokratis jelas tidak memberi ruang keberagaman. Minimal adalah keberagaman keyakinan akan ketuhanan. Kepemimpinan yang mungkin agak sulit diterapkan dalam sebuah masyarakat yang majemuk. Apalagi multimajemuk seperti bangsa Indonesia ini.  Realitas faktual tentang keberagaman saat akan membentuk sistem negara itulah yang jadi pertimbangan dasar para pendiri bangsa ini. Yang tak memilih sistem teokrasi sebagai pilihan. Yang lebih memilih sistem republik dengan dasar ideologi Pancasila sebagai konsensus bersama.  Pilihan itu adalah hasil dari kelegaan para pemimpin Islam yang ikut mendirikan negeri ini. Negara baru yang diimpikan telah mendorong hak-hak privilege yang telah dimiliki akibat peran kesejarahan maupun kepemimpinannya atas umat mayoritas. Mereka lebih memikirkan sesuatu yang besar ketimbang hanya menomorsatukan kepentingan golongannya.  Ini yang menyebabkan Piagam Jakarta yang mencantumkan kata-kata ’’dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya’’ hilang dari Pembukaan UUD 1945. Sebuah kalimat yang tentu sangat bermakna bagi umat Islam sebagai bagian dari gerakan perjuangan dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia.  Kelegaan yang sama juga terjadi pada para pemimpin daerah atau etnis untuk ikut melebur ke dalam negara yang baru terbentuk yang bernama Indonesia. Mereka secara sadar melepas kepentingan etnis, golongan, bahkan kepemimpinan tradisionalnya untuk sebuah negara baru. Sumpah Pemuda adalah tonggak akan hal ini.  Contoh paling legendaris kepemimpinan etnis yang melebur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dukungan Aceh dan Keraton Yogyakarta di awal kemerdekaan. Dua daerah ini ikut membiayai negara di awal kemerdekaannya. Selain merelakan wilayah kekuasaannya menjadi ibu kota sementara dan menyumbang dana untuk operasional pemerintahan.  Apakah kerelaan para pemimpin bangsa masa lalu itu sudah tidak lagi berarti di masa kini? Sehingga kita cenderung untuk menyuburkan politik identitas, politik atas dasar suku, ras, golongan, dan agama? Atau memang ancaman perpecahan ini sebagai sebuah siklus peradaban yang harus dilalui umat manusia?  Akal sehat tentu tidak menghendakinya. Setiap peradaban –bahkan yang dibangun oleh seorang Nabi– pasti mencita-citakan kehidupan umat manusia yang damai dan harmoni. Kehidupan yang bermartabat dengan saling menghargai satu sama lainnya. Bukan saling membantai antarsesama.  Demikian juga tujuan utama dari didirikannya sebuah negara. Ia menjadi organisasi yang mengelola dan melindungi semua sumber daya untuk kesejahteraan bersama. Melindungi yang lemah dan menata yang kuat. Negara adalah sebuah organisasi yang harus berada di atas segalanya.  Karena itu, politik –dengan segala perwujudannya– harus menjadi instrumen dalam menciptakan kehidupan yang damai itu. Menjadi wakil Tuhan yang memang menciptakan manusia bersuku-suku dan berbeda-beda. Menjadi perwakilan untuk mengelola perbedaan tersebut demi kebaikan bersama.  Di sinilah perlunya semua elemen bangsa untuk review ulang mengenai perjuangan politiknya masing-masing. Juga dalam hal menyodorkan para calon pemimpin bangsa yang akan mengelola sumber daya negara. Dengan memikirkan lahirnya pemimpin bangsa yang paling sedikit penolakannya dalam masyarakat yang majemuk ini.  Saya agak sentimental soal ini. Tentu itu bukan hal gampang. Sekali lagi, dibutuhkan kebesaran hati seperti para pendiri bangsa kita saat memperjuangkan kemerdekaan RI. Atau memang kita perlu bersabar untuk lahirnya sebuah generasi politik baru yang lebih memanusiakan manusia. Bukan yang menjadi ’’binatang politik’’ hanya untuk berkuasa.  Diperlukan generasi kepemimpinan baru yang bisa menyatukan. Bukan yang membelah-belah masyarakat atas dasar keyakinan agama, etnisitas, dan semacamnya. Diperlukan transformasi total dari politik identitas menjadi politik berkeadaban untuk umat manusia yang lebih bermartabat.  Saatnya kembali bersepakat menjadikan Indonesia sebagai sajadah, altar, pura, dan tikar hijau untuk semua keyakinan. Saya kira ini menjadi mimpi sebagian besar manusia yang berakal. (*)

Transformasi Politik Identitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/korupsi-go-to.jpg" alt="ARIF AFANDI. (Dok. Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ARIF AFANDI. (Dok. Jawa Pos)</figcaption>
</figure>MENGAJI Alquran memang sangat dianjurkan di bulan suci Ramadan. Inilah satu bulan penuh yang dianggap istimewa bagi umat Islam. Inilah bulan yang tepat bagi penggodokan spiritualitas diri.  Tapi, mengaji kini bukan hanya ibadah personal. Dengan adanya gerakan mengaji Alquran di jalan dan jalur pedestrian. Yang belum lama ini dilakukan sekelompok orang di Yogyakarta dan Pekanbaru. Jadilah bisa disebut dengan ngaji jalan.  Aksi itu sempat ramai di media sosial. Yang setuju bilang aksi tersebut sebagai syiar agama. Yang tidak setuju mengatakan, masih banyak tempat yang lebih pas untuk mengaji. ”Ngaji kok di jalan,” kata yang menentang.  Menurut saya, gerakan mengaji di jalan itu tidak harus dilihat dengan perspektif keberagamaan. Mesti didekati bukan dengan pendekatan ibadah. Tapi lebih tepat melalui kacamata yang lain. Sebagai instrumen mengekspresikan sikap salah satu kelompok Islam.  Ini bukan aktivitas keberagamaan sebagai bagian dari peribadatan. Melainkan ekspresi beragama yang menjadi instrumen show off. Ini seperti unjuk rasa mahasiswa yang menentang wacana jabatan tiga periode presiden. Yang layu sebelum berkembang.  Jika itu ekspresi sikap, lantas pesan apa yang akan disampaikan dengan gerakan ngaji di jalan? Ini yang belum terang. Padahal, jika itu untuk menyampaikan aspirasi, pesannya perlu jelas. Misalnya karena ada larangan mengaji di masjid atau sebagainya.  Jika eksistensi umat Islam yang ditunjukkan, tentu tidak tepat sasaran. Sebab, umat Nabi Muhammad SAW itu telah menjadi mayoritas di negeri ini. Ikut andil besar dalam pembentukan NKRI. Bahkan, aspirasinya terakomodasi dalam berbagai undang-undang (UU).  Konteksnya berbeda dengan salat bersama di Time Square, New York. Di negeri yang Islamnya minoritas itu, bisa dimaklumi jika ada upaya menunjukkan eksistensi diri umat Islam. Apalagi, memang jumlah masjid atau tempat ibadah muslim juga masih sangat terbatas di sana.  Berbicara eksistensialisme ini, saya menjadi teringat di tahun 1980-an. Ketika jilbab masih belum menjadi mode kaum muslim di Indonesia. Bahkan, ada larangan siswa memakai jilbab ke sekolah. Larangan resmi yang datang dari pemerintah.  Kini perempuan muslim tak memakai jilbab terkadang malah dianggap aneh. Bahkan, jilbab dan hijab telah menjadi mode dan komoditas bisnis yang berkembang pesat. Kalau jilbab dan hijab menjadi salah satu simbol keislaman seorang muslimah, apakah masih perlu unjuk eksistensi?  Di zaman dulu, pengajian juga harus mendapat izin dari kepolisian. Kalau penceramahnya tingkat nasional, izinnya di Mabes Polri. Kalau lintas provinsi, harus izin ke polda dan seterusnya. Beragama tak bebas seperti sekarang. Meski muslim sudah mayoritas. Nah, apakah sekarang mendatangkan pendakwah harus izin kepolisian?  Telah banyak juga akomodasi nilai-nilai agama dalam sistem ekonomi dan politik kita. Ekonomi syariah menjadi salah satu program prioritas. Ini salah satu alasan kenapa Jokowi memilih KH Ma’ruf Amin menjadi wakil presiden untuk periode kedua jabatan presidennya. Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi bank milik pemerintah yang juga besar sekarang.  Masih banyak daftar akomodasi aspirasi Islam dalam sistem NKRI. Kementerian Agama, UU Perkawinan, UU Zakat, dan sebagainya. Warga bebas mendirikan masjid, menggelar kegiatan keagamaan, dan memfasilitasi berbagai aktivitas keagamaan.  Semua itu menunjukkan bahwa menjadi kurang nalar jika menyebut ada Islamofobia di negeri ini. Kecuali bagi mereka yang menginginkan sesuatu yang lebih dari konsensus para founding fathers kita. Yang menyepakati bahwa kita memilih negara kesatuan dengan Pancasila sebagai dasar ideologi kita.  Realitasnya, selama ini masih ada kelompok muslim yang menginginkan itu. Ini terbukti dengan masih munculnya wacana tentang NKRI bersyariah, ide negara khilafah, dan aspirasi Islam yang belum puas dengan sistem berbangsa dan bernegara kita. Apalagi, aspirasi politik itu dibalut dengan identitas keagamaan.  Tantangan masa depan kita akan lebih kompleks daripada sekarang. Menyiapkan diri menghadapi masa depan dunia yang terus berubah seharusnya menjadi agenda penting bangsa ini. Termasuk elemen-elemen keagamaan yang ada di negeri ini. Membangun peradaban yang kompetitif di dunia menjadi sangat penting.  Ini hanya bisa dilakukan dengan membangun saling percaya diri. Termasuk kepercayaan diri umat Islam yang bisa unggul dalam percaturan peradaban baru ini. Show off dengan ngaji di jalan dan trotoar hanya akan menunjukkan inferiority complex alias perasaan inferior dari mayoritas umat.  Saya lebih suka berpikir bahwa sebagai mayoritas umat bukan lagi saatnya merasa terpinggirkan, terpojokkan, dan dikalahkan. Tapi menjadi penentu untuk membawa bangsa ini menjadi pemenang dalam percaturan global dengan keunggulan kompetitif dalam prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin.  Caranya? Tentu bukan dengan gerakan ngaji jalan. Kata orang Jawa: iku ora empan gowo papan. Mengerjakan sesuatu tidak pada tempatnya. Lebih patut gerakan mendidik warga disiplin lalu lintas atau saling menghormati di jalan.  Saya yakin, kalau semua berpikir tentang peradaban, pasti olok-olok cebong dan kadrun akan hilang sendiri. Olok-olok itu marak karena syahwat politik identitas dengan memperalat agama masih tinggi. Termasuk model ngaji jalan ini. (*)  *) Pemimpin Redaksi Jawa Pos 2001–2005

Ngaji Jalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/korupsi-go-to.jpg" alt="ARIF AFANDI. (Dok. Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ARIF AFANDI. (Dok. Jawa Pos)</figcaption>
</figure>MENARIK mengikuti cara berpikir Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf. Terakhir, dia menyatakan menyebut kafir untuk nonmuslim tak lagi relevan untuk dunia modern. Bahkan, ia mengemukakan bahwa pendapat tersebut telah menjadi kesepakatan para ulama NU. Jadi, bukan hanya pendapat pribadi. Tapi sudah ijtimak ulama. Yang diputuskan lewat Munas Alim Ulama di Banjar, Jawa Barat, beberapa tahun lalu.  Karena itu, kata dia, perlu ada cara untuk mengubah pola pikir umat Islam terkait kategori kafir atau nonmuslim tersebut. Pola pikir yang telah lama mengendap dalam sebagian besar alam bawah sadar kaum muslim.  Kiai yang juga jebolan Universitas Gadjah Mada (UGM) ini mengemukakan pendapatnya tersebut di acara yang digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam sebuah webinar dengan tema Turn Back Islamophobia.  Menurutnya, realitas di dunia yang ada bukan hanya Islamofobia. Tapi juga kafirfobia. Turunannya ada Judiofobia, Hindufobia, Kristofobia. Semua yang disebut terakhir ini berkembang di kalangan umat Islam.  Bagi Yahya Cholil Staquf, semua itu muncul sebagai warisan konflik panjang berbasis politik identitas. Terutama konflik yang terjadi hampir 700 tahun antara kekhalifahan Utsmaniyah dan kerajaan-kerajaan Kristen di Eropa.  Pemikirannya ini sebetulnya sudah muncul lama. Ia ingin memutus potensi konflik berkepanjangan yang dibungkus dengan politik identitas seperti itu. Untuk apa? Untuk terciptanya peradaban dunia baru yang damai dan maslahat.  Ia rupanya meyakini bahwa peradaban baru hanya bisa dibangun melalui perubahan mindset. Perubahan cara berpikir. Dan Islam adalah cara hidup yang bisa menjadi spirit bagi perubahan. Seperti halnya Nabi Muhammad mengubah bangsa Arab yang jahiliah.  Sumber persoalan yang menjadikan agama sebagai sumber konflik karena pemahaman agama sebagai simbol identitas. Menjadi alat perjuangan politik. Bukan inspirasi yang menuntun manusia untuk hidup dalam dunia yang secara alamiah beragam dan terus berubah.  Pemahaman itu bukan hanya ada pada muslim. Tapi juga penganut agama-agama lain. Terutama kelompok agama yang terlibat konflik dalam sejarah panjang peradaban dunia. Antara Islam dan Kristen. Antara Yahudi dan lainnya. Bahkan menjadi simbol identitas perjuangan politik antar penganut agama yang sama.  Lantas, sampai kapan dunia akan diwarnai konflik berkepanjangan? Inilah yang ingin diputus mata rantainya oleh Yahya Cholil Staquf. Melalui perubahan mindset. Perubahan pola berpikir. Melalui perubahan tentang cara memahami agama.  Baginya tidak masuk akal membawa kembali peradaban Islam ke masa lalu. Apalagi mengembalikan role model sistem kekhalifahan dalam dunia modern. Apalagi mengikuti role model imperium Utsmaniyah yang dibangun dengan perang. Yang luka sejarahnya berkepanjangan hingga sekarang.  Ia menawarkan pemahaman keagamaan Islam seperti yang dianut mayoritas bangsa Indonesia. Yang dulu dia artikulasikan dengan sebutan Islam Nusantara. Pemahaman Islam yang telah terbukti menjadi inspirasi berdirinya NKRI sekaligus menjaga negeri ini teguh dengan kebinekaannya.  Islam rahmah yang menjadikan humanitarian sebagai basis kehidupan bersama umat manusia lainnya. Islam yang inspiratif, bukan Islam aspiratif. Islam yang mengedepankan tata kehidupan baru yang saling menghargai antar pemilik keyakinan lainnya.  Ia mengartikulasikan hal itu bukan dari ruang hampa. NU ingin ia jadikan sebagai lokomotif bagi gerbong panjang peradaban dunia. Organisasi keagamaan Islam terbesar di dunia itu dia jadikan eksemplar bagi peradaban tersebut. Contoh konkret implementasi paham keagamaan yang relevan dengan kehidupan modern.  Makanya, ketika terpilih menjadi ketua umum PBNU, ia lakukan konsolidasi organisasi. Ia perkuat jam’iyah-nya. Sehingga NU tidak hanya besar sebagai jamaah. Tapi juga kuat sebagai organisasi. Menjadikan NU sebagai instrumen untuk role model peradaban dengan Islam sebagai inspirasi.  Sebelum ini, Yahya Cholil Staquf sudah melangkah lebih jauh. Dengan mengandalkan gagasan serta kemampuannya mengartikulasikan gagasan. Melalui jaringan internasional yang dibangunnya. Sehingga bisa menembus pusat-pusat kekuasaan strategis dunia. Di Amerika Serikat dan Eropa.  Sekarang ia melangkah seperti moto Toyota: Moving Forward. Melaju ke depan. Tanpa menoleh ke belakang. Membangun peradaban baru dengan kendaraan besar: Nahdlatul Ulama. Organisasi dengan warga yang lebih dari seratus juta jiwa. Jelas ini menambah legitimasi dia sebagai pembawa gagasan baru.  Makanya tidak heran, begitu terpilih menjadi Ketum PBNU, para duta besar dari berbagai negara di belahan benua antre menemuinya. Untuk merintis hubungan dan kerja sama dengan NU. Setidaknya ingin menjadi bagian dari gerbong untuk membangun peradaban baru dunia.  Jika NU Moving Forward ini menjadi rangkaian baru gerbong perubahan, ormas yang berbasis pesantren di pedesaan ini akan menyumbangkan hal baru bagi Indonesia dan dunia. Tonggak baru kepemimpinan Islam di dunia. Yang membawa syiar Islam yang rahmah. Tonggak baru di usianya yang seabad.  Rasanya ingin punya umur lebih panjang. Agar bisa menyaksikan peradaban baru dunia yang didiseminasi NU melalui Yahya Cholil Staquf. Dari ormas Islam yang dulu pernah dengan nada sinis disebut sebagai kaum sarungan. (*)  *) Pemred Jawa Pos 2001–2005

NU Moving Forward

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/korupsi-go-to.jpg" alt="ARIF AFANDI. (Dok. Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ARIF AFANDI. (Dok. Jawa Pos)</figcaption>
</figure>AKHIRNYA ide itu muncul juga. Dari seorang petinggi hukum. Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin.  Apa itu? Tentang penanganan kasus korupsi di bawah Rp 50 juta. Kata dia, memenjarakan koruptor teri tak sebanding dengan biaya perkara yang dikeluarkan.  Ah... berarti dia tidak pro pemberantasan korupsi? Tidak juga. Saya melihat dia berpikir realistis. Lebih mengedepankan akal sehat.  Substansi pemberantasan korupsi itu penyelamatan uang negara agar tidak digarong dan sepenuhnya untuk menyejahterakan rakyat. Kalau uang yang diselamatkan tak sebanding dengan yang dikeluarkan, untuk apa?  Toh, masih sangat banyak kasus korupsi kelas kakap yang belum tertangani. Atau belum terendus. Aparat penegak hukum bisa fokus ke pelaku ”ikan hiu” itu. Yang biasanya menggarong uang negara dalam jumlah besar.  Toh, sistem penanganan penyelewengan uang negara sudah berlapis-lapis. Melalui pengawasan internal maupun eksternal. Jika ditemukan penyelewengan jumlah kecil, tangani secara administratif. Termasuk mengembalikan dananya.  Saya jadi teringat kasus yang melibatkan seorang pejabat rendahan di Pemkot Surabaya. Saat saya masih menjadi ”sesuatu”, beberapa tahun lalu. Hanya gara-gara korupsi Rp 35 juta, setahun dia meringkuk di penjara. Itu bukan jumlah yang dikorupsi. Melainkan nilai proyek yang kemudian menjadi kasus korupsi. Katakanlah dia mengambil 50 persennya, maka dia hanya mengorupsi Rp 15 juta lebih. Dugaan saya, tidak sebesar itu yang diterima.  Proses penanganannya berbulan-bulan. Dia harus meninggalkan kerja untuk menghadapi kasusnya. Sejumlah pejabat lainnya harus ikut diperiksa sebagai saksi. Mereka juga harus meninggalkan pekerjaannya.  Bayangkan, berapa anggaran yang keluar untuk mengurusi kasus itu? Berapa personel yang disediakan kejaksaan untuk penyelidikan sampai penyidikan? Juga saat melakukan penuntutan ke pengadilan. Saat proses pengadilan, berapa personel untuk persidangan? Paling tidak, ada tiga hakim yang mengadili. Plus panitera. Belum lagi kalau diperlukan pengamanan kepolisian jika kasus itu dinilai membahayakan.  ”Nggak cucuk,” kata orang Surabaya.  Rupanya makin banyak yang mengedepankan akal sehat di kalangan penegak hukum kita. Tak hanya mengedepankan hukum formil. Tapi mulai melihat pertimbangan-pertimbangan materiil. Sehingga tidak semuanya harus dibawa ke pengadilan. Tidak hanya bersemangat memidanakan orang. Tapi melakukan penegakan berdasar prinsip dasar hukum: menegakkan keadilan. Tentu keadilan tak sama dengan pemenjaraan. Menyelamatkan kekayaan negara tanpa harus mengobral anggaran negara.  Ini seperti yang pernah dilakukan Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya Didik Farkhan Alisyahdi. Yang telah berhasil mengembalikan aset Pemkot Surabaya bernilai ratusan miliar rupiah. Tanpa harus memenjarakan pelakunya.  Model itu yang kemudian dipakai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mohammad Dofir. Yang baru saja naik pangkat menjadi pejabat di Kejaksaan Agung. Penegak hukum asal Madura tersebut juga berhasil mengembalikan aset pemkot yang diambil pihak swasta ke negara.  Model Didik Farkhan dan Mohammad Dofir dalam mengembalikan aset negara itu di Amerika disebut DPA (deferred prosecutor agreement) atau NPA (non prosecutor agreement). Jadi penyelesaian hukum dengan menunda penuntutan dan membatalkan penuntutan. Seseorang tidak dituntut secara pidana sepanjang mengembalikan aset negara yang diperoleh secara melawan hukum.  Spirit jaksa agung itu tak hanya akan menyelamatkan aset negara dengan cara pemborosan uang negara. Tapi juga bisa mengurangi overload penjara yang menjadi problem negeri ini sejak lama. Sejak rajin menangani kasus korupsi dan narkoba.  Tapi, dalam tataran praktis, tampaknya ide jaksa agung ini masih harus dijabarkan lebih lanjut. Misalnya terkait dengan ukuran kinerja penegak hukum di bawahnya. Yang itu sangat penting dalam sistem birokrasi kita.  Tentu, kinerja penegak hukum tak lagi seberapa banyak kasus yang ditangani. Bukan lagi berapa target kasus setiap tahun yang harus diselesaikan. Tapi lebih ke indikator yang lebih substantif. Misalnya, kinerja mereka diukur dari berapa kekayaan negara yang bisa dikembalikan dan diselamatkan. Bukan jumlah kasusnya. Melainkan ke substansi penyelamatan kekayaan negara.  Kuantifikasi kasus sebagai indikator kinerja penegak hukum akan mendorong mereka menguber jumlah kasus. Bukan nilai kasus dalam rangka pemberantasan korupsi. Ini yang juga sering mendorong penyelewengan administrasi bisa berubah menjadi pidana korupsi.  Kerja penegakan hukum memang tidak hanya memerlukan kerja keras dan kerja cerdas. Tapi juga perlu wisdom atau keluasan hati. Melihat hukum sebagai sesuatu yang mulia. Untuk membangun masyarakat tertib dan tidak jahat. Peradilan bukan sekadar rezim administratif untuk menciptakan tatanan yang tertib. Ia hanya salah satu cara membangun peradaban masyarakat yang lebih baik. Di sinilah diperlukan berbagai gagasan cerdas seperti di atas.  Apalagi, kini mulai diperkenalkan konsep restorative justice dalam sistem hukum kita. Sebuah pendekatan untuk mengurangi kejahatan dengan mempertemukan antara korban dan terdakwa. Pendekatan musyawarah dalam menegakkan hukum.  Melalui konsep itu, kasus tindak pidana tidak perlu selalu berakhir dengan penjara. Sanksi hukum bisa dalam bentuk lain. Yang di luar negeri bisa dalam bentuk kerja sosial, denda, dan semacamnya. Tidak harus meringkuk di penjara.  Ide jaksa agung tentang korupsi Go Cap Tio ini bisa menjadi awal reformasi hukum kita. Biar tak lagi menyelamatkan uang negara dengan cara memboroskan uang negara. Bukan hanya di kejaksaan. Tapi juga di kepolisian dan lembaga peradilan lainnya.  Spirit jaksa agung ini perlu ditumbuhkembangkan. Cuma bukan dengan cara diskon hukuman korupsi karena dianggap telah berbuat baik saat masih menjabat. Ups…. (*)

Korupsi Go Cap Tio

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/KPN_Yahya_Muhaimin.png" alt="Yahya Muhaimin. Wikipedia" width="100%">
<figcaption>Yahya Muhaimin. Wikipedia</figcaption>
</figure>HARI itu, tiba-tiba Dr A. Yahya Muhaimin memanggil saya ke ruangannya. Di Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM). Sebagai mahasiswa jurusan ilmu komunikasi, saya memang mengambil mata kuliah pilihan yang diampunya: perbandingan sistem politik. Banyak mahasiswa lain jurusan yang ikut mata kuliah ini. Terutama yang tertarik politik sejak mahasiswa.  ”Rif, kamu mau minta nilai apa?’’ kata Pak Yahya –demikian saya biasa memanggil– setelah duduk di kursi depan meja kerjanya. Saya sempat terhenyak karena tak menduga mendapat pertanyaan demikian.  Memori itu yang langsung saya ingat ketika mendapat kabar ia mengembuskan napas terakhir di Purwokerto, 9 Februari 2022. Selain, ingatan saya ketika Pak Yahya menjadi saksi pernikahan saya di Jogja 27 tahun lalu. Jenazah mantan guru besar UGM, tokoh Muhammadiyah, dan mantan menteri pendidikan dan kebudayaan RI itu dimakamkan di Bumiayu, Jawa Tengah, tempat kelahiran dan tempat tinggal setelah ia pensiun dari dosen.  Sebenarnya, ia tak bisa disebut sepenuhnya pensiun. Sebab, meski tak lagi mengajar di UGM, ia mengelola yayasan pendidikan yang dirintis keluarganya. Juga perguruan tinggi yang didirikan: Universitas Peradaban.  Pak Yahya bisa disebut guru sampai akhir hayat. Guru sebagai profesi maupun guru sebagai kancah pengabdian. Meski sudah doktor dan dosen, ia masih tetap mengajar di SMA milik keluarganya. Tak ada yang meragukan kecerdasan dan ketelatenannya sebagai guru dan ilmuwan. Ia dikenal sebagai ahli politik militer. Meski basisnya adalah dosen di jurusan hubungan internasional, fakultas ilmu sosial dan politik.  Di luar itu, ia dikenal sebagai tokoh Muhammadiyah yang hatinya dekat dengan NU. Bahkan, ketika Gus Dur menjadi presiden, ia dipilih sebagai Mendikbud yang sejak Orde Baru menjadi ”jatah’’ ormas Islam terbesar kedua di Indonesia itu. Kedekatan dengan cucu pendiri NU itu membuat ia tak mau mundur dari menteri ketika PAN yang diketuai Amien Rais memintanya meninggalkan kabinet Gus Dur. Ia memilih menemani presiden sampai detik-detik akhir dilengserkan MPR.  Sikapnya itu sempat membuat hubungannya dengan Amien Rais renggang. Karena ia dianggap lebih mengedepankan pertemanannya dengan Gus Dur ketimbang mendukung sikap partainya. Partai yang ikut mendukung pelengseran Gus Dur.  Saya tidak tahu awal persahabatan Pak Yahya dan Gus Dur. Yang pasti, masing-masing saling menghargai dan mendukung. Bahkan, nilai persahabatannya melebihi dengan Amien Rais yang sejak mahasiswa telah bersama-sama.  Meski lahir di daerah yang lingkungannya mayoritas NU, ia tak malu menunjukkan keheranannya tentang kultur NU yang kaya akan humor dan joke. Sampai pernah muncul pertanyaan darinya: apakah menjadi orang NU itu harus lucu?  Rupanya, selain pengalamannya bergaul dengan tokoh NU yang humoris, ia juga dekat dengan Mohtar Mas’oed di UGM. Doktor lulusan Amerika. Sesama dosen. Pria asal Malang ini dikenal lahir dari keluarga aktivis NU. Dalam keseharian, Pak Mohtar selalu punya banyak humor tentang berbagai hal. Persinggungannya dengannya dan tokoh nahdliyin itulah yang membuat ia punya kesan bahwa syarat menjadi NU harus lucu.  Pak Yahya bukanlah politikus. Kalaupun pernah dijadikan pengurus partai, ia tergolong politikus lugu. Karena itu, ia lebih tepat disebut sebagai aktivis. Saat mahasiswa aktivis HMI, setelah sarjana aktivis Muhammadiyah.  Pak Yahya dikenal sebagai seorang dosen yang kaya sejak awal. Orang tuanya pedagang emas di Bumiayu. Tokoh masyarakat yang mempunyai yayasan pendidikan di kota itu. Bisa dibilang, ia paling makmur di antara dosen seangkatannya.  Ia juga menjadi generasi pertama dari gelombang akademisi santri saat itu. Yang mendapatkan pendidikan di luar negeri. Doktornya diperoleh dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) Amerika Serikat.  Seangkatannya, banyak berdatangan doktor muslim baru hasil pendidikan Barat. Selain Yahya Muhaimin, ada Mohtar Mas’oed, Afan Gaffar, Ichlasul Amal, A. Syafi’i Ma’arif, Kuntowijoyo, dan Amien Rais. Di Jakarta ada Nurcholish Madjid, Dawam Raharjo, dan sebagainya. Pemikiran-pemikiran mereka ini mewarnai wacana keilmuan di Indonesia. Mereka tidak hanya memimpin wacana keislaman. Tapi, juga memicu gelombang baru pemikiran tentang demokratisasi dan penguatan kekuatan sipil.  Pak Yahya memang bukan penggerak. Tapi, ia menjadi bagian dari kebangkitan para cendekiawan muslim yang mulai mewarnai wacana tentang berbagai isu di dalam negeri. Berbagai tulisan dan komentarnya banyak dimuat dan dikutip berbagai media massa kala itu.  Ia lebih tepat ditempatkan sebagai penyambung antara dua kelompok cendekiawan muslim teknokratis dengan cendekiawan muslim prodemokrasi. Ia menjadi pilihan jalan tengah antara cendekiawan muslim yang bergabung di ICMI dengan cendekiawan muslim yang bergerak di penguatan civil society.  Yahya Muhaimin kini telah menyusul Gus Dur, sahabatnya yang telah lebih dulu menghadap Sang Khalik. Dua orang NU dan Muhammadiyah yang kiprahnya mewarnai perubahan penting di dalam negeri ini. (*)  <hr />  *) Profesional santri yang tinggal di Surabaya. Pemimpin Redaksi Jawa Pos 2001–2005

Pak Yahya dan NU Lucu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/arif-afandi-kembali-pimpin-kagama-jatim_m_.jpg" alt="Arif Afandi (duduk di depan ketiga dari kanan) kembali dipercaya untuk memimpin Kagama Jatim" width="100%">
<figcaption>Arif Afandi (duduk di depan ketiga dari kanan) kembali dipercaya untuk memimpin Kagama Jatim</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Arif Afandi untuk kedua kalinya menerima mandat sebagai Ketua Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) Jawa Timur. Setelah sebelumnya dipercaya periode 2014-2019, Arif kembali menjabat untuk masa bakti 2019-2024. Mantan Pemimpin Redaksi Jawa Pos tersebut terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) Minggu (24/3) di Hotel Novotel Samator Surabaya. Musda ini dihadiri Pengurus Cabang dari seluruh kota/kabupaten di Jatim ini. Setelah terpilih Arif mengatakan ada beberapa target untuk era kepengurusan keduanya ini. Misalnya memperrluas konsildasi organisasi. Kemudian mengintensifkan komunikasi dengan ikatan alumni universitas lain di Jatim. "Saya juga punya mimpi pengadaan kantor Kagama Jatim. Selain itu, Kagama Jatim juga harus mempunyai banyak kegiatan sosial di masyarakat," kata Arif. Laporan pertanggung jawaban alumnus Ilmu Komunikasi UGM angkatan 1983 itu diterima oleh pengcab Kagama kabupaten/kota di Jatim. Semua pengcab mendukung untuk terpilihnya lagi Arif sebagai ketua. Pelaksanaan Musda Kagama Jatim ini juga dihadiri Sekretaris Jendral Pengurus Pusat Kagama AAGN Ari Dwipayana.

Arif Afandi Kembali Pimpin Kagama Jatim

arif afandi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#arif afandi

Berita Terkini