<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/20/yan-run-panen-3-582328523-1-1-360005484.jpg" alt="Proses panen gabah oleh petani padi di Desa Keras, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang./Azmy Endiyana Z/Radar Jombang" width="100%">
<figcaption>Proses panen gabah oleh petani padi di Desa Keras, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang./Azmy Endiyana Z/Radar Jombang</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) resmi menetapkan pemberlakuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Giling (GKP) di tingkat petani sebesar Rp 6.000 per kilogram (kg). Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Perbadan 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras. "HPP Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani telah ditetapkan sebesar Rp6.000 per kilogram dengan kualitas kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa maksimal 10 persen," kata Arief, dikutip dari Antara, Minggu (9/6). Sementara itu, HPP Gabah Kering Panen di tingkat penggilingan sebesar Rp 6.100 per kg dengan kualitas kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa maksimal 10 persen. Untuk GKP dengan kualitas kadar air maksimal 14 persen dan kadar hampa maksimal 3 persen, pemerintah menetapkan HPP di penggilingan sebesar Rp 7.300 per kg. "Kemudian HPP gabah kering giling di gudang Bulog sebesar Rp 7.400 per kg dengan kualitas kadar air maksimal 14 persen dan kadar hampa maksimal 3 persen," jelas Arief. Ia juga mengatakan, HPP beras di gudang Bulog sebesar Rp 11.000 per kg dengan kualitas derajat sosoh minimal 95 persen, kadar air maksimal 14 persen, butir patah maksimal 20 persen, dan butir menir maksimal 2 persen. Besaran HPP gabah dan beras yang diberlakukan, lanjut Arief, sama besar dengan fleksibilitas yang sebelumnya dikeluarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 167 Tahun 2024 Tentang Fleksibilitas Harga Pembelian Gabah dan Beras Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah. Arief mengatakan, dengan penetapan HPP GKP tersebut harga batas bawah pembelian gabah/beras oleh Perum Bulog dapat menjaga dan melindungi harga dasar gabah/beras di tingkat petani. Sebelumnya Bapanas memberlakukan kebijakan fleksibilitas HPP sejak 3 April 2024, dengan besaran yang sama dalam Perbadan tersebut. "Jadi, instrumen ini kita harapkan dapat melindungi kepentingan petani di hulu, sehingga harga gabah/beras tidak jatuh di tingkat produsen dan dapat menjadi dasar bagi Bulog untuk mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani dalam negeri," ujar Arief. Arief menegaskan, proses penetapan HPP gabah/beras ini telah melalui serangkaian diskusi panjang bersama pemangku kepentingan di bidang perberasan, dengan memperhatikan berbagai sisi terutama pada tiga lini antara lain di tingkat produsen, pedagang, dan konsumen. Dia berharap dengan kebijakan tersebut dapat menjadi jaring pengaman bagi produsen gabah dan beras, sehingga harga tidak terlampau turun jauh pada saat panen. Komponen biaya produksi, lanjut Arief, seperti benih, pupuk, hari orang kerja, sewa lahan, dan seterusnya itu saat ini mengalami kenaikan dan harus disikapi dengan baik.&nbsp;"Kita tidak bisa memuaskan semua pihak, namun penetapan HPP ini tentunya berdasarkan masukan, diskusi, dan tanggapan dari berbagai&nbsp;stakeholder&nbsp;perberasan dan mempertimbangkan keseimbangan harga hulu hilir," terang Arief. Arief menambahkan, di dalam Perbadan tersebut juga mengatur tentang rafaksi harga. Sehingga apabila terdapat gabah dan beras yang tidak sesuai dengan kualitas yang ditentukan seperti rincian di atas, Bulog tetap bisa menyerapnya.

Sementara itu, HPP Gabah Kering Panen di tingkat penggilingan sebesar Rp 6.100 per kg dengan kualitas kadar air maksimal 25 persen.

Bapanas Tetapkan HPP Gabah di Tingkat Petani Rp 6.000 per Kilogram

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/12/kepala-3124318461.jpg" alt="Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi. ( Nurul F/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi. ( Nurul F/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Beras premium langka di minimarket. Sejumlah merek beras yang biasa banyak terpampang di rak, kini minim bahkan nyaris kehabisan stok.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menepis kelangkaan beras di minimarket tersebut. Dia memastikan, stok beras masih ada di pasar hingga rumah tangga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Enggak, enggak begitu (langka). Bapanas tadi bersama Pak Presiden, ada Mendag, Menteri BUMN, Menko Perekonomian tadi pagi-pagi sekali dari istana untuk membahas kondisi perberasan hari ini,&rdquo; kata Arief kepada wartawan di Kantor PT Food Station Tjipinang Jaya, Jakarta, Senin (12/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/014153263/usai-cetak-brace-lawan-girona-jude-bellingham-samai-rekor-gol-cristiano-ronaldo-dan-ronaldo-nazario">Usai Cetak Brace Lawan Girona, Jude Bellingham Samai Rekor Gol Cristiano Ronaldo dan Ronaldo Nazario</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Beras hari ini cukup, buktinya kalau ga percaya main aja ke pasar, di rumah tangga, di rumah bapak ibu semua, pasti ada beras, ga ada yg ga ada beras. pasti ada,&rdquo; imbuh Arief.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Arief juga menjelaskan, terkait dengan pembatasan pembelian beras hanya 2 pak di minimarket. Itu dilakukan sebagai bentuk pemerataan sehingga jika ada masyarakat yang hendak membeli dalam jumlah banyak bisa langsung ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), bukan minimarket.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, pemerintah mengakui pada Januari - Februari 2024 memang kondisi neraca beras pemerintah kurang 2,8 juta ton. Tetapi, kata Arief, pemerintah sudah mempersiapkan dengan melakukan importasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kalau saya bicara seperti ini 3 atau 6 bulan lalu, teman-teman tanyakan (saya) pro impor atau ga, bukan itu poinnya. Kita lagi mempersiapkan cadangan pangan pemerintah. Karena kalau Bulog tidak memiliki cadangan pangan pemerintah, terjadi seperti ini sangat bahaya. Jadi saya tegaskan hari ini, stok pemerintah cukup ya,&rdquo; tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Berdasarkan pantauan JawaPos.com, Senin (12/2) di sejumlah minimarket, seperti Indomaret dan Superindo kawasan Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, beras premium 5 kg sulit ditemui.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/014153256/dokter-forensik-ungkap-hasil-otopsi-dante-dipastikan-meninggal-karena-tenggelam">Dokter Forensik Ungkap Hasil Otopsi Dante, Dipastikan Meninggal Karena Tenggelam</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan di Superindo, rak yang biasa dipakai untuk menumpuk rapih sejumlah merek-merek beras, kini berubah penuh dengan tumpukan kardus mie instan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satu petugas Indomaret di Cipinang, Jakarta Timur mengatakan tokonya sudah sejak sepekan terakhir kehabisan stok beras premium. Bahkan, dia tidak bisa memastikan barang tersebut kapan akan disuplai oleh perusahaan ke tokonya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sudah seminggu habis. Biasanya, setiap pengiriman barang sama perusahaan selalu ada. Tapi sekarang, udah enggak dibawain,&rdquo; kata petugas saat ditemui JawaPos.com.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Arief Prasetyo Adi menepis kelangkaan beras di minimarket tersebut. Dia memastikan, stok beras masih ada di pasar hingga rumah tangga.

Beras Premium Langka di Minimarket, Pemerintah Pastikan Beras Ada di Pasar hingga Rumah Tangga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/10/food-waste-1139533469.jpg" alt="Pemerintah tengah menggodok RUU Food Waste." width="100%">
<figcaption>Pemerintah tengah menggodok RUU Food Waste.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa pihaknya dalam tahap berkonsultasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengenai penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Food Waste. &ldquo;Kami sudah mulai dengan&nbsp;hearing&nbsp;bersama Kemenkumham, sarannya adalah kami bersama Kementerian/Lembaga akan undang di minggu kedua November. Jadi, ini kami&nbsp;akan dorong terus, dan tentunya&nbsp;progres-nya pada saatnya nanti akan kami&nbsp;sampaikan,&rdquo; kata Kepala Arief, di Jakarta, kemarin. Arief menjelaskan penyusunan regulasi dalam bentuk undang-undang membutuhkan kajian yang komprehensif, melibatkan berbagai stakeholder terkait, dan mengarah pada penguatan ketahanan pangan dan gizi. Regulasi tersebut juga disebutnya membutuhkan unsur penerapan sanksi, sehingga perlu diatur dengan prinsip kehati-hatian. Pelibatan stakeholder dalam kajian terhadap isu, katanya pula, juga mengemuka dalam Policy Dialogue peringatan International Day of Awareness of Food Loss and Waste (IDAFLW) tanggal 29 September 2023. Melalui&nbsp;policy dialogue&nbsp;tersebut disimpulkan bahwa komitmen global, regional, dan nasional mengarah pada kebutuhan untuk FLW semakin mendesak untuk segera ditangani. Selain itu, NFA sejak akhir 2022 telah melakukan penyusunan mekanisme pemanfaatan, pengelolaan dan penyaluran pangan berlebih melalui Piloting Gerakan Selamatkan Pangan di wilayah Jabodetabekjur, penyediaan mobil logistik dan food truck serta upaya kolaboratif dengan para donatur pangan beserta bank pangan atau penggiat Selamatkan Pangan. Kemudian pada 2023, NFA menderaskan pelaksanaan kegiatan Gerakan Selamatkan Pangan melalui alokasi dana dekonsentrasi di 12 provinsi yang berbasis perkotaan dan telah memiliki penggiat bank pangan. &ldquo;Hal ini menjadi bukti empiris potensi penyaluran pangan berlebih dan mekanisme yang dapat dilakukan dalam penyelamatan pangan dan optimalisasi langkah bersama cegah&nbsp;food waste,&rdquo; ujar&nbsp;Arief pula. Secara global,&nbsp;food loss and waste&nbsp;yang merupakan salah satu tantangan terbesar dalam sistem pangan saat ini. Food Waste Index Repor UNEP 2021 mencatat sekitar 13 persen dari total produksi pangan global mengalami penyusutan (food loss) dan 17 persen pangan terbuang percuma karena perilaku boros pangan (food waste). Adapun menurut kajian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 2021,&nbsp;Food Loss and Waste&nbsp;di Indonesia pada tahun 2000-2019 mencapai 115 kg-184 kg/kapita/tahun. Jumlah tersebut sepatutnya dapat menghidupi 61 juta-125 juta orang atau sama dengan 29 persen-47 persen populasi rakyat Indonesia.

Regulasi tersebut juga disebutnya membutuhkan unsur penerapan sanksi, sehingga perlu diatur dengan prinsip kehati-hatian.

Pemerintah Bakal Bikin Undang-undang yang Mengatur tentang 'Food Loss and Waste'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/27/kepala-nfa-16263199.jpg" alt="Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi." width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) mengejar stok level untuk masing-masing komoditas di atas 5-10 persen dari kebutuhan nasional agar dapat mengantisipasi fluktuasi harga pangan. "Stok level untuk masing-masing komoditas ditargetkan dapat mencapai 5 sampai 10 persen dari kebutuhan konsumen nasional demi bisa lakukan intervensi pasar," kata Kepala NFA Arief Prasetyo Adi di Jakarta, kemarin. Arief menuturkan secara umum, harga pangan nasional menunjukkan angka yang stabil meski terdapat kenaikan harga pada cabai merah keriting, jagung, dan gula konsumsi. Sementara untuk beras harganya mulai melandai secara gradual. Sejumlah upaya yang dilakukan NFA untuk menjaga stok pangan dengan melalui penderasan distribusi beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) ke berbagai lini pasar. Per 7 November beras medium kualitas premium tersebut telah disalurkan sebanyak 905 ribu ton. &ldquo;Selain beras, SPHP jagung juga kita dorong Bulog segera salurkan ke peternak mandiri. Bulog telah berkontrak 171 ribu ton dengan estimasi tiba pada 15 November," ujarnya. Selain itu, Arief juga meminta pemerintah daerah agar dapat meningkatkan kerja sama antara daerah (KAD) serta optimalisasi fasilitas tol laut, kargo pesawat, dan moda angkutan lainnya guna memudahkan memobilisasi produk pangan dari daerah yang surplus ke daerah defisit. Tercatat program mobilisasi pangan berupa Fasilitas Distribusi Pangan telah terpenuhi sebanyak 1,73 juta kg per 5 November. Sedangkan dalam menjaga stabilitas harga, NFA senantiasa melakukan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang telah terealisasi di 1.397 titik yang tersebar di 35 provinsi dan 317 kabupaten/kota. Dari segi penyerapan anggaran NFA, sampai 6 November telah mencapai Rp303,9 miliar atau 65,39 persen dari total anggaran NFA tahun ini sebanyak Rp464,7 miliar. Selanjutnya anggaran tahun depan untuk NFA telah ditetapkan sebesar Rp442,6 miliar. "Kami targetkan hingga akhir Desember 2023 dapat terealisasi hingga 98 persen. Untuk mencapai target tersebut, kami terus maksimalkan realisasi serapan anggaran di pusat serta mendorong dinas-dinas urusan pangan yang ada di daerah untuk percepatan realisasi anggaran dekonsentrasi," kata Arief.

NFA mengejar stok level untuk masing-masing komoditas di atas 5-10 persen dari kebutuhan nasional agar dapat mengantisipasi fluktuasi harga.

Kepala Bapanas Targetkan Stok Nasional 5-10 Persen di Atas Kebutuhan Tiap Komoditas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/1618897386474.jpg" alt="Gula Rafinasi.. Salah seorang pedagang saat menakar gula di Pasar Beras Bendul Merisi Surabaya. Dimana Pengusaha Jatim minta pemerintah pusat cabut Permenperin 3 2021 tentang gula rafinasi. Mereka menilai aturan tersebut justru menjauhkan Indonesia dari r" width="100%">
<figcaption>Gula Rafinasi.. Salah seorang pedagang saat menakar gula di Pasar Beras Bendul Merisi Surabaya. Dimana Pengusaha Jatim minta pemerintah pusat cabut Permenperin 3 2021 tentang gula rafinasi. Mereka menilai aturan tersebut justru menjauhkan Indonesia dari r</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang pangan dan swasta untuk mempercepat realisasi impor gula. Hingga kini, realisasi impor gula baru mencapai 26 persen dari total kuota 1,01 juta ton. "Realisasi impor kita hanya 26 persen sehingga secepatnya saudara-saudara kita yang memegang kuota impor harus merealisasikan importasinya, termasuk BUMN di bidang pangan RNI dan PTPN," kata Arief dalam acara Gerakan Pangan Murah Serentak di Kantor Bapanas, Jakarta, Senin (16/10). Arief mengatakan, rendahnya realisasi impor salah satunya juga disebabkan oleh sektor swasta yang baru akan melakukan importasi jika harga di luar negeri lebih rendah. Padahal tujuan utama impor, ditegaskannya, bukan mengenai harga melainkan pemenuhan stok. "Privat (swasta) juga sama hanya melakukan importasi kalau untung, maka kalau harga di luar lebih tinggi mereka tidak melakukan importasi. Tidak begitu caranya, importasi bukan cuma harga," ucapnya. Kendati demikian, Arief menegaskan bahwa pihaknya akan meninjau kembali Harga Acuan Pembelian (HAP) gula agar importir juga tidak merugi. Pada kesempatan yang sama, Direktur ID FOOD, Frans Marganda Tambunan tidak menampik adanya rencana penyesuaian Harga Acuan Pembelian (HAP) guna menggenjot realisasi impor gula. Menurutnya, realisasi impor gula harus diakselerasi karena berdasarkan data BPS per September 2023, kenaikan harga telah terjadi di 300 kabupaten/kota yang menjadi sinyal harga gula di akhir tahun akan semakin mahal. "Kita akan melihat&nbsp;timing, kita tidak akan mengeluarkan saat stok di masyarakat masih banyak. Ini untuk&nbsp;buffer,&nbsp;terutama untuk mengantisipasi kenaikan harga di Januari. Kita pasti melihat itu dan biasanya kita diskusi dengan petani," jelasnya. Adapun perusahaan BUMN yang mendapat penugasan impor gula adalah PTPN III dan PT RNI dengan kuota masing-masing 107.900. Selain itu, terdapat 16 perusahaan swasta yang mendapat penugasan mengimpor gula kristal mentah sebanyak 796 ribu ton.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi meminta BUMN bidang pangan dan swasta untuk mempercepat realisasi impor gula.

Importir Tahan Realisasi Tunggu Harga Gula Internasional Turun, Bapanas Minta Percepatan