<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id=":eyw" class="ii gt"> <div id=":f2v" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/15/IMG-20250115-WA0027-4021757262.jpg" alt="Mantan Ketua KPU RI Arief Budiman usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan." width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua KPU RI Arief Budiman usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Ketua KPU RI Arief Budiman telah selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan, yang menjerat Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Harun Masiku. Arief menyatakan, materi pemeriksaan yang didalami penyidik KPK tidak jauh berbeda saat pertama kasus ini bergulir, pada 2020 lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Keterangannya sama seperti lima tahun lalu. BAP-nya lima tahun lalu, sama persis nggak ada yang baru. (Ditanya) 29 pertanyaan," kata Arief usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (15/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Arief enggan menjelaskan lebih lanjut terkait materi pemeriksaan yang didalami penyidik KPK terhadap dirinya. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik terkait kasus suap PAW DPR yang saat ini tengah didalami KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015529876/seni-menikmati-hidup-dengan-slow-living-berikut-8-kebiasaan-yang-bisa-diterapkan-menurut-psikologi">Seni Menikmati Hidup dengan Slow Living, Berikut 8 Kebiasaan yang Bisa Diterapkan Menurut Psikologi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015529450/ungkap-tipe-kepribadian-anda-lewat-5-gaya-berjalan-ketahui-makna-dibaliknya-anda-termasuk-yang-mana">Ungkap Tipe Kepribadian Anda Lewat 5 Gaya Berjalan, Ketahui Makna Dibaliknya, Anda Termasuk yang Mana?</a></strong></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tanya sama penyidiknya aja deh, saya sih keterangannya tidak ada yang ditambahkan tetap sama," ucap Arief.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Disisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto telah diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik KPK, pada Senin (13/1). Meski berstatus tersangka, KPK tidak langsung menahan Hasto saat menjalani pemeriksaan pertama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemeriksaan terhadap Hasto itu merupakan penjadwalan ulang yang seharusnya diperiksa, pada Senin (6/1) lalu. Hasto Kristiyanto menyandang status tersangka kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan Harun Masiku.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Hasto, KPK juga menetapkan Donny Tri Istiqomah yang merupakan orang kepercayaan Hasto dalam kasus dugaan pemberian suap. Sementara, Donny belum diagendakan untuk hadir sebagai tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Mantan Ketua KPU RI Arief Budiman Arief enggan menjelaskan lebih lanjut terkait materi pemeriksaan yang didalami penyidik KPK.

Eks Ketua KPU RI Arief Budiman Ngaku Dicecar 29 Pertanyaan Oleh Penyidik KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Arief-Budiman-Berkemas_MIFTAHULHAYAT-8.jpg" alt="Arief Budiman  usai mengemas barang miliknya di ruang kerjanya di Gedung KPU, Imam Bonjol, Jakarta, Minggu (10/4/2022).   (MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Arief Budiman  usai mengemas barang miliknya di ruang kerjanya di Gedung KPU, Imam Bonjol, Jakarta, Minggu (10/4/2022).   (MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Politikus PDI Perjuangan Saeful Bahri dan mantan Ketua KPU RI Arief Budiman memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Rabu (15/1). Keduanya akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024 dan perintangan penyidikan Harun Masiku, yang menjerat Hasto Kristiyanto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saeful Bahri mendatangi markas KPK lebih dulu. Mantan terpidana kasus suap PAW DPR RI itu tidak banyak memberikan pernyataan saat memasuki gedung KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Makasih ya, nanti ya," kata Saeful Bahri saat mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (15/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saeful Bahri yang mengenakan kemeja berwarna putih dibalut jaket cokelat hadir ke gedung KPK sekitar pukul 09.45 WIB. Tidak lama berselang, mantan Ketua KPU RI Arief Budiman memenuhi panggilan penyidik KPK. Arief Budiman tiba di gedung KPK sekitar pukul 10.10 WIB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Arief berjanji bakal memberikan keterangan kepada awak media setelah menjalani proses pemeriksaan. "Nanti ya, kalau sudah beri keterangan," tegas Arief.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasto sendiri telah diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik KPK, pada Senin (13/1). Meski berstatus tersangka, KPK tidak langsung menahan Hasto saat menjalani pemeriksaan pertama.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Pemeriksaan terhadap Hasto itu merupakan penjadwalan ulang yang seharusnya diperiksa, pada Senin (6/1) lalu. Hasto Kristiyanto menyandang status tersangka kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan Harun Masiku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Hasto, KPK juga menetapkan Donny Tri Istiqomah yang merupakan orang kepercayaan Hasto dalam kasus dugaan pemberian suap. Sementara, Donny belum diagendakan untuk hadir sebagai tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Saeful Bahri yang mengenakan kemeja berwarna putih dibalut jaket cokelat hadir ke gedung KPK sekitar pukul 09.45 WIB.

Politikus PDIP Saeful Bahri dan Eks Ketua KPU Arief Budiman Penuhi Panggilan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/ARIEF-BUDIMAN-KPU.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com-</strong> Idul Fitri 1443 H kali ini jelas terasa beda bagi Arief Budiman. Tidak lagi menjabat sebagai ketua dan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Pada 12 April lalu, Presiden Joko Widodo telah melantik komisioner baru, periode 2022-2027.<br /> <br /> ‘’Selalu mudik. Hanya, sekarang lebih rileks. Jika biasanya baru bisa mudik H-2, tahun ini saya pada 26 April lalu sudah mudik dari Jakarta,’’ kata Arief kepada Jawa Pos, Senin (2/5).<br /> <br /> Dengan tidak lagi duduk di sebuah lembaga sepenting KPU, Arief mengaku waktunya jelas lebih longgar. Bersama anggota keluarganya, dia pun memilih jalur darat. Mengemudi sendiri tanpa driver. ‘’Alhamdulillah karena relatif jauh-jauh hari dari puncak arus mudik, tidak kejebak macet di tol,’’ ungkap alumnus Fisip Unair itu.<br /> <br /> Arief pernah memiliki pengalaman berkesan. Mungkin tidak akan terlupakann . Bermacet-macet saat mudik. Yakni, saat peristiwa kemacetan gerbang tol Brebes Timur (Brexit). Kali pertama pembukaan tol Trans Jawa pada kurun Juli 2016. ‘’Kemacetan terparah sepanjang hidup,’’ ujarnya sambil tersenyum mengenang.<br /> <br /> Sudah hampir 6 tahun. Namun, dia ingat betul kejadian kelam tersebut. Terkurung sejak pukul 02.00 WIB. Baru bisa keluar dari jebakan macet pukul 10.00 WIB. Padahal, dengan berangkat dini hari, harapannya lalu lintas lebih longgar. Ternyata, prediksi meleset. Dia dan istri pun sahur di tol.<br /> <br /> ‘’Untung ada pedagang asongan dadakan di tepian tol. Itupun mau habis nasi bungkusnya, tinggal dua, dimakan sahur bertiga. Jadi pas saya, istri dan anak. Ini juga pengalaman pertama seumur hidup salat di tepian jalan tol. Saat waktunya Subuh,’’ kenangnya.<br /> <br /> Sejak tinggal di Jakarta, dalam beberapa tahun terakhir Arief memilih pulang kampung melalui jalur darat. Ketimbang naik pesawat. Bukan karena apa-apa. Tapi, karena ada tujuan lain. Menikmati perjalanan edukasi dan spiritual.<br /> <br /> ‘’Saya biasanya mampir-mampir. Misalnya, ke masjid-masjid atau tempat bersejarah di Nusantara ini. Misalnya, di masjid Cirebon, Kudus, Demak, dan tempat-tempai lain. Termasuk ke lokasi wisata,’’ ucap dia.<br /> <br /> Persinggahan ke tempat bersejarah itu sungguh bermakna. Selain bagian dari edukasi keluarga, juga terkandung filosofi betapa penting untuk tidak melupakan sejarah. Mengutip apa yang pernah disampaikan Presiden pertama RI Bung Karno: Jasmerah, jangan sampai melupakan sejarah. ‘’Sebab, perjalanan nusantara seperti sekarang tidak lepas dari jasa besar tokoh-tokoh dengan legacy itu,’’ paparnya.<br /> <br /> Bagi Arief, mudik merupakan tradisi sakral. Budaya setahun sekali yang nuansa dan rasanya berbeda. Meski mungkin sudah biasa pulang kampung, namun sangat beda dengan saat Idul Fitri.<br /> <br /> Dengan tak lagi menjadi ketua dan komisioner KPU RI, Arief berupaya menyulam silaturahmi. Merajut lubang-lubang yang mungkin kurang di tengah rutinitasnya kala itu. Tanpa harus berbicara serius tentang pemilu. Berikhtiar membayarnya kini, di tengah kelonggarannya.<br /> <br /> ‘’Alhamdulillah sudah tuntas silaturahmi ke keluarga di Tuban, keluarga istri saya. Sekarang keluarga di Surabaya,’’ tegasnya.<br /> <br /> Tinggal di Jakarta sejak jadi komisioner KPU RI selama dua periode, Arief enjoy saja. Pengalaman panjangnya sebagai aktivis dan organisatoris, membuatnya selalu gembira. Hanya, yang kerap membuatnya kangen dengan Surabaya adalah kuliner dan keakrabannya. ‘’Di Jakarta kan tidak ada sego sambel Mak Yeye, Rawon Setan, semanggi, dan lainnya itu,’’ ujar Arief.<br /> <br /> ’’Terus, <em>nek ketemu karo dulur-dulur Suroboyo, pokoke looss</em>. Seolah tidak berjarak. <em>Kadang kan nek ketemu pisuh-pisuhan.</em> Ha...ha... Tidak peduli jabatan,’’ kelakarnya.<br /> <br /> Menulis rekam jejak Arief dalam dunia kepemiluan sungguh terentang panjang. Hampir separo hidupnya yang menginjak 48 tahun, dihabiskan untuk pengabdian di dunia itu. Jauh sebelum masuk ke KPU RI, Arief telah bersentuhan dengan isu-isu demokrasi dan pemilu.<br /> <br /> Pada 1999 saat tergelar pemilu pertama setelah reformasi, Arief yang kala itu masih berstatus mahasiswa Sastra Inggris di Universitas 17 Agustus 1945 dan Hubungan Internasional Fisip Unair, sudah menjadi koordinator <em>University Network For Free and Fair Election</em> (UNFREL) Jawa Timur. Sebuah lembaga yang bergiat dalam pemantauan pemilu 1999.<br /> <br /> Lalu, pada 1999-2001, sempat dipercaya menjadi direktur di <em>National Network For Democracy Empowerment</em> Jawa Timur. Selepas menyelesaikan studi di kampus 2002, Arief terjun ke dunia riset. Dia bergabung dengan Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP). Sebuah lembaga dengan konsentrasi kajian pada isu-isu otonomi daerah, tata kelola pemerintahan yang baik, dan reformasi birokrasi.<br /> <br /> Pada 2002, struktur keanggotaan KPU, mengalami perubahan. Keanggotaan KPU dari unsur pemerintah dan parpol dihapus. Semua anggota berasal dari unsur profesional dan nonpartisan. Arief yang sudah memiliki jam terbang di kepemiluan, akhirnya terpilih anggota KPU Jatim pengganti antar waktu (PAW) sejak 2004-2009 dan periode kedua 2009-2012.<br /> <br /> Menjelang masa jabatan periode kedua KPU Jatim, Arief ikut seleksi KPU RI periode 2012-2017. Karena integritas dan kompetensinya, dia pun kembali terpilih pada periode kedua. Bahkan, dipercaya sebagai ketua (2017-2021).<br /> <br /> Selama menjadi nakhoda, banyak pihak menilai Arief telah berhasil menata dan memperkuat kelembagaan serta tata kelola pemilu. Menjadi lebih transparan, akuntabel dan aksesibel. Terutama ketika melewati masa krusial, menyukseskan Pemilu 2019 serentak dengan lima surat suara. Selain itu, terselenggaranya pilkada serentak di tengah wabah global Covid-19 pada 2020 lalu.<br /> <br /> Lantas, kini selepas tidak lagi di KPU mau ke mana? Arief hanya tersenyum merendah. Dia pun mengutip salah satu pernyataan tokoh pers Indonesia, Dahlan Iskan: Hidup mengalir seperti air. Tapi, bagaimana aliran air itu deras.<br /> <br /> ‘’Maksudnya, terus berupaya menebarkan manfaat. Karena sebaik-baik dari umat manusia, adalah yang memberikan manfaat bagi orang lain,’’ pungkasnya menyitir sebuah penggalan hadis.

Mudik saat Purna dari KPU, Arief Budiman Ingin Menyulam Silaturahmi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Arief-Budiman-Berkemas_MIFTAHULHAYAT-10.jpg" alt="Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman  usai mengemas barang miliknya di ruang kerjanya di Gedung KPU, Imam Bonjol, Jakarta, Minggu (10/4/2022). Arief Budiman yang pernah menjabat sebagai Ketua dan Komisioner KPU selama dua periode tersebut" width="100%">
<figcaption>Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman  usai mengemas barang miliknya di ruang kerjanya di Gedung KPU, Imam Bonjol, Jakarta, Minggu (10/4/2022). Arief Budiman yang pernah menjabat sebagai Ketua dan Komisioner KPU selama dua periode tersebut</figcaption>
</figure><strong>SELAMA</strong> 20 tahun menjadi komisioner KPU, baik di daerah maupun pusat, membuat Arief Budiman kenyang asam garam dunia kepemiluan. Lalu, apa kesan dan masukan Arief untuk para komisioner yang baru dilantik? Berikut petikan wawancaranya.<br /> <br /> <strong>Setelah selesai sepuluh tahun di KPU pusat, bagaimana Anda melihat dinamika pemilu di Indonesia?</strong><br /> <br /> Pertama, saya melihat pelaksanaan pemilu mulai 2004 sampai 2019. Dua kali saya terlibat sebagai KPU provinsi dan dua kali KPU RI, saya melihat banyak sekali perbaikan. Misalnya soal hal yang sering diperdebatkan seperti data pemilih. Kedua, soal hasil pemilunya. Sekarang baik melalui Situng maupun Sirekap itu jauh lebih kredibel, jauh lebih valid. Mudah-mudahan tahun 2024 bisa ditingkatkan. Temen-temen yang baru kan bukan orang baru di dunia kepemiluan.<br /> <br /> <strong>Pemilu 2024 diprediksi akan panas karena tidak ada petahana. Berdasar pengalaman Anda, peran apa yang harus dilakukan oleh KPU?</strong><br /> <br /> Sebenarnya kompetisi itu dari pemilu ke pemilu makin ketat. Termasuk yang paling sengit 2019 karena selain pertarungan manual, juga digital. Penggunaan medsos makin ketat. Nah, pada 2024 kecanggihan akan bertambah lagi. Saya berharap pembangunan teknologi informasi di KPU makin ditingkatkan akurasinya, <em>security</em>-nya, sehingga bisa menjamin dan membangun trust publik. Menyelenggarakan pemilu yang paling penting trust publik harus kita jaga itu.<br /> <br /> <strong>KPU lembaga besar yang memiliki satker di semua daerah, apa pesan untuk komisioner baru agar tetap kompak di internal?</strong><br /> <br /> Kalau saya selalu memerintahkan tiga hal. Pertama, bekerja transparan. Sebab, dengan itu semua orang bisa melihat, kepercayaan bisa terbangun. Kedua, Anda harus bekerja dengan penuh integritas. Anda tahu betul aturannya apa dan kerjakan aturannya. Yang ketiga, profesional. Sebagai penyelenggara, Anda tahu tugasnya apa harus bagaimana. Jadi profesional, jangan kemudian ditanya pemutakhiran data pemilih nggak tahu. Kalau tiga itu bisa dipegang dengan baik, insya Allah bisa terjaga. Nggak penting apa kata orang, yang penting ikuti aturannya.<br /> <br /> <strong>Banyak orang yang penasaran, setelah ini Mas Arief akan ke mana?</strong><br /> <br /> Saya harus mengakui bahwa saya tidak bisa jauh dari kepemiluan.<br /> <br /> <strong>Akan gabung Netgrit (LSM eks mantan komisioner)?</strong><br /> <br /> Berposisi sebagai apa, saya pikir situasi dan kondisi yang akan menyebabkan kita ada di mana. Mau jadi penyelenggara, pengamat, peserta pemilu, mau jadi apa pun itu sangat terbuka. Tapi, pasti tidak bisa jauh dari kepemiluan.

Kuncinya Harus Transparan, Berintegritas, dan Profesional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/beri-syarat-ke-oso-kpu-ogah-ikuti-putusan-bawaslu_m_.jpg" alt="Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, keputusannya ini karena merujuk pada Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/2018 yang melarang calon anggota DPD RI memiliki jabatan kepengurusan di partai politik." width="100%">
<figcaption>Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, keputusannya ini karena merujuk pada Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/2018 yang melarang calon anggota DPD RI memiliki jabatan kepengurusan di partai politik.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra telah resmi ditujuk menjadi Ketua KPU definitif menggantikan Arief Budiman. Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, keputusan penetapan Iham Saputra sebagai ketua definitif berdasarkan kesepakatan dalam Rapat Pleno Anggota KPU RI.<br /> <br /> "Telah menyepakati Ilham Saputra sebagai Ketua KPU RI definitif, setelah sebelumnya Ilham Saputra juga menjabat Pelaksana Tugas Ketua KPU RI sejak 15 Januari 2021," ujar Raka dalam keterangannya, Kamis (15/4).<br /> <br /> Raka mengatakan, kesepakatan dalam rapat pleno tersebut telah sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan umum, khususnya pada Pasal 10 Ayat 5 menyebutkan Ketua KPU, Ketua KPU provinsi, kabupaten kota dipilih dari dan oleh anggota KPU.<br /> <br /> "Jadi kesepakatan dalam rapat pleno telah sesuai dengan amanah UU Nomor 7/2017 Tentang Pemilihan Umum," katanya.<br /> <br /> Diketahui, perubahan jabatan di KPU RI bermula dari persidangan etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) 2020 lalu. Saat itu, DKPP memutus Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik melanggar kode etik dalam kasus terkait pemilu.<br /> <br /> Kemudian, dalam putusannya DKPP mencopot Evi dari jabatan Komisioner KPU. Putusan itu ditindaklanjuti Presiden Jokowi dengan mengesahkan pemberhentian Evi.<br /> <br /> Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/15/01/2021/kpu-tunjuk-ilham-saputra-jadi-plt-ketua-gantikan-arief-budiman/">KPU Tunjuk Ilham Saputra Jadi Plt Ketua Gantikan Arief Budiman</a><br /> <br /> Selanjutnya, Evi yang tidak terima dengan putusan itu menggugat ke PTUN Jakarta. Ia dimenangkan dan kembali menjabat Komisioner KPU RI.<br /> <br /> Usai kasus Evi, DKPP mencopot Arief Budiman dari jabatannya pada Kamis (14/1). DKPP menilai Arief melanggar etik karena mendampingi Evi saat mendaftarkan gugatan ke PTUN Jakarta.

Ilham Saputra Resmi jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Ketua-KPU-Arief-Budiman-Dery-Ridwansah-3-2.jpg" alt="Ketua KPU Arief Budiman (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Arief Budiman (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan dirinya tidak melakukan perlawanan hukum kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Itu setelah menemui koleganya Evi Novida Ginting Manik mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha (PTUN).<br /> <br /> "Dalam pertimbangan putusan (DKPP, Red) disampaikan bahwa itu sebagai bentuk perlawanan KPU kepada DKPP. Saya nyatakan itu tidak benar," ujar Arief Budiman dalam konferensi pers di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (15/1).<br /> <br /> Arief mengatakan, dirinya datang menemui Evi bukan sebagai Ketua KPU melainkan atas nama pribadi. Sehingga tidak mungkin kehadiran dirinya adalah bentuk perlawanan putusan DKPP.<br /> <br /> "Jadi memang kehadiran saya sebagai pribadi. Kedua sebetulnya adalah prinsip leadership, dan itulah yang memang harus dilakukan oleh pimpinan ketika ada masalah, gangguan, peristiwa yang mengganggu terjadi pada institusi ini atau pada orang-orang yang ada di dalam institusi," katanya.<br /> <br /> Arief melanjutkan, pendaftaran gugatan Evi Novida Ginting Manik ke PTUN sudah dilakukan oleh kuasa hukumnya pada pukul 07.30 WIB. Sedangkan dirinya datang ke PTUN sekira pukul 11.15 WIB. Sehingga kedatangan dirinya ke PTUN bukan ikut serta mendaftarkan gugatan atas koleganya Evi Novida Ginting Manik.<br /> <br /> "Jadi jangan kemudian ditafsir seolah-olah perlawanan terhadap DKPP," ungkapnya.<br /> <br /> Seperti diketahui, DKPP memberhentikan Arief Budiman sebagai Ketua KPU. Dia dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu karena mendampingi atau menemani Evi Novida Ginting Manik yang telah diberhentikan DKPP pada 18 Maret 2020 untuk mendaftarkan gugatan ke PTUN Jakarta.<br /> <br /> Tindakan Arief Budiman menerbitkan Surat KPU Nomor 663/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020 dengan menambah klausul yang meminta Evi Novida Ginting Manik aktif melaksanakan tugas sebagai anggota KPU Periode 2017-2022 juga dinilai DKPP merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang dalam kedudukan sebagai Ketua KPU RI.<br /> <br /> <strong>Saksikan video menarik berikut ini:</strong><br /> <br /> https://youtu.be/cxOGpT2cvgE

Temui Evi di PTUN, Arief Budiman Bantah Lakukan Perlawanan ke DKPP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/logo-kpu.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan Ilham Saputra ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU, menggantikan Arief Budiman yang diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),<br /> <br /> Komisioner KPU Dewa Kader Wiarsa Raka Sandi mengatakan, keputusan ditujuknya Ilham Saputra sebagai Plt Ketua KPU setelah jajarannya melakukan rapat pleno tertutup menindaklanjuti putusan DKPP ini.<br /> <br /> "Jadi memilih Plt Ketua KPU Ilham Saputra secara aklamasi. Jadi kami telah memilih ketua KPU saudara Ilham Saputra," ujar Raka Sandi dalam konfrensi persnya di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (15/1).<br /> <br /> Raka mengatakan, selanjutnya Plt Ketua KPU Ilham Saputra untuk menindaklajuti putusan DKPP tersebut untuk menerbitkan surat pemberhentian Arief Budiman dari jabatan Ketua KPU.<br /> <br /> Dengan ditunjuknya Plt Ketua KPU ini, maka seluruh jajaran baik itu KPU provinsi, maupun kabupaten Kota untuk tetap menjalankan tugas dan fungsinya.<br /> <br /> "Masing-masing kerja masing-masing sesuai fungisnya, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.<br /> <br /> Sebelumnya, Ketua DKPP Muhammad memutuskan pihaknya menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU Arief Budiman.<br /> <br /> DKPP juga memberikan sanksi pemberhentian sebagai Ketua KPU kepada Arief Budiman terkait kasus pemberhentian Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik.<br /> <br /> "Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan Ketua KPU kepada teradu Arief Budiman selaku Ketua KPU sejak putusan ini dibacakan," ujar Ketua DKPP Muhammad dalam putusannya secara virtual di Jakarta, Rabu (13/1).<br /> <br /> Muhammad menambahkan dalam putusannya tersebut agar KPU bisa menjalankan putusan yang telah dikeluarkan DKPP tersebut.<br /> <br /> Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/13/01/2021/alasan-dkpp-berhentikan-arief-budiman-dari-posisi-ketua-kpu/">Alasan DKPP Berhentikan Arief Budiman dari Posisi Ketua KPU</a><br /> <br /> Muhammad juga memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi putusan DKPP ini terkait sanksi yang didapatkan kepada Arief Budiman ini.<br /> <br /> Adapun, Ketua KPU Arief Budiman diduga melanggar etik karena menemani Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik ke Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) yang kala itu diberhentikan oleh DKPP.<br /> <br /> Selain itu, Arief juga telah membuat keputusan yang diduga melampaui kewenangannya yakni menerbitkan Surat KPU RI Nomor 665/SDM.13/05/KPU/VIII tanggal 18 Agustus 2020 yakni dengan mengaktifkan kembali Evi Novida Ginting Manik sebagai Komisioner KPU.<br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> Saksikan video menarik berikut ini:<br /> <br /> https://youtu.be/nHH7uYp-k1s

KPU Tunjuk Ilham Saputra Jadi Plt Ketua Gantikan Arief Budiman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Ketua-KPU-Arief-Budiman-Dery-Ridwansah-3-3.jpg" alt="Ketua KPU Arief Budiman - Dery Ridwansah 3" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Arief Budiman - Dery Ridwansah 3</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan memberhentikan Arief Budiman dari posisinya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menanggapi hal tersebut, Arief Budiman menjelaskan dirinya tidak pernah melakukan kejahatan yang mencederai Pemilu di Indonesia.<br /> <br /> Ia hanya melakukan pendampingan ke Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik di Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN). "Saya tidak pernah melakukan pelanggaran dan kejahatan yang mencederai integritas Pemilu," ujar Arief kepada wartawan, Rabu (13/1).<br /> <br /> <strong>Baca Juga:</strong> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/13/01/2021/alasan-dkpp-berhentikan-arief-budiman-dari-posisi-ketua-kpu/">Alasan DKPP Berhentikan Arief Budiman dari Posisi Ketua KPU</a><br /> <br /> Arief mengaku sampai saat ini dirinya belum mendapatkan salinan resmi dari putusan DKPP tersebut. Sehingga sambil menunggu ia akan mempelajarinya lebih dulu.<br /> <br /> "Nah kita tunggu, kita pelajari barulah nanti kita bersikap mau ngapain," ungkapnya.<br /> <br /> Sebelumnya, Ketua DKPP Muhammad memutuskan pihaknya menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU Arief Budiman. DKPP juga memberikan sanksi pemberhentian sebagai Ketua KPU terkait kasus pemberhentian Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik.<br /> <br /> "Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan Ketua KPU kepada teradu Arief Budiman selaku Ketua KPU sejak putusan ini dibacakan," ujar Ketua DKPP Muhammad dalam putusannya secara virtual di Jakarta, Rabu (13/1).<br /> <br /> Muhammad menambahkan dalam putusannya tersebut agar KPU bisa menjalankan putusan yang telah dikeluarkan DKPP tersebut. Muhammad juga memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi putusan DKPP ini terkait sanksi yang didapatkan kepada Arief Budiman ini.<br /> <br /> Adapun, Ketua KPU Arief Budiman diduga melanggar etik karena menemani Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik ke Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) yang kala itu diberhentikan oleh DKPP.<br /> <br /> Selain itu, Arief juga telah membuat keputusan yang diduga melampaui kewenangannya yakni menerbitkan Surat KPU RI Nomor 665/SDM.13/05/KPU/VIII tanggal 18 Agustus 2020.<br /> <br /> <strong>Saksikan video menarik berikut ini:</strong><br /> <br /> https://youtu.be/4W4BAgQPgh8

Diberhentikan DKPP, Arief Budiman: Saya Tak Pernah Lakukan Pelanggaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Ketua-KPU-Arief-Budiman-Dery-Ridwansah-3-3.jpg" alt="Ketua KPU Arief Budiman - Dery Ridwansah 3" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Arief Budiman - Dery Ridwansah 3</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan memberhentikan Arief Budiman sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena melakukan pelanggaran etik. Menanggapi hal tersebut, Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu salinan putusan dari DKPP tersebut.<br /> <br /> "Kami masih menunggu salinan putusan untuk dipelajari," ujar Evi kepada wartawan, Rabu (13/1).<br /> <br /> Evi menambahkan, setelah mendapatkan putusan DKPP tersebut selanjutnya KPU akan melakukan rapat pleno antar pimpinan sehingga bisa mengambil sikap.<br /> <br /> Sebelumnya, Ketua DKPP Muhammad memutuskan pihaknya menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU Arief Budiman. DKPP juga memberikan sanksi pemberhentian sebagai Ketua KPU kepada Arief Budiman terkait kasus pemberhentian Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik.<br /> <br /> "Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan Ketua KPU kepada teradu Arief Budiman selaku Ketua KPU sejak putusan ini dibacakan," ujar Ketua DKPP Muhammad dalam putusannya secara virtual di Jakarta, Rabu (13/1).<br /> <br /> Muhammad menambahkan dalam putusannya tersebut agar KPU bisa menjalankan putusan yang telah dikeluarkan DKPP tersebut. Ia juga memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi putusan DKPP ini terkait sanksi yang didapatkan kepada Arief Budiman.<br /> <br /> Adapun, Ketua KPU Arief Budiman diduga melanggar etik karena menemani Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik ke Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) yang kala itu diberhentikan oleh DKPP. Selain itu, Arief juga telah membuat keputusan yang diduga melampaui kewenangannya yakni menerbitkan Surat KPU RI Nomor 665/SDM.13/05/KPU/VIII tanggal 18 Agustus 2020.

Arief Budiman Diberhentikan DKPP, Ini Sikap KPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Ketua-KPU-Arief-Budiman-Dery-Ridwansah-3-3.jpg" alt="Ketua KPU Arief Budiman - Dery Ridwansah 3" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Arief Budiman - Dery Ridwansah 3</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Bawaslu) memutuskan memberhentikan Arief Budiman sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU). Anggota DKPP Didik Supriyanto mengatakan, Arief Budiman telah melakukan pelanggaran etik karena melakukan pendampingan terhadap Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha (PTUN). Padahal kala itu Evi sudah diberhentikan oleh DKPP.<br /> <br /> "DKPP berpendapat, menimbang pokok aduan pengadu yang mendalilkan bahwa teradu mendampingi, menemani Evi Novida Ginting manik yang telah diberhentikan DKPP pada 18 Maret 2020 untuk mendaftarkan gugatan ke PTUN Jakarta," ujar Didik dalam putusannya di Jakarta, Rabu (13/1).<br /> <br /> Didik mengakui bahwa memang Evi Novida adalah kolega Arief di KPU. Sehingga adanya kedekatan emosional. Namun disaat itu juga Arief Budiman masih melekat terhadap jabatannya sebagai Ketua KPU.<br /> <br /> "Karena di dalam diri teradu melekat jabatan Ketua KPU merangkap anggota KPU yang tidak memiliki ikatan emosional dengan siapapun, kecuali ketentuan hukum dan etika jabatan sebagai penyelenggara pemilu," katanya.<br /> <br /> Oleh sebab itu, Arief dianggap melanggar Pasal 14 huruf c juncto Pasal 15 huruf a dan huruf e juncto Pasal 19 huruf c dan e Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.<br /> <br /> "Kehadiran teradu dalam setiap kesempatan di ruang publik mendampingi Evi dalam usaha memperjuangkan haknya menyebabkan KPU secara kelembagaan terkesan menjadi pendukung utama dalam melakukan perlawanan terhadap putusan DKPP," tuturnya.<br /> <br /> Sebelumnya, Ketua DKPP Muhammad memutuskan pihaknya menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU Arief Budiman.<br /> <br /> DKPP juga memberikan sanksi pemberhentian sebagai Ketua KPU kepada Arief Budiman terkait kasus pemberhentian Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik.<br /> <br /> "Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan Ketua KPU kepada teradu Arief Budiman selaku Ketua KPU sejak putusan ini dibacakan," ujar Ketua DKPP Muhammad dalam putusannya secara virtual di Jakarta, Rabu (13/1).<br /> <br /> Muhammad menambahkan dalam putusannya tersebut agar KPU bisa menjalankan putusan yang telah dikeluarkan DKPP tersebut.<br /> <br /> Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/13/01/2021/dkpp-berhentikan-arief-budiman-dari-posisi-ketua-kpu/">DKPP Berhentikan Arief Budiman dari Posisi Ketua KPU</a><br /> <br /> Muhammad juga memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi putusan DKPP ini terkait sanksi yang didapatkan kepada Arief Budiman ini.<br /> <br /> Adapun, Ketua KPU Arief Budiman diduga melanggar etik karena menemani Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik ke Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) yang kala itu diberhentikan oleh DKPP.<br /> <br /> Selain itu, Arief juga telah membuat keputusan yang diduga melampaui kewenangannya yakni menerbitkan Surat KPU RI Nomor 665/SDM.13.SD/05/KPU/VIII tanggal 18 Agustus 2020.<br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> Saksikan video menarik berikut ini:<br /> <br /> https://youtu.be/It3w2meq4E0

Alasan DKPP Berhentikan Arief Budiman dari Posisi Ketua KPU

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#arief budiman

Berita Terkini