<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

Brimob <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/24/IMG_5580-2115780761.jpeg" alt="Polda Maluku resmi memberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) Bripda Mesias Viktor Siahaya, oknum anggota Brimob yang menjadi tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap Siswa Mts. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Polda Maluku resmi memberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) Bripda Mesias Viktor Siahaya, oknum anggota Brimob yang menjadi tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap Siswa Mts. (Antara)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Bripda Mesias Siahaya terancam hukuman 15 tahun penjara dalam kasus dugaan penganiayaan berujung kematian di Kota Tual. Korban bernama Arianto Tawakal meninggal dunia setelah dihantam menggunakan helm saat berkendaraan menggunakan sepeda motor pada Kamis pekan lalu (19/2). Perkembangan proses hukum atas pelaku bernama lengkap Bripda Mesias Siahaya disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir pada Rabu (25/2). Dia menyampaikan bahwa pelimpahan berkas tahap I telah dilakukan oleh pihak kepolisian. &rdquo;Sementara untuk proses penyidikannya, berdasarkan Laporan Polisi (Nomor) LP/B/32/II/2026/Satreskrim/SPKT/Polres Tual/Polda Maluku tertanggal 19 Februari 2026, untuk berkas perkara telah selesai dan diserahkan tahap I kepada pihak Kejari Tual tertanggal 24 Februari 2026,&rdquo; terang dia kepada awak media. Dalam kasus tersebut, Mesias dijerat dengan Pasal 76C juncto Pasal 80 Ayat 3 Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 466 Ayat 3 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dia terancam pidana maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga Rp 3 miliar. &rdquo;Sekali lagi, saat ini berkas perkara sudah diserahkan dalam tahap penelitian oleh kawan-kawan jaksa penuntut umum,&rdquo; jelasnya. Jenderal bintang dua Polri itu berharap jaksa segera menyatakan berkas lengkap, baik secara formil maupun materiil. Sehingga proses hukum terhadap Mesias dapat berlanjut ke tahap penyerahan tersangka dan barang bukti untuk selanjutnya disidangkan di pengadilan. Sebelumnya, Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri di Polda Maluku memutuskan bahwa Bripda Mesias Siahaya terbukti bersalah. Personel Korps Brimob Polri itu resmi dipecat dari dinas kepolisian melalui sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto menyampaikan secara langsung hasil sidang KKEP tersebut pada Selasa (24/2). Dia menyatakan bahwa Polri tidak mentolerir pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Apalagi bila pelanggaran itu menyebabkan orang lain meninggal dunia. &rdquo;Polri tidak menoleransi setiap bentuk pelanggaran kode etik dan perilaku kekerasan yang mencederai nilai-nilai profesionalisme serta kepercayaan publik. Penanganan perkara ini dilakukan secara objektif, transparan, dan berkeadilan,&rdquo; kata Dadang. Pemecatan Bripda Mesias dibacakan dalam ruang sidang KKEP yang diketuai oleh Kombes Indera Gunawan. Usai memeriksa 14 orang saksi secara langsung dan virtual, majelis menyimpulkan bahwa terduga pelanggar terbukti melanggar beberapa hal dalam satu waktu. Beberapa pelanggaran itu terdiri atas kewajiban menjaga kehormatan dan reputasi institusi Polri, menaati norma hukum, serta larangan melakukan tindakan kekerasan dan perilaku tidak patut. Karena itu, Mesias kena sanksi PTDH dan penempatan pada tempat khusus atau patus. &rdquo;Hasil sidang ini merupakan bentuk nyata komitmen institusi dalam menegakkan disiplin dan etika internal, sekaligus memastikan bahwa setiap anggota Polri yang terbukti melanggar akan diproses secara tegas tanpa pandang bulu,&rdquo; ucap Dadang. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/017238034/buntut-tewasnya-arianto-tawakal-di-tangan-anggota-brimob-massa-geruduk-mapolda-diy">Buntut Tewasnya Arianto Tawakal di Tangan Anggota Brimob, Massa Geruduk Mapolda DIY</a> Dalam sidang tersebut, Mesias menyatakan pikir-pikir. Dia belum memutuskan menerima atau mengajukan banding. Sebelum diseret ke sidang etik tersebut, pada Kamis (19/2) lalu Mesias diduga melakukan tindak kekerasan terhadap seorang pelajar MTs di Kota Tual bernama Arianto Tawakal. Korban tewas setelah menjalani perawatan di rumah sakit terdekat. (*)

Bripda Mesias Siahaya terancam hukuman 15 tahun penjara dalam kasus penganiayaan berujung kematian pelajar MTs di Kota Tual.

Akibatkan Pelajar MTs Tewas, Bripda Mesias Siahaya Terancam 15 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/24/IMG_5580-2476141327.jpg" alt="Bripda Mesias Viktor Siahaya, anggota Brimob tersangka dugaan penganiayaan siswa di Tual hingga meninggal, menunduk usai putusan pemecatan&nbsp;di sidang kode etik di Ambon (24/2). (ANTARA/Winda Herman)" width="100%">
<figcaption>Bripda Mesias Viktor Siahaya, anggota Brimob tersangka dugaan penganiayaan siswa di Tual hingga meninggal, menunduk usai putusan pemecatan&nbsp;di sidang kode etik di Ambon (24/2). (ANTARA/Winda Herman)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Massa aksi di Jogjakarta menggeruduk markas Polda DIY di Ring Road Utara, Condongcatur, Depok, Sleman pada Selasa malam (24/2). Berdasar laporan dari Radar Jogja (Jawa Pos Group), pagar sebelah timur markas polisi tersebut rusak. Sementara beberapa bagian tembok depan mapolda dicorat-coret. Aksi massa itu dilakukan pasca tewasnya seorang pelajar MTs bernama Arianto Tawakal di Kota Tual beberapa hari lalu. Korban kehilangan nyawa akibat hantaman helm yang diduga dilakukan oleh seorang personel Brimob bernama Mesias Siahaya. Meski terduga pelaku sudah dipecat secara tidak hormat dari dinas kepolisian dan menjalani proses hukum, aksi tetap berlangsung. Merujuk laporan Radar Jogja, massa aksi berjalan kaki dari arah timur. Mereka sampai di Mapolda DIY sekitar pukul 18.00 WIB. Tanpa melakukan orasi, massa aksi kemudian mencorat-coret tembok depan polda dengan berbagai tulisan. Di sebelah timur, gerbang besi juga dirusak. Salah seorang peserta massa aksi berinisial UDE mengatakan, aksi itu sebagai bentuk kemarahan masyarakat. Menurut dia, aksi tersebut dilatari peristiwa yang dialami oleh Arianto Tawakal di Kota Tual. Dia menyatakan bahwa nasib tragis yang dialami korban tidak bisa didiamkan. Karena itu, massa aksi di Jogjakarta turun ke jalan, mendatangi Mapolda DIY, dan meluapkan keresahan mereka atas meninggalnya seorang pelajar berusia 14 tahun. &rdquo;Ada bocah 14 tahun yang nggak salah apa-apa, lagi jalan (pakai) motor, tiba-tiba dihantam helm kepalanya. Terus tewas dan sebagainya,&rdquo; kata massa aksi tersebut. Peristiwa yang dialami oleh Arianto Tawakal, lanjut dia, membuat sebagian masyarakat Jogja sadar dan semakin tidak percaya dengan adanya agenda reformasi Polri yang hingga saat ini masih terus digulirkan oleh pemerintah. Mengingat aksi serupa juga pernah terjadi di Mapolda DIY pada Agustus tahun lalu, namun sampai hari ini dinilai belum ada perubahan. &rdquo;Jadi, aksi ini adalah upaya untuk meluapkan kemarahan masyarakat,&rdquo; ungkapnya. Menurut dia, coretan dan pagar yang roboh di Mapolda DIY merupakan bagian dari bentuk ekspresi kemarahan massa. Peserta aksi terdiri atas masyarakat hingga mahasiswa di beberapa kampus di Jogja. Sampai malam tadi, Radar Jogja melaporkan bahwa aksi masih terus berlangsung. Setengah Jalan Ring Road Utara di sisi utara yang digunakan kendaraan melaju ke arah timur ditutup. Sebelumnya, Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri di Polda Maluku memutuskan bahwa Bripda Mesias Siahaya terbukti bersalah. Personel Korps Brimob Polri itu resmi dipecat dari dinas kepolisian melalui sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto menyampaikan secara langsung hasil sidang KKEP tersebut pada Selasa (24/2). Dia menyatakan bahwa Polri tidak mentolerir pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Apalagi bila pelanggaran itu menyebabkan orang lain meninggal dunia. &rdquo;Polri tidak menoleransi setiap bentuk pelanggaran kode etik dan perilaku kekerasan yang mencederai nilai-nilai profesionalisme serta kepercayaan publik. Penanganan perkara ini dilakukan secara objektif, transparan, dan berkeadilan,&rdquo; kata Dadang. Pemecatan Bripda Mesias dibacakan dalam ruang sidang KKEP yang diketuai oleh Kombes Indera Gunawan. Usai memeriksa 14 orang saksi secara langsung dan virtual, majelis menyimpulkan bahwa terduga pelanggar terbukti melanggar beberapa hal dalam satu waktu. Beberapa pelanggaran itu terdiri atas kewajiban menjaga kehormatan dan reputasi institusi Polri, menaati norma hukum, serta larangan melakukan tindakan kekerasan dan perilaku tidak patut. Karena itu, Mesias kena sanksi PTDH dan penempatan pada tempat khusus atau patus. &rdquo;Hasil sidang ini merupakan bentuk nyata komitmen institusi dalam menegakkan disiplin dan etika internal, sekaligus memastikan bahwa setiap anggota Polri yang terbukti melanggar akan diproses secara tegas tanpa pandang bulu,&rdquo; ucap Dadang. Dalam sidang itu, Mesias menyatakan pikir-pikir. Dia belum memutuskan menerima atau mengajukan banding. Sebelum diseret ke sidang etik tersebut, pada Kamis (19/2) lalu Mesias diduga melakukan tindak kekerasan terhadap seorang pelajar MTs di Kota Tual bernama Arianto Tawakal. (*)

Massa aksi geruduk Mapolda DIY Jogjakarta terkait tewasnya Arianto Tawakal. Aksi corat-coret tembok dan kerusakan pagar jadi bentuk protes

Buntut Tewasnya Arianto Tawakal di Tangan Anggota Brimob, Massa Geruduk Mapolda DIY

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/14/Komisioner-Penyelidikan-atau-Pemantauan-Komnas-HAM-Mohammad-Choirul-Anam-Dery-Ridwansah-3-1-1-273851517.jpg" alt="Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turun langsung ke Maluku dan Kota Tual untuk mengawal pengungkapan kasus yang menewaskan Arianto Tawakal. Kamis pekan lalu (19/2), pelajar MTs tersebut kehilangan nyawa setelah dihantam menggunakan helm oleh seorang personel Brimob Polri. &rdquo;Saat ini Kompolnas sedang berada di Maluku, di Ambon. Besok (25/2) kami akan ke Kota Tual untuk mengecek langsung TKP dan mengecek langsung berbagai kondisi yang ada di sana,&rdquo; kata Komisioner Kompolnas Choirul Anam. Tidak hanya mendatangi TKP, Anam menyampaikan bahwa Kompolnas juga menemui keluarga korban. Termasuk ayah dan ibu korban. Kemudian Kompolnas menemui personel Brimob yang bertugas di Tual dan berdialog dengan masyarakat yang menyaksikan langsung sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). &rdquo;Yang tidak kalah penting kalau melihat apa yang terjadi, background apa yang terjadi di peristiwa di Tual itu, saya kira penyelesaiannya tidak cukup oleh kepolisian. Tapi, harus ada tanggung jawab oleh semua elemen masyarakat,&rdquo; ungkap mantan komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) itu. Menurut Anam, harus ada pendekatan yang komprehensif. Semua pihak harus bahu membahu dengan Polri untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di masyarakat. Dia menyatakan bahwa dinamika yang terjadi dalam kasus tual turut menuntut tanggung jawab dari masyarakat. &rdquo;Karena dinamika yang terjadi di kasus Tual itu tidak hanya sekadar dinamika peristiwanya, kekerasan yang dilakukan oleh anggota Brimob. Tapi, juga potret tanggung jawab kita semua terhadap masyarakat di Maluku, khususnya masyarakat di Tual,&rdquo; terang dia. Karena itu, butuh pendekatan sosial, pendekatan ekonomi, resolusi konflik, dan sebagainya. Anam pun menekankan upaya mencegah terulangnya kasus serupa. Sehingga pemerintah daerah di level kabupaten atau kota serta provinsi juga harus turun tangan. Sebelumnya, Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri di Polda Malu memutuskan bahwa Bripda Mesias Siahaya terbukti bersalah. Personel Korps Brimob Polri itu resmi dipecat dari dinas kepolisian melalui sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto menyampaikan secara langsung hasil sidang KKEP tersebut pada Selasa (24/2). Dia menyatakan bahwa Polri tidak mentolerir pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Apalagi bila pelanggaran itu menyebabkan orang lain meninggal dunia. &rdquo;Polri tidak menoleransi setiap bentuk pelanggaran kode etik dan perilaku kekerasan yang mencederai nilai-nilai profesionalisme serta kepercayaan publik. Penanganan perkara ini dilakukan secara objektif, transparan, dan berkeadilan,&rdquo; kata Dadang. Pemecatan Bripda Mesias dibacakan dalam ruang sidang KKEP yang diketuai oleh Kombes Indera Gunawan. Usai memeriksa 14 orang saksi secara langsung dan virtual, majelis menyimpulkan bahwa terduga pelanggar terbukti melanggar beberapa hal dalam satu waktu. Beberapa pelanggaran itu terdiri atas kewajiban menjaga kehormatan dan reputasi institusi Polri, menaati norma hukum, serta larangan melakukan tindakan kekerasan dan perilaku tidak patut. Karena itu, Mesias kena sanksi PTDH dan penempatan pada tempat khusus atau patus. &rdquo;Hasil sidang ini merupakan bentuk nyata komitmen institusi dalam menegakkan disiplin dan etika internal, sekaligus memastikan bahwa setiap anggota Polri yang terbukti melanggar akan diproses secara tegas tanpa pandang bulu,&rdquo; ucap Dadang. Dalam sidang itu, Mesias menyatakan pikir-pikir. Dia belum memutuskan menerima atau mengajukan banding. Sebelum diseret ke sidang etik tersebut, pada Kamis (19/2) lalu Mesias diduga melakukan tindak kekerasan terhadap seorang pelajar MTs di Kota Tual bernama Arianto Tawakal. Nama Penulis: SAHRUL YUNIZAR - synjawapos@gmail.com Rubrik/Kanal: Berita Daerah Tagging: Polri, Arianto Tawakal, Polda Maluku, Kota Tual, Brimob Polri

Kompolnas turun langsung ke Maluku dan Kota Tual untuk mengawal pengungkapan kasus yang menewaskan Arianto Tawakal.

Kawal Pengungkapan Kasus Arianto Tawakal di Tual, Kompolnas Turun Langsung ke Maluku

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/24/IMG_5604-2055724616.jpg" alt="Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto (tiga dari kiri) saat konferensi pers putusan kasus penganiayaan pelajar di Tual hingga meninggal oleh anggota Brimob, di Ambon, Selasa. (ANTARA/Winda Herman)" width="100%">
<figcaption>Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto (tiga dari kiri) saat konferensi pers putusan kasus penganiayaan pelajar di Tual hingga meninggal oleh anggota Brimob, di Ambon, Selasa. (ANTARA/Winda Herman)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri di Polda Maluku memutuskan bahwa Bripda Mesias Siahaya terbukti bersalah, dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap pelajar di Tual hingga tewas. Personel Korps Brimob Polri itu resmi dipecat dari dinas kepolisian melalui sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto menyampaikan secara langsung hasil sidang KKEP tersebut pada Selasa (24/2). Dia menyatakan bahwa Polri tidak mentolerir pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Apalagi bila pelanggaran itu menyebabkan orang lain meninggal dunia. &rdquo;Polri tidak menoleransi setiap bentuk pelanggaran kode etik dan perilaku kekerasan yang mencederai nilai-nilai profesionalisme serta kepercayaan publik. Penanganan perkara ini dilakukan secara objektif, transparan, dan berkeadilan,&rdquo; kata Dadang. Pemecatan Mesias dibacakan dalam ruang sidang KKEP yang diketuai oleh Kombes Indera Gunawan. Usai memeriksa 14 orang saksi secara langsung dan virtual, majelis menyimpulkan bahwa terduga pelanggar terbukti melanggar beberapa hal dalam satu waktu. Beberapa pelanggaran itu terdiri atas kewajiban menjaga kehormatan dan reputasi institusi Polri, menaati norma hukum, serta larangan melakukan tindakan kekerasan dan perilaku tidak patut. Karena itu, Mesias kena sanksi PTDH dan penempatan pada tempat khusus atau patus. &rdquo;Hasil sidang ini merupakan bentuk nyata komitmen institusi dalam menegakkan disiplin dan etika internal, sekaligus memastikan bahwa setiap anggota Polri yang terbukti melanggar akan diproses secara tegas tanpa pandang bulu,&rdquo; ucap Dadang. Dalam sidang itu, Mesias menyatakan pikir-pikir. Dia belum memutuskan menerima atau mengajukan banding. Sebelum diseret ke sidang etik tersebut, pada Kamis (19/2) lalu Mesias diduga melakukan tindak kekerasan terhadap seorang pelajar MTs di Kota Tual bernama Arianto Tawakal. Akibatnya, Arianto, korban yang masih berusia 14 tahun tewas. Insiden terjadi saat korban dan kakaknya yang bernama Nasri Karim berboncengan menggunakan sepeda motor. Mereka melaju di jalanan dengan kontur menurun. Saat itulah, Mesias tiba-tiba menghantam pelajar kelas IX itu menggunakan helm. Akibatnya korban tersungkur dan terseret sepeda motor. Selain menjalani proses etik, Mesias juga terjerat pidana. Dia sudah menjadi tersangka untuk proses pidana kasus tersebut. Polda Maluku dan Polres Tual memastikan bahwa proses hukum terhadap personel Brimob Kompi 1 Batalyon C Pelopor yang bertugas di Kota Tual itu dilaksanakan sampai tuntas. Dia akan dihukum sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. &nbsp;

Polda Maluku pecat Bripda Mesias Siahaya secara tidak hormat usai insiden yang tewaskan pelajar MTs di Tual. Proses hukum Mesias Berjalan.

Polda Maluku Pecat Bripda Mesias Siahaya Buntut Penganiayaan Pelajar MTs di Tual hingga Meninggal

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/04/yusril2-2860004768.jpg" alt="Menko Yusril saat membuka kegiatan Diseminasi Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2025, Jakarta Pusat. (Kemenko Kumham Imipas untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menko Yusril saat membuka kegiatan Diseminasi Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2025, Jakarta Pusat. (Kemenko Kumham Imipas untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp;JawaPos.com-Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan keprihatinan mendalam atas wafatnya Arianto Tawakal, 14, siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Tual, Malulu, yang diduga menjadi korban penganiayaan oleh anggota Brimob. &ldquo;Saya pribadi maupun sebagai Menko Kumham Imipas yang juga menjadi anggota Komite Reformasi Polri sangat prihatin dan menyesalkan peristiwa ini terjadi. Saya menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Arianto Tawakal,&rdquo; kata Yusril dalam keterangan tertulis kepada wartawan di Jakarta, Minggu (22/2). Menurut Yusril, tindakan oknum anggota Brimob tersebut berada di luar batas perikemanusiaan. Ia menegaskan, polisi sebagai aparat negara dan penegak hukum memiliki kewajiban memberikan perlindungan terhadap setiap warga negara, baik terhadap terduga pelaku kejahatan maupun korban. &ldquo;Kalau ada oknum polisi menganiaya seseorang, apalagi seorang anak yang tidak diduga melakukan kesalahan, maka tindakan itu sungguh-sungguh di luar perikemanusiaan,&rdquo; tegasnya. Yusril menekankan, pelaku penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang wajib diproses secara tegas. Pertama, pelaku harus menjalani sidang etik dengan sanksi maksimal berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Kedua, pelaku juga harus diadili di pengadilan pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. &ldquo;Pada prinsipnya, di negara hukum ini, tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Aparat penegak hukum pun wajib dihukum jika melanggar hukum,&rdquo; ujarnya. Ia juga mengapresiasi langkah cepat Polda Maluku dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) dalam merespons kasus yang terjadi di Tual, Maluku Tenggara. Secara struktural, Mabes Polri telah menyampaikan permohonan maaf atas insiden tersebut. Menurutnya, itu sebagai bentuk perubahan sikap Polri menjadi lebih terbuka dan rendah hati. Selain itu, Polres Maluku Tenggara disebut telah bertindak cepat dengan menahan Bripka MS, melakukan pemeriksaan, serta menetapkannya sebagai tersangka. Yusril menambahkan, Komite Percepatan Reformasi Polri yang juga diikutinya terus membahas langkah-langkah perbaikan institusi kepolisian. Pembahasan tersebut meliputi aspek rekrutmen, pendidikan, penegakan disiplin, hingga pengawasan internal. &ldquo;Komite kini tinggal memfinalisasi laporan akhir pokok-pokok pikiran reformasi Polri untuk disampaikan kepada Presiden,&rdquo; papar dia. (*)

Yusril Ihza menyoroti tindakan Brimob yang tewaskan pelajar MTs di Maluku. Ia desak pelaku diproses hukum tegas dan aparat bertanggung jawab

Prihatin Siswa MTs Tewas di Tangan Anggota Brimob, Yusril: Harus Dihukum Tegas!

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/21/65b5f6da-5ca2-4e06-b21a-9b32026079fc-2640322142.jpeg" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri acara tasyakuran HUT ke-53 Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan peringatan Hari Pekerja Indonesia. (Mabes Polri)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri acara tasyakuran HUT ke-53 Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan peringatan Hari Pekerja Indonesia. (Mabes Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dugaan penganiayaan melibatkan personel Brimob di Kota Tual turut mendapat atensi dari Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Dia memastikan, penanganan kasus tersebut dilakukan secara transparan oleh Polres Tual dan Polda Maluku. Orang nomor satu di Korps Bhayangkara menegaskan hal itu saat ditanyai oleh awak media pada Sabtu (21/2). Menurut Jenderal Sigit, penanganan kasus hukum melibatkan personel Polri harus dilakukan secara terbuka. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. &rdquo;Saya kira sudah diproses ya. Saat ini sedang dalam pendalaman, penyelidikan, baik proses yang ditangani oleh polres diasistensi oleh polda. Saat ini sedang berjalan. Saya kira hal-hal yang seperti itu kami transparan,&rdquo; kata Jenderal Sigit menegaskan. Sebelumnya, diberitakan bahwa seorang pelajar berusia 14 tahun bernama Arianto Tawakal meninggal dunia pada Kamis (19/2). Dia diduga menjadi korban aksi kekerasan yang dilakukan personel Brimob di Kota Tual, Maluku Tenggara. Kini kasusnya ramai menjadi sorotan di media sosial. Mabes Polri pun buka suara dan berjanji memproses hukum terduga pelaku. Peristiwa yang menimpa Arianto terjadi saat korban dan kakaknya yang bernama Nasri Karim berboncengan menggunakan sepeda motor. Mereka melaju di jalanan dengan kontur menurun. Saat itulah, seorang personel Brimob berinisial MS tiba-tiba menghantam pelajar kelas IX itu menggunakan helm. Akibatnya korban tersungkur dan terseret sepeda motor. Sempat dievakuasi ke RSUD Karel Sadsuitubun, luka berat menyebabkan korban tewas. Pihak rumah sakit menyatakan Arianto sudah meninggal dunia pada pukul 13.00 WIT. Atas peristiwa itu, Mabes Polri buka suara. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir menyampaikan bahwa Polda Maluku sudah mengambil langkah. &rdquo;Sikap Polri sebagaimana sudah disampaikan oleh kapolda Maluku. ⁠Polri turut berduka cita yang mendalam atas meninggalnya korban dan berempati kepada keluarga besar korban atas kejadian tersebut,&rdquo; kata dia Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto juga sudah menegaskan, pihaknya tidak mentolerir tindak kekerasan personel Brimob di Kota Tual kepada seorang pelajar bernama Arianto Tawakal. Dia menegaskan, tidak akan pandang bulu terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak buahnya. &rdquo;Penanganan perkara ini kami lakukan secara tegas dan berlapis. Proses pidana berjalan, proses kode etik juga berjalan. Jika terbukti bersalah, sanksinya jelas dan tegas,&rdquo; ujarnya. Terpisah, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Rositah Umasugi memastikan bahwa Bripda MS kini sudah berstatus sebagai tersangka. Dia menyatakan bahwa proses hukum terhadap MS dilakukan bersamaan dengan proses etik yang dijalankan Bid Propam Polda Maluku. &rdquo;Sudah (ditetapkan sebagai tersangka),&rdquo; ungkap dia saat dikonfirmasi oleh awak media. Meski proses hukum atas dugaan penganiayaan yang menyebabkan Arianto tewas ditangani oleh Polres Tual, Polda Maluku mengambil langkah cepat dengan membawa MS dari Tual ke Ambon. Dia akan segera menjalani proses etik untuk disidangkan. &rdquo;Sementara dilaksanakan pemeriksaan kode etik oleh Bid Propam Polda Maluku,&rdquo; lanjut Rositah.

Kapolri pastikan transparansi penanganan kasus personel Brimob di Kota Tual. Polda Maluku proses etik dan hukum dengan tegas dan terbuka.

Kapolri Pastikan Transparansi Penanganan Kasus Personel Brimob di Kota Tual

Arianto Tawakal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Arianto Tawakal