<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/10/IMG_7004JPG-1673309424.jpg" alt="Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto hadir pada HUT PDIP ke-52 di Sekolah Partai PDIP, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto hadir pada HUT PDIP ke-52 di Sekolah Partai PDIP, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Politikus PDI Perjuangan Aria Bima mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk tidak menggiring opini terkait kasus hukum yang menjerat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto. Pernyataan itu disampaikan Aria merespons KPK yang yakin akan memenangkan praperadilan melawan Hasto Kristiyanto. "Tentang masalah hukum ini berjalan, organisasi baru akan mensikapi keadaan yang ada. Jadi sekjen Pak Hasto akan sikapi setelah tahapan-tahapan ini berjalan," kata Aria Bima di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (12/1). Aria Bima menyatakan, pihaknya juga enggan beropini terkait terkait pengganti Hasto setelah menyandang status tersangka KPK. Ia menegaskan, sampai saat ini Hasto masih Sekjen DPP PDIP. "(Kami) Tidak kemudian membuat opini-opini pengganti Pak Hasto, enggak. Sekarang ini Pak Hasto adalah Sekjen PDI Perjuangan," ujar Aria Bima. Ia menjelaskan, PDIP mempunyai mekanisme yang matang untuk menetapkan seorang kader menjadi Sekjen. Aria Bima pun memastikan, kasus hukum yang menjerat Hasto disikapi dengan sangat dewasa. "Dalam kasus tersangka, kita akan hormati dan kita dampingi proses penggantian PDI organisasi yang cukup matang dan dewasa. Bukan reaktif, bukan ecek-ecek. Jadi kita mempunyai SOP-SOP untuk mensikapi keadaan internal dan eksternal," pungkas Aria Bima. &nbsp;

Politikus PDI Perjuangan Aria Bima mengingatkan KPK agar tak menggiring opini soal kasus hukum yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Tolak Beropini Terkait Pengganti Hasto dari Jabatan Sekjen, Aria Bima: Sekarang ini Pak Hasto adalah Sekjen PDI Perjuangan

<div id="m#msg-f:1791062025723556411" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/01/JKT_Jalang-Konser-Salam-M3tal_MIFTAHUL-HAYAT-01-4141883249.jpeg" alt="Ketua Umum TPN Arsjad Rasjid (kiri-kanan), Gitaris Band SLANK Abdee Negara dan Ketua Tim Penjadwalan Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud Aria Bima saat memberikan keterangan di Jakarta, Rabu (31/01/2024)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum TPN Arsjad Rasjid (kiri-kanan), Gitaris Band SLANK Abdee Negara dan Ketua Tim Penjadwalan Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud Aria Bima saat memberikan keterangan di Jakarta, Rabu (31/01/2024).</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Politikus senior PDI Perjuangan Aria Bima mengatakan, ke depan tidak perlu lagi ada pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) jika rezim bebas menggunakan kekuasaan, sehingga prosesnya sarat manipulasi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014169042/jumlah-petugas-kpps-di-tulungagung-yang-jatuh-sakit-usai-bertugas-makin-bertambah-banyak">Jumlah Petugas KPPS di Tulungagung yang Jatuh Sakit Usai Bertugas Makin Bertambah Banyak</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut dia, berbagai kecurangan dan pelanggaran Pemilu 2024 yang tidak ditangani dengan serius oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hingga mencapai puncaknya pada kerancuan sistem rekapitulasi suara yang terindikasi menguntungkan paslon tertentu, akan menjadi preseden bagi penyelenggaraan pemilu bahkan pilkada selanjutnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aria Bima menilai, penguasa baik di pusat maupun di daerah akan memanfaatkan kekuasaan untuk menggiring atau memanipulasi proses pemilu, sebagaimana yang terjadi pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak ada yang bisa melawan rezim kalau melihat betapa proses pemilu sekarang yang manipulatif sejak awal ini seolah dibiarkan terjadi. Kalau masih kejadian seperti ini, percuma tahapan pemilu dilakukan, mending oligarki ditunjuk saja biar selesai. Ini mau pakai cara apapun tidak akan bisa dilawan, manuvernya memang untuk memenangkan paslon tertentu," kata Aria Bima, dalam jumpa pers Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, di Jakarta, Jumat (16/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menilai, tidak perlu ada pemilu maupun Pilkada, jika sistemnya seperti saat ini. Sebab, penguasa tidak netral dan menggunakan kekuasaannya untuk memanipulasi sistem pemilu melalui program pemerintah dan pengerahan aparat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau pemilu dilakukan dengan sistem seperti sekarang ini, ada politisasi bansos, subsidi pupuk, intimidasi kepada aparat desa melalui dana desa, belum lagi money politic, terus untuk apa kampanye, debat, tim narasi, tim subtansi, tim intelektual dikumpulkan. Tidak ada artinya semua, apalagi dengan closing yang amburadul seperti ini," ungkap dia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia pun mengatakan, KPU dan Bawaslu seharusnya meminta maaf atas penyelenggaraan Pemilu yang buruk, dan hanya menjadi ajang yang membuang uang negara, namun demokrasi tercoreng.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/014169048/mengenal-penyebab-kanker-sarkoma-penyakit-yang-dialami-alice-norin">Mengenal Penyebab Kanker Sarkoma, Penyakit yang dialami Alice Norin</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya merasa tidak perlu&nbsp; lagi ada pemilu, bahkan pilkada juga tidak perlu. Buat apa buang-buang uang untuk penyelenggaraan pemilu, sampai rekap suara aja keliru. Kalau kondisi seperti ini, manipulatif dan tidak ada netralitas dari pemerintah, saya tanya kita masih perlu ada pemilu enggak? Karena sederhana, pakai saja dana desa, ancam kepala desa, tidak perlu paslon berdebat visi-misi, buat kampanye terbuka, dan lain-lain. Toh, hasilnya sudah ketahuan," serunya. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Menurut dia, berbagai kecurangan dan pelanggaran Pemilu 2024 yang tidak ditangani dengan serius oleh KPU dan Bawaslu

Politikus PDIP Geram, Bilang Tak Perlu Lagi Ada Pemilu dan Pilkada Jika Rezim Gunakan Kekuasaan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/22/Gibran-di-Panggil-PDIP-Dery-Ridwansah-3-341750100.jpg" alt="Wali Kota Surakarta atau Solo,&nbsp;Gibran Rakabuming Raka memenuhi panggilan partainya, PDI Perjuangan (PDIP) untuk menghadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua Mahkamah Partai Komarudin Watubun." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surakarta atau Solo,&nbsp;Gibran Rakabuming Raka memenuhi panggilan partainya, PDI Perjuangan (PDIP) untuk menghadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua Mahkamah Partai Komarudin Watubun.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp; - Politikus PDI Perjuangan Aria Bima mengatakan, bahwa partai berlambang banteng dengan moncong putih tersebut sudah terbiasa menghadapi polemik dan tahan uji. "Saya tidak mau berandai-andai, dan hingga saat ini saya tidak percaya adanya perubahan UU Pemilu sebagai usaha Presiden Jokowi menggolkan Gibran sebagai pendamping Prabowo," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Aria Bima di Jakarta, Senin, (16/10). Aria Bima tidak percaya terkait dengan tuduhan Presiden Jokowi menggunakan Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah aturan yang membuat anaknya bisa maju dalam Pilpres 2024. "Itu sesuatu yang tidak mungkin dilakukan Presiden Jokowi," kata dia. Ia tidak mau berandai karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membuat Gibran menjadi pendamping Prabowo Subianto mendaftar ke KPU sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden. "Saya tidak mau berandai-andai Gibran jadi cawapres karena PDI Perjuangan telah memutuskan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden," kata dia. Kalau itu memang terjadi, lanjut dia, PDI Perjuangan sudah terbiasa menghadapi persoalan dan akan membuat partai lebih solid. "Dukung-mendukung akan membuat kehebohan di internal dan semua akan selesai dengan mekanisme yang ada di dalam partai," kata dia. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden berusia 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. "Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," ucap Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan/ketetapan di Gedung MK RI, Jakarta, Senin. Mahkamah mengabulkan sebagian Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 diajukan oleh perseorangan warga negara Indonesia (WNI) bernama Almas Tsaqibbirru Re A yang berasal dari Surakarta, Jawa Tengah. Ia memohon syarat pencalonan capres dan cawapres menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Aria Bima tidak percaya terkait dengan tuduhan Presiden Jokowi menggunakan MK mengubah aturan yang membuat anaknya bisa jadi cawapres.

Bela Netralitas Jokowi, Elite PDIP Ogah Berandai-andai Gibran Jadi Cawapres di Pilpres 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/WhatsApp-Image-2019-09-12-at-12.58.21.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menilai fenomena masuknya pakaian bekas impor menjadikan Indonesia sebagai negara penampung sampah baju bekas. Pelarangan impor baju bekas merupakan langkah pemerintah yang salah satunya untuk melindungi industri tekstil dalam negeri.  Pakaian bekas yang masuk ke Indonesia merupakan pakaian bekas yang dikumpulkan, kemudian dijual kembali di Indonesia. Larangan impor pakaian bekas diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.  "Ini Indonesia dijadikan sampah luar negeri pakaian, dan di sini (pakaian bekas impor) dijual. Jadi, kita sekarang kasarnya dikesankan pemerintah ini tidak mampu mencukupi sandang rakyatnya yang 270 juta (penduduk)," kata Aria Bima kepada wartawan, Jumat (24/3).  Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menuturkan, industri tekstil di Indonesia sebenarnya bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri dengan harga yang murah. "Padahal di sini banyak sandang yang murah, mau dari alas kaki, mau dari pakaian luar, baik itu wanita, baik itu lak-laki, baik itu pakaian olahraga, pakaian sekolah. Kita ini mampu mencukupi dengan harga yang terjangkau. Intinya kita tidak kekurangan sandang," jelasnya.  Oleh karena itu, Aria menekankan agar pemerintah dapat memperkuat koordinasi dalam melakukan pengawasan di lapangan, termasuk pengawasan hingga ke tingkat daerah. "Pak Presiden bilang lakukan pengawasan, (pengawasan) ini harus terkoordinasi, tidak bisa hanya di (Kementerian) Perdagangan saja, tetapi juga harus di Bea Cukainya, harus di Kepolisiannya, harus di dinas-dinas kabupaten/kota, harus secara masif ya," pungkasnya.

Soal Thrifting, Kesannya Pemerintah Tak Mampu Cukupi Sandang Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/aria-bima-pastikan-rudiantara-tidak-lakukan-kampanye_m_.jpg" alt="Direktur Program Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma" width="100%">
<figcaption>Direktur Program Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ingin terus mengembangkan budaya nasional dengan kebijakan yang menjaga seni budaya daerah. Bahkan ditegaskan kebijakan partai agar semua wakil partai yang duduk di eksekutif dan legislatif memperjuangkan anggaran untuk seni budaya demi memelihara dan mengembangkan nilai seni budaya.  Hal ini disampaikan Kepala Badan Kebudayaan Nasional PDIP Aria Bima saat memberikan materi di rapat kerja daerah (Rakerda) DPD PDIP Papua Barat di Manokwari, Sabtu, (9/10). Aria mengingatkan acara PDIP selalu dibuka dengan nuansa seni untuk membangkitkan wajah Indonesia yang berBhinneka Tunggal Ika.  Hal itu merupakan arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang ingin seni budaya menjadi. "Di pembukaan PON XX kebudayaan Papua ditampilkan sangat baik sehingga ke depan warna seni budaya diharapkan terlihat di kantor partai. Partai tidak hanya melulu bicara politik. Mari jadikan panggung seni budaya jadi panggung permanen. Tidak sekedar mangalungkan mahkota atau manik-manik ke tamu. Seni budaya jadi pangggung politik dalam anggaran daerah dengan komitmen untuk mengembangkan seni daerah," kata Aria.  Aria Bima pun mendukung Rakerda DPD PDIP Papua Barat mengeluarkan satu kesimpulan bahwa kantor partai pusat kegiatan seni Papua. "Mari alokasikan anggaran tidak hanya untuk infrastruktur dan ekonomi tapi juga untuk mengembangkan seni budaya di Papua," ajaknya.  Partai mengimbau pejabat dari Gubernur, Wali Kota dan Bupati bersama anggota legislatif di semua tingkat berusaha mewujudkan anggaran APBD terkait kegiatan seni budaya. Tidak hanya karena partisipasi rakyat, tapi kehendak subjektif kepala daerah yang diusung PDIP.  "Narasi seni bagian tak terpisahkan dalam politik dan jalan kebudayaan yang telah ditegaskan PDIP," ujarnya. Aria Bima pun menjelaskan Indonesia yang memiliki ribuan pulau kaya akan seni budaya.

Titah Megawati, Hidupkan Kantor PDIP dengan Seni dan Budaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/aria-bima-pastikan-rudiantara-tidak-lakukan-kampanye_m_.jpg" alt="Direktur Program Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma" width="100%">
<figcaption>Direktur Program Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPP PDI Perjuangan (PDIP) merayakan Bulan Bung Karno dengan hal yang berbeda pada tahun ini. Mengingat momen pandemi dan mendukung Pemerintah mengeluarkan larangan berkumpul, PDI Perjuangan menyiapkan rangkaian peringatan Bulan Bung Karno melalui virtual.  Peringatan Bulan Bung Karno 2021 PDI Perjuangan mengambil tema “Bhinneka Tunggal Ika, Kerja Gotong Royong Untuk Desa Maju, Indonesia Kuat dan Berdaulat”. Semua kader Partai dari yang duduk sebagai kepala daerah - struktural Partai Pusat sampai pengurus ranting/desa-anggota DPRD Kab/kota dihimbau untuk turut menyemarakan Bulan Bung Karno ini.  “Peringatan Bulan Bung Karno wajib dilaksanakan oleh struktural partai, eksekutif partai, dan legislatif partai dengan membuka partisipasi seluas-luasnya kader partai, anggota partai, simpatisan, dan masyarakat luas,” ujar Abidin Fikri selaku ketua panitia peringatan Bulan Bung Karno 2021.  Selain itu, Abidin menjelaskan bahwa desa merupakan salah satu benteng pertahanan negara. Kebijakan dan program pembangunan haruslah menitikberatkan pada pemberdayaan desa dalam membangun Indonesia.  Turut hadir dalam acara Lauching Festival Pahlawan Desa Aria Bima selaku Ketua Badan Kebudayaan Nasional Pusat (BKNP) PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko, Ketua Umum inovator 4.0 dan hadir juga sineas muda indonesia Ryan Sebastian menjadi Narasumber utama dalam Lauching Festival Pahlawan Desa  Aria Bima mengatakan Festival Pahlawan Desa merupakan sebuah kegiatan untuk mengapreasiasi dan mengangkat kisah-kisah para pahlawan dari desa. Agar tidak begitu saja terlewatkan, terpinggirkan, dan kemudian bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda saat maupun yang akan datang.  “Festival ini diharapkan mampu menyambungkan pengalaman-pengalaman para tokoh desa masa lalu, pahlawan-pahlawan desa masa lalu, untuk kemudian menjadi motivasi bagi munculnya sosok-sosok tokoh desa. Pahlawan-pahlawan desa saat ini maupun di masa depan untuk merespons perubahan zaman, perubahan situasi, dan perubahan masalah dan tantangan di desa," kata Aria Bima.  Selain itu, Bima mengatakan Festival Pahlawan Desa ini dihelat sebagai salah satu cara untuk mentradisikan satu peristiwa tentang bagaimana mengingat kembali, melihat lebih cermat kondisi sekitar, melihat lebih jernih orang-orang yang semestinya mendapatkan perhatian karena karya nyatanya di desa  “Membumikan kepahlawanan di desa-desa, di wilayah atau komunitas terkecil, akan menjadi inspirasi besar bagi generasi muda milenial dan dengan cara itulah kita akan membangun bangsa yang berkepribadian dalam kebudayaan,” lanjut Bima.  Senada dengan hal ini diungkapkan juga oleh ketua umum inovator 4.0 Budiman Sudjatmiko, bahwa berangkat dari potensi desa yang belum tergali ataupun mungkin yang sudah tergali oleh sosok-sosok pahlawan desa namun saat ini belum mendapat perhatian dan apresiasi, maka negara atau partai harus mengapresiasinya  “Pahlawan desa yang melalukan perawatan akan keberagaman hayati adalah pahlawan desa yang revousioner dalam menghadapi era 4.0 yang jika tidak dilindungi negara, tidak di apresiasi oleh negara, tidak di apresiasi partai dalam hal ini PDI Perjuangan, maka kita semua berdosa,” jelas Budiman.

Peringati Bulan Bung Karno, PDIP Gelar Festival Pahlawan Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/mider-Projo-Kadipolo.jpg" alt="Wali Kota Gibran Rakabuming Raka dan anggota DPRD Aria Bima di sela kegiatan mider projo. Aris Wasita/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Gibran Rakabuming Raka dan anggota DPRD Aria Bima di sela kegiatan mider projo. Aris Wasita/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Surakarta mengejar program revitalisasi sejumlah pasar tradisional di Kota Solo. Hal tersebut sebagai salah satu upaya untuk memulihkan ekonomi pasca pandemi Covid-19.  ”Mengenai revitalisasi pasar ini kami kejar terus. Pasar Legi targetnya bisa buka pada September,” kata Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka pada kegiatan mider projo di Pasar Kadipolo Solo, Jumat (26/3).  Dia mengatakan, tahun depan revitalisasi dilakukan di Pasar Jongke. Dengan langkah tersebut, diharapkan pasar tradisional bisa bertambah ramai.  ”Apalagi ini kan pedagang-pedagang pasar sudah divaksin semua. Pasar Kembang sudah, Pasar Klewer, bahkan para pedagang di Pasar Gede juga memperoleh vaksin dosis kedua. Tujuannya adalah biar roda ekonomi muternya tambah cepat, pemulihan ekonomi juga tambah cepat,” terang Gibran.  Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima yang juga mengikuti kegiatan mider projo tersebut mengatakan, revitalisasi pasar dilakukan sebagai upaya untuk mengubah pasar yang dulunya terkesan becek, kumuh, dan kotor, menjadi lebih bersih dan tidak lagi terkesan kumuh.  ”Sebenarnya ini bagian dari kegiatan saya di periode-periode sebelumnya, revitalisasi pasar tradisional merupakan program yang selalu dititipkan ke saya. Mengenai program revitalisasi pasar tradisional itu sudah menjadi program dari pemerintahan sebelumnya, bahkan sejak Pak Jokowi (saat masih menjadi Wali Kota Surakarta),” ujar Aria Bima.  Meski demikian, langkah revitalisasi tersebut juga diimbangi dengan pengendalian ekspansi pasar modern di wilayah tersebut.  ”Pemkot Surakarta yang saya ketahui sejak dulu bagaimana revitalisasi pasar diimbangi dengan ekspansi pasar modern yang terkendali,” tutur Aria Bima.  Dia menambahkan, langkah tersebut juga diperlukan untuk memberikan ruang kepada pasar tradisional yang sebagian besar menaungi pedagang usaha kecil, menengah, mikro, dan burem agar tetap dicintai masyarakat Solo.  ”Oleh karena itu, perlu betul-betul diperhatikan pembangunan fisiknya dan perubahan perilaku pedagangnya, apalagi situasi pasca pandemi Covid-19. Ada perubahan perilaku konsumen, yang harus diikuti perilaku pedagang pasar,” tutur Aria Bima.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/hPdI_yAEpBY

Pemkot Surakarta Kejar Program Revitalisasi Sejumlah Pasar Tradisional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/PROFIL_PUAN-MAHARANI_MIFTAHULHAYAT.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pada Pilpres 2024, menurut survei Indo Barometer, Partai Gerindra memiliki tokoh Prabowo Subianto untuk bisa diusung lagi. Lantas bagaimana dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)?.  Politikus PDIP Aria Bima, mengatakan partai yang dikepalai Megawati Soekarnoputri tidak kehabisan calon yang akan diusung di 2024. Misalnya saja ada ‎Puan Maharani.  "Saya kira sudah tidak terlalu sulit kalau Mbak Puan akan menjadi salah satu tokoh yang akan diusung. Karena setahu saya, Mbak Puan juga masih cukup tepat untuk dicalonkan sebagai presiden," kata Aria di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/2).  ‎Ketua Komisi VI DPR ini mengatakan, Puan telah di legislatif sampai eksekutif. Misalnya saja mulai menjadi anggota dewan, sampai menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Sehingga memiliki banyak pengalaman.   "Saya kira itu hal yang wajar, beliau jadi DPR dengan suara terbanyak. Jadi Menko PMK, ketua DPR, jadi aspek kompetensi dalam mengurus negara saya kita tidak ada lagi yang bisa meragukan. Dari aspek elektabilitas popularitas di dapil suara terbanyak di Indonesia," katanya.  Namun demikian, keputusan akhir apakah akan mengusung Puan Maharani tergantung keputusan DPP partai berlogo banteng ini di Pemilu 2024. PDIP punya mekanisme dalam mengusung calon.  "Saya tidak melihat dari aspek personalnya meragukan. Nah tergantung dinamika seperti apa. Pattern of desicionnya jelas dan proses informasi mana yang paling akan bisa bisa dicalonkan itu sudah ada prosesnya di DPP," katanya.  Selain itu, Aria mengatakan, di Pemilu 2024 PDIP tidak menutup kemungkinan akan bekerja sama dengan Partai Gerindra. Misalnya menduetkan Prabowo Subianto dengan Puan Maharani.  "Kita partai pemenang, Pak Prabowo partai pemenang kedua, sangat memungkinkan kalkulasi politik itu bisa saja terjadi untuk saling memperhitungkan," ungkapnya.

PDIP Nilai Puan Maharani Tepat Dijadikan Presiden di 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/aria-bima-pastikan-rudiantara-tidak-lakukan-kampanye_m_.jpg" alt="Direktur Program Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma" width="100%">
<figcaption>Direktur Program Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI juga membentuk panitia kerja (Panja) guna menyelesaikan kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Sebagaimana diketahui, Komisi XI juga membentuk Panja Pengawasan Kinerja Industri Jasa Keuangan.  Ketua Panja Jiwasraya sekaligus Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima memastikan, panja yang dibentuk oleh Komisi VI ini tidak akan tumpang tindih dengan panja Komisi XI. Aria mengatakan, panja bentukan Komisi VI hanya fokus pada korporasinya. Sementara panja di Komisi XI lebih menyeluruh.  "Jadi, kalau kinerja korporasi supaya sehatnya itu seperti apa dan timeline-nya seperti apa, itu di kita. Tapi duit gelondongannya di mana, mau diambil dari mana, apakah ada holding, apakah holding dikombinasi dengan PMN tentunya Menkeu punya kewenangan yang lebih besar, itu ada di Komisi XI," jelasnya di gedung DPR RI Jakarta, Selasa (21/1).  Namun tujuannya, lanjut Aria, tetaplah sama. Fokus panja yang dibentuk Komisi VI maupun Komisi XI adalah untuk mengembalikan dana nasabah serta menyehatkan Jiwasraya.  Aria sendiri menyarankan beberapa opsi yang bisa dilakukan untuk menyehatkan asuransi pelat merah tersebut. Antara lain membentuk holding, privatisasi BUMN, ataupun bailout dari pemerintah dalam bentuk suntikan APBN.  Khusus untuk opsi privatiasi, Aria mengingatkan agar saham yang dilepas maksimal 30 persen saja. "Kami berharap uang itu akan kembali dalam bentuk dividen, jangan sampai kita berikan tapi enggak ada jaminan. Jaminan untuk mengembalikan dana nasabah tentunya dalam waktu tertentu," ucapnya.  Meskipun demikian, Aria menambahkan, privatisasi tidak menjadi pilihan utama. Pihaknya cenderung mengusulkan agar penyelamatan Jiwasraya melalui skema holding atau bailout dari pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).  "Kami masih menghitung privatisasi konsekuensinya apa, holding konsekuensinya apa, PMN apa. Ada dasar ada tujuan, ada target, ada sasaran. Kalau di panja ada kelebihan kami itung. Inilah gunanya panja untuk bicara yang lebih detail di dalam korporasi," pungkasnya.

Dua Komisi di DPR Masing-masing Bentuk Panja Jiwasraya, ini Bedanya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/aria-bima-kalau-perlu-rekapitulasi-suara-di-rumah-pak-amien-rais-saja_m_.jpg" alt="Ilusrasi: Pemilu 2019" width="100%">
<figcaption>Ilusrasi: Pemilu 2019</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Program Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Aria Bima mengkritik usulan Anggorta Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Amien Rais yang meminta agar rekapitulasi penghitungan surat suara Pemilu 2019 tidak dilakukan di Hotel Borobudur, Jakarta. Bagi Aria, usulan tersebut hanya membuat gaduh publik. "Itu suatu pernyataan yang menurut saya sensasional dan imajiner. Nggak relevan, menurut saya statement&nbsp;Pak Amien Rais itu hanya ingin membuat kegaduhan," ujar Aria di kompleks DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (27/3). Aria menjelaskan, saat ini sudah era digital. Semua gerak-gerik bisa dengan mudah didokumentasikan menggunakan handphone. Sehingga tranparansinya bisa selalu termonitor. "Ini bukan era tahun 70-an atau 80-an (seperti) di eranya Pak Amien Rais, di mana sistem penghitungan itu tidak ada kontrol dari berbagai komponen masyarakat," sambungnya. Oleh karenanya, politikus PDI Perjuangan itu menganggap tempat rekapitulasi suara tidak perlu diributkan. Bahkan sekalipun penghitungan dilakukan di kediaman Amien Rais pun tak menjadi masalah. "Jadi mau di KPU, mau di tengah Lapangan Banteng atau di Borobudur, kalau perlu di rumahnya Pak Amien Rais saja ya enggak ada soal. Karena ini eranya sudah sangat transparan," tegas Aria. Sebelumnya,&nbsp;Anggota Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Amien Rais&nbsp;meminta penyelenggara pemilu mengevaluasi ulang tempat proses rekapitulasi hasil suara Pemilu 2019. Mantan ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu tidak mau rekapitulasi suara kembali dilakukan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Amien punya alasan sendiri, tak mau Hotel Borobudur dijadikan lokasi rekapitulasi suara. Salah satu alasannya,&nbsp;kata Amien, banyak jin dan genderuwo di hotel yang terletak di&nbsp;kawasan Lapangan Banteng tersebut. &ldquo;Selain DPT harus segera dibenahi, besok perhitungan hasil pemilu jangan pernah di Hotel Borobudur. Banyak &lsquo;jin&rsquo;, banyak &lsquo;genderuwo&rsquo; di sana,&rdquo; kata Amien di&nbsp;kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (26/3).

Aria Bima: Kalau Perlu Rekapitulasi Suara di Rumah Pak Amien Rais Saja

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#aria bima

Berita Terkini